4.19.2014

Akan terwujud kah?




Jumat, 18/04/2014 00:18 WIB

Pertemuan Parpol Islam

Parpol Islam Jajaki Format Koalisi Baru 'The Greater Indonesia Raya'

Ainur Rofiq - detikNews

Jakarta - 5 perwakilan Partai Islam menengah yakni PPP, PAN, PKB, PKS, dan PBB berkumpul dengan pimpinan sejumlah ormas Islam di rumah pengusaha Hasyim Ning di Cikini, Jakarta Pusat. Mereka sedang menjajaki format baru koalisi.

"Policy besarnya, the greater Indonesia Raya. Seperti disebut dalam lagu kebangsaan. Jadi ini tahap awal," kata Ketua MPP PAN Amien Rais usai pertemuan di Cikini, Jakpus, Kamis (17/4/2014).

Namun demikian belum ada capres yang disepakati akan diusung. Karena format koalisinya juga belum jelas.

Pertemuan lanjutan dari malam ini akan segera dilakukan. Parpol Islam sedang mencari format baru yang memungkinkan kerja sama jangka panjang di pemerintahan.

Di tempat yang sama, Presiden PKS Anis Matta menuturkan Partai Islam tak pernah berpisah selama 15 tahun terakhir. Kini Anis berharap Partai Islam tetap bersatu 5 tahun ke depan.

"Pada prinsipnya partai Islam tidak pernah pisah, selalu ada dalam pemerintahan dan koalisi dalam 15 tahun ini. Yang dicari sekarang adalah format koalisi baru yang memungkinkan partai Islam seluruhnya berada dalam pemerintahan yang akan datang," tutur Anis.

Pertemuan ini dihadiri oleh belasan perwakilan dari parpol dan ormas Islam. Dari 5 Parpol Islam antara lain Ketua MPP PAN Amien Rais, Presiden PKS Anis Matta, Bendahara Umum PKB Bachruddin Nasori, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, dan perwakilan dari PBB.

Nyumet kompor




HOME » POLITIK

POLITIK

Jum'at, 18 April 2014 , 17:58:00 WIB

Golkar Perlu Ubah Strategi Politik

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo



RMOL. Partai Golkar dinilai perlu merubah strategi politik guna mendapat dukungan lebih besar di pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Mengingat, partai beringin diwajibkan berkoalisi untuk mengusung capres.

"Memang harus dievaluasi karena mengacu pada hasil pileg dan elektabilitas yang rendah pemilu tahun ini," kata pengamat politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto saat dihubungi, Jumat (18/4).

Menurutnya, menghadapi pemilihan presiden mendatang, Golkar perlu melakukan evaluasi internal juga terhadap pencapresan ketua umumnya Aburizal Bakrie (Ical). Jika hal ini tidak dilakukan maka peluang partai beringin untuk menang sangat kecil.

"Ini (evaluasi) merupakan pernyataan yang wajar menurut saya karena Golkar memerlukan kemenangan dalam pilpres," beber Heri.

Apalagi, berkaca dari kekalahan Golkar dalam dua kali pemilu di 2004 dan 2009. "Nah, saat ini memang Golkar perlu mengubah strategi politik dalam menghadapi pilpres," kata Heri.

Salah satu strategi yang perlu dirubah oleh Golkar adalah mengganti capres yang akan diusung. Menurut Heri, banyak kader internal yang lebih berkompeten untuk diusung sebagai capres partai beringin.[dem]




KOMENTAR

BERITA TERKAIT

Prabowo akan Terus Galang Kekuatan untuk Bentuk Pemerintahan Kuat

Umat Beri Kesempatan Pimpinan Parpol Tobat

Jokowi-JK Paling Banyak Dibicarakan di Media Online

Didukung PPP, Prabowo Subianto Semakin Optimis Hadapi Pilpres

Dukungan Ikhlas, PPP Nggak Minta Kursi Wapres atau Menteri ke Prabowo

4.18.2014

JK



Politik ala JK

Ceritaringan

18 Apr 2014 | 02:57

Jusuf Kalla (JK) semakin menua tapi tidak dengan ambisi berkuasanya. Ia berperawakan mungil, namun cerdik. Ia bisa bersikap tegas, tapi juga luwes ketika dibutuhkan. Dengan sikapnya itu, salah satunya, ia bisa berjalan sendiri dan bernegosiasi dengan elit partai lain tanpa canggung. Ambisi terbesarnya kini adalah menjadi pendamping Jokowi.

