9.01.2015

1945


From: A.Syauqi Yahya 


1945

http://www.tempo.co/read/caping/2015/08/17/129982/1945

SENIN, 17 AGUSTUS 2015

"...dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

—Bagian dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945
Revolusi tak pernah "seksama". Tak ada revolusi yang dikerjakan dengan teliti, sistematis, terjaga dari kemelesetan. Revolusi justru memelesetkan. Ia tak hendak mengikuti apa yang sudah digariskan kekuasaan yang mendahuluinya.
Itu sebabnya 17 Agustus 1945 sebuah momen revolusi: di pagi itu dinyatakan lahirnya sebuah negeri baru. Penguasa Hindia Belanda, yang rapi dan represif, telah runtuh, juga rezim militer Jepang, yang kokoh dan bengis, telah kalah. Mereka tak ada lagi. Hubungan-hubungan kekuasaan di Indonesia berubah secara radikal.
Pelbagai tatanan terguncang, juga acuan tentang waktu dan kesabaran. Semua hendak dikerjakan "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Chaos menyusul sebelum dan sesudahnya.
Dua bulan setelah 17 Agustus 1945, di tiga kota Pantai Utara Jawa kaum pemuda militan kelas bawah meledakkan dendamnya kepada para pamong praja yang di masa penjajahan dianggap membantu Belanda dan Jepang. Para priayi dibunuh atau dianiaya. Raden Ayu Kardinah, adik Kartini yang menikah dengan Bupati Tegal, diarak keliling kota dengan diberi pakaian kain goni.
Hampir setahun kemudian, kekerasan merebak di Sumatera Utara dan Timur, ketika rakyat yang selama itu dipinggirkan menumpas kekuasaan para bangsawan Kesultanan Melayu. Dari Langkat sampai dengan Simalungun, sejumlah aristokrat, termasuk penyair Amir Hamzah, disembelih.
"Pemindahan kekuasaan" yang dijanjikan teks Proklamasi tak benar telah disiapkan "dengan cara seksama". Selama tahun 1940-an itu, Indonesia terguncang-guncang. Pada 1948, Surakarta menyaksikan gerakan pelbagai kelompok politik, bersenjata atau tidak, kian eksplosif. Culik-menculik terjadi. Pasukan pemerintah dilucuti pasukan pro-PKI. Setelah Musso, yang datang ke Tanah Air dari Uni Soviet, memaklumkan berdirinya republik "soviet" di Madiun, Divisi Siliwangi datang. Dalam rangkaian kejadian itu, pertumpahan darah yang mengerikan berlangsung....
Kekerasan, chaos, jatuhnya ribuan korban, semua atas nama "revolusi", tidak hanya terjadi di Indonesia. "Revolusi bukan jamuan makan malam," kata Mao Zedong dari sejarah RRT. Ia berbicara dari pengalaman Tiongkok yang keras, tapi agaknya juga berdasarkan catatan sejarah.
