9.01.2014

Legowo


From: A.Syauqi Yahya 


MINGGU, 24 AGUSTUS 2014 | 00:09 WIB

Legawa

Putu Setia
ROMO Imam punya mainan baru: gadget dengan perangkat BlackBerry Messenger. Dia meminta saya menghubungi untuk sekedar latihan. Setelah perangkat saya tersambung, saya pun menulis asal-asalan tanpa mikir: "Rahajeng Romo, salam buat Mas Prabowo."
Saya lupa apa yang saya tulis ketika Romo membalasnya: "Ah, jangan ngomongin Prabowo. Dia harus dikasihani. Dia sudah berjuang keras membesarkan partainya. Masyarakat pun menaruh harapan karena partainya nasionalis dan bisa jadi alternatif dari partai-partai nasionalis lainnya. Dia hanya salah cari dukungan ketika ingin menjadi presiden. Dia dijerumuskan oleh partai yang berasaskan agama. Dan semakin terjerumus ketika masuk pengacara yang memang sudah tabiatnya suka memanas-manasi demi numpang popularitas."
Waduh, Romo menulis pesan kok seperti menulis artikel, saya membatin. Saya merespons pendek dengan niat Romo mencontoh pesan saya: "Terus saran untuk Prabowo, apa?"
Setelah lama menunggu, datang balasan. Woo, tetap panjang: "Prabowo harus legawa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika ia menuruti saran pengacara menggugat lewat PTUN dan Pengadilan Negeri, itu tak ada gunanya. Tak ada kaitan dengan sah-tidaknya presiden terpilih menurut konstitusi. Obyek gugatannya hanya ke Komisi Pemilihan Umum. Pengacara itu biasa menafsirkan hukum dengan tujuan memperpanjang perkara, itu kan ladang penghasilannya. Yang rugi Prabowo namanya semakin jelek. Semakin berlama-lama semakin terpuruk, dia dan partainya pun bisa ditinggal rakyat. Sekarang saja banyak yang menyesal memilih dia. Semua sudah selesai. Titik."
Karena Romo menulis "titik", saya maunya tak menjawab. Tapi, takut dikira pesannya tak sampai, saya pun menulis: "Baik, Romo, saya setuju." Eh, Romo membalas lagi, tetap panjang: "Prabowo harus mengucapkan selamat kepada Jokowi, itu etika seorang kesatria, meski siap berada di luar pemerintahan. Koalisi permanen tak usah dilanjutkan karena memang beda betul asas dan perjuangan partainya. Lebih baik konsolidasi partai, siapkan kader yang baik untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden yang serentak lima tahun lagi. Prabowo tak perlu maju. Jika kadernya berhasil lolos, apalagi memenangi presiden, dia yang dapat nama dan bisa jadi penentu kebijakan. Sapa rakyat dengan hati, bukan diajak turun ke jalan-jalan mengganggu pemerintahan. Aksi jalanan sudah kuno. Rakyat membutuhkan aksi bersama, ke desa menanam pohon, memperbaiki irigasi, membina pengusaha kecil, dan seterusnya. Sebagai mantan Ketua Kerukunan Tani dan Nelayan, Prabowo tahu itu."
Sekarang saya sudah tak berniat menjawab Romo Imam. Toh, dia sudah tahu cara menulis dan mengirimnya. Tak sangka, sejam kemudian masuk lagi pesannya. "Selamat untuk Jokowi dan Jusuf Kalla. Saya kira Jokowi akan pusing antara memilih menteri profesional dan menjaga suasana kebatinan para pimpinan partai koalisinya. Sekarang ini, siapa sih yang tak ingin jabatan? Biarkan Jokowi bekerja, mari kita dukung. Oya, SBY bagaimana? Katanya sering menulis di Twitter. Ajari dong Romo ngetuit."
Saya kaget. Bukan soal Jokowi, tapi yang terakhir itu. Langsung saya jawab: "Romo jangan ikut-ikutan ngetuit, bikin pesan BBM saja kepanjangan. Ngetuit itu terbatas kata-katanya. Salah menyingkat bisa muncul salah paham. Nanti Romo bisa dipanggil mas atau kamu, belum lagi ketemu kata-kata kasar, kan banyak yang nama jadi-jadian. Risiko besar kalau ulama seperti Romo punya akun Twitter, nanti di-bully." Saya tak tahu apakah Romo Imam paham apa yang saya maksudkan.

--

8.31.2014

Wise ?!



From: A.Syauqi Yahya


Minggu, 31/08/2014 09:19 WIB

Adrianus Penuhi Syarat Damai, Kapan Aduan di Bareskrim Dicabut Polri?

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Adrianus Meliala, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyatakan maaf dan mencabut pernyataannya yang dinilai menyinggung Polri. Kapolri Jenderal Sutarman memberikan sinyal penyelidikan akan distop bila dua syarat itu dipenuhi. Lalu, kapan berkas aduan Polri di Bareskrim resmi dicabut?

