10.31.2014

SEMANGAT !


From: A.Syauqi Yahya


Liburan panjang akhirnya selesai,

Jumat, 01/08/2014 16:12 WIB

Lakukan 6 Hal Ini Agar Kembali Bersemangat Kerja Setelah Libur Panjang

Alissa Safiera - wolipop

Jakarta - Liburan panjang akhirnya selesai, Anda pun harus kembali melakukan kegiatan seperti biasa. Tetapi rasa lelah dan tak bersemangat seringkali menghampiri di awal minggu. Agar dapat bersemangat kembali ke kantor seusai liburan panjang, berikut tips yang bisa Anda terapkan.

1. Rencanakan Acara dengan Teman
Ketimbang mengeluh karena harus kembali melakukan aktivitas rutin, lebih baik buat acara menyenangkan bersama teman setelah jam kantor. Misalnya dengan mencoba kafe atau restoran baru. Adanya alasan itu, bisa membuat Anda jadi lebih senang menghadapi hari kerja.

2. Sarapan
Melewatkan waktu sarapan hanya akan membuat Anda lebih cepat merasa lelah di siang hari. Oleh karena itu, sarapan sehat penuh energi sangat dianjurkan agar Anda lebih berenergi dan terhindar dari memakan cemilan saat menunggu waktu makan siang tiba.

3. Hindari Kafein
Saat bangun dengan perasaan lelah, menghindari kopi mungkin menjadi hal yang paling sulit. Namun kopi merupakan diuretik, yang akan membuat tubuh kehilangan cairan. Minum jus jeruk dan air mineral adalah pilihan yang tepat. Selain itu, campuran air mineral dengan madu atau perasan jeruk lemon dengan jahe juga bisa membatu sirkulasi tubuh dan meningkatkan sistem imun.

4. Olahraga
Anda tidak perlu pergi ke tempat kebugaran atau jogging berkeliling komplek. Dalam keadaan 'malas', melakukan peregangan ringan atau berlari-lari kecil di tangga rumah tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal. Menggerakan tubuh setelah bangun tidur dapat bantu mempompa darah, meningkatkan metabolisme serta konsentrasi.

5. Cari Dukungan
Bukan saatnya anda mengisolasi diri dan terlena dengan kesenangan yang Anda rasakan selama liburan. Sebaiknya bangun komunikasi dengan teman dan keluarga sambil menceritakan menariknya acara liburan. Hal tersebut akan membantu Anda kembali fokus pada hal-hal indah yang telah Anda miliki dalam hidup.

6. Yakinkan Diri
Ketika tak bersemangat saat akan memulai kerja lagi, Anda perlu mengingatkan diri bahwa ini hanyalah sebuah siklus. Anda sekarang harus bekerja, dan akan menjalani liburan yang menyenangkan kembali, nanti. Jadi nikmatilah apa yang Anda jalani sekarang.

--

Kabinet "Kulit" Ala Jokowi .


From: A.Syauqi Yahya 


Kabinet "Kulit" Ala Jokowi ...

Bain Saptaman
29 Oct 2014 | 19:37

Tiba di rapat RT, Dusmin langsung bikin ribut

Lalu ditegur Pak RT, Pak Slamet

.......................

Slamet:

Ada apa toh pak Dusmin

Dateng-dateng kok langsung bikin gaduh?

Dusmin:

Saya merasa dilecehkan Pak RT

Slamet:

Dilecehkan siapa dan gimana pelecehannya?

Dusmin:

Gini Pak......

Anak saya Ijah khan ikut lomba nyanyi Pak

Slamet:

Terus?

Dusmin:

Ehhh.......nyanyi saja belum

Tahu-tahu sudah dieliminasi dan didiskualifikasi sama panitianya

Bahkan dikatakan suara anak saya JELEK Pak

Ini khan menyakitkan....Pelecehan Pak RT

Slamet:

Hahahahahahahaha

Dusmin:

Kok pak RT ketawa?

Slamet:

Itulah balasannya.....Hukum Karma maksudnya

Dusmin:

Maksud Pak RT?

Slamet:

Ya itu...coba kamu NGACA

Tiap hari kalo ngobrol di warung kopi, pos ronda

Kamu khan Cuma njelek-jelekin KABINETNYA Jokowi

Terutama Menteri cewek yang bertato ama perokok itu

Padahal, mereka kerja aja belum

Emang nilai kinerja menteri dari Rokok ama Tato?

Khan sama dengan nasib anakmu

yang mungkin Cuma dinilai Dari caranya berpakaian bukan dari SUARANYA

Makanya....

