3.28.2015

secara lebih sopan, lebih beradab


From: <syauqiyahya@gmail.com>



http://internasional.kompas.com/read/2015/03/27/16415631/Australia.Diminta.Bersikap.Lebih.Sopan.Terkait.Duo.Bali.Nine.

Australia Diminta Bersikap Lebih Sopan Terkait Duo "Bali Nine"



TRIBUNNEWS / DANY PERMANA

Koalisi Pro Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Mereka menyerahkan koin untuk PM Australia Tony Abbott karena menyinggung bantuan tsunami Aceh yang dikaitkan dengan hukuman mati untuk duo tersangka kasus narkoba Bali Nine.

Jumat, 27 Maret 2015 | 16:41 WIB

KOMPAS.com — Ketua Australia Indonesia Business Council (AIBC) Debnath Guharoy meminta Australia, terutama para politisinya, untuk lebih sopan dalam menyampaikan reaksinya terkait kemungkinan eksekusi terpidana mati "Bali Nine".

Kepada ABC, Debnath Guharoy mengaku telah bertemu dengan pejabat pemerintah dan politisi di Canberra guna menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan di lapangan terkait isu ini.

Menurut Guharoy, Australia memang berhak untuk mengupayakan pembatalan eksekusi duo "Bali Nine". Namun, katanya, ada cara yang harus dilakukan untuk tidak menyinggung perasaan orang Indonesia.

"Kita harus melakukannya secara lebih sopan, lebih beradab. Jika kita melanggar batas ini, tentu ada risikonya," kata Guharoy.

Ia menolak menyebutkan kata-kata atau kalimat yang dianggapnya tidak sopan dan tidak beradab, tetapi menunjukkan dua contoh yang menggambarkan kemarahan orang Indonesia.

Pertama, adanya gerakan berupa #CoinsforAbbott yang memberi wadah bagi warga biasa untuk menjawab apa yang mereka anggap penghinaan. Kedua, pelibatan pesawat tempur Sukhoi mengawal pemindahan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan ke Nusakambangan.

"Saya setuju dengan tujuan yang ingin dicapai Australia," kata Guharoy. "Namun, saya tidak setuju caranya. Jika Anda berteriak ke mereka, tunggu saja pada saatnya mereka akan membalas dengan caranya sendiri. Makanya, kita harus hati-hati dengan kata-kata kita sendiri."

Sementara itu, Profesor Andrew McIntyre dari RMIT University menyatakan, berbagai inisiatif untuk hubungan kedua negara dalam atmosfer saat ini yang memerlukan persetujuan pemerintah menjadi lebih sulit.

Profesor McIntyre mengatakan, memburuknya hubungan mengkhawatirkan mereka yang baru memasuki dunia bisnis yang terkait dengan kedua negara.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) Indonesia telah menolak permohonan PK yang diajukan seorang terpidana mati kasus narkoba, yang menurut rencana termasuk dalam daftar eksekusi gelombang kedua di bawah pemerintahan saat ini. Permohonan PK Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, ini diajukan atas dasar pengakuannya bahwa ia tidak didampingi penerjemah yang baik saat persidangan sebelumnya sehingga tidak memahami jalannya sidang secara baik.

Gugatan atas keputusan Presiden yang menolak grasi duo "Bali Nine" di PTUN Jakarta sendiri akan dilanjutkan Senin (30/3/2015).

Editor: Egidius Patnistik

Sumber: Australia Plus ABC

3.27.2015

Mudah 2 an Tdk Terjadi


From: A.Syauqi Yahya 


"Rupiah Terus Turun, Pemerintah Bakal Alami Krisis Kepemimpinan"

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/1859027/.Rupiah.Terus.Turun.Pemerintah.Bakal.Alami.Krisis.Kepemimpinan.

KOMPAS.com/Abba Gabrillin
Politisi Partai Golkar Akbar Tandjung saat ditemui di Kantor Pusat PP Muhamadiyah, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Kamis, 26 Maret 2015 | 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, jika terus-menerus tidak mampu mengangkat perekonomian, maka pemerintah ke depannya diprediksi bakal mengalami krisis kepemimpinan. Hal itu dikatakan Akbar dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa yang digelar PP Muhamadiyah di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Menurut Akbar, hingga saat ini kebijakan reformatif yang diambil pemerintah belum mampu menaikkan nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS. Akibatnya, inflasi yang sedemikian tinggi dapat mengganggu perekonomian masyarakat.