Bahkan juga sejarah Revolusi Amerika. Revolusi ini umumnya dibayangkan sebagai peristiwa besar yang berpusat pada selembar deklarasi yang ditandatangani. Tanpa darah. Tak ada gedung penjara besar yang dihancurkan (seperti Revolusi Prancis), tak ada peluru meriam ditembakkan dari kapal sebagai aba-aba penyerbuan pasukan pemberontak (seperti Revolusi Rusia). Dari jauh tampak bahwa yang terjadi, seperti dalam Revolusi Indonesia, hanya satu teks yang ditulis, diumumkan, diterima.
Jika dilihat lebih dekat: kekacauan.
Republik federal baru yang dibentuk dari pelbagai state itu (dalam bahasa Indonesia disebut "negara bagian") tak segera bersatu-padu. Kongres tak mampu menghimpun pajak yang memadai dari mereka, sementara dana diperlukan buat biaya pemerintahan. Konflik antara pendatang dan penghuni wilayah baru meletus di sana-sini. Perselisihan agama di antara gereja Kristen yang berbeda-beda berkecamuk. Perbudakan tak berubah, hak pilih perempuan dibatasi.
Mengamati itu semua, di awal 1800-an Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri republik baru itu, yakin bahwa Amerika berjalan mundur, bukan maju. Bahkan seorang penanda tangan Deklarasi Kemerdekaan, Benjamin Rush, menulis pada 1812: "Eksperimen revolusi Amerika... pasti akan gagal." Ia pun membakar semua catatannya yang semula ia siapkan untuk disusun sebagai memoar. Beberapa puluh tahun setelah itu, Amerika Serikat berdarah-darah oleh Perang Saudara.
Sebenarnya, kekecewaan selalu membayang dalam proses revolusi mana pun. Revolusi adalah anak waktu. Semangatnya dilecut waktu, dan gagasannya dibimbing waktu sebagai garis lurus dengan optimisme "idea of progress". Tapi waktu juga yang kelak akan memudarkannya.
Mungkin, secara instingtif, itulah yang disadari para perumus Proklamasi 17 Agustus 1945. Mereka mengharapkan—kalaupun bukan menjanjikan—cara yang "seksama" dan sekaligus proses kerja "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Akan aneh seandainya mereka tak tahu ada kontradiksi dalam kedua bagian kalimat itu.
Kontradiksi itulah kemudian terbukti yang menyebabkan revolusi Indonesia (sebagaimana revolusi Amerika dan lain-lain) tak jelas rumusan hasilnya.
Tapi tak berarti revolusi tak punya arti. Revolusi tak akan jera bangkit. Revolusi adalah teriak dan tindakan yang menolak keadaan hari ini, sekaligus teriak dan tindakan berangkat ke perjalanan lepas—seperti satu sajak Rivai Apin pada 1940-an itu.
Sang penyair mengutuk kebekuan sekitarnya:
Apa di sini

