3.03.2015

Intermezzo



Intermezzo menjelang sore

SMU DI AMERIKA SERIKAT

Di sebuah SMU di Amerika, saat kelas Sejarah, di situ ada seorang siswa baru dari Jepang yang bernama Suzuki Yamaguchi.

Ibu Guru: "Anak-anak, siapa yang terkenal dengan pernyataan 'Kebebasan atau Kematian'…?"

Suasana kelas hening 1 menit dan tiba-tiba Suzuki mengangkat tangannya: "Patrick Henry, tahun 1775 di Philadelphia…"

Ibu Guru: "Bagus sekali, Suzuki!

Dan siapa yangmengatakan "Negara ini dan Bangsa ini tidak akan pernah mati'…?"

Suasana hening lagi. Suzuki angkat tangan lagi: "Abraham Lincoln, tahun 1863 di Washington."

Ibu guru memandang murid-muridnya: "Kenapa kalian ini? Suzuki orang Jepang, tetapi tahu sejarah Amerika dari pada kalian."

Semua murid terdiam, tiba-tiba dari belakang ada yang teriak: "Pergi kamu, Jepang sialan!!"

Ibu Guru: "Hey… siapa yang mengatakan itu?"

Kembali Suzuki langsung mengangkat tangannya: "Jendral Mc Arthur, tahun 1942 di Guadalcanal…"

Suasana kelas semakin rame dan gaduh, tiba-tiba ada yang teriak: "Suzuki sialan, brengsek!"

Bu Guru: "Hey….siapa yang mengatakan itu?!"

Eeh… Suzuki malahan menjawab: "Valentino Rossi di Riode Janeiro, Brazil, pada Motor Grand Prix tahun 2002…"

Ibu Guru semakin gusar dan berkata: "Sekali lagi kalian berbicara, akan kugantung kau di Monas…!!"

Suzuki menjawab: "Anas Urbaningrum, tahun 2012, pada kasus Hambalang di Indonesia!"

Ibu guru mengelus dada sambil geleng-geleng: "Waduuhh… Saya prihatin…"

Suzuki berteriak: "SBY presiden Indonesia ke-6!"

Bu Guru mulai marah : " Kalian orang orang gak jelas....."

Suzuki berteriak lagi : " Tedjo, Menpolhukam! Ditujukan ke pendukung KPK di Indonesia.

Ibu Guru semakin stress, lalu tepok jidat: "Wis aku ndak mikir rapopo…"

Suzuki berdiri dan berteriak: "Jokowi,"

GUBRAAAK!!! Bu Guru pun pingsan

Suzuki : "BUKAN URUSAN SAYA"

����

Intermezzo nggak usah terlalu serius ��

3.02.2015

SP 3 ?


From: A.Syauqi Yahya


Senin, 02/03/2015 17:06 WIB

Jimly: Hentikan Penyidikan Bambang Widjojanto dan Samad!

http://m.detik.com/news/read/2015/03/02/170600/2847249/10/jimly-hentikan-penyidikan-bambang-widjojanto-dan-samad

Danu Damarjati - detikNews

FOKUS BERITA
Calon Kapolri Tersangka

Jakarta - KPK mengaku kalah, meski tak menyerah, dengan melepas penyidikan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Polri. Namun Jimly Asshiddiqie menilai tak seharusnya isu ini dilihat berdasarkan "menang-kalah".

"Jangan dilihat soal kalah dan menang," kata Wakil Ketua Tim Konsultatif Independen (Tim 9) ini, Senin (2/3/2014).

Jimly memandang, agar tak ada pihak yang merasa menang dan juga merasa kalah, maka seharusnya proses hukum teradap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dihentikan saja. Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) bisa diterbitkan Polri guna mengakhiri kriminalisasi.

"Kalau saya berpendapat, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebaiknya di-SP3 saja dua-duanya supaya clear, tidak ada yang merasa menang dan kalah. Itu yang diselesaikan duluan," kata Jimly.

Kini KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri sedang berusaha menyatukan tekad memberantas korupsi. Sebaiknya ketiga lembaga penegak hukum itu membicarakan bersama soal SP3 teradap Pimpinan KPK non-aktif itu.

