11.23.2014

Rasa Keadilan........hati nurani ?


From: A.Syauqi Yahya 


Minggu, 23/11/2014 12:40 WIB

Ironis! Si Miskin Dibui 2 Tahun dan Denda Rp 2 Miliar karena Cari Kayu Bakar

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Buruh tani miskin di pesisir Probolinggo, Jawa Timur, Busrin (48) dihukum 2 tahun dan denda Rp 2 miliar karena menebang pohon mangrove untuk kayu bakar. Hukuman yang dijatuhkan PN Ponorogo ini dinilai sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan.

"Ironis! Meski hal tersebut melanggar hukum harusnya hakim lebih bijak dalam memutus perkara," kata penggiat lingkungan, Slamet Daroyni, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/11/2014).

Menurut Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) itu, majelis hakim melihat permasalahan itu hanya sepotong dan tidak melihatnya secara holistik sebab banyak warga pesisir yang terpaksa mencari kayu bakar karena terhimpit kemiskinan. Dibandingkan dengan proyek reklamasi pantai dan alih fungsi hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, maka hukuman kepada Busrin sangat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

"Tidak adil! Tidak ada rasa keadilan di sini. Hakim hanya melihat sepotong kisah yaitu ada laporan, ada yang menebang lalu dihukum. Padahal mereka korban dari kebijakan," papar Slamet.

Kebijakan itu adalah akibat alih fungsi hutan yang dilegalkan pemerintah sehingga mata pencaharian warga pesisir semakin terpinggirkan. Reklamasi mengakibatkan lahan melaut semakin sedikit dan pencemaran lingkungan. Alih fungsi hutan menjadi lahan sawit juga mengakibatkan dampak lingkungan dan berdampak kepada ikan yang semakin susah didapat. Penduduk pesisir yang menjadi nelayan akhirnya banyak yang menganggur, jadi pemulung dan bekerja serabutan.

"Akibat himpitan ini, mereka dengan sangat terpaksa mencari kayu bakar supaya bisa hidup, daripada mati berdiri. Mereka adalah korban dari tindakan struktural pemerintah," cetus Slamet.

Busrin dinyatakan melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil. Pasal tersebut berbunyi

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang, melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Karena dinilai melanggar pasal di atas, maka Busrin dikenakan ancaman pidana minimal 2 tahun penjara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 73, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Atas fakta di atas, lalu jaksa menuntut Busrif selama 2 tahun penjara. Gayung bersambut, majelis hakim PN Probolinggo mengabulkan tuntutan itu.

"Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan," putus majelis yang terdiri dari Putu Agus Wiranata, Maria Anita dan Hapsari Retno Widowulan.

--
--

"Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin,"


From: A.Syauqi Yahya 


Pengamat: Dukungan kepada Jokowi Merosot Sejak Pengumuman Kabinet

Haris Supriyanto, Syahrul Ansyari

Minggu, 23 November 2014, 12:24 WIB
VIVAnews - Baru satu bulan menjabat, hujan kritikan harus diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, banyak keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, mencontohkan salah satu keputusan Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik, yaitu saat memilih menteri dalam kabinetnya yang dinilai kurang mencerminkan aspirasi rakyat. Terlebih, Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan partisan.


Jokowi Buat Gempar Bandara
Tak hanya itu, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat usia jabatanya belum genap satu bulan.

"Tetapi, ATM politik dukungan publik sebenarnya sudah berkurang signifikan sebelum kebijakan kenaikan BBM dimunculkan," kata Fahmi, saat ditemui di Jakarta, Minggu 23 November 2014.

Fahmi menilai, kepercayaan diri Jokowi yang begitu tinggi, ternyata berbeda dengan yang diharapkan rakyat sejak pembentukan kabinet. Publik sangat berharap Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi seharusnya lebih baik dari kabinet pemerintahan sebelumnya.

Namun demikian, dia mengajak masyarakat untuk tetap meyakini bahwa Jokowi-Jusuf Kalla memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan rakyat, meski di sisi lain Jokowi juga menyadari bahwa dukungan politik yang berlimpah ruah pada Pilpres lalu belum tentu mendukung setiap langkah politiknya.

"Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI)  menyebutkan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK merosot drastis hingga di bawah 50 persen pada masa kejra belum genap 100 hari kepemimpinanya ini. (asp)

© VIVA.co.id

--
--

JE Sahetapy: Pancasilais Gadungan





From: Ananto pratikno


 

Pancasilais Gadungan

Oleh: JE Sahetapy

 

Great man are almost always bad man.

Lord Acton

 

SUDAH lama saya bergumul dengan hati nurani saya, melihat dan menyimak sepak terjang para pemimpin kita. Mereka, secara sadar atau tidak, bermuka dua.

 

Mereka itu para politikus tengik dan para birokrat munafik yang terlibat korupsi. Entah dengan sengaja atau tidak, karena desakan perut atau karena ada kesempatan, mereka tak lain adalah para pejabat negara yang licik dan licin bagaikan belut. Pada waktu upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan, mereka bahkan tampak begitu serius dan seperti penuh tanggung jawab.

 

Mereka itu semua sesungguhnya—meminjam ungkapan kolonial—bukan "beroemd" (terkenal dalam arti baik), melainkan justru "berucht" (kesohor dalam arti jelek). Ironisnya, keterkenalan dalam arti jelek itu tanpa diikuti rasa malu dan rasa bersalah.

 

Demikian pula secara mutatis mutandis "seorang politikus, bukan politisi", yang tanpa rasa malu muncul dengan gagasan licik bahwa Pancasila itu adalah pilar. Apa arti "pilar"? Maksud atau tujuannya apa?

 

Terlepas dari nafsu membusungkan dada (secara terselubung), dari mana ia dapat ilham satanis untuk gembar-gembor bahwa Pancasila itu "pilar"! Baik dalam pidato-pidato Bung Karno, tulisan-tulisan Bung Karno yang dibukukan, tulisan-tulisan Ruslan Abdulgani, seperti "spreekbuis" (juru bicara) Bung Karno, maupun komentar-komentar Bung Hatta sebagai wakil proklamator dan seorang negarawan besar tanpa cacat-cela, terlepas dari tulisan Tempo dalam edisi khusus Muhammad Yamin (18-24 Agustus 2014), apakah bisa ditemukan bahwa Pancasila itu pilar?

 

Pancasila adalah "staatsfundamenteelnorm" (Belanda) dan secara "eo ipso" adalah "Weltanschauung" (Jerman) bangsa dan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Titik! Itulah sebabnya, kalau ada gagasan amendemen UUD 1945, haram untuk menyentuh Preambul atau Mukadimah UUD 1945.

 

Dye dan Zeigler dalam The Irony of Democracy (1970) menulis antara lain bahwa "The underlying value of democracy is…. Individual dignity.… Another vital aspect of classic democracy is a belief in the equality of all men". Jadi jelas, nilai yang mendasari demokrasi tak lain adalah martabat individu. Dan, aspek penting lain dari demokrasi (klasik) adalah keyakinan dalam kesetaraan untuk semua orang.

 

Suatu undang-undang yang dipersiapkan dengan cara-cara yang buruk, dengan motivasi patgulipat secara terselubung dengan tujuan bombastis yang tak etis, pasti akan hancur atau gagal dalam waktu dekat atau kurang dari satu dekade. Dalam bahasa kolonial di sebut legislatieve misbaksel, keburukan legislatif.

 

Hal itu terjadi di republik ini beberapa kali karena orang-orang yang terlibat menganggap diri mereka orang-orang santun dan beragama. Suatu pretensi yang memalukan, terutama pada era reformasi dengan sebutan gagah: "politik pencitraan". Di belakang itu semua ada power struggle, perebutan kekuasaan, terselubung bermuka dua atau lebih: semacam dokter Jekyll dan Mr Hyde. Dengan berbagai dalih, demi kekuasaan dan uang, yang tidak perlu disebut, bagaimana mungkin mau disebut bahwa politik itu "suci". Amboi!