Sejak lama JK mengidam-idamkan menjadi Cawapres Jokowi. Jauh-jauh hari sebelum Jokowi diberi mandat oleh Megawati sebagai Capres PDIP, JK sudah menyampaikan pada publik tentang kesediaannya menjadi cawapres Jokowi.

Saat itu Jokowi selalu menjadi pemenang survei capres oleh beberapa lembaga. Di hadapan para peliput, ia menyatakan bersedia menjadi cawapres Jokowi, seandainya gubernur Jakarta itu benar-benar maju.

Langkah JK di arena politik menarik diikuti.

·JK menjabat sebagai menteri di era pemerintahanGusdur. Diberhentikan atas tuduhan terlibat KKN

·Pada era Megawati, JK kembali diangkat sebagai Menteri. Berhenti di tengah jalan karena mau maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presidenSBY

·2004 adalah puncak karir politik JK. Ia menjadi wakil presiden sekaligus ketua umum Golkar

·Posisi sebagai Ketum Golkar tidak disia-siakan. 2009 JK maju sebagai capres berpasangan dengan Wiranto. Gagal.

·2014 posisi JK di Golkar sudah tidak menentukan, kalah dengan Bakrie dan Akbar Tandjung. Tapi JK tetap JK. Ia mendekati beberapa partai dan berharap dicalonkan sebagai Cawapres.

· PKB partai pertama yang ia dekati. Di Partai Hijau ia beradu tak-tik dengan Muhaimin. JK rupayanya 'kalah.' Imin lebih cerdik, dapat menggunakan nama JK untuk mengangangkat PKB. Sementara JK harus berbagi pepesan kosong dengan Rhoma dan Makhfud

·Sadar PKB tak serius, ia mendekati Surya Paloh. Bos media itu tegas mendukung Jokowi tapi ntah dengan JK.

·JK lalu mencari partai lain, PPP. Tapi di Partai Ka'bah itu ada Surya Dharma Ali, Sang Ketum yang lumayan berpengaruh. Ntah cara langkah apa sebenarnya dilakukan JK di PPP. Aliansi Masyarakat Cinta Partai Persatuan Pembangunan, simpatisan PPP dan Surya Dharma Ali menuding JK sebagai dalang kisruh di PPP.

JK tetap akan melenggang meski kabar buruk mengenainya terasa semakin nyata.

--

4.17.2014

Orang 2 Berhati Mulia di TransJ'




Kamis, 17/04/2014 15:04 WIB

'Masih Ada Orang Berhati Mulia di TransJ'

Ayunda W. Savitri - detikNews
Siregar dan Siswardi (Ayunda/ detikcom)
Jakarta - Di tengah terkikisnya kesadaran kawula muda untuk memberikan tempat duduk kepada yang berhak di kendaraan umum, Ibu dan anak ini boleh bersyukur. Begitu mereka naik ke bus TransJ koridor 6 menuju halte Dukuh Atas, seorang penumpang perempuan berusia belia langsung mempersilakan perempuan bernama Siregar (70) menggantikan posisi duduknya.

Tak lama kemudian, seorang pria yang terus digenggam Siregar bernama Siswardi (40) juga diberi tempat duduk. Bukan tanpa sebab, Siswardi merupakan seorang tunanetra yang selalu dituntun tongkatnya.

"Kami sangat bersyukur masih ada orang berhati baik dan mulia mau memberikan tempat duduknya untuk saya dan anak saya. Soalnya nggak sedikit juga sekarang ini yang muda-mudi begitu (nggak mau ngalah memberi tempat duduk)," tutur Siregar saat berbincang santai dengan detikcom, Kamis (17/4/2014) siang.

Dia mengaku petugas keamanan dalam bus TransJ juga memiliki kesadaran yang tinggi setiap kali melihat ada perempuan hamil, perempuan dengan anak kecil, lansia dan penyandang disabilitas langsung dicarikan tempat duduk. Untuk hal itu, Siregar merasa puas.

"Mereka (petugas bus TransJ baik di dalam bus maupun di halte) bagus karena telah dilatih demikian. Sehingga kita, terutama penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan nyaman menggunakan fasilitas umum seperti ini," jelasnya.