Menilai orang jangan cuma dari KULIT-nya doankkkk!!!!

Dusmin:

Waduh...kena deh guwe

Maaf Pak saya mau pulang dulu

............................................

Poentjakgoenoeng, 29-10-14

--

PKB n NasDem


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Nek Muhaimin ra dadi mentri.....kecuuut..../kung

Sabtu, 11/10/2014 08:31 WIB

NasDem Minta Menteri Lepas Jabatan Parpol, PKB: Itu Urusan Kami dan Jokowi

Rivki - detikNews

Jakarta - PKB, sebagai partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat, menegaskan soal elite partai Koalisi Jokowi Cs yang rangkap jabatan adalah urusan Jokowi. Pernyataan PKB ini seolah menolak pendapat NasDem yang meminta para elite partai harus tinggalkan jabatan parpol ketika dipilih menjadi menteri.

"PDIP saja yang pemegang 'saham' mayoritas di koalisi saja tidak mencampuri urusan ini, kok NasDem repot-repot urusi ini (rangkap jabatan). Itu urusan kami dan Jokowi," ujar Wabendum DPP PKB, Bambang Susanto, saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Bambang, antara NasDem dan PKB punya visi misi masing-masing ketika memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi. Dengan demikian, soal rangkap jabatan menjadi hak prioritas Jokowi.

"Kita sesama anggota koalisi punya sejarah masing-masing saat memutuskan mengusung koalisi Jokowi-JK," ujarnya.

Bambang menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara PKB dengan Jokowi terkait rangkap jabatan. PKB, lanjut Bambang menyerahkan kepada Jokowi.

"Belum ada pembicaraan soal rangkap jabatan bilamana nanti ada petinggi PKB menjadi menteri," ucapnya.

Partai NasDem menegaskan kadernya siap melepas jabatan di parpol jika nanti ditunjuk Jokowi-JK menjadi menteri di kabinet. Ketua DPP Nasdem Victor Laiskodat berharap partai di Koalisi Indonesia Hebat, seperti PKB, harus siap melepas atribut parpol kalau kadernya ada yang ditunjuk sebagai menteri.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

10.29.2014

enough is enough ?


From: A.Syauqi Yahya 


Selasa, 28/10/2014 12:04 WIB

Tanpa KIH, Fraksi KMP Siap Paripurna Bahas Pemilihan Pimpinan Komisi

Hardani Triyoga - detikNews

 Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah).
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut fraksi di Koalisi Merah Putih tetap akan menggelar paripurna siang ini untuk membahas alat kelengkapan dewan. Termasuk pemilihan pimpinan komisi meskipun tanpa kehadiran fraksi Koalisi Indonesia hebat. Hal ini menurutnya tidak ada masalah dengan konsekuensi hukum dan bisa dilakukan.

"Kami sudah melakukan toleransi sampai empat kali paripurna. Saya kira cukup enough is enough. Ini bukan masalah politik lagi, tapi masalah gangguan terhadap kinerja dewan yang merupakan representasi rakyat. Dari usaha-usaha sekadar mencari pimpinan di alat kelengkapan dewan termasuk pimpinan komisi," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Dia menegaskan siap menghadapi tuntutan dari KIH jika memang dalam paripurna tidak melibatkan fraksi-fraksi pendukung Presiden Joko Widodo itu.

Fadli meyakini kalau setiap malam sudah dilakukan perundingan dengan pihak KIH. Siang hari ini pun menurutnya menjadi batas akhir penyetoran nama yang dilakukan KIH.

"Waktu rundingan kita lakukan setiap hari. Setiap malam. Rundingan kita lakukan sampai di tempat tidak resmi kayak kafe-kafe. Inilah saatnya kita menunjukan kepada masyarakat. Karena kalau tidak ini menghambat anggota dewan. Karena mereka mencari-cari jabatan di pimpinan komisi," sebut Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

"Ya, terakhir, empat kali paripurna cukuplah. Kalau mau gugat, silakan. Kita akan hadapi. Kita lanjutkan tidak ada masalah," ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan syarat paripurna dengan kehadiran 50 plus satu atau lebih dari separuh jumlah anggota rapat? Fadli mengatakan ada caranya karena diatur juga dalam tata tertib DPR

Hardani Triyoga - detikNews
"Iya, kita sudah pelajari, tidak ada masalah sama sekali. Ini kan bisa diskors 30 menit, ya selesai skors itu sudah bisa. Sebetulnya dari beberapa waktu lalu kita sudah bisa melakukan itu. Tetapi kita ingin ada kebersamaan, tapi sampai sekarang ini belum ada itikad baik begitu," katanya.