 

Tanpa basa basi (rencana) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) adalah salah satu contoh yang transparan tentang legislatieve misbaksel. Apalagi kalau disimak tentang "nawee√čn"-nya (akibat yang meresahkan) yang bertalian dengan pemilu, pilpres, dan proses rebutan kursi, baik intern maupun antarpartai.

 

Menurut Kompas (27 Agustus 2014), ada sejumlah pihak yang tentu berkepentingan secara politis, terlepas dari legal standing-nya, kini sedang mengajukan pengujian terhadap UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi, ada beberapa pihak yang berkepentingan.

 

Selanjutnya, Kompas memberitakan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dibubarkan, yang membuat Siswono Yudo Husodo sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR terkejut. Untuk itu, Anda jangan tanyakan mengapa yang bersangkutan sampai terkejut. Demikian pula secara mutatis mutandis mengapa seolah-olah UU MD3 sebagai suatu "entitas siluman". Ini yang dalam bahasa Latin disebut sebagai "sic vos non vobis", yang dalam bahasa kolonial berarti "zoo (werkt) gij, maar het is niet voor u". Arti bebasnya: "begitulah Anda (bekerja), tetapi itu bukan untuk Anda". Tra-la-la-la!

 

Dalam pada itu dinamakan dinamika sosial-politik, sosial-ekonomi, dan campur tangan terselubung dari luar, permainan yang menyangkut hajat hidup orang kecil dan masyarakat lapisan bawah, korupsi yang masih harus dibasmi oleh KPK sampai ke akar-akarnya masih terus berfermentasi. Sementara itu, proses pembusukan terus berlangsung dan kunci peti pandora tampak seperti sudah ditemukan. Kita berharap agar apa yang semula tidak bisa dibawa ke pengadilan semoga dapat dibongkar sampai bersih dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Namun, yang membuat saya heran, masih ada para akademisi dan beberapa gelintir para cendekiawan yang masih memiliki animositas (kebencian) terhadap KPK. Lalu, kapan negara dan bangsa ini akan sejahtera? []

 

KOMPAS,  15 November 2014

JE Sahetapy  ;   Guru Besar Emeritus



Ketika Mafia Ingin Mendapatkan Gelar Ulama





From: Ananto pratikno


 

Ketika Mafia Ingin Mendapatkan Gelar Ulama

 

Ketika Presiden Soekarno ditumbangkan sekelompok elit ahli ekonomi dan sosiologi berpendikan Barat, Amerika segera mengambil alih kendali politik dan ekonomi di negeri ini, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Mereka para sarjana ahli perancang pembangunan, dikenal dengan sebutan teknokrat. Berbeda dengan sebelumnya, setiap menteri saat itu mulai unjuk gelar akademis serenteng, tiga di depan, dan tiga lagi di belakang namanya. Prof. Dr. Ir, ditambah di belakang nama dengan gelar SH, MA. M.Sc. M.ML, kalu perlu ditambah dengan jenderal.


Bahkan menteri Agama yang selama ini dijabat oleh para Kiai NU lulusan pesantren, diganti dengan Mukti Ali yang bergelar Prof. Dr dan MA, bukan alumni Al-Azhar, tapi alumni Universitas Mc Gill Canada. Gelar itu dipampang sedemikian rupa, agar rakyat percaya bahwa rezim ini lebih baik dari rezim sebelumnya.


Dari Pelita (Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun) demi Pelita reputasi mereka semakin menonjol. Kepada mereka itulah seluruh bangsa ini diminta untuk berterima kasih. Karena mereka membawa Indonesia maju dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Saat itu sarjana tidak menjadi barang langka lagi. Doktor dan aneka gelar dari kampus-kamus tersebar di mana-mana. Tapi, di sisi lain pendidikan pesantren mulai merana. Demikian juga ulama sepuh sudah banyak yang meninggal dunia.


Untuk mengatasi kelangkaan ulama, sebagian organisasi Islam mengambil jalan pintas dengan mengubah definisi ulama. Ulama, kata mereka, bukan hanya orang yang ahli agama, tapi termasuk yang ahli ilmu, alam ilmu sosial dan sebagainya.


Walaupun makna generik, makna etimologi, arti harfiah dari ulama adalah orang yang terpelajar, bahasa kerennya sarjana. Tapi makna kultural dan ideologisnya sangat jauh berbeda.