"Sesuai dengan pernyataan Pak Kapolri, apabila dua syarat tersebut dipenuhi maka, karena ini delik aduan, laporan akan dicabut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie, di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Mengenai kepastian waktu, Ronny masih harus berkoordinasi kepada penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman sudah memberikan sinyal akan menghentikan penyelidikan kasus dugaan fitnah yang membelit Adrianus Meliala.

"Kalau memang sudah mengakui kesalahannya, minta maaf melalui media secara terbuka dan mencabut pernyataannya, proses penyidikannya tidak dilanjutkan," kata Jenderal Sutarman.

Nglamar




Wong jowo nglamar neng nggone perusahaan asing...

Bule : "What is your last name?"
Jawa : "I'm sorry..."

Bule : "You don't have to be sorry... and what is your first name?"
Jawa : "You don't know"

Bule (mulai ngamuk) : "Of course I don't know! That's why I'm asking you!!  And your middle name?"
Jawa : "Funny..."

Akhire,bulene ngamuk misah-misuh nganggo boso inggris!

Bule : "You're wasting my time!   Ok , give me your ID card now!"

Pas diwoco....Jenenge : YUDONO FANI AMSORI...��.                                                            ;). °•.ω∂Ƙ∂Ƙ∂(*)°•.\=D/ °•.(*)ω∂Ƙ∂Ƙ∂°•.°•.. ;). °•.ω∂Ƙ∂Ƙ∂(*)°•.\=D/ °•.(*)ω∂Ƙ∂Ƙ∂°•.°•.

Justru Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi


From: A.Syauqi Yahya


Sabtu, 30/08/2014 15:12 WIB

Demokrat: Jokowi Justru Bisa Turunkan Harga BBM Subsidi

Wiji Nurhayat - detikFinance

Jakarta - Pemerintah sudah menegaskan tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi, salah satu alasannya harga minyak dunia cenderung turun. Justru pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan harga BBM subsidi. Apa alasannya?

"Bahkan sebenarnya dari hitung-hitungan kami itu pada APBN di 2015 dengan kondisi makro ekonomi yang seperti ini harga minyak yang terus turun, Pak Jokowi sebenarnya bisa menurunkan harga BBM subsidi. Ada ruangnya," ungkap Ketua DPP Demokrat Ikhsan Modjo saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/08/2014).

Ruang yang dimaksudnya adalah terus turunnya harga minyak dunia. Ikhsan memaparkan saat pemerintah Presiden SBY menentukan kuota BBM subsidi 48,6 juta kilo liter (KL) namun di APBN Perubahan 2014 diturunkan jadi 46 juta KL, harga BBM subsidi dipatok Rp 6.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 105/barel. Sedangkan ia melihat harga minyak dunia sekarang berada pada posisi di bawah US$ 100/barel dan diperkirakan akan terus turun.

"Dengan patokan harga Rp 6.500/liter, ini berarti besaran subsidi kurang lebih sekitar Rp 4000/liter. Tetapi dengan harga minyak dunia yang turun, itu kan asumsi harga minyak yang di atas US$ 105/barel itu bisa turun. Katakanlah harganya turun sampai dengan US$ 80-90/barel berarti ada pengurangan, bukan Rp 4000/liter tetapi Rp 3.000/liter atau Rp 2.500/liter," paparnya.

Dengan angka dan data tersebut, seharusnya Jokowi nantinya bisa menurunkan harga BBM subsidi antara Rp 1.000-1.500/liter dengan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 90/barel.

"Jadi itu yang saya sebut, wacana (kenaikan harga BBM subsidi) nggak perlu, wacana yang kontra produktif malah bikin ketegangan politik yang nggak perlu di awal pemerintahan beliau atau di akhir pemerintahan Presiden SBY," jelasnya.

--

8.30.2014

Pencabutan Blokade


From: A.Syauqi Yahya 


Iran: Hamas buat Israel Bertekuk Lutut

27 Agustus 2014 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN --Iran menyatakan kelompok Hamas telah keluar sebagai pemenang dalam konflik berdarah di Gaza sekaligus berhasil memaksa Israel "bertekuk lutut".

"Rakyat Palestina kini menyambut era baru dengan kemenangan perjuangan yang memaksa rezim Zionis bertekuk lutut," demikian Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan dalam siaran pers yagn dirilis Rabu (27/8).

"Kemenangan ini membuka jalan bagi pembebasan terkahir dari semua perempasan tanah (oleh Israel) terutama di Yerusalem," tulis Kementerian Luar Negeri sambil mengucapkan selamat terhadap rakyat Palestina dan Hamas.

Setelah tujuh pekan invasi paling berdarah Israel di wilayah Palestina, gencatan senjata jangka panjang akhirnya tercapai pada Selasa, 23.00 WIB. Warga Gaza turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya konflik.

Konflik--yang dimulai pada 8 Juli lalu saat Israel memulai Operation Protective Edge untuk menghentikan serangan roket itu--telah menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina sementara dari pihak Israel 64 tentara tewas ditambah enam warga sipil.