"Ke depan, harus ada mekanisme aturan yang menutup celah hukum bisa dimanfaatkan untuk kriminalisasi Pimpinan KPK. Misalnya nanti proses hukum dilakukan setelah yang bersangkutan tak menjabat lagi," ujar Jimly.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan SP3 kasusu Bambang dan Samad tak bisa dilakukan bila syarat-syarat yang diperlukan tak terpenuhi. "Untuk kasus yang sudah masuk ke penyidikan, ada instrumen hukum untuk SP3. Tapi ada persyaratannya," kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

(dnu/ndr)

Baca Juga:

Jimly Asshiddiqie: Sebagian Menilai KPK Melemah, Tapi Kita Perkuat ke Depan

Aksi 'Petak Umpet' Pramono Anung Usai Bertamu ke Ruangan Jaksa Agung

Kasus BG Ditangani Kejaksaan, Syafii: Selama Ini Kejaksaan Tak Efektif

--
--

Mesake ....


From: A.Syauqi Yahya


SABTU, 28 FEBRUARI 2015 | 10:53 WIB

APBD DKI Belum Cair, Penjaga Stasiun Pompa Air Belum Digaji

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/28/083645960/APBD-DKI-Belum-Cair-Penjaga-Stasiun-Pompa-Air-Belum-Digaji

Waduk Pompa Kelapa Gading berfungsi untuk menampung luapan air dari Kali Tarian kemudian disalurkan ke Cakung Drain dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Jum'at (13/3). TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Belum cairnya APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 membuat penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima gaji. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka terpaksa berutang. "Untuk keperluan anak dan istri, saya pinjam dulu sama keluarga. Untuk makan sehari-hari, kas bon dulu di warung makan depan stasiun," kata Agung Wahyudi, 33 tahun, penjaga Stasiun Pompa Air Taman Ratu, Jakarta Barat, Jumat, 27 Februari 2015.

Rekannya, Setyo Aji, 25 tahun, juga bernasib sama. Gaji selama kerja pada Januari 2015 tertahan. Namun Aji, yang masih membujang, merasa lebih beruntung ketimbang kelima penjaga lain. "Saya enggak perlu mikirin anak dan istri."

Agung mengatakan penundaan pencairan gaji bukan kali ini saja terjadi. Keterlambatan selalu terjadi setiap awal tahun. Untuk mengantisipasinya, Agung mulai mengirit upahnya pada Desember. Penghematan juga dilakukan dalam pengeluaran keluarganya. "Saya berharap ke depan tidak ada lagi cerita gaji tertahan seperti ini. Saya tulang punggung keluarga," ujarnya.

Agung berharap pencairan gaji Februari dan bulan berikutnya tidak mengalami keterlambatan atau penundaan. Gaji yang mereka terima sebesar Rp 2,7 juta per bulan sesuai dengan standar upah minimum Provinsi DKI. Menurut Agung, jika penundaan pencairan gaji masih berlanjut, ia terpaksa mencari pekerjaan sampingan.

Henry Dunant, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, mengakui bahwa semua penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima upah. Alasannya, gaji mereka diambil dari pagu anggaran dalam APBD 2015 yang belum cair karena konflik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. "APBD belum cair, upah juga belum cair juga," katanya.

DINI PRAMITA

KPK Lemah di Zaman Jokowi, Menko Polhukam Pasang Badan


From: A.Syauqi Yahya 

SBY tdk berhutang budi pd pulisi .........hmmm  /kung

Senin, 02/03/2015 14:49 WIB

KPK Lemah di Zaman Jokowi, Menko Polhukam Pasang Badan

http://m.detik.com/news/read/2015/03/02/144938/2846988/10/kpk-lemah-di-zaman-jokowi-menko-polhukam-pasang-badan

Ikhwanul Khabibi - detikNews

FOKUS BERITA
Calon Kapolri Tersangka

Jakarta - Pertama kali dalam sejarah, KPK menyatakan kekalahannya dalam mengusut sebuah kasus. KPK kini bukanlah KPK yang dulu, bukan lagi lembaga yang begitu kuat melawan para koruptor.