Ketika KH Saifuddin Zuhri, mantan Sekjen PBNU dan juga mantan Menteri Agama menulis tentang peran ulama di Harian Kompas (6 Juli 1981), segera mendapat tanggapan dari seseorang dengan nama samaran Abu Su'ud, yang dengan tegas mengusulkan agar definisi ulama model kuno itu ditinggalkan.


Dengan demikian yang disebut ulama tidak hanya KH Wahab Chasbullah, KH Idham Chalid dan sebagainya yang hanya ahli agama. Seharusnya yang layak mendapat gelar ulama adalah para teknokrat terkemuka seprti Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof Emil Salim, Prof. Ali Wardhana dan sebagainya, yang kontribusinya pada pembanguan saat ini telah jelas.


Dengan rendah hati KH Saifuddin Zuhri menjawab, dia tidak memiliki referensi yang cukup untuk memberi gelar ulama pada mereka, demikian juga umat Islam juga belum memiliki kemauan untuk menyebut mereka ulama. Tidak lama setelah itu, terbitlah tulisan cukup mengagetkan dari David Ramson, Ford Country: Building an Etite for Indonesia. Ramson mengungkapkan bahwa para teknokrat yang disanjung itu tidak lebih adalah kepanjangan tangan kapitalis. Mereka menjadi sekelompok mafia yang menguasai seluruh sektor kehidupan. Karena  mereka dididik di berbagai universitas terkemuka di Amerika terutama di Berkeley. Mereka disebut Mafia Berkeley.


Menurut penyelidikan Ramson, mereka bekerja bukan untuk rakyat di tanah airnya. Tapi untuk para pemilik modal di negara kaptalis, dengan mendapatkan gaji tinggi dan berbagai fasilitas pesta pora.


Dengan buku itu orang segera ingat bahwa belum lama sebelumnya Prof. Sumitro adalah pemimpin pemberontak PRRI yang bekerjasama dengan CIA, berkhianat melawan pemerintah sah RI, yang kemudian digempur oleh TNI. Dia lari ke luar negeri. Merecoki Indonesia dari jauh sana. Mata rakyat terbelalak melihat kenyataan ini.


Kaum teknokrat yang dulu dipuja, dikagumi, kini dicaci, dipandang sebagai kelompok mafia. Mafia Berkeley menjadi sasaran kritik di mana-mana, baik di kalangan mahasiswa aktivis sosial maupun di kalangan pimpinan politik dan ormas. Mereka sepakat bahwa para mavia tidak pantas mendapatkan penghargaan, apalagi mendapatkan gelar luhur sebagai ulama. Akhirnya usulan para teknokrat menjadi ulama yang digalang selama ini mengalami aborsi sendiri.


Semuanya terbukti bahwa apa yang digagas dan dibangun para teknokrat ini hanya pembangunan semu, palsu. Tidak memiliki basis pada industri nasional, dan tidak mengabdi pada kepentingan rakyat. Tapi, semuanya diabdikan untuk pemodal asing. Karena itu sedikit terjadi goncangan politik orde baru, seluruh bangunan ekonomi mengalami krisis dan kemudian ambruk bersama ambruknya orde baru. Para teknokrat tidak bisa bicara, semua usahanya terbukti palsu. omong kosoang kebangkitan ekonomi nasional. Tiada kebangkitan ekonomi rakyat. Negara terjerumus dalam utang yang dirancang dan dilakukan serta dinikmati para teknokrat.


Sementara ulama bukan sekadar lembaga keilmuan, tapi yang mahapenting keulamaan adalah sebuah lembaga moral, sebagai waratsatul anbiya (warisan yang diamanatkan oleh para nabi). Mereka bekerja untuk umat dengan penuh resiko. Tanpa minta bayaran, tanpa perlu popularitas. Dengan moralyang tinggi, mereka hanya mengabdi pada Allah dan umat. Ulama tidak sudi menjadi pelayan bangsa asing untuk mengisap bangsa sendiri.