Menurutnya dengan skorsing selama 30 nmenit itu bisa mengakali tidak kuorumnya kehadiran anggota dewan.

"Kalau kemudian tidak kuorum kita melakukan skorsing paling lama 30 menit. Setelah skorsing maka kita akan melihat itu sah. Jelas kok, sangat jelas kok," ujarnya.

Fadli menegaskan kalau hal ini tidak bisa diintervensi. Dia pun mengatakan kalau hal ini ingin dilakukan KIH sejak awal. Namun, urung dilakukan.

"Tidak ada perlu intervensi. Kita tahu ini dari awal. Cuma kita ingin mengajak ada kebersamaan. Empat kali paripurna itu sudah rekor luar biasa untuk melakukan suatu pembahasan yang sama," sebutnya.

Seperti diketahui, KIH hingga saat ini belum menyerahkan daftar nama secara resmi untuk mekanisme pemilihan komisi. Padahal, direncanakan siang ini akan digelar paripurna untuk membahas persoalan alat kelengkapan dewan termasuk pimpinan komisi.

--

KPK Lembaga Clearance ?


From: A.Syauqi Yahya

Kalau suwasta njur juga minta clearance KPK pd rekruitmen manajer 2 dan direktur 2 nya....piye jalll
   ...refot /kung

Nasdem Minta Calon Jaksa Agung dan Kapolri Juga Diperiksa KPK

28 Oktober 2014 12:28 WIB

Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan dengan KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (23/10). (Republika/Wihdan)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama calon Jaksa Agung dan calon Kapolri ke KPK dan PPATK. Jaksa Agung dan Kapolri terpilih harus dipastikan bersih dari persoalan hukum.

"Setuju dong. Bukan hanya menteri, semua penyelenggara negara setingkat menteri dicek KPK dan PPATK," kata Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem, Rio Patrice Capella kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/10).

Bukan cuma calon Jaksa Agung dan Kapolri, Nasdem juga mengusulkan agar penetapan pejabat setingkat kementerian, eselon I di kementrian, serta direksi BUMN lebih dahulu diperiksa KPK dan PPATK.

Dengan begitu, kata Rio pemerintahan Jokowi-JK benar-benar membuktikan komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

"(Pemeriksaan rekam jejak di KPK dan PPATK) jangan hanya berhenti pada menteri," ujarnya.

Rio juga berharap pada pemilihan kepala daerah juga lebih dahulu melalui seleksi KPK dan PPATK. Dia percaya berbagai upaya ini akan mengurangi berbagai preseden buruk kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

"Jangan ada lagi gubernur, walikota, bupati yang sudah dilantik dipinjam dari penjara. Atau maju bupati, wali kota dalam status sebagai tersangka," katanya.

Red: Hazliansyah
Rep: Muhammad Akbar Wijaya

10.28.2014

Tujuh Pertanyaan Ibas Kepada Jokowi


From: suhardono_ar via FORUM.ALUMNI 



TEMPO.CO ⁠23 jam yang lalu


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatakan muncul keresahan di masyarakat ihwal penyusunan kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, ada banyak pertanyaan yang muncul di publik terkait hal ini. "Pertanyaan masyarakat perlu jawaban dan klarifikasi dari Jokowi," kata Ibas, Ahad, 25 Oktober 2014. (Baca juga: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)



Ibas mengatakan, setidaknya ada tujuh pertanyaan masyarakat yang muncul di media sosial. Pertama, siapa yang mengambil keputusan dalam penetapan menteri? Ibas mempertanyakan, hari-hari menjelang pengumuman kabinet justru terpusat di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)


Ibas mengatakan, jika yang menyusun adalah Megawati, maka hal ini bertentang dengan UUD 1945. Ibas meminta Jokowi berterus terang dan jangan membohongi masyarakat. Jika benar ada intervensi Megawati, Ibas mengatakan, Jokowi bisa dinyatakan melanggar konstitusi. (Baca: Ditanya Tugas, Menteri Jokowi Kompak Jawab Begini)



Pertanyaan kedua adalah, kata Ibas, apakah Jokowi sudah memikirkan pemisahan dan penggabungan kabinet terhadap pekerjaan kementerian. Dia khawatir, penggabungan dan pemisahan ini akan menguras tenaga, energi dan biaya untuk penyesuaian struktur baru ini. (Baca: Alumnus UI Dominasi Kabinet Kerja Jokowi-JK)



Pertanyaan ketiga soal restrukturisasi kementerian yang berimpiklasi pada Anggaran Perubahan 2014 dan Anggaran Negara 2015. Ibas mempertanyakan, apakah perubahan struktur yang berimas pada anggaran ini sudah dikonsultasikan kepada Dewan. Menurut Ibas, penggunaan anggaran negara yang ceroboh bisa menyebabkan tindak pidana korupsi. (Baca: Berapa Skor Kabinet Jokowi Menurut KADIN?)



