10.24.2014

menantu hendro



Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi

TEMPO.COJakarta - Terjawab sudah siapa Komandan Pasukan Pengamaan Presiden (Danpaspamres) era pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Dia adalah Brigadir Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat.

Markas Besar TNI mengumumkan promosi jabatan Brigjen Andika Perkasa dalam rilis berita resmi. Promosi Brigjen Andika menjadi Danpaspampres merupakan salah satu agenda rutin pembinaan organisasi dan karier. (Baca:Jokowi Dilantik, Pendukung Dilarang Konvoi)

"Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya dalam siaran persnya, Rabu, 15 Oktober 2014.

Dengan jabatan baru itu, Andika Perkasa bakal menerima tambahan satu bintang di pundaknya. Sebab, Komadan Paspampres wajib diisi oleh jenderal bintang dua atau mayor jenderal. Andika Perkasa merupakan menantu dari mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono. (Baca: Pelantikan Jokowi, Masyarakat Boleh Masuk Istana)

Selain Andika, ada tiga perwira tinggi dari Angkatan Laut yang mendapatkan promosi dan mutasi jabatan. Mereka adalah Laksamana Muda Suyitno dari Koorsahli KSAl menjadi Staf Khusus KSL, Laksamana Muda A. Taufiqoerrochman dari Gubernur Akademi Angkatan Laut menjadi Koorsahli KSAL, dan Brigadir Jenderal (Marinir) Guntur Irianto Ciptolelono dari Wakil Komandan Paspampres menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut. (Baca:Kapolri: Polisi Siap Amankan Arak-arakan Jokowi)

INDRA WIJAYA


10.23.2014

'Ngemis' ?


From: <syauqiyahya@gmail.com>



KIH Diminta 'Ngemis' Jatah Pimpinan Komisi ke Setiap Fraksi KMP

23 Oktober 2014 13:13 WIB



Aria Bima

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat masih bersikukuh untuk belum mau menyerahkan susunan anggota fraksi di alat kelengkapan dan komisi kepada kesekjenan. Sementara itu, baru lima fraksi dari koalisi merah putih yang sudah menyerahkan nama dan disahkan dalam paripurna.

Anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, mengatakan KIH menginginkan ada kejelasan lobi terkait mekanisme pemilihan dan pembagian jatah pimpinan di komisi dan alat kelengkapan. Menurutnya, hingga saat ini belum jelas kesepakatan antara KMP dan KIH. Fraksi dalam KIH menurutnya, meminta ada pembagian yang jelas antara kedua koalisi.

"Gak jelas sampai sekarang, KMP hanya minta supaya Golkar memberi, PKS memberi. Hanya suruh ngemis ke fraksi-fraksi, bukan kita bagi berapa," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).

Menurutnya, KIH hanya menginginkan jatah sebanyak 16 posisi pimpinan dari 47 pimpinan di alat kelengkapan dan komisi. Setidaknya menurutnya, KIH mendapat jatah satu wakil di setiap komisi dan badan. Sementara Koalisi Merah Putih menurutnya, hanya menawarkan enam jatah pimpinan dari 47 pimpinan tersebut. 

"Itu gila. Saya tawar minimal 16 dari 47. Kalau gak gitu yaudah ambil semua," katanya.

Ia mengatakan, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan tidak bisa dilakukan. Karena, baru lima fraksi dalam KMP yang sudah menyerahkan susunan nama fraksinya.

Sedangkan sesuai tatib, paripurna pemilihan pimpinan bisa dilanjutkan jika sudah memenuhi lima fraksi plus satu dari seluruh fraksi.

Menurutnya, kuorum bisa digunakan untuk menetapkan anggota fraksi di komisi dan alat kelengkapan. Namun, saat ini kuorum tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan mekanisme pemilihan pimpinan.

Red: Erdy Nasrul

Rep: C73

terlaluuuuu




roda2blog.com/2014/10/19/koplak-pemotor-ini-nabrak-mobil-karena-burungnya-dibuat-mainan-ceweknya/

Bongkar Pasang ?


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Kamis, 23/10/2014 14:52 WIB

Kisah Bongkar Pasang Calon Menteri PKB

Ahmad Toriq - detikNews

10.22.2014

Bedekan anyar, Perpu serius po Perpu sandiwara?


From: <djuliadi55@gmail.com>



Wakil Ketua MPR: Perppu Pilkada Bingungkan Koalisi Merah Putih



KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Sabtu, 11 Oktober 2014 | 22:23 WIB


SANGATTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agak membingungkan banyak pihak, termasuk Koalisi Merah Putih.

