SMPN 1 Magelang: Januari 2015

1.30.2015

Ini Isi Surat Panggilan KPK kepada Budi Gunawan

From: A.Syauqi Yahya

Ini Isi Surat Panggilan KPK kepada Budi Gunawan

http://m.news.viva.co.id/news/read/583760-ini-isi-surat-panggilan-kpk-kepada-budi-gunawan

Eko Priliawito, Fikri Halim
Jum'at, 30 Januari 2015, 10:50 WIB

VIVA.co.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka untuk Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen (Pol) Budi Gunawan. Calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman ini akan diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi.

Surat panggilan terhadap Budi Gunawan dilayangkan KPK pada 23 Januari 2015, dengan nomer Spgl-414/23/01/2015. Pertimbangan pemanggilan adalah untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan tindak hukum berupa pemanggilan untuk seseorang untuk didengar keterangannya.

Sementara dasar pemanggilan Budi Gunawan oleh KPK adalah:

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI No.30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-04/KPK/01/2015, tanggal 12 Januari 2015.
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin DIK-03/01/2015, tanggal 12 Januari 2015.

Isi surat pemanggilan itu: meminta kepada Budi Gunawan untuk menghadap kepada penyidik KPK RI Sdr. Afief Y. Miftach dan tim di kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015, pukul 10.00 WIB, untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGKA sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan selaku Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri pada periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Republik Indonesia, sebagai dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat panggilan terhadap Komjen (Pol) Budi Gunawan dibuat pada 26 Januari 2015 dan ditandatangani Kepala Satgas Penyidik Budi Nugroho.

Sebelumnya sudah disampaikan kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, bahwa Budi Gunawan tidak akan menghadiri panggilan KPK hari ini. Pasalnya karena surat yang dikirimkan pada tanggal 26 Januari 2015 oleh KPK adalah surat yang tidak ada tanda terimanya dan tidak benar cara penyampaiannya.

"Saya pastikan Pak BG tidak akan hadir ke KPK hari ini. Kemarin tanggal 26, surat pemanggilan yang dikirimkan KPK tidak jelas siapa pengirimnya," ungkap Razman saat jumpa pers di depan kantor Bareskrim, Jumat 30 Januari 2015.

Menurutnya, pengiriman surat tersebut tidak dengan cara yang tepat karena tidak ada keterangan pengirim dan tidak ditandatangani oleh pengirim. lalu penyampaian surat tersebut, kata dia tidak dikirim dengan cara yang tepat.

Budi Gunawan Tidak Akan Penuhi Panggilan KPK
©VIVA.co.id

Sarpin

From: A.Syauqi Yahya

Jumat, 30/01/2015 11:56 WIB

Putusan Kontroversial Warnai Karier Sarpin, Hakim Praperadilan Komjen BG

http://m.detik.com/news/read/2015/01/30/115603/2818953/10/putusan-kontroversial-warnai-karier-sarpin-hakim-praperadilan-komjen-bg

Rivki - detikNews

Sarpin Rizaldi (dok.pnjaksel)
FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Oknum Polri

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) dan jajarannya untuk bertindak profesional dalam mengadili gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Sebab sesuai KUHAP, penetapan status tersangka seseorang tidak bisa digugat ke pengadilan.

Atas gugatan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunjuk Sarpin Rizaldi sebagai hakim tunggal dalam mengadili perkara praperadilan itu. Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) mengaku pernah memiliki 3 temuan putusan hakim Sarpin yang dinilai kontroversi.

"Salah satunya kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada tahun 2008," kata anggota LSM Taktis, Bahrain, di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Dia mengatakan, dalam sidang itu Sarpin bertindak sebagai ketua majelis. Tetapi saat putusan, vonis diketok oleh hakim Jalili yang statusnya sebagai hakim anggota. Vonisnya juga dianggap janggal karena terdakwa dengan barang bukti 180 gram hanya divonis 5 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun.

Pada tahun 2009, Sarpin juga pernah membebaskan terdakwa korupsi di PN Jaktim. Dia membebaskan Camat Ciracas M Iwan dalam kasus dugaan korupsi Rp 17,9 miliar. Padahal, jaksa menuntut 7 tahun penjara.

Pada tahun 2014, Sarpin juga pernah dilaporkan ke KY terkait putusannya dalam perkara sengketa paten 'Boiler 320 Derajat Celcius' di PN Medan.

Rencananya PN Jaksel akan menggelar sidang praperadilan pada Senin, 2 Februari 2015.

(rvk/asp)

Ngrogoh Rempelo !!!

From: A.Syauqi Yahya

JUM'AT, 30 JANUARI 2015 | 13:36 WIB

Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur

http://m.tempo.co/read/news/2015/01/30/083638758/Gaji-Rp-48-Juta-Camat-DKI-Minta-Uang-Lembur

TEMPO.CO, Jakarta - Lurah dan camat di Jakarta meminta uang lembur bila bekerja lebih dari delapan jam sehari. Pernyataan itu diungkapkan Camat Kebayoran Baru Eddy Suherman dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ke Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Januari 2015. "Soalnya, kami kerja lebih dari (waktu) itu," kata Eddy disambut riuh para lurah, camat, dan pejabat di Jakarta Selatan.

Menurut Djarot, permintaan upah kerja lembur itu belum bisa dipenuhi. Ia justru menyindir para lurah dan camat itu agar memperbaiki kinerja. "Orientasi bukan gaji dan lembur saja, tapi juga bagaimana melayani masyarakat," katanya.

Menurut Djarot, banyak pegawai negeri sipil yang datang dan pulang tepat waktu, tapi tidak bekerja maksimal. "Saya paling marah melihat pegawai seperti itu," katanya. Bahkan tidak jarang pegawai berjalan-jalan di mal saat jam kerja. Karena itu, ia meminta para pejabat dan pegawai negeri sipil di DKI Jakarta meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka kepada masyarakat. Apalagi gaji mereka sudah cukup besar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pejabat di lingkungan pemerintah DKI harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh melayani masyarakat. Karena itu, dia menaikkan gaji mereka. Ahok mencontohkan, gaji seorang lurah di Jakarta mencapai Rp 33 juta per bulan. Sedangkan camat lebih dari 48 juta, dan wali kota Rp 75 juta. (Baca: Ahok Minta PNS Adopsi Prinsip Calo)

HUSSEIN ABRI YUSUF

--
--

Jokowi Takut ?

From: A.Syauqi Yahya

JUM'AT, 30 JANUARI 2015 | 11:40 WIB

Temui Prabowo, Pengacara Komjen Budi: Jokowi Takut

http://m.tempo.co/read/news/2015/01/30/078638735/Temui-Prabowo-Pengacara-Komjen-Budi-Jokowi-Takut

Advertisement
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menemui eks kandidat presiden, Prabowo Subianto, Kamis, 29 Januari 2015. Ia menduga Jokowi mencari dukungan untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

"Kan, Pak Presiden sudah mengusulkan nama Pak Budi Gunawan, Kompolnas sudah merekomendasikan, fit and proper test juga sudah, ya, lantik sajalah. Enggak usah takut," ujar Razman di depan kantor Bareskrim Polri, Jumat, 30 Januari 2015. (Baca: Temui Prabowo, Tiga Tanda Jokowi Jauhi Jeratan Mega)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Budi disebut telah menerima gratifikasi dan suap saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier. Hari ini, Budi diagendakan akan diperiksa oleh KPK. Karena Budi Gunawan menjadi tersangka, Jokowi menunda pelantikannya. (Baca: Jokowi Blunder Jika Lantik Budi)

Presiden Joko Widodo hingga hari ini belum menentukan sikap atas status Budi Gunawan. Di satu sisi, tekanan dari PDIP agar ia melantik Budi pun menguat. Di sela-sela itu, ia menyempatkan diri bertemu Prabowo yang merupakan pentolan Koalisi Merah Putih, lawan dari Koalisi Indonesia Hebat—tempat pendukung Jokowi berada.

Menurut Razman, Jokowi telah membawa masalah pelantikan Budi ke ranah politik. Padahal, menurut dia, pelantikan Budi hanyalah masalah hukum yang tak perlu diperumit dengan urusan politik. Dengan dibawa ke ranah politik, kata Razman, nasib Budi menjadi kian tak jelas dan diulur-ulur.

Hal itu, menurut Razman, jelas mempermainkan dan merugikan Budi yang sekarang menunggu putusan pra-peradilan. "Saya sebagai orang Koalisi Merah Putih jelas kecewa. Jangan sampai perjanjian atau hasil pertemuan dengan Prabowo kemudian dijadikan dasar untuk melantik Budi atau tidak," ujar Razman. Razman menduga pertemuan itu sebagai jawaban atas ancaman pemakzulan.

ISTMAN M.P.

--
--

Loyalitas Parpol Berakhir Ketika Loyalitas ke Negara Dimulai

From: A.Syauqi Yahya

Quote

Tentu akan ada risiko yang menghadang Jokowi, apapun keputusan akhirnya. Namun memang Jokowi harus berani mengambil risiko.

"‎Pemimpin itu punya kekuasaan dan kewenangan, tapi di sisi lain seperti dua sisi mata uang, ada tanggung jawab dan risiko. ‎Silakan pilih. Kalau dilantik berarti ada risiko, kalau tidak dilantik ya ada risikonya juga," tutur Fadli.