Batu semua!
Yang ia inginkan adalah "taufan gila" dan "ombak tinggi" yang "perkasa" yang mengguncang hingga "kayu kapal berderak-derak". Jika kita rasakan semacam kegetiran di sana, mungkin itulah yang disebut Nietzsche sebagai "pesimisme Dionysian": muram tapi berani menemui "yang menakutkan dan penuh tanda tanya".
Tak ada tujuan yang mengikat. Tujuan macam itu berarti kemandekan baru: sesuatu yang dipatok sebelum sauh diangkat. Bagaimanapun yang dihadapi adalah masa depan yang secara radikal terbuka—masa depan yang tak kita kuasai dan menguasai kita, masa depan yang juga menyiapkan kita untuk kecewa.
Jangan-jangan itulah perspektif terbaik abad ke-21: abad yang kian cepat berubah, tujuh puluh tahun setelah 1945.

Goenawan Mohamad

--

Merdeka


From: A.Syauqi Yahya 


Merdeka

http://www.tempo.co/read/carianginKT/2015/08/16/1862/merdeka

MINGGU, 16 AGUSTUS 2015 | 00:12 WIB

Putu Setia
@mpujayaprema

Begitu melihat saya, Romo Imam langsung berteriak, "Merdeka... merdeka...." Saya tertawa. Sudah sebulan lebih saya tak berkunjung ke padepokan Romo. Beliau begitu sumringah tampaknya. "Tujuh puluh tahun merdeka, kita harus semangat. Ayo kerja," katanya lagi.
"Tapi Romo, apa masyarakat juga semangat? Tak ada gapura yang saya lihat di mulut gang seperti dulu. Tak ada patung pejuang dengan senjata bambu runcingnya," kata saya. Kini Romo yang tertawa, "Zaman sudah berubah. Untuk apa membuat gapura, cukup membuat baliho besar. Lebih murah. Masyarakat juga sulit diajak gotong-royong membuat gapura. Apalagi ada bambu runcingnya, memang anak-anak sekarang mengenal makna bambu runcing?"
Romo Imam sangat ceria. Saya pun berani bebas bicara. "Kalau begitu, tradisi merayakan tujuhbelasan sudah mulai bergeser, ya, Romo? Bukan lagi teringat kepada pejuang yang membuat negeri ini merdeka. Yang lebih diingat adalah bagaimana bisa memanfaatkan perayaan tahunan ini untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Atau juga membagikan hadiah kepada para kolega dengan dalih telah berjasa luar biasa kepada negara. Hadiah itu, misalnya, piagam yang diterima para tokoh atau bisa pula hadiah remisi untuk narapidana, termasuk para koruptor."
Romo mendadak memelototi wajah saya. Lalu katanya, "Sampeyan tidak setuju koruptor diberikan remisi tujuhbelasan?" Saya langsung menjawab, "Bukan soal setuju atau tidak, tetapi kan ada aturan yang membuat remisi untuk koruptor diperketat. Sekarang malah ada yang disebut remisi dasawarsa karena ulang tahun kemerdekaan ini pada kelipatan sepuluh."
"Apa yang sampeyan maksudkan dengan piagam tahunan itu? Pemberian bintang kehormatan mahaputra dan bintang jasa kepada para tokoh itu? Sampeyan tidak setuju?" tanya Romo lagi. "Lagi-lagi bukan masalah setuju atau tidak, Romo," kata saya cepat. "Saya pun tak bermaksud nyinyir, nanti ada tuduhan kalau saya cuma iri. Padahal apalah saya ini."
Romo tak lagi menatap saya dengan tajam. Saya pun menyesal berbicara terlalu bebas. Tiba-tiba Romo berkata lebih kalem, "Memang bintang kehormatan tahun ini banyak dipertanyakan. Seseorang yang menduduki jabatan komisioner hanya satu periode, apakah itu di komisi pemilihan umum, komisi yudisial, hakim mahkamah konstitusi, sudah mendapat bintang kehormatan sejajar dengan budayawan yang sepanjang hidupnya berkarya? Penghargaan dari negara ini semestinya mengandung unsur keteladanan. Seseorang yang diberi bintang sebagai tokoh pers, bagian mana dari orang itu yang harus diteladani? Padahal tokoh itu pemilik stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik, tetapi siarannya banyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya."
Romo berhenti sebentar dan saya kaget karena sikapnya yang berubah. Saya langsung memilih diam. "Presiden Jokowi memang susah ditebak, reshuffle kabinet saja dilakukan pada saat orang-orang tak lagi meributkannya," kata Romo. Saya tetap diam, tanpa komentar. "Rizal Ramli yang suka mengkritisi kebijaksanaannya diangkat jadi menteri koordinator. Menteri yang selama ini dianggap menghinanya, malah tak diganti. Ya, kita lihat, mudah-mudahan antar-menteri jadi akur, bukan saling mencampuri dapur masing-masing."
"Apakah ada kemungkinan menteri saling merecoki dapur tetangganya?" tanya saya. Romo menjawab kalem, "Bisa saja jika para menteri punya ego tinggi dan masih beranggapan bahwa presiden itu sebenarnya tak banyak tahu." Wah, saya spontan nyeletuk, "Kalau begitu, Jokowi harus berteriak: merdeka... merdeka... ayo kerja...."

--
--

Wallace


From: A.Syauqi Yahya


Wallace

SENIN, 24 AGUSTUS 2015

http://www.tempo.co/read/caping/2015/08/24/129992/wallace

Ilmu dimulai dengan sifat seorang anak yang takjub.