"Kalau terus dibiarkan, dollar bisa Rp 17.000-Rp 18.000. Akibatnya, bukan lagi krisis kepercayaan, masyarakat akhirnya ragu akan kemampuan pemimpin," ujar Akbar.

Akbar mengatakan, meski sistem presidensial mencakup aturan bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan presiden, reaksi eskalatif dan ancaman serius dikhawatirkan akan timbul. Ini bisa berdampak dalam bidang sosial dan politik, kekuasaan, kepemimpinan, serta legitimasi.

Mantan Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo, yang juga hadir dalam silaturahim tersebut mengatakan, semakin lama krisis terjadi, maka krisis kepercayaan akan merembet pada situasi politik. Bambang mengatakan, dalam masa-masa krisis, orang-orang yang tidak merasa puas dikhawatirkan akan melakukan suatu pergolakan.

Untuk itu, menurut dia, langkah kebijakan strategis pemerintah diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari penurunan tingkat ekonomi.

Penulis: Abba Gabrillin
Editor: Bayu Galih

--
--

Waaaaaahhhh....bener pora kiyy.....


From: A.Syauqi Yahya 


Lhhaa...njur Pak Jokowi sbg Presiden RI perane ng endi yaaa ......../kung

SELASA, 24 MARET 2015 | 15:27 WIB

Ada Peran Dominan JK dan Surya Paloh di Konflik Golkar

http://www.tempo.co/read/news/2015/03/24/078652551/Ada-Peran-Dominan-JK-dan-Surya-Paloh-di-Konflik-Golkar


Wakil Presiden Jusuf Kalla. REUTERS/Beawiharta


TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh disebut berperan besar dalam pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Agung Laksono di Partai Golkar. Hal ini diakui Surya. "Saya juga berperan tapi sebagai sahabat," katanya, Kamis malam, 19 Maret 2015.

Setelah pemilihan presiden yang tak dimenangi calon dukungannya tahun lalu, Golkar terbelah menjadi dua kubu. Kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Bali pimpinan Aburizal Bakrie berseberangan dengan kubu Musyawarah Nasional Jakarta pimpinan Agung Laksono. Mahkamah Partai, yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik, oleh pemerintah dianggap memenangkan kubu Agung.

Berdasar keputusan Mahkamah Partai itu pula, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan surat klarifikasi. Isinya, memerintahkan Agung membentuk kepengurusan. Pada Senin, 23 Maret 2015, Menteri Yasonna mengesahkan kepengurusan Agung.

Surya menjelaskan, sebelum Menteri Yasonna menerbitkan surat pengakuan atas kubu Agung, para petinggi partai koalisi pemerintah bertemu di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, awal Maret lalu. "Setelah pertemuan itu, kami segera mengadakan pertemuan lagi," ujarnya.

Sejumlah sumber menyatakan Surya meminta Megawati agar memerintahkan Yasonna mendukung kepengurusan Agung. Namun, pada malam itu, Megawati disebut belum bisa diyakinkan meski Surya menjelaskan bahwa Golkar penting dipegang untuk mendukung pemerintahan.

Karena itu, Surya meminta bantuan Kalla untuk mendekati Megawati. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menemui Megawati di Jalan Teuku Umar pada Senin malam, 9 Maret 2015.

Politikus lain menyebutkan Kalla membawa kartu truf yang bisa memantik amarah Megawati: Luhut Panjaitan. Kepala Kantor Staf Presiden ini disebutnya telah mengikat kesepakatan dengan kubu Aburizal. Megawati disebut tak menyukai Luhut.

Kalla juga disebut datang dengan membawa konsep surat persetujuan terhadap kepengurusan Golkar versi Agung. Konsep surat inilah yang harus diteken Menteri Yasonna.

Lobi Kalla manjur. Malam itu juga Megawati memanggil Yasonna ke Teuku Umar. Lalu Megawati meminta Yasonna mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono. Besoknya, Yasonna mengumumkan terbitnya surat penjelasan tentang kepengurusan ganda di Golkar dan menyatakan pemerintah mengakui Golkar kubu Agung Laksono.

SUNUDYANTORO | RUSMAN PARAQBUEQ | JOBPIE SUGIHARTO | REZA ADITYA | TIKA PRIMANDARI | IRA GUSLINA

--

3.22.2015

Sejarah akan mencatatnya...