Mirisnya, KPK menjadi lemah seperti saat ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal dulu, proses pelemahan KPK juga pernah hampir terjadi. Tapi Presiden SBY saat itu langsung turun tangan dan upaya pelemahan pun tak berhasil.

"Bukan begitu, bukan begitu. Ini kan kesepakatan kita bersama dalam rangka untuk eksistensi KPK juga," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat ditanya soal lemahnya KPK di era Presiden Jokowi.

Hal itu dikatakan Tedjo usai mengadakan pertemuan dengan lima pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Menkum HAM di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2015).

Tedjo keberatan Jokowi dibandingkan dengan SBY dalam penanganan terhadap upaya pelemahan kepada KPK. Tedjo dengan tegas membela Jokowi.

"Itu kan hanya style saja, setiap pemimpin kan punya style yang berbeda," tegas Tedjo.

Upaya pelemahan KPK sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Dulu, dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun, presiden SBY kemudian berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan akhirnya, Jaksa Agung mengeluarkan deponeering untuk Bibit dan Chandra.

Setelah itu, upaya pelemahan KPK muncul lagi saat lembaga anti korupsi itu menggarap kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. SBY saat itu dengan tegas memerintahkan agar kasus simulator dipegang oleh KPK, padahal saat itu pihak kepolisian juga mengklaim tengah menangani kasus yang sama.

(kha/mok)

3.01.2015

Pemerintah Ikut Andil dalam Masalah Beras


From: A.Syauqi Yahya 


KPPU: Pemerintah Ikut Andil dalam Masalah Beras

http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/03/01/nkimuw-kppu-pemerintah-ikut-andil-dalam-masalah-beras

01 March 2015 15:02 WIB

Petugas Bulog melakukan operasi pasar beras di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (18/2).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa pemerintah memiliki andil dalam masalah kenaikan harga beras yang diduga akibat adanya ulah kartel.

"Pernyataan Menteri Perdagangan terkait dengan adanya kartel beras, lalu agenda penggantian raskin dengan e-money sangat berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha," kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Ahad (1/3).

Ia menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras, hal tersebut akibat tindakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin. Selain itu, menurut dia, jalur suplai beras yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan harga beras.

"Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya di penggilingan beras dan pedagang besar, masih dikuasai oleh segelintir orang," ujar Syarkawi.

Menurut dia, karena kecilnya jumlah pengusahan penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar.
Akibat lainnya, lanjut dia, ialah Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar.
"Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," kata Syarkawi.

Sebelumnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bahwa kenaikan harga beras lebih diakibatkan kekosongan pasokan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. "Sebenarnya Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin tiap bulan. Akan tetapi, November dan Desember 2014 stoknya tidak ada, hingga Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti, Sabtu (28/2).

Berdasarkan keterangan yang diberikan, kekosongan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan musim tanam dan panen yang mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan, atau dengan kata lain dipengaruhi musim paceklik yang lebih lama.