Dalam salah satu catatannya, Alfred Russel Wallace—orang Inggris yang bersama Charles Darwin menemukan "teori evolusi"—menyatakan betapa ia, bak seorang anak, terkesima melihat kumbang. Kumbang adalah "keajaiban di tiap ladang". Siapa yang tak mengenalnya "melewatkan sumber kesenangan dan keasyikan yang tak pernah pudar".
Kesenangan dan keasyikan itulah yang membuat Wallace bertahun-tahun mengamati makhluk hidup dari pelbagai jenis dan habitat, meskipun ia bukan ilmuwan dalam arti yang lazim. Karena orang tuanya jatuh miskin, pada umur 14 tahun ia harus putus sekolah. Kemudian ia pindah ke wilayah Wales membantu kakaknya yang punya usaha survei pertanahan.
Di pedalaman itulah ia terpikat pada kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ia mulai menelaah pelbagai tanaman dengan penuh antusiasme. "Siapa yang pernah melakukan sesuatu yang baik dan besar kalau bukan orang yang antusias?" ia pernah berkata.
Pada usia 25 tahun ia berangkat ke rimba Brasil, di sekitar Sungai Amazon dan Rio Negro—menjelajah lebih jauh.
"Di sini, tak seorang pun, selama ia punya perasaan kepada yang tak tepermanai dan yang sublim, akan kecewa," tulisnya dari belantara tropis itu. Ia seakan-akan tak bisa berhenti menyebut pepohonan besar yang rimbun, akar dan serat yang tergantung-gantung, burung langka dan reptil yang cantik.
Keajaiban, kata orang, tak ada lagi di dunia modern. Tapi pesona? Bagi Wallace, pesona itu bukan tentang sesuatu yang magis. Ketika kemudian ia menemukan seekor kupu-kupu di Pulau Bacan, Indonesia, ia terpukau menatap sayapnya: "...jantungku berdebar hebat, darah naik ke kepalaku, dan aku merasa seperti akan pingsan."
Ia seperti seorang sufi yang menemukan tanda-tanda Tuhan, atau penyair yang tergerak melahirkan sajak.
Tak mengherankan bila sejumlah seniman merespons dengan ketakjuban baru pelbagai spesimen Wallace dalam "Pameran 125.660 Spesimen Sejarah Alam" di Galeri Salihara (15 Agustus-15 September)—sebuah pameran yang menarik: persentuhan seni dan ilmu.
Tapi berbeda dengan bagi perupa, dan bagi sufi, bagi Wallace, seperti patutnya sikap ilmuwan, ketakjuban menghadirkan alam sebagai "problem"; bukan sebagai kasih Tuhan, bukan misteri. Problem adalah sesuatu yang dilemparkan di depan kita untuk dipecahkan. Wallace beranjak dari pesona ke dalam tanya.
Mengapa hewan di Papua dan di Kalimantan berbeda, meskipun kedua wilayah itu beriklim sama dengan geografi yang mirip? Mengapa ada persamaan dunia hewan di Australia dan Papua, meskipun alam yang satu gurun dan yang lain hutan tropis? Bukan karena keajaiban langit.
Adakah spesies X satu varietas dengan Y? Apa beda antara "spesies" dan "varietas?" Adakah "varietas yang permanen"? Bukankah "varietas yang permanen" sebuah konsep yang mustahil? Bukankah dalam alam perbatasan kabur dan dalam evolusi, perbedaan hanya aksidental?
Januari 1858, di ulang tahunnya yang ke-35, dalam penjelajahannya Wallace sampai di Ternate; ia tinggal di sebuah rumah rusak yang disediakan seorang Belanda penguasa pulau. Ia datang untuk menemukan jawab. Suatu hari, dalam keadaan demam, ia terus merenungkan problem ini: teori evolusi yang dirumuskannya mengatakan spesies berubah, tapi bagaimana dan mengapa mereka berubah jadi spesies baru dengan kekhususan yang jelas? Mengapa mereka bisa beradaptasi penuh dengan modus hidup yang berbeda?
Dalam dua jam yang meriang, Wallace merumuskan jawabannya. Dua malam berikutnya ia tuliskan lengkap teori "seleksi alami" dengan survival of the fittest yang termasyhur itu. Ia telah menjelaskan mekanisme perubahan spesies dalam proses evolusi.
Itu juga yang ditemukan Darwin, setelah hampir 20 tahun sebelumnya menyiapkannya—meskipun tak pernah mempublikasikannya. Satu kebetulan yang bersejarah terjadi. Pada 1 Juli 1858, di pertemuan para ilmuwan London, penemuan Darwin dan Wallace dibacakan. Darwin sendiri tak bisa hadir karena berkabung atas kematian anaknya. Wallace berada nun jauh di timur.
Beberapa penulis kemudian mengatakan Darwin hanya mengambil alih buah pikiran Wallace. Dalam The Heretic in Darwin's Court yang ditulis Ross A. Slotten tentang riwayat ilmuwan otodidak yang hampir mati di Ternate itu, disebutkan Darwin memang cemas ketika ia membaca surat Wallace yang memaparkan teorinya—cemas kalau orisinalitas teorinya diragukan. Tapi Wallace tak berkata begitu. Baginya, pengarang The Origin of Species itu penemu sejati teori evolusi.
Tampaknya, bagi Wallace, yang terpenting bukan keunggulan diri. Teorinya belum tentu jawab terakhir. Ia bahkan menelaah apa yang oleh para ilmuwan dalam zaman positivisme itu dianggap "takhayul": pertemuan manusia dengan dunia roh. Wallace, yang menolak jawaban agama yang mengaku paling benar tentang hidup, juga menolak ilmu yang ogah bertanya tentang mati. Keberaniannya adalah ingin tahu.