Selanjutnya: Penggabungan dan pemisahan kementerian



Pertanyaan keempat adalah adanya pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penggabung Kementerian Ristek menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Putra kedua SBY ini mengingatkan pengaturan anggaran pendidikan yang mesti mematuhi UUD 1945. Dia juga mempertanyakan sinkronisasi anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. "Dapatkah direalisasikan dalam APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015?" kata Ibas. (Baca: Puan Protes Istilah Menteri Parpol dan Profesional)



Pertanyaan kelima soal alasan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dia mengingatkan saat ini tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global. Penggabungan ini, kata dia, malah memperkecil peran Kementerian Lingkungan Hidup. Akibatnya, kata Ibas, visi Jokowi dalam lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, serta pemanasan global patut dipertanyakan. (Baca: Menteri Jokowi Tak Sepenuhnya Bersih)



Selanjutnya: Memaksakan penempatan



Pertanyaan keenam, terkait wacana penempatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Perhubungan di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Maritim. Ibas ingin mendengar jawaban Jokowi soal logika keputusan ini. (Baca: BUMN Watch Tunggu Kinerja Rini Soemarno 6 Bulan)



Pertanyaan ketujuh Ibas adalah informasi Lembaga Kepresidenan yang akan diisi tiga pejabat utama yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Menurut Ibas, pembagian ini berpotensi menimbulkan konflik dan kerancuan pembagian tugas. "Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat?" kata Ibas. (Baca: ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai)

Menteri Retno


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Selasa, 28/10/2014 00:40 WIB

Laporan dari Den Haag

Media Belanda: Menlu Retno Wajah Progresif Pemerintahan Jokowi

Eddi Santosa - detikNews

Retno saat Dubes di Belanda dan Menteri Poulman (es/detikcom)

Den Haag - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi wajah progresif pemerintahan presiden Jokowi. Retno juga berkontribusi meningkatkan hubungan RI-Belanda.

Demikian harian sore terkemuka Belanda NRC Handelsblad menyoroti pengangkatan Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Belanda Retno Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja 2014-2019, Senin (27 Oktober 2014) waktu setempat.

Koran dengan segmen pembaca menengah atas ini menyampaikan bahwa Retno adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama perempuan, satu hal yang di Belanda sendiri sampai hari ini belum pernah terjadi.

Disebutkan, sebagai Dubes RI di Belanda Retno menuai pujian. Ketika dia menempati pos Den Haag, hubungan kedua negara sedang dalam kondisi tidak akur.

Retno mengenalkan slogan Relationship 2.0 untuk menandai hubungan baru kedua negara, yang bertumpu pada perdagangan. Dengan kunjungan PM Rutte tahun lalu nampaknya hubungan itu telah terpulihkan, tulis NRC, yang juga mendeskripsikan diplomat karir Kemlu RI itu sebagai tidak kaku dengan protokol.

Sementara itu koran dengan tiras terbesar di Belanda De Telegraaf menggarisbawahi bahwa Retno adalah Menlu pertama perempuan di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Retno berkontribusi besar dalam hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih baik, hasilnya kunjungan PM Rutte dengan sejumlah besar delegasi dagang ke Indonesia, tahun lalu.
Selain dua koran besar tingkat nasional, koran-koran nasional dan regional Belanda lainnya juga memberi perhatian pada pengangkatan Dubes Retno menjadi Menteri Luar Negeri, antara lain: Algemeen Dagblad, De Trouw, Noordhollands Dagblad, Nederlands Dagblad, Haarlems Dagblad, dan Leidsch Dagblad.

Koran-koran ini juga memberi perhatian pada porsi menteri perempuan sebanyak 8 orang dari total 34 menteri, suatu perbandingan yang cukup menarik untuk konteks Eropa sekalipun.

Proses seleksi yang memanfaatkan lembaga anti korupsi (KPK dan PPATK) juga disinggung.

Di samping koran cetak dan online, nama Menlu Retno Marsudi juga mengudara pada Senin itu di seluruh Belanda melalui gelombang radio di antaranya BNR Nieuwsradio.