Pasalnya, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu bukan UU inisiatif usulan DPR, tetapi UU yang diajukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

"Pemerintah mengajukan melalui Mendagri dan DPR setuju, tiba-tiba Presiden selaku bosnya Mendagri menganulir melalui perppu, itu membingungkan Koalisi Merah Putih," kata Mahyudin di Sangatta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Mahyudin, Koalisi Merah Putih di Parlemen akan menolak perppu Pilkada. (baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

Koalisi Merah Putih, kata dia, tidak berambisi untuk menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia, tetapi melihat pilkada langsung terlalu mahal di dalam penyelenggarannya.

"Kami melihat tingginya angka Golput melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan potensi konflik perpecahan secara horizontal," kata politisi Partai Golkar itu.

Melalui Pilkada lewat DPRD, tambah dia, biaya akan lebih murah dan sederhana dalam pelaksanaannya. "Dan ini saya kira tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Sila Ke 4 Pancasila," katanya.

Sebelumnya, SBY mengaku ada perjanjian dengan KMP terkait perppu pilkada. Menurut SBY, Partai Demokrat bersedia bergabung dengan KMP dalam pemilihan pimpinan parlemen asal KMP mendukung perppu pilkada. (baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada).

Komedi


From: A.Syauqi Yahya


SENIN, 13 OKTOBER 2014

Komedi

1918, November, Volksraad dibentuk. Pemerintah kolonial Belanda mengumumkan sebuah janji untuk rakyat jajahan, bahwa dengan "dewan [perwakilan] rakyat" itu proses demokratisasi akan terjadi. Tapi "janji November" itu tak terpenuhi: Volksraad ternyata tak bisa menampung, atau mewakili, apa yang hendak disuarakan rakyat. Para anggotanya ramai berdebat, tapi tak banyak yang punya dampak ke dalam kehidupan volks, orang banyak di luar gedung. Maka, dengan sarkasme yang cerdas, Haji Agus Salim mengejeknya sebagai sebuah "komedi omong".
Tentu tak seluruhnya tepat. "Komedi" mengandung humor, sedangkan kata-kata yang diutarakan di Volksraad umumnya seperti lucuâ€"dan orang tertawa pahitâ€"karena yang terdengar hanya sebuah kegaduhan drum kaleng yang tanpa isi.
Tapi agaknya bukan hanya di Volksraad. Setelah kemerdekaan, di masa tahun 1950-an, ketika Indonesia sebuah "demokrasi parlementer", para anggota parlemen tak pernah berhenti diejek media. Tampaknya selalu ada persoalan dengan pengertian "wakil" dan "perwakilan".
"Wakil" ada ketika subyek yang harus berfungsi tak ada, atau sedang tak hadir. Dalam sebuah masyarakat seperti Indonesia, mustahil rakyat hadir serentakâ€"maka diasumsikanlah bahwa rakyat harus punya wakil. Kedaulatan rakyat dalam prakteknya pun menjadi kedaulatan wakil mereka.
Tapi sebuah ilusi untuk menganggap bahwa antara wakil dan yang diwakili tak dengan segera terjadi jarakâ€"bahkan hubungan yang mencong.
Kedaulatan rakyat, yang dikukuhkan dalam ide demokrasi dari zaman ke zaman, adalah sebuah kerinduan akan keadilanâ€"yakni keadilan yang dimanifestasikan dalam kesetaraan. Inilah motif besar di balik pelbagai revolusi. Tapi ketika revolusi tak lagi bisa hanya merupakan gerakan politik rakyat dan sebuah lapisan kaum revolusioner khusus bekerja mewakili merekaâ€"seperti para anggota Partai Bolsyewik dalam Revolusi Rusia, seperti para anggota kelompok Jakobin dalam Revolusi Prancisâ€"kedaulatan punya tempat yang lain. Maka politik, sebagai gerak dan gelora di kalangan rakyatâ€"yang semula jadi kekuatan Revolusiâ€"berhenti. Suara yang plural dan hidup digantikan apa yang oleh Hannah Arendt dalam On Revolution dianggap sebagai "politik semu" di kancah partai-partai.
Di negeri-negeri lain yang telah mapan dan tak lagi bergerak oleh politik kalangan bawah, "politik semu" ituâ€"yang tak jauh berbeda dengan "komedi omong"â€"juga yang berlangsung. Konstitusi negeri-negeri ini menjamin kesetaraan, tapi pada hakikatnya itu sebuah kesetaraan yang diberikan dari sebuah "politik semu".
Itu berarti keadilan dirumuskan dalam proses politik yang maknanya terjadi melalui transaksi kekuasaan. Rumus "keadilan" itulah yang disebut "hukum", dan dengan langsung atau berangsur-angsur orang ramai pun menerimaâ€"melalui bujukan, tekanan, atau ancamanâ€"rumusan "keadilan" yang membuat orang banyak pasif itu.
Saya teringat cerita Kafka itu lagi: seseorang dari pedalaman datang ke sebuah pintu gerbang berpenjaga untuk menemui Hukum. Ia tak kunjung bisa masuk. Bertahun-tahun ia menunggu di depan pintu gerbang itu, hingga akhirnya meninggal.
Ada semacam tragi-komedi dalam cerita ini. Kisah Kafka selalu ganjil. Ada sejenak kita ingin tersenyum. Ada saat lain kita merasa sedih atau ngeri.
Demikianlah orang yang malang itu menyangka bahwa Hukum begitu penting. Barangkali ia salah menyangka bahwa yang tersembunyi di balik pintu itu adalah Keadilanâ€"sesuatu yang pantas dijelang dari jauh, dari pedalaman. Salah sangka yang besar dan tragis.
Yang juga tragis adalah "menantikan". Orang itu duduk saja, atau ia sesekali bertanya kepada penjaga pintu. Ia tak menerobos. Setelah beberapa lama menanti, ia juga tak pergi. Ia tak hendak meninggalkan tempat itu dan mencari pintu lain. Ia tak tahu bahwa Hukum, yang dirumuskan untuk dia dalam sebuah proses "politik semu" di atas sana, tak layak dinantikan sampai mati. Ia tak hendak menjebol Hukum itu dan memulai satu proses politik yang sebenarnyaâ€"politik yang melibatkan dan menumbuhkan dirinya dalam daya, atau kuasa, dan cita-cita.
Mungkin seperti banyak orang lain di antara kita, ia tak tahu ia bisa merdeka untuk keadilan.
Goenawan Mohamad