"Jujur saja saya sangat senang naik bus TransJ terlepas dari beberapa kekurangannya ya. Di beberapa halte misalnya, seperti halte Lebak Bulus, anak saya langsung dibantu dan dituntun tanpa saya meminta. Bahkan tidak jarang anak saya tidak dipungut biaya tiket bus karena disabilitas. Maka dari itu saya percaya dan merasa aman-aman saja dia (Siswardi) naik bus TransJ sendirian kemana-mana," papar perempuan usia lanjut yang mengenakan kacamata berlensa cokelat ini.

Seringkali bila harus transit di halte, Siswardi dibantu dan dituntun petugas. "Saya biarkan saja kalau dia dituntun jalan di halte. Saya nggak bisa ngejar cepat-cepat karena sudah tua jadi pelan saja berjalan," lanjut Siregar.

Rencananya, kedua orang itu ingin menemui dokter yang pernah merawat Siswardi semasa kecilnya di RSCM. Baik Siregar mapun Siswardi terlihat menikmati perjalanan menuju tujuan akhirnya. Meski kursi dalam bus TransJ tidaklah empuk, namun mereka tak hentinya mengucap syukur dan terima kasih bagi yang berbaik hati memberikan tempat duduknya kepada orang prioritas.

"Saya nggak berharap atau meminta banyak. Sudah cukup fasilitasnya. Hanya saja kalau jumlah armada bus ditambah agar tidak melulu desak-desakan dan menunggu bus selanjutnya datang terlalu lama, semua akan lebih senang," pungkas ibu dari putera semata wayangnya tersebut.

--

Nyontek pendapatku .... Indonesia = DKI



TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, tak mempermasalahkan jika koalisi yang terbangun nantinya hanya melibatkan partainya dan Partai NasDem. Menurut dia, koalisi banyak partai akan percuma jika bersifat transaksional. (Baca:Projo: Koalisi PDIP-NasDem Bukan Arisan Kursi)

"Saya menyebutkanya kerja sama, bukan koalisi. Semua partai mau kerja sama ya silakan, tapi jangan minta-minta kursi. Kalau nanti hanya PDIP dan NasDem yang jadi satu, ya tidak apa-apa. Terbukti di DKI Jakarta tidak masalah," katanya dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Jalan Teuku Cik Di Tiro, Jakarta, Selasa, 15 April 2014.

Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan koalisi banyak partai tidak menjamin kelancaran roda pemerintahan. Dia mencontohkan, di Jakarta PDIP hanya menguasai 11 persen kursi, ditambah koalisi dengan Gerindra jadi 17 persen. "Di sana menguasai 83 persen, tapi toh pemerintahan tetap jalan. Asal didukung rakyat dan media, saya tidak takut. Yang penting langkah yang kami ambil sama atau tidak," katanya. (Baca:Pramono Edhie Mau Jadi Cawapres Jokowi)

Jokowi juga mengatakan bahwa dia akan membangun "kabinet kerja", bukan "kabinet politik". Hal ini untuk menghindari kabinet yang hanya menimbulkan banyak permasalahan. "Kami mau bikin kabinet kerja dan bukan kabinet politik. Sudah capek, tapi masih dibebani kabinet yang mengurusi partainya, golongannya. Pusing nanti," katanya.

Paparan Jokowi ini disampaikan pada acara forum pemred yang digelar di Restoran Horapa, Jakarta Pusat. Jokowi datang sekitar pukul 9.30 WIB. Pertemuan Jokowi dengan Forum Pemred ini untuk menggantikan acara yang batal pada pekan lalu.

Forum Pemred dihadiri oleh pemimpin redaksi dari berbagai media. Dari SCTV dan Indosiar ada Nurjaman Mochtar, JakTV Timbo Siahaan, Berita Satu TV Don Bosco Selamun, Harian Kompas Rikard Bagun, Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, Media Indonesia Usman Kansong, Republika Nasihin Masha, dan lain-lain.


bisa di pites (gencet) nanti


Prof. Tjipta Lesmana: Jokowi Pengalaman Politiknya ZERO (0)

Aji Sutrisno
17 Apr 2014 | 03:34

Apakah Anda menonton  acara Apa kabar Indonesia Pagi di TvOne dua hari yang lalu?