Unquote

Rabu, 28/01/2015 18:52 WIB

Fadli Zon Ingatkan Jokowi: Loyalitas Parpol Berakhir Ketika Loyalitas ke Negara Dimulai

http://m.detik.com/news/read/2015/01/28/185213/2816960/10/fadli-zon-ingatkan-jokowi-loyalitas-parpol-berakhir-ketika-loyalitas-ke-negara-dimulai

Danu Damarjati - detikNews

FOKUS BERITA
100 Hari Jokowi

Jakarta - Konflik KPK versus Polri menjadi ujung problematis‎ dari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Banyak pihak menyoroti keputusan itu tak murni datang dari lubuk hati Jokowi, melainkan hasil tekanan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang Jokowi harus bisa melepaskan tekanan-tekanan dari elite parpol yang mendukungnya menjadi presiden itu.‎ Jokowi harus mengakhiri kepentingan partai politik dan memulai ketegasannya hanya berdasarkan kepentingan utama, negara.

"Seharusnya seperti juga sering dikampanyekan, loyalitas kepada‎ parpol berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai. Presiden loyalitasnya kepada kepentingan bangsa dan negara, sehingga cara berpikirnya bukan kepentingan partai, apalagi lebih mementingkan kepentingan partai," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

‎Fadli melihat keputusan Jokowi tak murni datang dari Jokowi sendiri. Padahal seorang Presiden dituntut untuk menggunakan hak prerogatifnya secara independen berdasarkan kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan rakyat.
‎
"‎Saya masih melihat bahwa banyak keputusan presiden itu keputusan titipan, yang mungkin Presiden tidak bisa independen untuk mengambil keputusan itu," tutur Fadli.

Jangan sampai keputusan-keputusan Panglima Tertinggi Republik Indonesia‎ itu malah berakibat buruk bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks permasalahan Budi Gunawan, Jokowi harus berani mengambil keputusan terbaik, apakah membatalkan pencalonan atau meneruskan.

Tentu akan ada risiko yang menghadang Jokowi, apapun keputusan akhirnya. Namun memang Jokowi harus berani mengambil risiko.

(dnu/fdn)

--
--

Noah’s Ark Ministries International: Kapal Nabi Nuh Berasal Dari Pulau Jawa

From: Boediono

Noah's Ark Ministries International: Kapal Nabi Nuh Berasal Dari Pulau Jawa

Redaksi – Rabu, 8 Rabiul Akhir 1436 H / 28 Januari 2015 07:25 WIB

Eramuslim.com – Situs Perahu Nuh menjadi perbincangan hangat di dunia arkeologi sejak ditemukannya situs kapal Nabi Nuh AS oleh Angkatan Udara Amerika serikat, tahun 1949, yang menemukan benda mirip kapal di atas Gunung Ararat-Turki dari ketinggian 14.000 feet (sekitar 4.600 M). Life Magazine pada tahun 1960 juga memuatnya, saat pesawat Tentara Nasional Turki menangkap gambar sebuah benda mirip kapal yang panjangnya sekitar 150 M.

Penelitian dan pemberitaan tentang dugaan kapal Nabi Nuh AS (The Noah's Ark) terus berlanjut hingga kini. Seri pemotretan oleh penerbang Amerika Serikat, Ikonos pada 1999-2000 tentang adanya dugaan kapal di Gunung Ararat yang tertutup salju, menambah bukti yang memperkuat dugaan kapal Nabi Nuh AS itu.

Kini ada penelitan terbaru tentang dari mana kapal Nabi Nuh AS itu berangkat. atau di mana kapal Nabi Nuh AS itu dibuat? Baru-baru ini, gabungan peneliti arkeolog-antropolgy dari dua negara, China dan Turki, beranggotakan 15 orang, yang juga membuat film dokumenter tentang situs kapal Nabi Nuh AS itu, menemukan bukti baru.

Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa; serpihan kayu kapal, tambang dan paku. Hasil Laboratorium Noah's Ark Ministries International, China-Turki, setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukan bukti yang mengejutkan, bahwa fosil kayu Kapal Nabi Nuh AS berasal dari kayu jati yang saat itu hanya tumbuh di Pulau Jawa.

Lembaga ini telah meneliti ratusan sample kayu purba dari berbagai negara, dan memastikan, bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100 persen cocok dengan sample fosil kayu Kapal Nabi Nuh AS. Sebagaimana diungkap oleh Yeung Wing, pembuat film documenter The Noah's Ark, saat melakukan konfrensi pers di Hongkong, (26/4/2010).

"Saya meyakini 99 persen, bahwa situs kapal di Gunung Ararat, Turki, adalah merupakan fosil Kapal Nuh yang ribuan tahun lalu terdampar di puncak gunung itu, setelah banjir besar menenggelamkan dunia dalam peristiwa mencairnya gleser di kedua kutub" Jelas Yeung Wing.

Pendapat National Turk, Dr.Mehmet Salih Bayraktutan PhD, yang sejak 20 Juni 1987 turut meneliti dan mempopulerkan situs Kapal Nabi Nuh AS, mengatakan, "Perahu ini adalah struktur yang dibuat oleh tangan manusia." Dalam artikelnya juga mengatakan, lokasinya di Gunung Judi (Ararat) yang disebut dalam Al Qur'an, Surat Hud ayat 44. Sedangkan dalam injil: Perahu itu terdampar diatas Gunung Ararat (Genesis 8 : 4).

Menurut penelitian The Noah's Ark, kapal dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh AS, tak jauh dari desanya. Lalu berlayar ke antah beranta, saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh AS merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah menjadi surut, maka tersibaklah bahwa mereka telah terdampar di puncak sebuah gunung. Bila fosil kayu kapal itu menunjukan berasal dari Kayu jati, dan sementara kayu jati itu hanya tumbuh di Indonesia pada jaman purba hingga saat ini, boleh jadi Nabi Nuh AS dan umatnya dahulu tinggal di Nusantara. Saat ini kita dapat menyaksikan dengan satelit, bahwa gugusan ribuan pulau itu (Nusantara), dahulu adalah merupakan daratan yang sangat luas.

Sedangkan Dr. Bill Shea, seorang antropolog, menemukan pecahan-pecahan tembikar sekitar 18 M dari situs kapal Nabi Nuh AS. Tembikar ini memiliki ukiran-ukiran burung, ikan dan orang yang memegang palu dengan memakai hiasan kepala bertuliskan Nuh. Dia menjelaskan, pada jaman kuno, barang-barang tersebut dibuat oleh penduduk lokal di desa itu untuk dijual kepada para peziarah situs kapal. "Sejak jaman kuno hingga saat ini, fosil kapal tersebut telah menjadi lokasi wisata," ujarnya.

Temuan jika sesungguhnya kapal Nuh dan saat rombongan Nabi Nuh a.s. berangkat itu dari Pulau Jawa memang sangat mengejutkan. Namun memang faktanya jika Nusantara menyimpan kegemilangan jejak masa lampau yang saat ini masih tertutupi kabut misteri yang sangat tebal. Semoga suatu waktu sejarawan Indonesia bisa menulis ulang sejarah Nusantara, bukan hanya membebek buku-buku sejarah karya kaum kolonialis yang tentu saja berkepentingan menggelapkan keaslian sejarah Indonesia. (rz)

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/kapal-nabi-nuh-berasal-dari-pulau-jawa.htm#.VMg7Zywase5

salam,
DioN

Telkom Indonesia®

--
"Allahuma inni as-alukal huda wattuqo wal 'afaaf wal ghina"-Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan kepadaMu. (HR. Muslim).

Ada brutus brutus di istana ?

From: A.Syauqi Yahya

Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/21373261/Kata.Politisi.PDI-P.Jokowi.Dihalang-halangi.Brutus.di.Istana

Kamis, 29 Januari 2015 | 21:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut ada sejumlah pihak yang disinyalir ingin memisahkan Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya. Orang-orang itu, kata Masinton, bertebaran di lingkaran istana.

Sinyal 'orang-orang bahaya' itu menurut Masinton ia peroleh pasca informasi yang beredar kalau Jokowi merasa tertekan oleh partai politik pendukungnya. Tepatnya setelah muncul konflik antara KPK dan Polri.

"Posisi Pak Jokowi hari ini dilingkari oleh orang-orang di Istana untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan parpol. Ada brutus-brutus di Istana mau jauhkan Pak Jokowi dari partai," kata Masinton saat diskusi Iris Kritis PWJ bertema "100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?" di Menteng, Jakarta, Kamis (29/1/2015)

Meski demikian, Masinton enggan menyebut nama brutus-brutus tersebut. Politikus PDIP itu hanya membantah, Jokowi dalam keadaan ditekan partai pendukung dalam menyelesaikan perseteruan KPK dan Polri sebagaimana dikabarkan selama ini.

"Partai pendukung memberikan kebebasan kepada Jokowi untuk mengambil sikap menggunakan hak prerogatifnya," kata Masinton. (Edwin Firdaus)

Editor: Fidel Ali Permana
Sumber: Tribunnews.com

1.28.2015

"Lemahkan KPK, Indonesia Gali Lubang Kuburan Sendiri"

From: A.Syauqi Yahya

"Lemahkan KPK, Indonesia Gali Lubang Kuburan Sendiri"

http://m.news.viva.co.id/news/read/581996--lemahkan-kpk--indonesia-gali-lubang-kuburan-sendiri-

Aries Setiawan, Tudji Martudji

Senin, 26 Januari 2015, 10:25 WIB

VIVA.co.id- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Maarif, menilai, tanpa Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia akan hancur. Pendiri Maarif Institute itu menilai, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK adalah bentuk pelemahan institusi antikorupsi itu.