Di sini akhirnya kelihatana siapa ulama sebenarnya, siapa penghianat sebenarnya. Menurut pepatah Jawa, becik ketitik olo ketoro (kebaajikan akan ketahuan dan keburukan akan ketahuan). Melihat kenyataan itu, maka saat ini orang tidak lagi ribut tentang definisi ulama dan tidak gegebah memberi gelar ulama pada siapa yang dikaguminya. []

 

(Abdul Mun'im DZ)



--

Champions of the Earth


From: <syauqiyahya@gmail.com>



PBB Beri Penghargaan Champions of the Earth pada SBY

22 November 2014 15:35 WIB



Susilo Bambang Yudhoyono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The United Nations Environment Programme (UNEP) menganugerahkan penghargaan "Champions of the Earth" di bidang "policy leadership" tahun 2014 kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutsiaran pers dari Kedutaan Indonesia di Washington, Sabtu (22/11), penganugerahan penghargaan yang diadakan di Washington DC, 19 November 2014, dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia antara lain Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diwakili oleh putranya Mayor Agus Yudhoyono yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. UNEP menilai bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Presiden RI telah berhasil menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan presiden negara berkembang yang pertama kali menyampaikan komitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam sambutan yang disampaikan melalui pesan video, Susilo Bambang Yudhoyono memohon maaf tidak dapat hadir dalam acara penganugerahan penghargaan karena harus memimpin pertemuan Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul, Korea Selatan dalam kapasitas sebagai GGGI Assembly President dan Council Chair.

Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pada saat memimpin Indonesia, kebijakan pro lingkungan hidup merupakan salah satu pilar pembangunan bersama dengan 'pro growth, pro poor dan pro jobs'.

Langkah konkrit pemerintah bagi pelestarian lingkungan hidup antara lain ditunjukan dengan adanya moratorium untuk melindungi hutan, perlindungan terumbu karang, dan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya peningkatan kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup global termasuk dalam merumuskan kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim. Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Indonesia dalam menjalankan program-program di bidang lingkungan hidup.

"Champions of the Earth" merupakan penghargaan utama yang diberikan PBB kepada tokoh-tokoh dunia yang berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Untuk tahun 2014, penghargaan Champions of the Earth di bidang policy leadership juga diberikan kepada Presiden Palau Tommy Remengesau Jr.


Red: Indira Rezkisari

11.22.2014

Indonesia Punya 4 Presiden ?


From: <syauqiyahya@gmail.com>



Sabtu, 22/11/2014 13:42 WIB

Selain KMP Kubu Prabowo, Jokowi Juga Hadapi KMP 'Tandingan': Kalla, Mega dan Paloh

Ropesta Sitorus - detikNews

akarta - Presiden Joko Widodo yang dikenal doyan blusukan diperkirakan masih terus menghadapi tekanan dari partai-partai anggota Koalisi Merah Putih. Tapi selain KMP yang berupaya menguasai semua aspek di DPR itu, Jokowi juga disebut-sebut tak lepas dari tekanan KMP lainnya.

KMP kedua ini adalah gabungan tokoh politik yang punya pengaruh kuat terhadap posisi Jokowi, yakni Jusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh. "Jokowi kasihan selain menghadapi KMP juga hadapi KMP dua, yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya.

Hal ini disampaikannya dalam acara Dialog Kebangsaan: 'Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari‎' yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur‎, Sabtu (22/11/2014). Dalam acara itu hadir pula Ketua Apindo Franky Sibarani dan Effendi Ghazali.

Pengaruh tersebut, menurutnya sangat besar dan sudah terlihat sejak proses penyusunan kabinet hingga yang terbaru saat pemiluhan Jaksa Agung. Jaksa Prasetyo yang dilantik Jokowi diketahui mantan politisi Nasdem yang mengundurkan diri beberapa jam sebelum pelantikan.

Effendi menambahkan hal senada. Melihat tingginya dominasi Megawati, Paloh dan Jusuf Kalla, dia menyebut bahwa Indonesia tak hanya punya satu presiden tapi bahkan sampai 4 presiden dalam satu tahun.

