10.22.2014

Bedekan anyar, Perpu serius po Perpu sandiwara?


From: <djuliadi55@gmail.com>



Wakil Ketua MPR: Perppu Pilkada Bingungkan Koalisi Merah Putih



KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Sabtu, 11 Oktober 2014 | 22:23 WIB


SANGATTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agak membingungkan banyak pihak, termasuk Koalisi Merah Putih.

Pasalnya, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu bukan UU inisiatif usulan DPR, tetapi UU yang diajukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

"Pemerintah mengajukan melalui Mendagri dan DPR setuju, tiba-tiba Presiden selaku bosnya Mendagri menganulir melalui perppu, itu membingungkan Koalisi Merah Putih," kata Mahyudin di Sangatta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Mahyudin, Koalisi Merah Putih di Parlemen akan menolak perppu Pilkada. (baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

Koalisi Merah Putih, kata dia, tidak berambisi untuk menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia, tetapi melihat pilkada langsung terlalu mahal di dalam penyelenggarannya.

"Kami melihat tingginya angka Golput melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan potensi konflik perpecahan secara horizontal," kata politisi Partai Golkar itu.

Melalui Pilkada lewat DPRD, tambah dia, biaya akan lebih murah dan sederhana dalam pelaksanaannya. "Dan ini saya kira tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Sila Ke 4 Pancasila," katanya.

Sebelumnya, SBY mengaku ada perjanjian dengan KMP terkait perppu pilkada. Menurut SBY, Partai Demokrat bersedia bergabung dengan KMP dalam pemilihan pimpinan parlemen asal KMP mendukung perppu pilkada. (baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada).

Komedi


From: A.Syauqi Yahya


SENIN, 13 OKTOBER 2014

Komedi

1918, November, Volksraad dibentuk. Pemerintah kolonial Belanda mengumumkan sebuah janji untuk rakyat jajahan, bahwa dengan "dewan [perwakilan] rakyat" itu proses demokratisasi akan terjadi. Tapi "janji November" itu tak terpenuhi: Volksraad ternyata tak bisa menampung, atau mewakili, apa yang hendak disuarakan rakyat. Para anggotanya ramai berdebat, tapi tak banyak yang punya dampak ke dalam kehidupan volks, orang banyak di luar gedung. Maka, dengan sarkasme yang cerdas, Haji Agus Salim mengejeknya sebagai sebuah "komedi omong".
Tentu tak seluruhnya tepat. "Komedi" mengandung humor, sedangkan kata-kata yang diutarakan di Volksraad umumnya seperti lucuâ€"dan orang tertawa pahitâ€"karena yang terdengar hanya sebuah kegaduhan drum kaleng yang tanpa isi.
Tapi agaknya bukan hanya di Volksraad. Setelah kemerdekaan, di masa tahun 1950-an, ketika Indonesia sebuah "demokrasi parlementer", para anggota parlemen tak pernah berhenti diejek media. Tampaknya selalu ada persoalan dengan pengertian "wakil" dan "perwakilan".
"Wakil" ada ketika subyek yang harus berfungsi tak ada, atau sedang tak hadir. Dalam sebuah masyarakat seperti Indonesia, mustahil rakyat hadir serentakâ€"maka diasumsikanlah bahwa rakyat harus punya wakil. Kedaulatan rakyat dalam prakteknya pun menjadi kedaulatan wakil mereka.
Tapi sebuah ilusi untuk menganggap bahwa antara wakil dan yang diwakili tak dengan segera terjadi jarakâ€"bahkan hubungan yang mencong.
Kedaulatan rakyat, yang dikukuhkan dalam ide demokrasi dari zaman ke zaman, adalah sebuah kerinduan akan keadilanâ€"yakni keadilan yang dimanifestasikan dalam kesetaraan. Inilah motif besar di balik pelbagai revolusi. Tapi ketika revolusi tak lagi bisa hanya merupakan gerakan politik rakyat dan sebuah lapisan kaum revolusioner khusus bekerja mewakili merekaâ€"seperti para anggota Partai Bolsyewik dalam Revolusi Rusia, seperti para anggota kelompok Jakobin dalam Revolusi Prancisâ€"kedaulatan punya tempat yang lain. Maka politik, sebagai gerak dan gelora di kalangan rakyatâ€"yang semula jadi kekuatan Revolusiâ€"berhenti. Suara yang plural dan hidup digantikan apa yang oleh Hannah Arendt dalam On Revolution dianggap sebagai "politik semu" di kancah partai-partai.
Di negeri-negeri lain yang telah mapan dan tak lagi bergerak oleh politik kalangan bawah, "politik semu" ituâ€"yang tak jauh berbeda dengan "komedi omong"â€"juga yang berlangsung. Konstitusi negeri-negeri ini menjamin kesetaraan, tapi pada hakikatnya itu sebuah kesetaraan yang diberikan dari sebuah "politik semu".
Itu berarti keadilan dirumuskan dalam proses politik yang maknanya terjadi melalui transaksi kekuasaan. Rumus "keadilan" itulah yang disebut "hukum", dan dengan langsung atau berangsur-angsur orang ramai pun menerimaâ€"melalui bujukan, tekanan, atau ancamanâ€"rumusan "keadilan" yang membuat orang banyak pasif itu.
Saya teringat cerita Kafka itu lagi: seseorang dari pedalaman datang ke sebuah pintu gerbang berpenjaga untuk menemui Hukum. Ia tak kunjung bisa masuk. Bertahun-tahun ia menunggu di depan pintu gerbang itu, hingga akhirnya meninggal.
Ada semacam tragi-komedi dalam cerita ini. Kisah Kafka selalu ganjil. Ada sejenak kita ingin tersenyum. Ada saat lain kita merasa sedih atau ngeri.
Demikianlah orang yang malang itu menyangka bahwa Hukum begitu penting. Barangkali ia salah menyangka bahwa yang tersembunyi di balik pintu itu adalah Keadilanâ€"sesuatu yang pantas dijelang dari jauh, dari pedalaman. Salah sangka yang besar dan tragis.
Yang juga tragis adalah "menantikan". Orang itu duduk saja, atau ia sesekali bertanya kepada penjaga pintu. Ia tak menerobos. Setelah beberapa lama menanti, ia juga tak pergi. Ia tak hendak meninggalkan tempat itu dan mencari pintu lain. Ia tak tahu bahwa Hukum, yang dirumuskan untuk dia dalam sebuah proses "politik semu" di atas sana, tak layak dinantikan sampai mati. Ia tak hendak menjebol Hukum itu dan memulai satu proses politik yang sebenarnyaâ€"politik yang melibatkan dan menumbuhkan dirinya dalam daya, atau kuasa, dan cita-cita.
Mungkin seperti banyak orang lain di antara kita, ia tak tahu ia bisa merdeka untuk keadilan.
Goenawan Mohamad