"Indonesia akan menggali kubur sendiri jika pelemahan dan kriminalisasi KPK dibiarkan," ujar Syafi'i Maarif dalam aksi dukungan dan pernyataan sikap warga dan akademisi Muhammadiyah se-Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin 26 Januari 2015.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu termasuk tujuh tokoh yang diundang ke Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo Minggu malam untuk dimintai pendapat soal konflik KPK versus Polri. Namun, Maarif berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta.

Maarif menilai, jika memang kinerja Polri buruk, sudah seharusnya dikritisi. Begitu juga KPK, jika pimpinannya bertindak tidak sesuai aturan, maka sudah seharusnya dikritisi.

Eks Dirjen Haji dan Wali Kota Tangerang Selatan Datangi KPK

Maarif mengaku bangga dengan sikap yang ditunjukkan oleh mantan Wakapolri Komjen Oegroseno yang berani mengkritisi Polri. Khususnya, terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

"Saya salut ada mantan Polri yang berani mengkritik institusinya sendiri," ujar Maarif.

Syafi'i Maarif masuk dalam Tim 7 yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menangani konflik antara KPK dan Polri. Tim ini beranggotakan sebagai berikut, Prof. Jimly Assidiqie (mantan Ketua MK), Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar UI), Komjen (Purn) Oegroseno (mantan Wakapolri), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Komisioner KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Komisioner KPK), Bambang Widodo Umar (Pengamat Kepolisian), dan Prof. Syafi'i Maarif (Mantan Ketua PP Muhammadiyah).

"Meski SK belum turun, tapi tim ini bagus. Dan Presiden kali ini benar pilihannya," ujar Maarif. (ren)

--
--

Effendy Simbolon Tuding Andi Widjajanto Pengkhianat

From: A.Syauqi Yahya

Quote

Lanjut dia, saran Andi yang kurang berpengalaman dan tak tepat ini juga diperburuk dengan posisi Jokowi yang dinilainya terlalu cepat menjadi presiden. Bahkan, ia menyebut jabatan Jokowi sebagai Presiden masih prematur.

"Tapi presidennya juga prematur ya susah, yang ngatur anak kecil, yang diatur prematur ya susah, inkubator jadinya," tambahnya.

Unquote

Waaaaahhh...../kung

Effendy Simbolon Tuding Andi Widjajanto Pengkhianat

http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/26/nis6y4-effendy-simbolon-tuding-andi-widjajanto-pengkhianat

26 January 2015 18:08 WIB

Politikus PDIP, Effendi Simbolon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menyebut sekretaris kabinet (seskab) Andi Widjajanto sebagai seorang pengkhianat. Dia menilai, saran-saran yang diberikan oleh Andi kepada Presiden Jokowi sering kali tak tepat dan tak memberikan jalan keluar.

Selain itu, Effendy juga menyebut Andi sebagai tokoh baru dalam politik yang kurang berpengalaman. "Itu pengkhianat, nggak tahu diri, anak baru kemarin tapi sudah sok atur republik ini," kata Effendy di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (26/1).

"Tapi presidennya juga prematur ya susah, yang ngatur anak kecil, yang diatur prematur ya susah, inkubator jadinya," tambahnya.

Red: Erik Purnama Putra
Rep: Dessy S Saputri

--
--

Jokowi Harus Jadi Presiden Rakyat, Bukan Petugas PDIP dan NasDem

From: A.Syauqi Yahya

Quote

"Jokowi harus kembalikan martabatnya sebagai Presiden. Presiden buat rakyat Indonesia, bukan petugas PDIP atau petugas NasDem," kicau Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi di akun twitternya @datuakrajoangek yang dikutip detikcom, Selasa (27/1/2015).

Hasan menilai Jokowi adalah Presiden paling lemah dari sisi dukungan partai politik. Namun tak seharusnya posisi itu dimanfaatkan oleh parpol pendukungnya untuk merecoki pemerintahan.

Unquote

Selasa, 27/01/2015 14:39 WIB

Cyrus: Jokowi Harus Jadi Presiden Rakyat, Bukan Petugas PDIP dan NasDem

http://m.detik.com/news/read/2015/01/27/143940/2815288/10/

Ahmad Toriq - detikNews

FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Oknum Polri

Jakarta - Dorongan agar Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai-partai pendukungnya terus menguat. Presiden Jokowi harus menegakkan martabatnya sebagai Presiden rakyat, bukan petugas bagi parpol pendukungnya.

Hasan menilai Jokowi adalah Presiden paling lemah dari sisi dukungan partai politik. Namun tak seharusnya posisi itu dimanfaatkan oleh parpol pendukungnya untuk merecoki pemerintahan.

"Idealnya partai pendukung nggak ngerecokin. Tapi realitas hari ini memang yang jelas-jelas bikin repot partai pendukung pemerintahan," ulasnya.

Jokowi diminta tegas memberi batasan bagi partai pendukungnya. Jika parpol-parpol itu ikut campur terlalu jauh di pemerintahan, Jokowi harus berani mengambil jarak.

"Jokowi harus segera memberi batasan sejauh mana partai boleh cawe-cawe," ujarnya.

(trq/van)

1.27.2015

Surya Paloh dan Hendropriyono Bermanuver, Mega Diam dalam Gerilya

From: A.Syauqi Yahya

Hakekatnya tokoh 2 ini kan tiga serangkai, jadi goalnya kurang lebih sama.....

Lhaa terus marake presiden e bingung, njur buying time....njur malah uro uro.... " Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti... "

He he heee /kung

Selasa, 27/01/2015 14:45 WIB

Surya Paloh dan Hendropriyono Bermanuver, Mega Diam dalam Gerilya

http://m.detik.com/news/read/2015/01/27/144549/2815295/10/1/surya-paloh-dan-hendropriyono-bermanuver-mega-diam-dalam-gerilya

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Oknum Polri

Jakarta - Manuver tiga tokoh sentral Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendorong Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri menarik dipantau. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri justru jarang tampil, namun seolah memimpin gerilya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terus menyuarakan dukungan agar Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri. Bagi Paloh mendukung Komjen Budi yang kini jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK tak bermakna pro korupsi.

"Ada yang katakan kita jadi pro korupsi, go to hell dengan itu! NasDem tetap ingin konsisten untuk berantas korupsi," kata Surya Paloh dalam pidato sambutan Rapat Koordinasi di DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2015). ‎

Sementara itu eks Kepala BIN Hendropriyono terus bermanuver di tengah keruhnya situasi saat ini. Hendro mendorong Presiden Jokowi lekas melantik Komjen Budi Gunawan, di tengah polemik cicak vs buaya jilid III. Bagi Hendro, pelantikan Komjen Budi bakal menyelesaikan persoalan.

"Kebijakan yang paling arif adalah segera saja lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena itu merupakan penyelesaian politik," ujar Hendro dalam pesan tertulis, Jumat (23/1/2015).

Hendro seolah ingin meyakinkan Jokowi melantik Komjen Budi bukanlah perkara yang perlu ditakutkan. Meskipun arus penolakan terhadap Komjen Budi di masyarakat semakin meluas.

"Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita, yang masuk penjara? Kalau anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya anda yakin sekarang belum hilang? Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum?" kata Hendro

Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri malah jarang terlihat di publik. Namun Mega terus melakukan pertemuan dengan para petinggi KIH bahkan sejumlah menteri Jokowi pun sempat diundang ke Teuku Umar. Mega seolah ingin menyembunyikan tangannya agar tak terlihat mengintervensi pemerintahan Jokowi.

Namun manuver Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyerang Ketua KPK Abraham Samad dan mengungkap kekecewaan Ketua KPK yang gagal menjadi cawapres Jokowi juga dilihat sebagai gambaran sikap PDIP saat ini. Meskipun Hasto bersikukuh dia berjalan atas inisiatif sendiri, namun nyatanya sejumlah elite PDIP seperti Wakil Ketua Komisi III dari PDIP Trimedya Panjaitan juga terus mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan.

Sementara Hendropriyono dan Surya Paloh terus bermanuver, petinggi KIH lain seperti Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, sampai Ketum PKPI Sutiyoso tak banyak bicara. Lalu sampai kapan Megawati memimpin gerilya?

Yang jelas semakin banyak pihak mendorong Jokowi tak takut kepada siapa pun dan mengambil sikap secara independen menyelamatkan KPK.

--
--

Satu Lagi 'Orang Nggak Jelas' yang Dimintai Saran Istana

From: A.Syauqi Yahya

Selasa, 27/01/2015 15:15 WIB

Imam Prasodjo, Satu Lagi 'Orang Nggak Jelas' yang Dimintai Saran Istana

http://m.detik.com/news/read/2015/01/27/151551/2815370/10/imam-prasodjo-satu-lagi-orang-nggak-jelas-yang-dimintai-saran-istana

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Oknum Polri
Jakarta - Dalam rapat antara tim independen dan pihak Istana, muncul nama baru yakni Sosiolog UI Imam Prasodjo. Dengan demikian, semakin bertambah para pendukung KPK yang dipanggil ke Istana untuk menyumbang pemikiran. Padahal mereka disebut Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sebagai 'orang tidak jelas'.