Goenawan Mohamad

--
--

Papua tetap terasa jauh


From: A.Syauqi Yahya 


Papua

MINGGU, 23 AGUSTUS 2015 | 01:18 WIB

Putu Setia

@mpujayaprema
Tiap kali ada kecelakaan pesawat terbang di Papua, saya selalu membayangkan betapa beratnya Tim SAR menemukan reruntuhan dan mengevakuasi korban. Hutan masih perawan, jalan setapak pun jarang. Papua bergunung-gunung dan lapangan terbang perintis itu lebih banyak di lembah yang dikelilingi bukit. Sudah kondisinya seperti itu, cuaca pun ekstrem, antara cerah dan berkabut tak menentu kapan gilirannya datang.
Sesekali saya merenung, kenapa orang Papua atau mereka yang mencari hidup di Papua, suka naik pesawat? Tentu saja ini renungan salah fokus. Ini bukan persoalan suka atau tidak. Ini persoalan harus bepergian. Kalau tidak naik pesawat, lalu naik apa? Tak ada cara lain, di bumi yang luas itu, jalan darat sangat sedikit. Antar-ibu kota kabupaten belum dihubungkan dengan jalan darat, bahkan yang paling sederhana pun. Antara Sentani dan Oksibil, rute pesawat Trigana Air yang jatuh pada pekan lalu, jaraknya lebih dari 200 kilometer, itu sama dengan berkeliling di Bali yang melintasi delapan kabupaten.
Trigana Air yang jatuh itu tergolong pesawat besar dan mewah untuk ukuran Papua. Bandara Oksibil pun, seperti halnya Bandara Sentani, sejatinya bukanlah bandara perintis. Tidak kecil-kecil amat, tapi fasilitas dan tingkat pengawasan bandaranya tetap saja lemah, jika dibandingkan dengan Bandara Timika yang berstatus internasional. Masih banyak bandara yang lebih kecil dan betul-betul perintis yang hanya bisa disinggahi pesawat jenis Twin Otter. Jangan kira penumpangnya nyaman karena di pesawat itu bisa ditemukan ada kambing atau babi. Kalau ada jeriken-jeriken bahan bakar minyak itu sudah umum. Pengawasan untuk keselamatan penumpang tentu standarnya semakin minim lagi. Lihat saja catatan musibah, sejak 2006 sudah ada sembilan pesawat yang jatuh di Papua. Total korbannya 100 orang lebih.
Papua itu masih wilayah Republik Indonesia, jangan lupa. Tapi terasa jauh. Jauh dari Jakarta. Jauh pula dari perhatian pemerintah. Mungkin banyak yang tak setuju dengan kalimat terakhir ini. Kalau begitu, mari bandingkan dengan Jawa, sebut misalnya Jakarta-Bandung. Dua kota besar ini jaraknya cuma 150 km, lebih pendek daripada Sentani-Oksibil. Penghubung Jakarta-Bandung bisa lewat jalan mulus agak macet lewat Puncak, bisa lewat tol Padalarang, bisa dengan kereta api Parahyangan cuma 2-3 jam, bisa pula lewat udara. Pilihan begitu banyak. Toh, masih juga mau ditambah dengan kereta api cepat yang menghabiskan biaya US$ 5,5 miliar, setara dengan Rp 70 triliun. Orang Jakarta mau dalam tempo 30 menit sampai di Bandung, begitu pula sebaliknya. Tapi untuk apa kalau sampai di Gambir menuju Senayan macetnya berjam-jam?
Jika saja Rp 70 triliun dilempar ke Papua, berapa bandara perintis yang bisa diperbesar? Atau malah bandaranya ditutup karena jalan darat penghubung antar-kabupaten sudah berhasil dibuat. Jika Sulawesi dan Kalimantan iri, ya, sudahlah dibagi saja. Tapi tidak untuk Jakarta-Bandung. Cobalah kita lirik sejenak daerah yang jauh-jauh.
Sulit menjadi pemimpin di negara yang luas ini. Kalau keadilan antar-wilayah tidak diperhatikan, janganlah heran kalau muncul kemudian gejolak-gejolak kecil. Memang bisa diredam dengan janji. Misalnya, ribuan hektare sawah akan dibangun di Merauke, ratusan kilometer jalan darat akan dibuat, bagi hasil tambang Freeport akan difokuskan membangun Papua. Tapi kapan itu? Yang jadi, berita jalan tol di berbagai pelosok Jawa sudah ditenderkan dan perbaikan jalan di Pantura Jawa selalu dikerjakan menjelang Lebaran. Papua tetap terasa jauh.