--

10.21.2014

Buku Putih & Neolib


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Selasa, 21/10/2014 16:02 WIB

PDIP Diingatkan PD Soal 'Buku Putih' Tolak Kenaikan BBM

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - PDIP pernah menolak rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dengan membagi-bagikan 'buku putih'. Kini, saat pemerintahan Jokowi-JK santer dikabarkan akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, Partai Demokrat mengungkit lagi soal buku itu.

"Daripada Pak Jokowi menaikkan harga BBM, lebih baik PDIP menjalankan usulannya yang dituangkan dalam buku putih yang diberikan saat Pak SBY mau menaikkan harga BBM subsidi," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam diskusi di Cafe Cheese Cake Factory Jalan Cikini Raya, Jakpus, Selasa (21/10/2014).

Saat Presiden SBY berencana menaikkan harga BBM subsidi, PDIP menjadi fraksi yang paling lantang menyuarakan keberatannya. Mereka memilih walk out saat paripurna pengambilan keputusan terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Politikus Ahmad Basarah menanggapi hal itu bahwa penolakan kenaikan BBM di zaman SBY bersifat kasuistik. Menurutnya saat ini yang terpenting yakni menghindari mafia-mafia di sektor minyak merajalela.

"Penolakan harga BBM itu kasuistik. Sekarang kan kita bisa menghindari untuk orang-orang neolib masuk yang ujung-ujungnya juga akan menggrogoti ekonomi lainnya. Meskipun kami tidak menaikkan BBM, tapi kalau orang-orang neolib itu berkuasa, maka ekonomi juga pasti mengulang tinggi," ucap Basarah.

Perdebatan soal rencana Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tak berhenti di situ. Menurut politisi PAN Yandri Susanto, persoalan mafia-mafia dan paham neolib tak akan digubris rakyat Indonesia.

"Kalau BBM sudah naik, rakyat tidak akan mau memusingkan hal yang tinggi. Yang dipedulikan mereka adalah kehidupan sehari-hari mereka seperti yang dulu PDIP katakan saat menolak di era Pak SBY dan fraksi PAN akan menolak itu," ujarnya.

Mendengar ucapan Yandri dan Didi, Basarah hanya tersenyum. Menurut Yandri dan Didi, PDIP melalui Jokowi sudah seharusnya membuktikan teori politik yang disampaikan PDIP saat menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi di era SBY.