Imam terlihat hadir di rapat antara tim independen bersama Seskab Andi Widjajanto, Mensesneg Pratikno, serta kepala staf kepresidenan Luhut Panjaitan di Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (27/1/2015). Dia berkumpul bersama para anggota tim independen yang sebelumnya sudah dipanggil Presiden Joko Widodo. Mereka adalah mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie, mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan dan Erry Riyana, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, pengajar Akademi Kepolisian Bambang Widodo Umar, serta pakar hukum UI Hikmahanto Juwana.

Seskab Andi Widjajanto membenarkan kehadiran Imam. Dia pun membuka kemungkinan, tim independen bakal bertambah jumlahnya.

"Sepertinya akan bertambah karena pertimbangan dari tim yang 7 orang kemarin. Bisa jadi 8 atau 9. Saya tidak bisa memberi pernyataan karena tidak ingin mendahului Presiden," kata Andi.

Tim independen ini dipanggil Presiden Jokowi pada Minggu (25/1) malam untuk memberi masukan terkait kisruh KPK - Polri. Namun tim ini belum dapat mencari bukti-bukti lantaran belum memiliki payung hukum.

Imam adalah salah satu tokoh yang lantang mendukung KPK, saat Bambang Widjojanto ditangkap Jumat (23/1) lalu. Imam yang beberapa kali turut berorasi di gedung KPK bersuara keras menolak kriminalisasi terhadap KPK.

Oleh Menko Tedjo, para pendukung KPK itu disebut orang tidak jelas. Ironisnya, orang tidak jelas itu dimintai pendapat oleh Jokowi terkait kasus KPK vs oknum Polri. Selain Imam, ada juga nama Denny Indrayana yang dipanggil ke Istana pada Senin (26/1) malam.

(mad/nrl)

--
--

1.26.2015

Dan 'Rakyat Nggak Jelas' Itu Kini Jadi Tim Independen Jokowi

From: A.Syauqi Yahya

Senin, 26/01/2015 12:16 WIB

Dan 'Rakyat Nggak Jelas' Itu Kini Jadi Tim Independen Jokowi

http://m.detik.com/news/read/2015/01/26/121322/2813904/10/dan-rakyat-nggak-jelas-itu-kini-jadi-tim-independen-jokowi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Oknum Polri

Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sempat menyebut para aktivis pro KPK sebagai rakyat nggak jelas. Namun nyatanya para 'rakyat nggak jelas' itu ditunjuk Presiden Jokowi menjadi tim independen untuk menyelesaikan polemik KPK-Polri.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," begitu pernyataan keras Menteri Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1) menanggapi maraknya aksi pro KPK di berbagai tempat.

Pernyataan inilah yang memantik kekecewaan masyarakat antikorupsi, yang notabene pendukung Jokowi di masa Pilpres. Kemudian pada hari Minggu (25/1) pagi para aktivis pro KPK berdemo 'rakyat nggak jelas' di Bundaran Hotel Indonesia. Para aktivis pro KPK pun kini mendesak Menteri Tedjo untuk minta maaf secara terbuka.

Hanya selang sehari setelah Menteri Tedjo melontarkan kalimat kontraproduktif tersebut, Presiden Jokowi malah melibatkan para tokoh antikorupsi tersebut dalam upaya penyelamatan KPK-Polri. Tokoh yang ikut berorasi di Gedung KPK pada saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri tersebut kini jadi tim independen presiden.

Tujuh tokoh pro pemberantasan korupsi tersebut diundang Jokowi di Istana Negara semalam. Tujuh tokoh yang menjadi tim independen tersebut diberi tugas mulia memberi masukan kepada presiden dalam misi besar penyelamatan KPK-Polri.

Tujuh tokoh yang dilibatkan adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana. Selain itu ada mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Syafi'i Ma'arif yang juga diundang dalam acara itu berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta. Mereka selama ini dikenal pro pemberantaran korupsi. Beberapa di antara mereka malah turut dalam aksi mendukung KPK di gedung KPK.

Namun demikian tak ada Menteri Tedjo dalam pertemuan di Minggu malam tersebut, Jokowi hanya ditemani Mensesneg Pratikno. Tentu saja persoalan KPK-Polri juga bagian dari tanggung jawab Menko Polhukam yang bertugas memberi kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga tim independen yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Jokowi dapat lekas bekerja membantu Presiden mencari solusi menyelamatkan KPK sekaligus membebaskan Polri dan oknum yang menganggu keutuhan institusi Tri Brata tersebut.

(van/nrl)

Pak Jonan Jangan Pencitraan Terus!

From: A.Syauqi Yahya

Wakil Ketua Komisi V: Pak Jonan Jangan Pencitraan Terus!

http://www.aktual.co/politik/wakil-ketua-komisi-v-pak-jonan-jangan-pencitraan-terus

Novrizal Sikumbang - Selasa, 20-01-2015 23:30

Menhub Ignatius Jonan (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menegaskan akan memberhentikan semua eselon 1 dan eselon 2 bila tidak bisa menaikkan standar keselamatan penerbangan sesuai ketentuan Federal Aviation Administration (FAA) menjadi kategori I yang saat ini masih menempati kategori II, pada Mei 2015.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menegaskan akan memberhentikan semua eselon 1 dan eselon 2 bila tidak bisa menaikkan standar keselamatan penerbangan sesuai ketentuan Federal Aviation Administration (FAA) menjadi kategori I yang saat ini masih menempati kategori II, pada Mei 2015.

"Kalau tidak bisa (menaikan tingkat keselamatan,red) maka eselon 1 dan 2 saya akan berhentikan semuanya," ucap Jonan dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi V, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1).

Pernyataan mantan Dirut PT KAI itu, dipicu ketika pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana yang sempat mempertanyakan soal standar keselamatan yang dilontarkan Menteri Jonan dimedia masa. Bahkan, politisi PKS ini pun mengingatkan agar pembantu presiden itu melakukan perhitungan yang tepat, dan tidak hanya mengejar pencitraan sesaat saja.

"Saya cukup kaget juga ketika pak menteri menyampaikan bahwa akan menaikan kategori 2 menjadi kategori 1 pada Mei 2015, kaget saya karena itu, bukan kerjaan mudah. Tetapi kalau itu bisa saya acungi jempol, tapi kalau tidak bisa maka pak menteri harus mengukur dulu statmen itu," ucap Yudi dalam raker tersebut.
Sukardjito

--
--

Keselamatan Meleset, Jonan Harus Mundur

From: A.Syauqi Yahya

DPR: Target Naikkan Kategori Keselamatan Meleset, Jonan Harus Mundur

http://www.aktual.co/politik/dpr-target-naikkan-kategori-icao-meleset-jonan-harus-mundur

Novrizal Sikumbang - Kamis, 22-01-2015 06:00

Menhub Ignatius Jonan (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

Menurut politisi Hanura itu, berpandangan seharusnya Jonan pun sebagai menteri harus berhenti juga, artinya sebagai pimpinan dirinya telah gagal dalam menginstruksikan kebijakannya kepada bawahan setingkat dirjen.

Jakarta, Aktual.co — Komitmen Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk menaikkan standar keselamatan penerbangan sesuai ketentuan Federal Aviation Administration (FAA) menjadi kategori I yang saat ini masih menempati kategori II, pada Mei 2015 mendapat dukungan dari parlemen.

Anggota Komisi V DPR RI, Fauzih H Amro mendukung apa yang menjadi komitmen mantan Direktur Utama PT KAI itu.

"Kita mendukung langkah pak Jonan, dalam meningkatkan keselamatan 2 menjadi keselamatan 1. Dan komisi V akan segera membuat panja (panitia kerja) keselamatan dan keamanan penerbangan udara (dalam mendukung komitmen menteri itu)," ucap Fauzih ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (21/1).

Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal pernyataan Menteri Jonan dalam rapat kerja (Raker) antara Kementeriaan Perhubungan dengan Komisi V DPR, dimana ia mengatakan akan memberhentikan semua eselon I dan II. Bila peningkatan itu tidak terwujud pada waktu yang ditargetkan, menuai reaksi.

"Ya termasuk pak Jonannya juga harus diberhentikan juga, dia jangan hanya bisa memberhentikan orang, kan puncak merefer kepemimpinan itu kan di dia, ketika kebijakan yang dikeluarkan bisa dijalankan atau tidak. Bila semua anak buahnya tidk bsa menjalankannya," ungkap dia.

"Artinya, dia bersalah namanya, berjamaah itu, orang itu kan tergantung imamnya, kalau imamnya salah maka makmumnya salah semua, begitupun sebaliknya," tandasnya.

--
--

Wah tambah ngeri2 sedaaaap..... "Awakpun mau nonton juga,"

From: A.Syauqi Yahya

Kamis, 22/01/2015 22:26 WIB

Misteri Pertemuan Samad dan PDIP
Yusril Berkicau Minta Hasto Tunjukkan Bukti Foto dan Rekaman

http://m.detik.com/news/read/2015/01/22/222648/2811448/10/yusril-berkicau-minta-hasto-tunjukkan-bukti-foto-dan-rekaman

Rina Atriana - detikNews
Yusril Ihza Mahendra

FOKUS BERITA
Misteri Pertemuan Samad dan PDIP
Jakarta - Hasto Kristiyanto menuding Ketua KPK Abraham Samad (AS) pernah menggelar beberapa kali pertemuan dengan elit PDIP di masa pilpres 2014 lalu. Pernyataan Plt Sekjen PDIP itu tak lama langsung dibantah oleh KPK melalui Direktur Pencegahan Johan Budi.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ikut angkat bicara terkait kisruh ini. Melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (22/1/2015), ia menyarankan sebaiknya Hasto membeberkan bukti berupa foto atau rekaman pertemuan yang dimaksud.