http://www.tempo.co/read/carianginKT/2015/08/23/1872/papua

--
--

diduga terjadi mega korupsi di kota tercinta, http://berita.suaramerdeka.com/bpkp-didesak-tuntaskan-audit-kasus-pasar-rejowinangun/


From: 'agung widhiantoro' 


BPKP Didesak Tuntaskan Audit Kasus Pasar Rejowinangun

19 Agustus 2015 19:52 WIB Category: Suara Kedu Dikunjungi: kali A+ / A-
Foto Istimewa
Foto Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - KP2KKN Jateng mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng untuk mempercepat audit atau penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan kembali Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun 2011. Surat permohonan itu disampaikan langsung pada Rabu (19/8) dan telah diterima Kepala Bidang Investigasi BPKP Jateng Sotarduga Hutabarat didampingi auditor Imron Rusidi.
Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengungkapkan, sudah 3,5 bulan atau tepatnya 5 Mei 2015 sejak dilakukannya gelar perkara antara Penyidik Kejari Magelang dan Auditor Perwakilan BPKP namun hingga kini masih belum tuntas. "Ada risalah permintaan kepada penyidik untuk melengkapi berkas yang diperlukan dan dari informasi BPKP penyidik Kejari Magelang sudah dua kali paparan terakhir 5 Mei silam," papar Eko Haryanto, Rabu (19/8).
Pihaknya melihat proses penyelidikan kasus itu sudah berlarut-larut padahal bukti-bukti perbuatan merugikan keuangan negara yang diduga dilakukan Wali Kota Sigit Widyonindito, Sekda Sugiharto dan rekanan Direktur PT Putra Wahid Pratama Salatiga Sugiharto Husodo juga sudah mencukupi. Menurutnya jika memang kejaksaan serius menangani kasus tersebut, sudah seharusnya statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. "Dari audiensi penyerahan laporan masalahnya ada pada audit BPKP sehingga menghambat penuntasan kasus ini," imbuhnya.
Pasar Rejowinangun yang terbakar habis pada Juni 2008 itu diduga telah mengalami penyimpangan dalam proses pembangunan kembali. Dugaan penyimpangan pembangunan pasar dengan pola investasi bangun guna serah kota Magelang itu diketahui dari investor yang ditunjuk langsung secara lelang. "Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku TKKSD atas persetujuan Walikota Magelang telah menunjuk langsung PT Putra Wahid Pratama (PWP) dan kemunculannya seolah menggantikan PT Galatama, namun kenyataannya PT PWP menjadi lead firm dari KSO antara PT Kuncup-PT PWP," ujarnya. (Modesta Fiska/CN38/SM Network)