From: A.Syauqi Yahya

Yusril: Hukum atau Kekuasaankah yang Menang?

http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/21/nlj04r-yusril-hukum-atau-kekuasaankah-yang-menang

21 Maret 2015 07:42 WIB

Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kuasa Hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra mendengar kabar tentang telah ditandatanganinya SK Pendaftaran Pengurus DPP Golkar kubu Agung Laksono oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Isu yang beredar barusan menyebutkan bahwa Menkumham sudah tandatangani SK Pendaftaran Pengurus DPP Golkar versi Agung Laksono. Kami sedang berupaya mendapatkan konfirmasi dari Kemenhumkam atas ditandatanganinya SK tersebut," ujar Yusril lewat akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd Jumat (20/3).

Kalau kabar itu benar, ia pun meminta berkas tersebut karena akan segera digunakan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya, SK Pendaftaran Pengurus DPP Golkar kubu Agung Laksono merupakan produk hukum.

"Alangkah baiknya jika kami mendapatkan copy atau salinan SK tersebut agar kami segera mengambil langkah hukum"

"Langkah hukumlah yg akan diambil karena SK Menkumham adalah sebuah keputusan hukum"

Ia pun menegaskan langkah hukum pasti akan diambilnya untuk menegakkan konstitusi. Hal itu juga ditempuh untuk membuktikan manakah yang lebih kuat dalam kisruh partai golkar; hukum atau kekuasaan.

"Demi menegakkan hukum dan konsitusi kita akan lihat yang manakah yang lebih kuat di negara ini: hukum atau kekuasaan"

"Mari kita sama2 menyaksikannya dalam suatu wacana hukum yg fair, adil dan tidak memihak. Sejarah akan mencatatnya...."

Red: Esthi Maharani
Rep: c08

3.19.2015

Pagi Tempe Sore Kedele


From: A.Syauqi Yahya


Rabu, 18/03/2015 11:19 WIB

Bambang Soesatyo Sindir Muladi Plin-plan: Pagi Tempe Sore Kedele

http://m.detik.com/news/read/2015/03/18/111955/2862097/10/bambang-soesatyo-sindir-muladi-plin-plan-pagi-tempe-sore-kedele

Hardani Triyoga - detikNews

FOKUS BERITA
Konflik Beringin Berlarut

Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie (Ical) mulai mempertanyakan sikap inkonsisten eks Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo melontarkan sindiran pedas ke mantan Menteri Kehakiman itu.

"Bagaimana kita bisa pegang omongan seorang hakim yang bicara dan menilai keputusannya sendiri. Pagi tempe sore sudah berubah jadi kedelai," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Rabu (18/3/2015).

Muladi memang pernah mengeluarkan pernyataan yang nadanya membela Kubu Ical, bahwa Mahkamah Partai tak memenangkan Kubu Agung. Namun belakangan dia melontarkan pernyataan yang meminta kubu Ical legowo menerima keputusan Menkum HAM mengakui kubu Agung.

Namun Bambang tak akan berlama-lama mengurus inkonsistensi Muladi. Saat ini, dia menambahkan, kubu Ical sedang fokus pada upaya hukum dalam bentuk gugatan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Ya kita fokus pada upaya hukum di PN Jakut sambil menunggu surat pengesahan Menkumham. Kalau surat itu keluar, tentu kita juga langsung akan PTUN," kata anggota Komisi III DPR ini.

(hat/trq)

3.18.2015

Razman Nasution Tak Kooperatif Saat Dieksekusi ke LP


From: A.Syauqi Yahya


Rabu, 18/03/2015 16:49 WIB

Jaksa: Razman Nasution Tak Kooperatif Saat Dieksekusi ke LP

http://m.detik.com/news/read/2015/03/18/164911/2862648/10/jaksa-razman-nasution-tak-kooperatif-saat-dieksekusi-ke-lp-cipinang

Dhani Irawan - detikNews

FOKUS BERITA
Komjen BG Menang di Praperadilan

Jakarta - Pengacara Razman Arief Nasution akhirnya dieksekusi oleh tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Penyabungan dan tim intel Kejaksaan Agung (Kejagung). Razman yang membela Komjen BG ini sempat berkelit ketika akan ditangkap oleh jaksa.

"Sudah ditunggu di depan MA, tapi akhirnya ditangkap di depan rumah makan di Jl Djuanda, Jakarta Pusat," ucap Kapuspenkum Kejagung Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2015).

Saat dieksekusi, Razman tak kooperatif dan melawan tapi akhirnya jaksa berhasil mengeksekusi pengacara yang tengah moncer itu. Razman akhirnya dibawa ke LP Cipinang, Jakarta Timur.