"Hasto harus tunjukkan alat-alat bukti yang lain dong selain para saksi pertemuan dengan Pak AS," ujarnya di media sosial 140 karakter itu.

"Sebaliknya kalau Hasto memfitnah, ya jangan didiamkan dong. Laporkan Hasto ke polisi. Wah tambah ngeri2 sedaaaap..." lanjutnya.

Menurut Yusril sebaiknya Hasto tak hanya bicara. Namun berani untuk mengupload rekaman pertemuan di mana Samad disebut-sebut berpenampilan layaknya 'ninja'.

"Awakpun mau nonton juga," kelakarnya.

Yusril meragukan jika Apartemen Capitol tak punya rekaman CCTV yang merekam kedatangan Samad. "Atau foto-foto pertemuan Pak AS dengan para petinggi PDIP. Awakpun mau lihat. Masa Pak Hasto nggak punya, hehehe," tandasnya.

(rna/mpr)

--
--

'Diserang' dari Empat Penjuru

From: <syauqiyahya@gmail.com>

Kamis, 22/01/2015 13:38 WIB

Komjen Budi Tersangka, KPK pun 'Diserang' dari Empat Penjuru

DPR Tetap Proses Pencalonan Komjen Budi Meski Bersatus Tersangka

Ropesta Sitorus - detikNews

Foto : Komjen Budi Gunawan disahkan menjadi calon Kapolri di Rapat Paripurna DPR.

KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada Senin (12/1/2015) lalu. Namun DPR tetap memproses pengajuan Komjen Budi sebagai calon Kepala Kepolisian RI.

Melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (15/1/2015) Komjen Budi disetujui secara aklamasi menjadi calon Kapolri.

"Rapat paripurna menyetujui mengangkat Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri," kata pimpinan rapat Taufik Kurniawan membacakan hasil forum lobi di ruang paripurna gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2014).

"Apakah dapat disetujui?" tanya Taufik.‎

"Setujuu...!!!" timpal mayoritas anggota dewan disambut tepuk tangan.

Beberapa legislator itu tampak berdiri dan entah siapa yang memulai meneriakkan kata 'merdeka'. "Merdeka! Merdeka!" teriak mereka sambil berdiri dan mengacungkan kepalan tangan.

Wakil ketua komisi III Desmon Mahesa menyerahkan sepenuhnya hasil paripurna DPR siang tadi kepada Jokowi.

"Kalau tidak dilantik Jokowi akan permalukan DPR," kata Desmon dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2014).

Mabes Polri Gugat KPK

Markas Besar Kepolisian RI melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap Komjen Budi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"(Gugatan Praperadilan) sudah dilayangkan kemarin," kata Kepala Divisi Pembinaan Hukum Irjen Moechgiyarto, saat dihubungi detikcom, Selasa (20/1/2015).

Praperadilan nantinya akan menguji sah tidaknya penetapan status tersangka yang dilabelkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan.

"Nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa," kata mantan Kapolda NTB dan lulusan terbaik Akpol 1986 ini.

Divisi Binkum merupakan divisi yang diamanati oleh Polri untuk memberikan pengawalan hukum bagi Komjen Budi. Sesuai dengan ucapan Kapolri Jenderal Sutarman sebelum diberhentikan dengan hormat

Komjen Budi Laporkan Abraham Samad dan Bambang ke Kejaksaan Agung

Satu hari setelah Mabes Polri melayangkan gugatan praperadilan, giliran kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ke Kejaksaan Agung.

"Kami akan melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pembiaran atau pemaksaan. Jadi pimpinan KPK dilaporkan sesuai pasal 421 KUHP dan pasal 23 UU no 23 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi," kata Razman.

Pernyataan itu disampaikan Razman kepada wartawan di lobi Gedung Jam Pidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2015) pagi.

Razman menjelaskan, pihaknya menilai KPK telah melakukan proses pembiaran karena baru menetapkan Budi sebagai tersangka tak lama setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal KPK telah lama membidik Budi.

"Kami menganggap bahwa pimpinan KPK telah melakukan proses pembiaran. Kenapa rentang waktu yang panjang dibiarkan sedemikian rupa. Kalau sudah dianggap ada barang bukti yang kuat, kenapa tidak langsung jadi tersangka pada saat itu," ucap Razman.

Komjen Budi Tersangka, KPK pun 'Diserang' dari Empat Penjuru

PDIP Jumpa Pers Serang Abraham Samad

Ropesta Sitorus - detikNews

Foto : Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (pakai topi dan masker)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut ada motif dendam politik dalam penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pernah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Nama Samad saat itu santer digadang menjadi calon Wakil Presiden mendamping Joko Widodo (Jokowi). Namun kemudian PDIP lebih memilih memasangkan Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Nah, dalam pertemuan itu, Samad menyebut dia gagal menjadi Cawapres karena ada orang lain yang membisiki Jokowi.

"Maaf sebelumnya, saya sampaikan saat itu Abraham mengatakan, saya tahu karena saya sudah melakukan penyadapan. Yang menyebabkan kegagalan saya bapak Budi Gunawan," kata Hasto megutip Samad.

Hasto membeberkan aksi Samad itu dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta hari ini Kamis (22/1/2015). Samad menurut Hasto saat itu cukup aktif melobi agar diajukan menjadi cawapres. Atas tindakan itu dia meminta agar KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa Abraham Samad.

Hasto Kristiyanto dan Hendropriyono siap bersaksi di depan Komite Etik KPK terkait Abraham Samad. Ketua KPK itu dinilainya telah berlaku tak pantas dengan melakukan serangkaian pertemuan politik. Samad dahulu ingin menjadi Cawapres Jokowi.

"Rekomendasikan KPK untuk segera bentuk komite etik. Saya pribadi Hasto dan Hendropriyono dan saksi yang kami miliki siap memberikan keterangan sebagai saksi dalam komite etik tersebut," jelas Hasto.

Hasto hadir seorang diri dalam jumpa pers itu. Dia memakai topi dan masker, yang menurutnya gaya Samad ketika bertemu. Pertemuan dengan Samad dahulu dilakukan sebanyak lima kali diantaranya di apartemen di dekat Pacific Place.

"Kami mengharapkan masyarakat untuk bersama-sama berpikiran jernih untuk melihat kritis ini dengan hati bening. Dapat menjadi garis pembatas misi besar KPK. Di tingkat KPK oknumya bisa tergoda oleh kepentingan politik mau menjadi calon Wapres dan Jaksa Agung," urai dia.

(erd/ndr)

Disebut Demagog hingga Rakyat Tak Jelas

From: A.Syauqi Yahya

Jika Pak Jokowi memang punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, kenapa masih diam saja saat KPK dalam kondisi genting dan orang-orangnya malah ikut memperpanas suasana?

Minggu, 25/01/2015 12:39 WIB

Ironi Aktivis Pro KPK Disebut Demagog hingga Rakyat Tak Jelas

http://m.detik.com/news/read/2015/01/25/123923/2813162/10/ironi-aktivis-pro-kpk-disebut-demagog-hingga-rakyat-tak-jelas

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

FOKUS BERITA
Krisis KPK vs Polri

Jakarta - Di saat KPK dalam kondisi genting ratusan aktivis pro KPK terus menyuarakan rakyat untuk bersatu padu mengawal pemberantasan korupsi. Ironisnya, upaya rakyat menyelamatkan KPK ini justru menuai kritik dari menteri dan elite pendukung pemerintahan Jokowi.

Suara miring disampaikan langsung oleh Menko Polhukan Tedjo Edhy. Orasi para aktivis pro KPK dianggap mengompori rakyat.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," sindir Tedjo keras di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1/2015).

Tedjo Edhy tak sendirian, suara miring ke para aktivis pro pemberantasan korupsi juga disampaikan oleh eks Kepala BIN Hendropriyono yang juga ada di belakang barisan pendukung Presiden Jokowi. Hal ini juga disesalkan karena seharusnya Presiden Jokowi menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dll yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!" tulis Hendropriyono dalam pesan tertulis.

Istilah demagog dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Jika Pak Jokowi memang punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, kenapa masih diam saja saat KPK dalam kondisi genting dan orang-orangnya malah ikut memperpanas suasana?

(van/nrl)

Ngajak tentara

From: suhardono_ar

Langkah Abraham Libatkan TNI Dinilai Akan Memperluas Konflik

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) menunjukan skema penyelidikan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan, Selasa (13/1/2015).

Minggu, 25 Januari 2015 | 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengkritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang meminta TNI mengamankan Kantor KPK pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Muradi khawatir permintaan Abraham itu hanya akan memperluas konflik.

Menurut Muradi, permintaan itu mencerminkan superioritas yang berlebihan dari Abraham. Pasalnya, sekarang ini adalah ranahnya penegakan hukum.

"Langkah untuk meminta pengamanan oleh TNI berpotensi untuk memperluas konflik tidak hanya KPK dan Polri dan menegasikan apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Muradi, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (25/1/2015).