Hashim Klarifikasi



From: A.Syauqi Yahya 

Jumat, 10/10/2014 11:53 WIB

Hashim Klarifikasi Soal Pernyataan 'Hambat Jokowi'

http://m.detik.com/news/read/2014/10/10/115121/2715143/10/1/hashim-klarifikasi-soal-pernyataan-hambat-jokowi

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah wawancara dengan Reuters yang menyebut "We will use our power to investigate and to obstruct" menjadi kontroversi. Selain itu, dia juga berbicara panjang lebar di The Wall Street Journal (Baca:�Hashim Nilai Jokowi Berkhianat, Ada Harga yang Harus Dibayar), yang juga banyak dikutip berbagai media lokal. Hashim kemudian memberi penjelasan soal wawancara itu.

"Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih," kata Hashim dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (10/10/2014).

Hashim merasa wawancaranya itu diterjemahkan dengan salah. Adik Prabowo Subianto ini merasa tak pernah menyatakan ingin menghambat Jokowi. Berikut pernyataan lengkap Hashim:

PERNYATAAN HASHIM DJOJOHADIKUSUMO

Mencegah kesimpang-siuran serta disinformasi sehubungan dengan berbagai pemberitaan yang dilansir (sejak 8/10/2014) berbagai media cetak dan online nasional yang memberi kesan bahwa saya ataupun Koalisi Merah Putih (KMP) akan menghambat jalannya pemerintahan Joko Widodo, dengan ini saya menyatakan beberapa hal berikut ini:

1. Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih.

2.�Berita-berita tersebut ditulis sebagai terjemahan kutipan dan olahan dari wawancara saya dengan beberapa media asing,�yang isinya sangat berbeda dari aslinya, serta diterjemahkan secara berbeda dari hasil wawancara asli, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya

3.�Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab.

4.�Ada dua hal prinsip yang mendasari serta menjadi konteks dalam pernyataan saya ketika menjawab pertanyaan pewawancara mengenai sikap dan posisi saya maupun KMP yaitu: Saya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif�terhadap pemerintahan Joko Widodo. Konstruktif: yaitu akan mendukung segala kebijakan�yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.�Proaktif: berarti mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin�merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 maupun Bhineka Tunggal Ika. Kedua hal tersebut sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing.

5.�Tindakan memenggal, memanipulasi dan menyajikan berita kepada publik terlepas dari konteks dan kebenaran, telah membuktikan bahwa media telah meninggalkan prinsip�berintegritas, profesional, berimbang dan menjaga�kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.

6.�Kenyataan ini, sangat memprihatinkan karena�tidak saja merugikan pihak yang dijadikan korban tetapi merupakan tindakan yang sangat membodohi rakyat dan tidak memberi kontribusi positif apapun bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

--

KMP Difitnah ?!


From: A.Syauqi Yahya 


ICMI Sayangkan KMP Difitnah akan Lakukan Kudeta

10 October 2014 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir menilai tidak ada yang salah dengan strategi politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai kursi pimpinan di DPR dan MPR.

"KIH juga melakukan hal yang sama. Paket yang mereka ajukan juga hanya diisi orang-orang mereka. Kebetulan saja mereka kalah," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Jumat (10/10).

Nanat menilai strategi yang dilakukan KMP tidak melanggar aturan apa pun. Karena itu, dia menyayangkan adanya beberapa akademisi yang mengatasnamakan Aliansi Ilmuwan Indonesia yang menyebut KMP melakukan politik bumi hangus dan kudeta parlemen.

Bila KMP disebut melakukan kudeta parlemen, Nanat mempertanyakan siapa yang dikudeta. Bila ilmuwan ingin mengkritisi, seharusnya bisa menunjukkan aturan mana yang sudah dilanggar KMP. "Sebaiknya ilmuwan berpikir jernih, objektif dan rasional sehingga bisa mengambil kesimpulan cerdas, dewasa dan penuh argumentasi yang tidak memihak," tuturnya.

Menurut Nanat, pengambilan keputusan dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR sudah sesuai aturan. Pimpinan di parlemen dipilih melalui musyawarah mufakat yang kemudian diambil menggunakan mekanisme suara terbanyak.

"Saya pikir strategi yang dilakukan KMP di DPR dan MPR semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, kemandirian politik, ekonomi dan budaya," katanya.

KMP berhasil memenangi pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Posisi Ketua DPR diisi anggota Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, sedangkan posisi Ketua MPR diisi anggota Fraksi PAN Zulkifli Hasan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijabat oleh Irman Gusman. Irman kembali terpilih menjadi ketua pada kedua kalinya, setelah periode sebelumnya juga duduk sebagai ketua DPD.

Red: Bilal Ramadhan

Sumber:Antara

--

Pantau Proses Transisi dari SBY ke Jokowi


From: A.Syauqi Yahya


Senin, 13/10/2014 12:33 WIB

Surat dari Buncit

Pantau Proses Transisi dari SBY ke Jokowi Hanya di Transisipresiden.com

Rachmadin Ismail -

Jakarta - Setelah sukses membuat program Seleksi Menteri (seleksimenteri.com) untuk usulan kepada presiden terpilih Joko Widodo, detikcom kini meluncurkan Transisi Presiden. Program ini akan menyuguhkan informasi seputar proses peralihan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo.