"Dulu saya bilangin, dalam satu tahun kita akan punya 3 presiden. Sebelum 20 Oktober, presidennya Megawati. 20 Oktober sampai Januari presidennya Jokowi. Mulai 1 Januari ke atas presiden kita Jusuf Kalla. Tapi sekarang, saya harus cepat mencatat, ada kekuatan baru, yang keempat, yaitu pak Surya Paloh," kata Effendi dalam forum yang sama.

Dia menyoroti menteri-menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka yang duduk dan menguasai aspek penting seperti masalah politik hukum dan keamanan, masalah tanah dan masalah hutan adalah para kader Nasdem.



(ros/erd)

Mudah-mudahan duitnya cukup untuk membeli rumah, untuk kedua orang tua saya


From: A.Syauqi Yahya 


Kisah Manis si Tukang Parkir Peraih Emas



TRIBUNNEWS.COM -
ANDAI Mohammad Iqbal tak menuruti anjuran orangtuanya untuk beralih dari olah raga sepak bola ke gulat, mungkin nasibnya akan berbeda. Lima tahun lalu, pada 2006, ayahnya menitipkannya pada Suryadi Gunawan, pelatih gulat Samarinda, untuk dibina. Keputusan yang sungguh tepat.
Anak muda ini memang punya talenta luar biasa. Terbukti, lima tahun kemudian ia meraih emas di SEA Games pertamanya.

Muhammad Iqbal meraih emas di kelas 50 kilogram gaya bebas putra setelah mengalahkan pegulat Thailand, Kritsada Benmart, di Jakabaring, Palembang (16/11). Emas yang terbilang mengejutkan karena pegulat 20 tahun ini tak ditarget menjadi juara.
Iqbal pun mempersembahkan medali emas tersebut untuk orang-tuanya, sang bapak Nyompa, dan sang ibu, Tanwir. Ia berjanji, bonus dari emas itu digunakan untuk membeli rumah bagi orang-tuanya. "Mudah-mudahan duitnya cukup untuk membeli rumah, untuk kedua orang tua saya," kata Iqbal.
Ia berkisah, kehidupannya sejak kecil memang terbilang tak mampu. Putra kedua dari empat bersaudara ini kerap harus membantu perekonomian keluarga dengan melakukan apa saja. Mulai dari jadi tukang parkir, sampai jual lukisan.
Iqbal tak pernah malu melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, sepanjang itu halal. "Setiap Minggu pagi saya selalu menjaga parkir kendaraan di Kantor Pemkot Samarinda karena kawasan itu menjadi tempat orang untuk berolahraga ringan seperti jalan dan jogging," tutur M. Iqbal seperti dikutip dari Antara.
"Terkadang saya juga ikut kerja nyuci motor, atau berjualan lukisan dan baju kaus di depan halaman KONI, pada bulan puasa atau pas ada keramaian lainnya, yang terpenting bisa mendapatkan duit halal," papar pria kelahiran 11 Oktober 1991 di kota Samarinda itu.
Semua upaya itu terpaksa dilakukan oleh M Iqbal, demi membantu orangtuanya yang dengan susah payah menghidupi dan menyekolahkan dia dan saudaranya, hingga dia saat ini bisa mengenyam bangku kuliah.
"Saya bersyukur masih bisa kuliah, sekarang saya semester empat di jurusan Hukum Universitas, Mulawarman Samarinda, memang satu tahun ini saya ijin karena ikut persiapan SEA Games, namun seusai SEA Games insya Allah saya akan teruskan kuliah lagi sampai selesai," kata Iqbal.
Sebagai atlet yang tidak diunggulkan mendapatkan emas, Iqbal mengaku sangat bersyukur dan bangga bisa mengibarkan bendera merah putih pada debut pertamanya di ajang SEA Games tersebut.
"Selain untuk Bangsa dan Negara, medali ini juga saya persembahkan untuk kedua orang tua, semua pelatih dan teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi dan doa, sehingga saya bisa berhasil seperti sekarang ini," tutur M Iqbal. (Tribunnews)
http://id.berita.yahoo.com/kisah-man...HRlc3QD;_ylv=3

http://forum.kompas.com/lainnya/47533-kisah-manis-si-tukang-parkir-peraih-emas.html

--