Selanjutnya, Muradi juga menilai langkah Abraham itu dapat diartikan sebagai bagian ketidakpercayaan antar-institusi. Padahal, kata Muradi, pemberantasan korupsi akan berjalan lebih baik jika KPK dan Polri saling bahu membahu. (baca: Kompolnas: Abraham Itu "Ngerti" Hukum Apa Enggak?)

Ia melanjutkan, turunan dari ketidakpercayaan antarinstitusi itu akan berkorelasi pada tidak efektifnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan lebih jauh, Muradi menilai pelibatan pengamanan oleh TNI akan membuat friksi makin tajam dan mengarah pada situasi politik yang tidak kondusif.

"Fokus saja pada penegakan hukum. Langkah melibatkan institusi lain tidak hanya mengarah keinginan untuk menyelesaikan masalah, namun lebih banyak mengarah pada keinginan untuk saling menjatuhkan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah Bareskrim Polri memutuskan menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015). (Baca: Samad Telepon Moeldoko Minta Bantuan Pengamanan dari TNI)

Penulis: Indra Akuntono

Editor: Sandro Gatra

12

"12 Falsafah hidup Jawa Membangun Kedamaian Hidup"

1. URIP IKU URUP

[Hidup itu nyala, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita]

2. MEMAYU HAYUNING BAWONO, AMBRASTA DUR HANGKORO

[Harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak]

3. SURA DIRA JOYONINGRAT, LEBUR DENING PANGASTUTI

[Segala sifat keras

hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar]

4. NGLURUK TANPO BOLO, MENANG TANPA NGASORAKE, SEKTI TANPA AJI-AJI, SUGIH TANPA BONDHO

[Berjuang tanpa perlu membawa massa, Menang tanpa merendahkan/ mempermalukan, Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan/kekuatan/kekayaan/ keturunan, Kaya tanpa didasari hal2 yg bersifat materi]

5. DATAN SERIK LAMUN KETAMAN, DATAN SUSAH LAMUN KELANGAN

[Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu]

6. OJO GUMUNAN, OJO GETUNAN, OJO KAGETAN, OJO ALEMAN

[Jangan mudah terheran-heran, Jangan mudah menyesal, Jangan mudah terkejut dgn sesuatu, Jangan kolokan atau manja]

7. OJO KETUNGKUL MARANG KALUNGGUHAN, KADONYAN LAN KEMAREMAN

[Janganlah terobsesi atau terkungkung dengan kedudukan, materi dan kepuasan duniawi]

8. OJO KUMINTER MUNDAK KEBLINGER, AJA CIDRA MUNDAK CILAKA

[Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka]

9. OJO MILIK BARANG KANG MELOK, AJA MANGRO MUNDAK KENDHO

[Jangan tergiur oleh hal2 yg tampak mewah, cantik, indah dan jangan berfikir gamang/plin-plan agar tidak kendor niat dan kendor semangat]

10. OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNO

[Jangan sok kuasa, sok besar/kaya, sok sakti].

11. ALANG ALANG DUDU ALING ALING , MARGINING KAUTAMAN.

[Persoalan persoalan dlm kehidupan bukan penghambat , jalannya kesempurnaan].

12. SOPO WERUH ING PANUJU sasat SUGIH PAGER WESI.

[Dalam kehidupan siapa yg punya pengetahuan luhur, jalannya seakan tertuntun]

1.25.2015

Ketoke kesusu susu mbanget yaa .....

From: <syauqiyahya@gmail.com>

Quote
Kompolnas sebagai lembaga yang menyeleksi calon-calon Kapolri merasa dijadikan sebagai alat 'kampanye' oleh Jokowi.

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai Jokowi 'cerdas' dalam menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, Kompolnas sendiri saat itu baru memberikan paparan draft 4 calon Kapolri yang akan dilanjutkan dengan melakukan wawancara ke orang-orang sekeliling kandidat.

"Tiba-tiba besoknya Jokowi kirim surat ke DPR, cerdas sekali kan beliau. Kami dipakai kampanye, seakan-akan clearence itu dari kami. Padahal kami masih melakukan penelitian rekeningnya, segala macamnya," jelas Adrianus
Unquite

Wadoooooh............/kung

Minggu, 25/01/2015 18:14 WIB

Kompolnas Merasa Jadi Alat 'Kampanye' dalam Pencalonan Komjen Budi

http://m.detik.com/news/read/2015/01/25/181436/2813319/10/kompolnas-merasa-jadi-alat-kampanye-dalam-pencalonan-komjen-budi

Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo, menuai kritikan banyak pihak karena kasus rekening gendutnya. Kompolnas sebagai lembaga yang menyeleksi calon-calon Kapolri merasa dijadikan sebagai alat 'kampanye' oleh Jokowi.

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai Jokowi 'cerdas' dalam menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, Kompolnas sendiri saat itu baru memberikan paparan draft 4 calon Kapolri yang akan dilanjutkan dengan melakukan wawancara ke orang-orang sekeliling kandidat.

"Tiba-tiba besoknya Jokowi kirim surat ke DPR, cerdas sekali kan beliau. Kami dipakai kampanye, seakan-akan clearence itu dari kami. Padahal kami masih melakukan penelitian rekeningnya, segala macamnya," jelas Adrianus.

Hal itu diungkapkan Adrianus dalam diskusi bertajuk 'Ada apa Dengan Jokowi-Menyoroti Kegamangan Jokowi dalam Kasus KPK vs Polri' di Kafe Eatology, Jl Sabang, Jakpus, Minggu (25/1/2015) yang juga dihadiri politisi PDIP Dwi Ria Latifa, Koordinator KontraS Haris Azhar dan pengamat Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat.

Namun kemudian, keputusan presiden dalam penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal itu tersandera di KPK yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Hal ini kemudian membuat Jokowi 'galau'.

"Ketika beliau pada situasi antara melantik dan tidak, siapa sangka dia mengeluarkan keputusan menunda pelantikan," imbuhnya.

Saat ditanya apakah Kompolnas berkeinginan agar Budi Gunawan segera dilantik, Adrianus menjawab diplomatis.

"Kompolnas bukan lembaga berpolitik. Dalam konteks itu, kami memilih beberapa calon yang sesuai UU, setidaknya pernah duduki jabatan Kapolda tipe A. Sebenarnya keluar 5 orang, termasuk Budi Gunawan," tuturnya.

"Undang-undang menyatakan bahwa kami hanya memberikan saran dan pertimbangan. Tapi kalau akhirnya presiden pilih BG, ya itu pilihan presiden," ia menambahkan.

(mei/mpr)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

--

saya tak sempat "nitip" pesan buat Presiden:

From: A.Syauqi Yahya

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 23:58 WIB

http://m.tempo.co/read/carianginKT/2015/01/25/1582/BW

Toriq Hadad

@thhadad
Ada yang rada aneh dari kawan saya Abdul Simo. Dia sekarang ke mana-mana dikawal tiga orang bodyguard berbadan kekar. Kami bertemu di sebuah sekolah dasar di pinggiran Jakarta. Anak kami sama-sama bersekolah di sana. Dia kelihatan grusah-grusuh.
"Dul, mau ke mana sih? Kok seperti orang dikejar-kejar," tanya saya. Sambil berbisik, saya teruskan bertanya, "Mengapa bawa-bawa pengawal segala sih?"
"Mas, apa tak tahu keadaan sedang gawat? Saya ngeri tiba-tiba dihadang, dicomot. Bambang Widjojanto saja mendadak ditangkap di sekolah anaknya. Pakai diborgol segala, dan langsung jadi tersangka. Kalau pejabat negara diperlakukan seperti maling begitu, bagaimana nasib orang biasa-biasa seperti kita?" jawabnya, sambil terus celingak-celinguk kanan-kiri.
Saya bertanya, "Lo, memangnya kamu salah apa, Dul?"
"Sekarang saya balik tanya: BW itu salah apa? Menyuruh orang bersumpah palsu? Itu peristiwa 2010 yang sudah clear, sudah diklarifikasi sewaktu BW diuji DPR sebelum menjadi pimpinan KPK. Kalau mau dibuka lagi kasus itu, dengar dulu dong saksi-saksi, dengar dulu orang yang bersumpah palsu, kok langsung BW yang diduga menyuruh sumpah palsu dicokok," Dul menyala-nyala.
Saya menyela, "Tapi apa perlu sampai bawa pengawal segala, Dul?"
"Justru saya ingin memberi contoh, pimpinan KPK itu perlu dikawal seperti saya. Jangan sampai dia ditangkap lalu tak ada yang tahu. Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti saja mengaku tak tahu BW ditangkap sewaktu dia ditelepon Johan Budi dari KPK sejam setelah penangkapan. Baru kemudian Kepala Humas Polri membenarkan BW ditangkap. Artinya, Wakapolri saja tak mendapat laporan ada polisi yang bergerak menangkap BW. Lalu, perintah siapa? Apakah ada polisi yang bergerak di luar koordinasi? Ngeri sekali, Mas. Jadi saya bawa pengawal mulai sekarang."
Saya menghela napas. Kali ini sulit benar membantah kata-kata Dul. "Tapi begini, Dul. Jangan beranggapan semua polisi buruk. Saya yakin tidak kurang polisi yang benar-benar mencintai negeri, taat hukum, bisa diandalkan melindungi masyarakat."
Dul "meletup" lagi. "Kalau begitu, kita sebagai rakyat perlu bukti bahwa masih ada polisi baik, patuh kepada aturan dan hukum. Dalam kasus BW, misalnya, mau nggak polisi mengakui bahwa penangkapan BW salah prosedur. Lalu, beranikah pimpinan Polri menindak anak buahnya yang "nyelonong" menangkap BW? Mas baca nggak pernyataan budayawan Butet Kartaredjasa: segoblok-gobloknya masyarakat, pasti melihat penangkapan BW itu terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan. Jelas, Mas, ini soal balas-membalas."
Saya cuma bisa garuk-garuk kepala, yang sebenarnya tak gatal. "Apa tak terlalu jauh tuh, Dul?"
"Jelas toh, Mas. Setelah calon Kapolri Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK, sampai batal jadi Kapolri, muncul banyak hal. Budi Gunawan menempuh jalur hukum, itu wajar saja kalau ada bukti-bukti. Yang tak jelas siapa pelakunya, foto mirip Abraham Samad dengan cewek cantik beredar luas. Lalu diikuti penangkapan BW. Lalu entah apa lagi nanti. Kalau polisi tak mau dituduh terlibat, tangkap semua pelakunya. Buktikan sang pelaku bukan polisi."
Abdul Simo bergegas pergi. Sebagai dedengkot relawan pendukung Jokowi, dia punya jalur khusus untuk bertemu. "Saya akan mengingatkan dua janji kampanye Jokowi. Pertama: perkuat KPK. Kedua, poin ke-38 dari 42 prioritas utama Jokowi-Kalla: akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan berkomitmen pada penegakan hukum."
Saking cepatnya Dul berlalu, saya tak sempat "nitip" pesan buat Presiden: KPK perlu dibela karena korupsi akan membuat negeri kita lapuk. Membusuk. Tegaslah, Pak.