Anda bisa mengakses seluruh berita terkait proses transisi tersebut di laman transisipresiden.com, sejak Jumat (10/10/2014). Di dalamnya, ada informasi terkini soal persiapan acara pengambilan sumpah jabatan Jokowi, persiapan inaugarasi dari SBY ke Jokowi, pencapaian pemerintahan SBY-Boediono, tantangan bagi Jokowi-JK, hingga testimoni dan kisah-kisah menarik terkait proses transisi presiden.

Sajian data berupa infografis mengenai capaian pemerintahan SBY juga akan ditampilkan. Selain itu, ada juga galeri foto berbagai momen kenangan SBY selama jadi presiden, lalu foto perjalanan karier politik Jokowi dari mulai wali kota Surakarta hingga jadi presiden.

Tak hanya itu, Anda juga bisa mengirim pesan bagi presiden SBY yang akan melepas jabatannya pada 20 Oktober dan mengucapkan selamat bagi Jokowi yang akan dilantik pada tanggal yang sama. Memberi masukan untuk program Jokowi ke depan pun bisa. Semua pesan akan ditampilkan di laman transisipresiden.com.

Bila Anda ingin mengucapkan selamat kepada Jokowi baik secara personal maupun mewakili institusi atau perusahaan, kami juga menyediakan space khusus. Informasi soal pemasangan iklan ucapan selamat bagi Jokowi ini bisa langsung menghubungi sales@detik.com.

Semoga laman transisipresiden.com bisa memudahkan Anda dalam mencari informasi terkini soal transisi presiden dari SBY ke Jokowi. Selamat membaca!

--

Time Will Tell


From: A.Syauqi Yahya


Anas: KMP Bisa Jadi "Berkah Politik" Bagi Indonesia

14 Oktober 2014 11:16 WIB

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama petinggi KMP (dari kiri) Hatta Rajasa (PAN), Amin Rais (PAN), Djan Farid (PPP), Suryadharma Ali (PPP) serta Akbar Tandjung (Golkar) di Jakarta, Jumat (10/10).(Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID,

Anas Urbaningrum Jelaskan tentang Oposisi Sejati

JAKARTA -- Anas Urbaningrum kembali berkicau lewat akun Twitternya, pada Senin malam, (13/10). Meski berada dalam tahanan, namun melalui adminnya, ia tetap mengomentari situasi politik yang sedang terjadi.

Menurutnya rentetan peristiwa kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen bisa
menjadi ancaman bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Itu kalau Jokowi-JK tidak menyadari keadaan dan hanya berprinsip telah didukung rakyat," ujar salah satu kicauannya.

Hanya saja bagi Anas, bila Jokowi-JK mengetahui ramuan politik yang manjur, maka stabilitas dan keefektifan pemerintahannya bisa terjaga. Ia pun mengungkapkan, 'berkah politik' dari kehadiran kekuatan KMP di Dewan perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menyebutkan, kehadiran KMP yang kuat merupakan potensi untuk merintis tradisi oposisi sejati. "Selama ini politik Indonesia belum punya kekuatan oposisi yang kuat, jejeg, maton, dan konsisten," katanya, seperti dikutip dari akun Twitter @anasurbaningrum, Selasa (14/10).

Anas mengungkapkan, selama ini oposisi di Indonesia hadir sebagai keterpaksaan dan bukan dianggap sebagai pilihan posisi politik terhormat. Bahkan oposisi dicibir sebagai kekuatan politik 'kelas dua' yang tuna kehormatan dan kemuliaan politik.

Anas juga mengatakan, oposisi ditempatkan sebagai golongan kumpulan berbagai orang kalah yang seolah bercerai dari masa depan. Hanya saja, ia menegaskan, faktanya, KMP di DPR kuat dan mempunyai otot bertenaga. Faktanya KIH masih sulit menembus pertahanan KMP dengan skor sementara 5-0.

Mantan petinggi Partai Demokrat ini menuturkan, konsepsi ideal demokrasi membutuhkan eksekutif kuat bertenaga, serta legislatif tangguh."Mumpung KMP kuat, sayang kalau dibiarkan berlalu tanpa jejak sejarah sebagai #oposisisejati," ujar Anas yang ditulis admin Twitternya.

Baginya menjadi oposisi bisa memenuhi panggilan sejarah bila ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Sebanyak 40 kicauan Anas diberi tagar #oposisisejati, sebelumnya, admin twitternya menjelaskan, setiap tulisan yang ditandai dengan *abah merupakan langsung dari Anas.

Red: Ichsan Emerald Alamsyah
Rep: C91

--