Ada kejadian menarik yang dilontarkan oleh pakar komunikasi sekaligus pengamat politik Prof. Tjipta Lesmana. Kejadian itu berawal ketika Arif Fadil (Presenter) menanyakan perihal sosok Jokowi dan Jusuf Kalla bila disandingkan sebagai Capres dan Cawapres. Dengan lantang Guru Besar Ilmu Komunikasi Pelita Harapan ini mengatakan, "Jokowi itu tak miskin pengalaman, zero alias nol besar." ungkapnya sembari melingkarkan telunjuk dan jempolnya, membentuk angka nol. Dialog yang juga dihadiri pakar komunikasi, Efendi Gazali dan pengamat charta politica, Yunarto Wijaya, berjalan alot. Asumsi ketiganya benar-benar brilian. Analisa yang sama-sama pedas. Sayangnya, hanya Prof. Tjip-lah yang blak-blakan mengungkapkan setiap pertanyaan.

Selain menyebut Jokowi masih "anak bawang" di dunia politik, Prof. Tjip. juga berpendapat bahwa, "Tak mungkin PDI-P mengangkat JK jadi pendamping Jokowi. Itu karena JK sudah malang-melintang dan punya pengalaman banyak. jika Jokowi sama JK, bisa di pites (gencet) nanti Jokowi." tutur Penulis Buku Dari Soekarno Hingga SBY itu.

Seorang Profesor Doktor Tjipta Lesmana, MA, saja bilang begitu? Bagaimana dengan Anda?

--

Menghukum Para Politisi Pengingkar Janji


Menghukum Para Politisi Pengingkar Janji

Minggu, 16 Februari 2014 | 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendekati pemilu pada 9 April 2014 mendatang, kasak-kusuk politisi dan partai politik semakin ramai. Janji-janji politik pun mulai ditebar. Ribuan spanduk para politisi dibentangkan. Pamflet-pamflet menempel di dinding, pohon-pohon maupun tiang-tiang listrik, sementara stiker melekat di alat transporatsi publik seperti angkot.

Konvensi dan berbagai tulisan media untuk mengartikulasikan pemikiran para politisi pun tumbuh. Dalam politik yang demokratis tidak salah bila para politisi berlomba memperkenalkan dirinya untuk diketahui masyarakat apa yang ingin diperjuangkan.

Bahkan memperkenalkan dirinya, misi dan visinya merupakan keharusan dalam demokrasi yang sehat agar masyarakat tidak memilih "kucing dalam karung".

Usaha mempengaruhi masyarakat tersebut seturut dengan politik sebagai pabrik harapan perubahan yang dituangkan dalam janji-janji yang diungkapkan pada masyarakat. Salah satu fungsi dari partai politik dan politisi adalah mengagregasi kepentingan, menyerap aspirasi dan memperjuangkannya dalam janji-janji politik yang diungkapkannya.

Bila janji diartikan sebagai visi dan misi yang akan diperjuangan di kancah politik, tentu ini yang diharapkan. Bukan mengandalkan politik parokial, politik patron klien, politik aji mumpung, apalagi politik uang.

Kontrak politik

Janji politik ini bisa menjadi 'kontrak politik' antara politisi dengan konstituennya. Bila politisi gagal mewujudkan janjinya, tentu ia akan dihukum dengan tidak dipilih pada periode berikutnya.

Persoalan utama sebenarnya adalah bagaimana cara mewujudkan janji-janji tersebut. Semua politisi dan partai politik akan mengungkapkan janji-janji besar, seperti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan dari kemiskinan, memberantas korupsi dan sebagainya.

Tidak ada politisi dan partai politik baik dari kalangan liberal hingga komunis yang mengatakan akan meningkatkan kemiskinan, menyebarkan korupsi dan menyengsarakan rakyat.

Untuk itulah, mewujudkan demokrasi yang sehat, perlu juga mendidik masyarakat untuk meminta penjelasan bagaimana seorang politisi maupun partai politik tersebut mewujudkan janjinya.

Semakin tinggi janji yang dipenuhi oleh para politisi dan partai politik, maka seharusnya semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap politisi dan partai politik. Namun sayangnya, janji itu kini tengah sekarat.

Lembaga Riset dan Polling Indonesia mendapati tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji politik yang ditebar saat kampanye. Hal ini karena, 83,3 persen responden yang disurveinya mengatakan partai politik belum memenuhi janji kampanye kepada konstituen.