Red: Satya Festiani

Berita Terkait
Kenaikan Harga Beras Dituding Sistemik

Berasku Sayang Berasku Hilang

Bulog Sultra Salurkan 2 Ton Beras Sehari

Pemkot Malang Gelar Operasi Pasar

Jokowi: Ada yang Mau 'Bermain' Soal Beras

--

Negara


From: A.Syauqi Yahya 


Negara

http://www.tempo.co/read/caping/2015/03/02/129752/Negara

Senin, 02 Maret 2015

Ke depan sebuah gerbang seseorang datang dari udik dan berkata kepada lelaki tegap yang ia duga bertugas sebagai penjaga: "Saya datang untuk melihat Negara. Saya ingin masuk ke dalam."
Orang yang ia duga petugas itu (dengan pakaian hitam yang mungkin baju seragam) menatapnya sejenak, lalu menjawab, "Maaf. Ada prosedur."
Ketika ditanya bagaimana prosedur itu, si penjaga hanya menggeleng. "Tak begitu jelas, sebenarnya-kalau saya boleh berterus terang. Maksud saya, Saudara harus menunggu."
Maka orang dari udik itu pun menunggu. Sejenak ia waswas bahwa ia akan di sana lama sekali, menanti, duduk, berbaring, tidur, bangun, dan seterusnya, sampai entah kapan-ia waswas bahwa ia sedang berperan dalam sebuah cerita Kafka.
Tapi kemudian ia lihat orang yang ia duga sebagai penjaga itu tak ada lagi. Tempat itu kosong. Mungkin di sini tak perlu ada konsistensi. Sekarang terpasang sebuah maklumat: "Silakan masuk."
Tamu itu pun masuk.
Dua meter ia melangkah, di hadapannya, agak ke kanan, terukir sebuah tulisan lain: "Dilarang membawa hal-hal yang dilarang."
Tak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan "hal-hal" itu. Maka tamu itu menyimpulkan bahwa maklumat itu hanya kata-kata yang tak akan punya efek. Ia pun berjalan terus. Ia memasuki sebuah gang kecil yang berkelok-kelok. Ada bau sigaret. Toilet. Makanan kecil. Kertas-kertas.
Ia sebenarnya terkejut. Ia semula menyangka Negara sebuah arsitektur berbentuk bujur sangkar. Tapi yang ditemuinya sebuah terowongan, mirip labirin, dengan dinding yang dipasangi beribu-ribu cermin yang, sebagaimana halnya cermin di kamar kita, tak transparan dan memantulkan semua hal terbalik.
Sejenak, orang dari udik itu terpekur. Di mana ia sebenarnya: dalam sebuah cerita Kafka tentang laki-laki yang entah sabar entah putus asa menunggu terus di depan Hukum dan Kekuasaan yang tak pernah terbuka? Ataukah ia seperti si Alice yang memasuki dunia ganjil dalam novel Lewis Carroll, Through the Looking-Glass?
Mendadak seseorang muncul di tepi terowongan dan berkata: "Dilarang membawa kata dari luar."
"Kata? Dilarang membawa kata? Bapak siapa?"
"Saya pegawai negara." Ia tak menyebut nama. Hanya nomor. Wajah orang itu rata. Tingginya rata. Kostumnya tak berwarna.
"Saya dari bagian wastasing, kantor BLTR."
Sang tamu dengan segera tahu, "wastasing" yang baru didengarnya itu pasti sebuah akronim. Tapi ia tak merasa perlu menebak apa artinya, juga tak mencoba menduga kata apa yang diringkus dalam singkatan "BLTR" itu. Ia merasa tafsir apa pun tak ada gunanya.
Di belakang pegawai itu ada sebuah pintu yang terkuak ke sebuah kamar. Di dalam kamar itu tampak ada yang berdesak-desak: ratusan akronim dan singkatan. Beberapa bertampang keren dan bergas, tapi sebagian besar mulai kuning dan layu.
"Negara," kata tamu dari udik itu dalam hati, "tampaknya dibuat dari ribuan akronim." Ia mencoba mengingat-ingat: Kabag. Kadin. Waka. BPKP. Sudin. BKST. Subdit. TBK. Karo. PKLN. Tupoksi. Raker. Rusid. Pokja. Ranmor. Miras. Bareskrim….
Ia mulai melihat, dalam labirin itu akronim dan singkatan itu berbaris dari lorong ke lorong, dari bilik ke bilik. Tampaknya mereka saling bisik… ya, mereka berbisik dalam kombinasi kosakata yang tak bersentuhan dengan percakapan yang datang dari luar.
Maka yang terdengar adalah sebuah bahasa yang tak ingin dimengerti dan dirasakan, yang tak bisa dipakai untuk menganalisis dan bercanda, yang tak dapat melahirkan puisi atau melontarkan lelucon-sebuah bahasa yang jadi berarti bagi penghuni Negara karena secara rutin datang dan pergi dari SK ke SK, dari dokumen ke dokumen, dari kamar rapat yang satu ke kamar rapat yang lain. Pendeknya, sebuah bahasa yang cocok dengan sebuah labirin: bahasa yang berhati-hati dan membingungkan.
Tamu itu pun melangkah terus melalui kamar-kamar dengan pintu tertutup. Pada jam ketiga ia merasa pegawai negara dari bagian "wastasing, kantor BLTR" itu berjalan mengikutinya.
"Bapak tidak sibuk?" sang tamu bertanya.
"Kita harus bergerak maju," terdengar jawab. Wajah itu rata, suara itu rata.
Ketika tamu itu mengernyitkan jidat, pegawai itu pun menunjuk ke dinding, ke deretan cermin-cermin. Seketika itu semuanya jadi jelas: seperti sudah disebut di atas, cermin itu tak transparan dan menampilkan semua hal terbalik. Kiri adalah kanan. Maju adalah mundur. Gerak adalah mandek. Tujuan adalah prosedur. Sebab adalah akibat. Peraturan yang rapi adalah peraturan yang ruwet. Tertib adalah chaos. Sanksi adalah promosi. Mengamankan adalah membuat rasa tidak aman. Menjaga adalah memperlemah….
Ketika tamu itu melihat lebih jauh ke dalam cermin, labirin raksasa itu ternyata mirip sebuah papan catur besar. Di atasnya bidak-bidak hanya mengikuti kotak dua warna: hitam-putih. Gerak mereka sudah ditentukan.
Menatap itu dengan agak sedih dan takjub, tamu kita pun mulai merasa ganjil: ia bukan sedang memasuki sebuah cerita Kafka. Ia sedang dalam buku Through the Looking-Glass. Lewis Carroll berkisah bahwa dalam mimpinya Alice naik ke sebuah papan catur yang absurd, dan bidak Ratu berkata: "HERE, you see, it takes all the running YOU can do, to keep in the same place."
Jika di papan catur ini orang harus berlari sebanyak-banyaknya agar dapat berada di tempat yang sama, berarti Negara tak punya arah, demikian tamu kita berpikir. Berarti tak seperti yang selama ini dibayangkan di luar.
Di luar, Negara memang dibayangkan sebagai alat-untuk menindas atau sebaliknya untuk melindungi. Tapi ketika tamu dari udik itu keluar dari dalamnya ia menyimpulkan, "Saya tak tahu buat apa sebenarnya labirin itu."