--
--

#antarsaudara

From: A.Syauqi Yahya

Minggu, 25 Januari 2015 View Full site
Home › Khazanah › Cahaya Islam

Soal Situasi Nasional, Ini Nasihat Ustaz Yusuf Mansur

http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/25/nipt65-soal-situasi-nasional-ini-nasihat-ustaz-yusuf-mansur

Kicauan Ustaz Yusuf Mansur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi politik nasional tengah memanas. Ini dimulai dengan perseteruan KPK-Polri. Selang tak lama, giliran perseteruan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-KPK.

Soal situasi itu, Ustaz Yusuf Mansur menyayangkan situasi tersebut. Menurut dia, kisruh yang terjadi hanya buang energi. Hal ini disampaikannya, dalam akun twitter pribadinya @yusuf_mansur, Ahad (25/1) :

#antarsaudara 1. ada yg antarsaudara, senengnya ribut. ada yg dibuat ribut oleh orang lain. ketika ribut, pasti lengah.

#antarsaudara 2. energi hbs buat ribut. fokusnya ke ribut. jd ga jaga dapur. ga jaga lemari. ga jaga yg lain yg barangkali diincer yg lain.

#antarsaudara 3. jika satu kaum ga bs ditundukkan dari luar, maka diacak2 tuh kaum spy pd ribut sendiri. demikian jg keluarga kita.

#antarsaudara 4. ketika ayah ibu ribut, maka anak2 pasti terbengkalai. sesekali ribut, wajar barangkali. tp kalau trs2an, &membesar?

#antarsaudara 5. semua elemen keluarga, musti bnyk menahan diri. liat kepentingan yg lbh bsr. jgn liat kepentingan sesaat&pribadi.

#antarsaudara 6. sy jd inget TL saya ttg ayam. ayam dari tadi liat ada makanan di dalem. tp ada orang2 yg menjaganya. &ayam nunggu momen.

#antarsaudara 7. hingga akhirnya ayam melihat, orang2 ini, ribut. masuklah ayam. nyelonong ke dapur. &makan makanan yg diincer.

#antarsaudara 8. sbnrnya, orang2 ini tau, bhw ada ayam masuk. sebagiannya malah liat. sebagiannya lagi, udah ngendus duluan rencana ayam.

#antarsaudara 9. tapi semua lg pd ribut. terkuasai hawa nafsu u ribut, yg memang jd stempel ke manusia, yg dikhawatirkan malaikat2 Allah.

#antarsaudara 10. &ayampun berhasil bawa makanannya yg diincernya. orang2 yg pd ribut, liat, tau, & bengong. tappiiii ribut lg.

#antarsaudara 11. kata mereka, "Elo sih..." "Elo tuh..." " Elo..." "Elo..." sementara ayam, malah manggil ayam2 lain, u ikut ambil. lg&lg.

#antarsaudara 12. dusun2 di 1 negeri, begitu hebat. hingga dibuatlah keributan. semua desa, keluar. bertempur. habis2an.

#antarsaudara 13. hingga akhirnya, dtg lah orang2 dari negeri yg lain, menyelesaikan sedikit lg saja pekerjaan. memusnahkan slrh dusun tsb.

#antarsaudara 14. orang2 yg tersisa, akibat pertempuran hebat, dijadikan budak sepanjang masa.

#antarsaudara 15. perang dimenangkan oleh negeri di luar dusun2 tsb, tnp pertempuran. antardusun perang sendiri.

#antarsaudara 16. untuk mengerem, mengendalikan nafsu, Allah mengajarkan, bnyk puasa sunnah, bnyk sujud, bnyk zikir. spy lbh bs bersabar.

#antarsaudara 17. tp sayang, barangkali qt, klg qt, &orang2 di dusun qt, jagoan maksiat. bnyk maksiat. ga dikipasin aja, dah panas duluan.

#antarsaudara 18. ketika qt bs dikalahkan oleh musuh, bukan krn musuh kuat atau kelewat kuat. tp qt nya yg lemah, atau malah kelewat lemah.

#antarsaudara 19. &brtanyalah ayam, "Slh gw apa? Knp gw dibawa2, n dijadiin cnth?" ga ah. ga mau kepancing ribut lg. dah nyampe Istiqlal.

Red: Agung Sasongko
Advertisement
Komentar [] | facebook | twitter

Berita Terkait
GP Ansor Minta KPK dan Polri tak Permainkan Hukum
Gaduh KPK-Polri Bisa Picu Distabilitas ekonomi
Relawan 'Salam 2 Jari' Ini Sedih Lihat Kisruh KPK-Polri
Yenny Wahid: Ini Bukti Adanya Upaya melemahkan KPK
Mantan Wakil Ketua KPK: Jokowi dalam Posisi Sulit
Berita Populer
Profesor Yahudi: Hanya Ada Satu Agama, Yaitu Islam- 285.089 views
Profesor Yahudi: Nabi Adam adalah Muslim- 149.103 views
Untuk Muslim, Ini Istilah Daging Babi yang Perlu Diwaspadai- 24.495 views
Ini Temuan Kemenag Soal Siomay Babi- 19.425 views
Imam Besar New York: Polwan Mudah Berjilbab di AS, Mengapa Sulit di Indonesia?- 14.575 views

Berita Lainnya
Alquran Sebut Larangan Bermain-Main dengan Keadilan
Foto Perpanjangan SIM, Muslimah Michigan Dipaksa Lepas Jilbab
Keluarkan Edaran, Mataram Bakal Usir Perusahaan yang Larang Jilbab
Standar Pengelolaan Zakat Internasional Coba Diseragamkan
Ini Cara Kota Mataram Makmurkan Masjid
Soal Situasi Nasional, Ini Nasihat Ustaz Yusuf Mansur
DMI: Memakmurkan Masjid Bermuara di Kemakmuran Bumi
Alasan Perlu Belajar Berbaik Sangka
Ditjen Pendis Kemenag Lakukan Penghematan Anggaran Hingga 65 Persen
Antrian Hingga Puluhan Tahun, KPHI Usulkan Moratorium Pendaftaran Haji

Back to Top
Download Aplikasi ROL

Home
Index
Nasional
Jurnal Haji
Internasional
Alif
GayaHidup
Sepakbola
Otomotif
Trendtek
Humaira
Senggang
Ekonomi
Video
Olahraga
Kolom
Pendidikan
English Version
RTS
RTC
© Republika Online. All Right Reserved

Keluarkan SP3

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 24/01/2015 15:38 WIB

Unsur Pidana dalam Kasus BW Dipertanyakan, Polisi Diminta Keluarkan SP3

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/153846/2812887/10/

Ropesta Sitorus - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!
Jakarta - Kasus perintah memberikan keterangan saksi yang menjerat Bambang Widjojanto mendapat banyak sorotan. Unsur pidana dalam kasus itu dipertanyakan.

"Saya nggak tahu di sini pidananya apa. Karena sudah berkali-kali dijelaskan BW di berbagai forum, enggak ada problem," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar usai diskusi di Jalan Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (24/1/2019).

Oleh karena itu, pengajar di Fakultas Hukum UGM ini mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan ini. Jokowi saat ini berada di posisi untuk memilih satu di antara dua opsi: menonaktifkan Bambang atau mendorong kasus ini untuk di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

"Kalau memang ini bukan kasus pidana, kita bicara konsep SP3. Jadi dorong itu, kalau memang ini bukan kasus pidana, presiden harus berani itu," kata Zainal.

"Yang kita khawatirkan dari kepolisan, mereka tidak berani itu. Meng-SP3-kan, karena seakan-akan enggak enak sudah menetapkan tersangka lalu kemudian diperiksa bolak-balik," sambung Zainal.