--
--

8.09.2015

Penghinaan


From: A.Syauqi Yahya



Penghinaan

http://www.tempo.co/read/carianginKT/2015/08/09/1852/penghinaan

MINGGU, 09 AGUSTUS 2015 | 00:28 WIB
Putu Setia

Presiden itu mirip pendeta. Yakni orang yang masih hidup tapi menyandang simbol. Presiden adalah simbol kepala negara yang harus dijaga kehormatannya. Bendera kebangsaan saja harus kita hormati dalam setiap apel tatkala dikibarkan ke atas tiang. Padahal wujud nyatanya hanyalah dua potong kain berwarna merah dan putih yang disambung. "Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela...." demikian himne untuk menjaga kehormatan simbol itu.
Pendeta simbol dari orang suci penuntun umat dan dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Pendeta kalau dicaci dan dihina tak boleh marah-begitu teorinya. Ada keyakinan, setiap hinaan dan caci yang diterimanya, justru mengurangi dosanya. Dosa itu mental kepada sang pemaki. Akan halnya presiden, karena yang diurusi masalah duniawi, tentu wajar marah jika dihina. Ini bedanya. Namun ternyata Presiden Jokowi berperilaku pendeta, ia tenang saja dan menyebut, "Caci dan maki itu adalah makanan sehari-hari."
Apakah ada yang berani menghina pendeta? Tentu ada, meski tak banyak. Pendetanya mungkin senyum-senyum, tapi umatnya tak bisa terima. Sang penghina bisa mendapat ganjaran dari umat. Jangan-jangan presiden juga begitu. Meski hinaan menjadi "makanan sehari-hari", tetap ada yang tidak terima. Yakni sekelompok masyarakat yang percaya bahwa kehormatan presiden sebagai simbol kepala negara harus ditegakkan.
Persoalan sekarang, apakah menghina dan melakukan kritik, sama atau tidak? Ini yang perlu diperjelas. Apalagi kalau itu dijadikan rambu dalam undang-undang. Ternyata merumuskan ini dalam bahasa hukum sulit, meskipun dalam "bahasa rasa" juga tak kalah sulitnya karena ada pengaruh budaya yang tak sama.
Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang sekarang, pasal penghinaan kepada presiden masih ada. Ini dianggap langkah mundur karena pasal itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi pada 2006. Tapi, konon pasal ini tak persis sama, karena pasal penghinaan itu dengan rambu-rambu delik aduan. Jika dulu dalam status delik umum, setiap aparat hukum, apakah itu polisi atau jaksa, siap memberangus siapa pun yang dianggap menghina presiden dengan rumusan yang juga bisa melar seperti karet. Versi sekarang menjadi delik aduan. Kalau presiden secara pribadi tidak mengadukan penghinaan itu ke polisi, ya, tak ada masalah. Tergantung presiden, apakah hinaan dijadikan "makanan sehari-hari" atau tidak.
Jika benar bahwa terjadi perubahan dari delik umum menjadi delik aduan, tentu berbeda dengan yang dulu. Tapi tetap akan ada masalah jika rumusan penghinaan itu tidak dirinci dengan jelas. Kita membutuhkan rumusan yang lebih pasti, yang mana penghinaan dan yang mana hanya sekadar kritik atau koreksi. Kalau itu tetap saja sulit dilakukan, alangkah bijaknya kalau pasal itu dihapuskan sama sekali.
Toh, masih ada pasal tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan, juga sebagai delik aduan. Pasal ini tinggal dipertegas dengan tak membedakan apakah pejabat negara atau bukan. Dalam bahasa hukum sering disebut "barang siapa". Jadi, presiden itu termasuk "barang siapa", tak ada bedanya dengan petugas parkir atau hakim. Begitu merasa dicemarkan, "barang siapa" itu bisa mengadu ke polisi.
Cuma, simbol-simbol negara yang harus dihormati jadi kabur. Terkesan pula kita membiarkan ketidaksantunan makin subur, padahal memberi kritik bisa dilakukan dengan tidak mencaci atau menghina. Bukankah menghina dan mencaci itu juga memperlihatkan keburukan diri sendiri? Lagi pula, menghina kok tak capek-capeknya. *