"Janji kampanye parpol telah hilang sihirnya di mata masyarakat, ini dapat dilihat dari 83,3 persen responden yang menjawab parpol belum memenuhi janji-janji kampanye kepada konstituen," kata Koordinator Tim Telepolling, Taufik Hidayat beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Antara.

Rendahnya kepercayaan

Survei ini seperti mengonfirmasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga legislatif.

Cirus Surveyor Group dalam survei yang diumumkan pada Januari 2014 lalu memperlihatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik rendah. Hanya 9,4 persen reponden yang percaya terhadap partai politik

Sementara, 40 persen responden tidak percaya terhadap partai politik dan 39,2 persen kurang percaya. Sementara 11,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan untuk DPR, 53,6 persen responden menilai anggota DPR periode 2009-2014 tidak memperjuangkan anggaran kepentingan rakyat.

Sementara 51,9 persen responden menilai anggota DPR belum melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan baik. Terakhir, sebanyak 47,9 persen responden menilai anggota DPR tidak membuat UU yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

Menghukum Pengingkar Janji

Meski mayoritas masyarakat menilai parpol belum memenuhi janjinya, dalam survei juga ditemui tingginya antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu 2014.

Survei dari Polling Centre pada 17-26 September 2013 di enam provinsi mendapati, Sebanyak 70,5 persen responden yang pernah mendengar tentang DPR dan DPRD berniat untuk memberikan suara pada Pileg 2014.

Survei yang diumumkan pada 19 Desember 2013 tersebut juga menyatakan 97 persen responden mengetahui pemilu dilaksanakan pada 2014.

Survei Pol Tracking Institute yang dilakukan lebih lama, pada 13 September - 11 Oktober 2013, di 33 provinsi dengan 2100 responden mendapati, sebanyak 79 persen atau hampir 80 persen pemilih berminat untuk mengikuti Pemilu 2014.

Survei bertajuk, "Membaca Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014" diumumkan pada 21 Desember 2013 .

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia yang bekerja sama dengan Intenasional Foundation for Electoral Systemes (IFES) menunjukkan 90 persen masyarakat berminat untuk mengikuti pemilu.

Survei yang berusaha memotret persepsi masyarakat terhadap pemilu 2014 mendatang tersebut dilaksanakan pada 17 - 30 Desember 2013 dan dirilis pada Februari 2014. Survei tersebut melibatkan 1.890 responden di 33 provinsi.

Survei-survei ini, meskipun belum tentu menjadi kenyataan saat pemilu nanti, menunjukkan optimisme kepercayaan masyarakat terhadap pemilu 2014.

Bisa jadi pemilu 2014 akan menghentikan kecenderungan partisipasi masyarakat yang terus menurun dari pemilu ke pemilu sejak reformasi.

Awal reformasi partisipasi mencapai sekitar 90 persen, pada 2004 turun menjadi sekitar 80 persen dan 2009 menjadi sekitaran 70 persen. Target partisipasi pemilu dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah 75 persen.

Direktur Penelitian IFES Rakash Sharma menilai, tingginya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014, menunjukkan kepercayaan masyarakat Indonesia saat ini terhadap sistem demokrasi yang tinggi. Pemilu diyakini dapat menjadi kontrol masyarakat terhadap para politisi yang menjalankan kekuasaaan.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif LSI Hendro Prasetyo. Menurut Hendro, pemilu 2014 mendatang bisa jadi dipercaya dapat membawa perubahan. Untuk itulah, masyarakat menurut dia, berminat berpartisipasi dalam pemilu 2014.

Bila sinyalemen tersebut benar, menurut dia, maka hal ini akan memberikan berita gembira. Masyarakat Indonesia semakin dewasa memandang pemilu sebagai alat pengontrol kekuasaan dalam demokrasi.

Masyarakat menyadari pemilu merupakan salah satu upaya untuk menghukum para politisi pengingkar janji. Dengan pemilu, masyarakat bisa menentukan nasib para politisi.

Namun demikian, hal itu menurut dia, masih perlu diuji, mengingat, LSI dan IFES mendapati politik uang ternyata belum menjadi kepedulian masyarakat.

Seperti yang terlihat dalam survei, hanya 19 persen responden akan melaporkan politik uang sementara 57 persen tidak akan melaporkan politik uang. "Kita belum tahu motif sesungguhnya masyarakat untuk memilih," katanya.

Editor: Sandro Gatra
Sumber: Antara