Calon Presiden dalam Timbangan Publik

From: A.Syauqi Yahya 

Calon Presiden dalam Timbangan Publik

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA dan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (kiri) saat deklarasi di Gedong Joang, Jakarta, dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat deklarasi di Rumah Polonia, Jakarta, Senin (18/5/2014).
Senin, 26 Mei 2014 | 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden yang akan bertarung dalam pemilihan umum presiden pada Juli mendatang. Kedua tokoh ini diharapkan bisa merepresentasikan figur pemimpin bangsa pro rakyat, tegas, dan mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Harapan publik akan lahirnya calon pemimpin bangsa yang jujur, pro rakyat, dan tegas tersebut terungkap dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan selama dua pekan.

Ketiga karakter ini menjadi syarat terpenting yang diajukan responden terhadap capres mendatang. Menurut responden, tiga karakter tersebut merupakan modal dasar untuk mengatur dan memimpin negara serta memperbaiki persoalan-persoalan bangsa.

Jujur merupakan syarat terpenting yang diajukan responden. Jujur yang dimaksud responden di sini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan menyangkut konsistensi capres untuk membentengi diri dari perilaku korup. Sebagaimana diketahui, perilaku korup para pejabat negara telah menjadi salah satu akar problem bangsa ini. Sebanyak 4 dari 10 responden menempatkan sifat jujur sebagai syarat utama yang harus dimiliki capres.

Sikap pro rakyat mencerminkan komitmen capres terhadap kepentingan rakyat di balik semua kebijakan dan program yang dilahirkan. Keberpihakan kepada rakyat ini dinilai responden dari pengalaman dan reputasi para capres dalam menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat. Sebanyak 3 dari 10 responden menjadikan sikap pro rakyat sebagai syarat penting bagi capres.

Ketegasan merupakan cerminan kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Responden cenderung mengidentikkan ketegasan dengan keberanian. Kedua sikap ini harus dimiliki seorang pemimpin karena bisa mengefektifkan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Sekitar 20 persen responden menginginkan capres mendatang juga memiliki sikap yang tegas.

Problem bangsa

Publik menaruh harapan besar terhadap presiden mendatang. Dua pasang capres dan cawapres yang maju dalam Pemilu Pesiden 2014 diharapkan bisa mengubah kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Persoalan-persoalan, seperti penegakan hukum yang lemah, moralitas pemimpin, dan pembenahan birokrasi, akan menjadi pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan oleh presiden mendatang.

Penegakan hukum menjadi isu yang paling mendesak untuk diselesaikan. Lemahnya penegakan hukum membuat kasus kriminalitas terus meningkat, korupsi kian marak, serta terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia juga terus mengancam. Oleh karena itulah, lebih dari separuh bagian responden berharap pemerintahan mendatang bisa segera membenahi penegakan hukum. Di mata mereka, penegakan hukum merupakan persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Persoalan moralitas pemimpin bangsa juga menjadi sorotan publik, sebanyak 3 dari 10 responden menyatakan, saat ini moralitas bangsa menjadi salah satu persoalan yang mendesak untuk dibenahi. Indikator persoalan moral bangsa yang makin buruk adalah mentalitas pejabat publik yang korup. Sudah bukan rahasia umum lagi jika sejumlah pejabat negara dan birokrat di negeri ini menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Moralitas pejabat yang kian merosot berdampak pada kinerja birokrasi yang buruk.

Di bidang ekonomi, terdapat tiga persoalan mendasar bangsa yang disoroti publik. Sebanyak 4 dari 10 responden menyatakan, pengangguran merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Selanjutnya masalah kemiskinan perlu mendapatkan prioritas untuk segera diatasi karena makin tingginya kesenjangan ekonomi. Publik menanti terobosan baru presiden dan wakil presiden terpilih.

Optimistis

Keyakinan publik terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam mengatasi beberapa persoalan bangsa cukup tinggi. Masalah penegakan hukum, misalnya. Sebanyak 5 dari 10 responden yakin jika kedua pasang capres dan cawapres tersebut akan mampu mengatasi persoalan penegakan hukum.

Masalah lain terkait stabilitas politik. Stabilitas politik yang kondusif untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kedaulatan bangsa mutlak diciptakan presiden mendatang. Satu dari dua responden meyakini bahwa pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mampu menjamin stabilitas politik. Pemerintahan mereka akan menguatkan sistem pertahanan negara, membangun wibawa politik luar negeri, serta membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun Prabowo-Hatta Rajasa berkeinginan menjaga stabilitas politik dengan memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan persenjataan. Sebanyak 4 dari 10 responden yakin Prabowo-Hatta Rajasa akan mampu mengawal stabilitas politik dengan baik.

Pemberantasan korupsi adalah persoalan krusial bagi para responden. Terhadap pemberantasan korupsi, kedua pasang capres-cawapres sudah mempersiapkan resep jitu untuk menjinakkan virus korupsi.

Pasangan Jokowi-JK dalam sembilan agenda prioritas (nawa cita), salah satu poinnya adalah pemberantasan korupsi secara konsisten dan terpercaya serta pemberantasan mafia peradilan.

Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa akan memperkuat peranan KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk memberangus korupsi.

Upaya pembenahan birokrasi juga menjadi permasalahan yang diemban presiden mendatang. Panjangnya proses birokrasi membuat pemerintahan dan iklim bisnis berjalan tidak efektif. Pelayanan terhadap masyarakat yang terlalu banyak dibebani masalah berkas administrasi menjadi indikasi betapa proses birokrasi tidak efektif.

Untuk itu, diperlukan manajemen administrasi tata kelola pemerintahan, yang tidak saja efektif, tetapi mampu melayani masyarakat secara cepat dan efisien.

Agenda reformasi birokrasi merupakan salah satu butir yang diprioritaskan Jokowi-Jusuf Kalla, selain delapan agenda lain. Mereka memilih cara dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan dan membuka ruang bagi partisipasi publik.

Prabowo-Hatta Rajasa akan memangkas mata rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber korupsi. Dengan cara tersebut, proses birokrasi akan lebih pendek sehingga bisa menghemat waktu dan biaya layanan.

Berbekal visi, misi, dan agenda nyata yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi pemimpin negara ini, dua pasang capres-cawapres tersebut sedang dihadapkan pada ujian yang sesungguhnya.

Keberhasilan dalam Pemilu Presiden 2014 nanti merupakan satu tahap awal menyongsong cakrawala Indonesia baru yang lebih cerah. (LITBANG KOMPAS/YULIANA RINI, TOPAN YUNIARTO)

--