Goenawan Mohamad

.

--

Halaaaahhh


From: A.Syauqi Yahya 


Harga Beras Naik....

Menteri Gobel : Mafia Beras ....

Presiden Jokowi : Ada Yg Bermain Agar Kita Melakukan Import

Halaaaahhh

Bulog : SHORT SUPPLY

He he heeee /kung

MINGGU, 01 MARET 2015 | 16:35 WIB

Bulog Bantah Kenaikan Harga Beras karena Ulah Mafia

Advertisement
Presiden Joko Widodo melihat tumpukan beras saat blusukan ke gudang Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta, 25 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah


Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta - Tudingan adanya permainan mafia di balik kenaikan harga beras, seperti yang pernah dilontarkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dibantah oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Menurut Bulog, kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan adanya kekosongan stok selama tiga bulan antara November-Desember 2014 dan Januari 2015.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan Bulog bertugas mengeluarkan 232 ribu ton beras miskin tiap bulan. Namun, pada November-Desember 2014, stoknya tidak ada. "Dan masih berlanjut hingga Januari," kata Leli, Sabtu, 28 Februari 2015.

Leli menjelaskan stok beras pada November dan Desember sudah ditarik terlebih dulu pada Februari dan Maret 2014. Akibatnya, kata Leli, terjadi kekosongan sebesar 462 ribu ton.

Dengan kondisi seperti itu, Bulog hanya bisa menggelontorkan 71 ribu ton beras pada Desember 2014 dan Januari 2015, sehingga kurang efektif dalam menurunkan harga beras. "Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu. Akhirnya, ya, kurang nendang," kata Leli.

Stok yang berkurang ini semakin diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat launching yang baru diresmikan pada 28 Januari 2015. Dengan demikian, total kekosongan stok beras mencapai hampir 700 ribu ton. Selain itu, adanya isu penghapusan raskin berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu terjadi karena faktor alam, bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Rachmat Gobel. Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia.

Mestinya, kata Khudori, Februari hingga Mei sudah masuk panen raya. Namun, karena hujan datang terlambat, jadwal tanam dan panen ikut mundur 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.

ANTARA