--

10.21.2014

Buku Putih & Neolib


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Selasa, 21/10/2014 16:02 WIB

PDIP Diingatkan PD Soal 'Buku Putih' Tolak Kenaikan BBM

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - PDIP pernah menolak rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dengan membagi-bagikan 'buku putih'. Kini, saat pemerintahan Jokowi-JK santer dikabarkan akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, Partai Demokrat mengungkit lagi soal buku itu.

"Daripada Pak Jokowi menaikkan harga BBM, lebih baik PDIP menjalankan usulannya yang dituangkan dalam buku putih yang diberikan saat Pak SBY mau menaikkan harga BBM subsidi," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam diskusi di Cafe Cheese Cake Factory Jalan Cikini Raya, Jakpus, Selasa (21/10/2014).

Saat Presiden SBY berencana menaikkan harga BBM subsidi, PDIP menjadi fraksi yang paling lantang menyuarakan keberatannya. Mereka memilih walk out saat paripurna pengambilan keputusan terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Politikus Ahmad Basarah menanggapi hal itu bahwa penolakan kenaikan BBM di zaman SBY bersifat kasuistik. Menurutnya saat ini yang terpenting yakni menghindari mafia-mafia di sektor minyak merajalela.

"Penolakan harga BBM itu kasuistik. Sekarang kan kita bisa menghindari untuk orang-orang neolib masuk yang ujung-ujungnya juga akan menggrogoti ekonomi lainnya. Meskipun kami tidak menaikkan BBM, tapi kalau orang-orang neolib itu berkuasa, maka ekonomi juga pasti mengulang tinggi," ucap Basarah.

Perdebatan soal rencana Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tak berhenti di situ. Menurut politisi PAN Yandri Susanto, persoalan mafia-mafia dan paham neolib tak akan digubris rakyat Indonesia.

"Kalau BBM sudah naik, rakyat tidak akan mau memusingkan hal yang tinggi. Yang dipedulikan mereka adalah kehidupan sehari-hari mereka seperti yang dulu PDIP katakan saat menolak di era Pak SBY dan fraksi PAN akan menolak itu," ujarnya.

Mendengar ucapan Yandri dan Didi, Basarah hanya tersenyum. Menurut Yandri dan Didi, PDIP melalui Jokowi sudah seharusnya membuktikan teori politik yang disampaikan PDIP saat menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi di era SBY.