Jaksa akhirnya menangkap Razman sekitar pukul 15.30 WIB. Razman sendiri berkali-kali berkilah dirinya tidak bisa dieksekusi karena berprofesi sebagai pengacara.

Razman telah diputus pidana penjara selama 3 bulan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian Razman mengajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA nomor 1260 K/Pid/2009.

‎Razman berkilah apabila dalam amar putusan MA tersebut tidak ada perintah untuk melakukan penahanan terhadap dirinya. Namun putusan MA itu menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana penjara 3 bulan.

(dha/ndr)
Share: Twitter | Facebook | Email

3.17.2015

Kenapa Belum Ada Pembatasan Truk di Tol JORR?


From: A.Syauqi Yahya 


Selasa, 17/03/2015 12:32 WIB

Masalah dan Solusi

Baru Tilang dan Imbauan, Kenapa Belum Ada Pembatasan Truk di Tol JORR?

http://m.detik.com/news/read/2015/03/17/123246/2860947/10/1/baru-tilang-dan-imbauan-kenapa-belum-ada-pembatasan-truk-di-tol-jorr

Salmah Muslimah - detikNews

FOKUS BERITA
Mencari Solusi Kemacetan Tol JORR

Jakarta - Para pengguna tol JORR mengusulkan pembatasan truk sebagai solusi mengatasi kemacetan. Namun sepertinya, untuk merealisasikan usulan tersebut, masih butuh waktu lama. Upaya yang baru dilakukan saat ini adalah penindakan hukum dan imbauan.

"Ada spanduk di sepanjang jalan tol tulisannya truk wajib di lajur kiri. Seminggu ini kita bagi-bagi flyer ke pengemudi truk di gardu tol," ucap kata Dirut PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Aan Sanaf saat berbincang dengan detikcom akhir pekan lalu.

PT JLJ adalah operator Tol JORR. Anak perusahaan PT Jasa Marga tersebut mengklaim selama ini sudah berupaya untuk mengatasi kemacetan yang ditimbulkan karena truk-truk besar.

Data dari PT. JLJ, Juli 2014 hingga Februari 2015 ada 199 truk yang ditertibkan. Sebagian besarnya berjenis tronton dan trailer. Penindakan paling banyak pada bulan September sebanyak 76 kendaraan yang kelebihan muatan, sedangkan awal tahun ini sebanyak 28 truk ditilang kerena tidak melewati jalur khusus di lajur 1.

"Kami melakukan operasi dengan Dinas Perhubungan Darat dan pihak berwajib kalau ada truk yang muatan berlebih dan tak lewat lajur 1 ditilang," ucap Aan.

Aan mengatakan, penindakan tidak bisa dilakukan oleh semua truk yang lewat karena bisa menyebabkan kemacetan panjang. Sehingga petugas melakukannya secara randem. Sehingga para pengendara masih akan melihat truk yang kelebihan muatan dan tak melaju di jalur khusus.

Cuma melakukan tindakan di tol itu selekstif sifatnya tidak bisa semua karena bisa menimbulkan kemacetan, jadinya random saja," jelasnya.

Aksi di atas rupanya belum cukup mengatasi kemacetan. Buktinya, masih terjadi kepadatan hingga pagi tadi. Bagaimana dengan usulan pembatasan truk di jam-jam tertentu? Aan mengatakan, keputusan itu ada di kewenangan Badan Pengelola Jalan Tol dan Kementerian Perhubungan.

detikcom kemudian mewawancarai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Gazali. BPJT adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur jalan tol.

"Mungkin nanti upaya itu (contra flow dan pembatasan truk) kita usulkan supaya mengurangi kemacetan. Namun perlu dikoordinasikan dulu, karena kewenangan di Kemenhub," kata Gazali.

Dikonfirmasi terpisah, pihak Kemenhub menanggapi kemungkinan usulan tersebut mengatakan bisa saja dilakukan, namun hal itu perlu pertimbangan berbagai hal dan harus dibicarakan dengan pihak terkait.

"Bisa saja ada pembatasan jam truk. Namun harus ada pembicaraan dari Jasa Marga dan Kemenhub soal pengaturan dan mempertimbangkan aspek kemacetan juga aspek ekonomi," kata Kapuskom Kemenhub JA Barata saat dikonfirmasi detikcom.

Masalah solusi adalah program baru detikcom yang bertujuan untuk membantu mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. detikcom akan mengumpulkan laporan masalah dari publik, kemudian menganalisis solusinya dengan pakar, hingga akhirnya mencoba merealisasikan solusi itu dengan pihak terkait.

--