PBB memperkirakan bahwa 70 persen korban tewas dari pihak Palestina merupakan warga sipil.

Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa gencatan senjata yang diusulkan oleh Mesir itu akan mengakhiri blokade terhadap Gaza yang diberlakukan Israel selama delapan tahun terakhir.

Pencabutan blokade merupakan salah satu tuntutan utama Palestina dalam perundingan gencatan senjata di Kairo. Hamas sendiri menyatakan bahwa tercapainya kesepakatan itu sebagai "kemenangan gerakan perlawanan."

Red: M Akbar

--
--

Nelayan RI Masih Butuh Subsidi


From: A.Syauqi Yahya 


Jumat, 29/08/2014 17:06 WIB

KKP: Nelayan RI Masih Butuh Subsidi

Wiji Nurhayat - detikFinance

http://m.detik.com/finance/read/2014/08/29/170600/2676413/4/kkp-nelayan-ri-masih-butuh-subsidi

Jakarta - Subsidi bagi para nelayan di Indonesia perlu disediakan oleh pemerintahan mendatang. Alasannya, 95,6% dari 2,7 juta nelayan Indonesia saat ini adalah nelayan kecil dan tradisional.

"Kalau bagi nelayan kita, subsidi masih perlu khususnya untuk nelayan kecil," ujar Direktur Pengembangan Usaha dan Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Zaini Hanafi saat berdiskusi dengan media di kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/08/2014).

Subsidi bahan bakar dnilai perlu dilanjutkan karena menurut Zaini 60% komponen terpenting nelayan adalah bahan bakar. Jika subsidi bahan bakar dihapus, maka opsi pemberian subsidi bisa dilakukan di pos yang lain.

"Kalau subsidi BBM dicabut ada pengalihan subsidi ke tempat lain bisa dilakukan. Seperti petani ada subsidi benih dan pupuk, kalau bagi nelayan mungkin ada subsidi es, subsidi alat tangkap, itu yang diperlukan," paparnya.

Di beberapa negara lain, lanjut Zaini, subsidi bahan bakar masih tetap diberikan kepada nelayan contohnya di Malaysia. Sedangkan banyak juga negara yang sudah mencabut subsidi karena dinilai nelayan sudah mampu dan tidak layak diberikan bantuan oleh negara.

"Di Tiongkok tidak ada subsidi bahan bakar tetapi nelayannya diberikan subsidi langsung berupa uang. Malaysia juga ada subsidi tetapi terkait dengan jumlah ikan yang didaratkan berapa dan pemberian subsidi berapa liter. Kemudian Thailand juga sudah mulai dicabut," jelasnya.

Share: Twitter | Facebook | Email
-
(0) Komentar | Kirim komentar
Baca Juga:
Nelayan Sudah Biasa Beli Solar Subsidi Rp 7.000/Liter
Selain di Aceh, Nelayan Indramayu Juga Masih Sulit Dapat Solar

--

gimana ?


From: A.Syauqi Yahya 


Jumat, 29/08/2014 14:06 WIB

Megawati Jelaskan Perubahan Sikap PDIP Mendukung Kenaikan Harga BBM

Septiana Ledysia - detikNews

Jakarta - PDIP pernah menolak kenaikan harga BBM yang diajukan pemerintah Presiden SBY. Namun kini PDIP berubah sikap dengan mendesak kenaikan harga BBM. Megawati memberi penjelasan atas perubahan sikap PDIP.

Megawati menjelaskan, PDIP pernah menolak kenaikan harga BBM karena saat itu menilai masih mungkin dilakukan penundaan. Dia menegaskan PDIP pernah menolak kenaikan BBM dengan hitung-hitungan yang masuk akal, tak asal tolak karena kepentingan politis.

"Di mana yang pada waktu itu, kenyataannya bisa ditahan dalam subsidi. Ya kami katakan, ini loh reason-nya. Bukan berarti ketika kami asal menolak. Kami berkalkulasi secara nyata, jangan kira kami tidak konsekuen," kata Megawati kepada wartawan di acara pembubaran Tim Pemenangan Jokowi-JK di posko relawan di Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Untuk saat ini, menurut Mega, kondisi keuangan negara mengharuskan pemerintah mencabut subsidi BBM. Jika tidak, masih menurut Megawati, keuangan negara akan terus memburuk.

"Kalau kita tidak nyatakan naikan BBM, kalau masih bisa dihitung tidak dinaikkan tapi realitinya pembelanjaan APBN mengalami defisit, nah terus mencari pemasukannya gimana?" ujarnya.

Mega menjelaskan langkah PDIP selama 10 tahun terakhir selalu berpihak kepada rakyat. Dia menepis anggapan PDIP hanya memainkan manuver politik saat menolak kenaikan harga BBM.

"Kami itu bukan oposisi, makanya mesti tahu konstitusi. Kami itu berada di luar kabinet. Di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kami ada," ujarnya.

--