8.05.2015

Boneka


Dari: "A.Syauqi Yahya"
> Boneka
>
> http://www.tempo.co/read/carianginKT/2015/08/02/1842/boneka
>
> SABTU, 01 AGUSTUS 2015 | 23:05 WIB
>
> Putu Setia
> @mpujayaprema
>
> Boneka itu disenangi anak-anak. Tetapi, jika dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ini muncul calon boneka, itu buruk. Kalau calonnya boneka, menjadilah dia bupati atau gubernur boneka-kalau terpilih. Bagaimana kalau gubernur boneka itu naik pangkat menjadi presiden? Ini tak usah dibahas.
> Kenapa ada calon boneka? Mari kita usut. Calon kepala daerah harus didukung 20 persen suara hasil pemilu yang lalu. Itu calon dari partai atau gabungan partai. Ada calon independen, tapi syaratnya diperberat. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015, calon independen di daerah yang berpenduduk 8-12 juta harus mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen. Dalam pilkada sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, angka itu cuma 4 persen. Makin berkurang penduduknya, makin tinggi persentase dukungan. Misalnya, untuk daerah berpenduduk sampai 250 ribu, dukungan minimal 10 persen. Singkat kata, calon independen kurang diminati.
> Partai yang kini kadernya sedang menjabat, hampir seluruhnya dicalonkan kembali. Statusnya petahana. Meski prestasi petahana tak terlalu tampak, pengaruhnya sangat besar karena bisa menggerakkan birokrasi. Betul, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan edaran agar pegawai negeri sipil netral. Ah, orang tahu itu cuma teori. Kalau petahana yang tak berprestasi saja sulit dilawan, apalagi petahana yang berprestasi, ditambah populer lagi. Contohnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Wakil Presiden Jusuf Kalla saja mengakui kehebatan Risma dan menyebut "sulit untuk dikalahkan".
> Tapi politik itu mengadopsi seni silat, tak ada pendekar yang tak bisa dikalahkan. Apa akal? Partai politik yang oposisi ambil sikap tidak mengeluarkan calon. Jadilah petahana itu calon tunggal. Kesannya calon tunggal itu di atas angin. Padahal celaka, karena berdasarkan aturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, jika dalam pilkada serentak ini calonnya tunggal, pilkada di daerah itu diundur ke pilkada serentak 2017. Risiko bagi petahana besar karena dia akan digantikan oleh pelaksana tugas, lantaran masa jabatannya habis. Risma, misalnya, harus diganti pada 20 September nanti saat masa jabatannya habis. Jika pilkada diundur ke 2017, pengaruh Risma pada birokrasi diduga sudah berkurang, mungkin pula kepopulerannya menurun. Itu jurus silatnya.
> Lho, bonekanya di mana dong? Sabar. KPU punya aturan unik bin ajaib. Pendaftaran pilkada dibuat selama tiga hari (26-28 Juli). Namun, kalau cuma ada calon tunggal, KPU buat sosialisasi selama tiga hari (29-31 Juli), lalu dibuka pendaftaran susulan tiga hari (1-3 Agustus). Setelah itu baru verifikasi dan diputuskan, pilkada berlanjut atau diundur. Untuk apa sih sosialisasi lagi? Entah, mbok tanya KPU. Tapi di sinilah waktunya "musyawarah mufakat", partai yang (pura-pura) gagal mencari calon "diminta dengan sangat hormat" menampilkan calon asal-asalan. Barangkali disertai apa yang disebut "politik transaksional".
> Politik dengan "jurus silat tangan kosong" ini sudah terjadi di beberapa daerah. Tak mau menunggu masa sosialisasi dan pendaftaran susulan, hanya dalam hitungan menit sebelum ditutup, tiba-tiba calon tak jadi tunggal. Tentu terjadi "musyawarah". Sekarang, tinggal 12 daerah yang calonnya masih tunggal, termasuk pilkada Surabaya. Akankah besok lahir calon yang lain? Kita lihat saja. Pada masa Orde Baru, itu disebut "calon pendamping" yang sudah pasti kalah. Karena kita anti-Orde Baru, itu yang disebut calon boneka. Kasihan anak-anak, boneka jadi simbol negatif.
>