Kejanggalan dalam unsur pidana kasus Bambang ini sebelumnya diungkap dengan gamblang oleh eks Menkum HAM Amir Syamsuddin. Politisi Partai Demokrat (PD) ini menyampaikan, tidak bisa orang dipidana karena mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu. Karena kesaksian palsu atau tidak itu bergantung pada hakim.

"Nah, saya nggak tahu ini di MK. Kalau di perkara pidana, hakim yang pertama kali menanyakan kesaksian palsu. Bila saksi memberikan keterangan palsu, dan hakim bisa menanyakan ke saksi. Bila kesaksian terus dilakukan, hakim bisa meminta polisi memprosesnya," jelas Amir.

Karena itu, Amir heran, mengapa Bambang Widjojanto bisa kena. Karena yang memberikan kesaksian palsu itu yang dipidana itu pun atas perintah hakim. "Jadi kasus Bambang Widjojanto ini aneh. Bagaimana memasukkan pasal kepada Bambang. Saat saksi memberikan kesaksian tidak ada pengacara yang mendampingi," urai dia.

"Saya belum pernah punya pengalaman adanya seseorang diproses pidana karena membujuk seorang saksi bersumpah palsu terlebih lagi karena menurut pengalaman sebelum seorang bersaksi setalah disumpah sudah merupakan protap tetap ketua majelis untuk mengingatkan saksi tersebut akan tanggungjawabnya atas kesaksian yang diberikannya di bawah sumpah di suatu persidangan pengadilan," tutup Amir.

(fjp/nwk)

--
--

Hasto Sudah Seperti Pengacara Budi Gunawan ] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

From: A.Syauqi Yahya

Kamis, 22/01/2015 22:45 WIB

Misteri Pertemuan Samad dan PDIP
Bambang Widjojanto: Hasto Sudah Seperti Pengacara Budi Gunawan

http://m.detik.com/news/read/2015/01/22/224503/2811454/10/bambang-widjojanto-hasto-sudah-seperti-pengacara-budi-gunawan

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Bambang Widjojanto

FOKUS BERITA
Misteri Pertemuan Samad dan PDIP

Jakarta - Pimpinan KPK akhirnya mau buka suara soal tuduhan yang dilontarkan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengklaim pernah mengadakan pertemuan dengan Abraham Samad guna membahas Cawapres pendamping Jokowi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto justru memandang bahwa Hasto sudah bertindak layaknya pengacara bagi Komjen Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka pemilik rekening gendut.

"Saya sedang berpikir panjang, apakah Hasto telah mendapatkan surat kuasa untuk menjadi lawyernya BG karena sesungguhnya dia sedang melakukan pembelaan terhadap BG," kata Bambang saat dihubungi di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015) malam.

Dalam keterangannya, Hasto memang berusaha mengaitkan Abraham Samad dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, dengan tegas Bambang menjelaskan bahwa pengaruh Abraham Samad tak bisa menyetir pimpinan lain untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seperti diketahui, KPK menganut sistem collective collegial.

"KPK punya sistem yang tidak bisa diintervensi oleh seorang ketua sekalipun di bidang penindakan termasuk penetapan tersangka‎," tegas komisioner yang membidangi penindakan itu.

Bambang juga menyoroti isi keterangan Hasto yang disampaikan dalam konferensi pers tadi siang. Menurut Bambang, banyak hal yang tidak logis dalam keterangan Hasto.

"Salah satu kelemahan utama dari konpres itu, tidak ada satupun bukti dapat ditunjukkan oleh Hasto‎," jelas Bambang.

"Dia juga berpikir tidak logis mau kasih bukti kalau ada komite etik. Bukankah bukti itu jadi penting sebelum bicara komite etik," tuturnya.

(kha/rna)

On Jan 22, 2015 10:48 PM, <anishariri@gmail.com> wrote:

Ketinggalan link-e

http://news.detik.com/read/2015/01/22/174910/2811233/10/gsm-box-alat-yang-digunakan-hasto-untuk-buktikan-ponselnya-disadap

:D

From: anishariri@gmail.com
Sent: Kamis, 22 Januari 2015 22.41
To: forumalumni@googlegroups.com
Subject: Re: [FA Gladiool] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

Moco beritane konfpers Hasto ini kok pada ketawa, miris, mesakke.
Antara bluffing atau diapusi penjual gadget 3,5 jutaan. Nek usulane konsultan IT kebangeten tenan wis kuwi :)

From: A.Syauqi Yahya
Sent: Kamis, 22 Januari 2015 21.48
To: forumalumni@googlegroups.com
Reply To: forumalumni@googlegroups.com
Subject: [FA Gladiool] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

Kamis, 22/01/2015 15:42 WIB

Apa PDIP Tak Menggoda Abraham Samad untuk Jadi Cawapres Jokowi?

Fajar Pratama - detikNews

FOKUS BERITA
Misteri Pertemuan Samad dan PDIP

Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pertemuan yang pernah dilakukan dengan Ketua KPK Abraham Samad terkait Cawapres Jokowi. Apa yang diungkapkan Hasto ini mencengangkan. Apalagi Samad yang pimpinan lembaga antikorupsi semestinya tak datang bertemu urusan kekuasan.

Namun kritikan juga datang ke PDIP?

"Jangan-jangan Samad digoda untuk bertemu," jelas Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar, Kamis (22/1/2015).

Lagipula, lanjut Zainal, semestinya PDIP sadar sudah tahu itu tak benar jangan menerima Samad. Apalagi sampai lima kali bertemu.

"Kalau itu tak benar, larang dong dahulu Samad," imbuh dia.

Tapi bagaimanapun soal ini, Zainal menuturkan, lepas dari benar atau tidak merupakan urusan pribadi Samad. Jangan dikait-kaitkan dengan perkara di KPK.

"Ini soal individu pribadi, bukan KPK. Di KPK itu kolektif kolegial kepemimpinannya, jangan bayangkan seperti instansi pemerintahan. Di KPK ketua tidak bisa mengatur pimpinan yang lain, Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

(ndr/mad)

Kami Memang Rakyat Tidak Jelas, Tapi Perjuangan Kami Jelas : "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,"

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 24/01/2015 23:18 WIB

Yenny Wahid: Kami Memang Rakyat Tidak Jelas, Tapi Perjuangan Kami Jelas

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/231819/2813010/10/yenny-wahid-kami-memang-rakyat-tidak-jelas-tapi-perjuangan-kami-jelas

Indah Mutiara Kami - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!
Jakarta - Menkopolhukam Tedjo Edhy mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menyatakan rakyat yang berkumpul di KPK adalah rakyat tidak jelas. Putri dari mantan Presiden RI ke-4 Gus Dur, Yenny Wahid pun mengeluarkan komentar pedas.

"Rakyat: Menkopolhukam tidak jelas dan sangat kekanak-kanakan dalam membela BG dan lemahkan KPK," kata Yenny.

Yenny menyampaikan hal ini dalam akun Twitter-nya, @yennywahid, Sabtu (24/1/2015). Kicauannya itu langsung di retweet oleh 93 akun lainnya pada pukul 23.00 WIB.

Tak lama setelah itu, Yenny menyatakan rakyat yang membela KPK memang 'tidak jelas'. Akan tetapi tujuan mereka jelas, tak ada yang lain kecuali memberantas korupsi dan tidak melindungi para koruptor.

"Pak Tedjo, kami memang RAKYAT tidak jelas tapi tuntutan kami JELAS bahwa pemerintah harus berantas korupsi bukan lindungi koruptor!" kicau Yenny.

Akun Yenny ini memiliki follower sebanyak 106 ribu orang lebih. Kicauannya yang kedua langsung di retweet oleh 185 follower-nya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh politisi PKS Tifatul Sembiring. Tifatul turut menggaungkan #saveKPK di dunia maya melalui akun Twitter-nya, @tifsembiring.

"Saya sangat setuju dengan #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Dan perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA," ujar Tifatul via Twitter.

(vid/vid)

On Jan 24, 2015 5:16 PM, "A.Syauqi Yahya" <syauqiyahya@gmail.com> wrote:

"Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 16:37 WIB

Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas

http://m.tempo.co/read/news/2015/01/24/078637334/Tedjo-KPK-Tidak-Kuat-Bila-Didukung-Tidak-Jelas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian tidak menggerakkan massa turun ke jalan.

Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku.

"Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Pergerakan massa, kata Tedjo, boleh jika hanya digelar di ruangan tertutup. Jokowi, kata Tedjo, juga sudah mewanti-wanti agar tidak ada pernyataan panas dari kedua pimpinan lembaga.

Tedjo mengaku kecewa dengan pernyataan KPK pada jumat malam tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap petinggi KPK.

"Sebagai Menteri Polkam, saya menyayangkan. Pertemuan semalam (di KPK) itu mestinya tidak perlu terjadi." (Baca: Bambang KPK Bicara Soal PDIP dan Abraham Samad)

Kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui para pendukung lembaga rasuah yang menggelar aksi di halaman kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said kavling C1, Jakarta Selatan itu.

Abraham mengucapkan terima kasih atas dukungan apresiasi masyarakat atas musibah dan bencana yang menimpa pada KPK hari ini. (Baca: Polisi Periksa 4 Saksi dalam Kasus Bambang KPK)

"Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita akan bersatu menegakkan kembali komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan," ujar Abraham di kantor KPK, Jumat, 23 Januari 2015.
Menurut Abraham, apa yang terjadi hari ini adalah salah satu upaya-upaya untuk mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi. (Baca: Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi )

Abraham pun mengajak seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk tetap menegakkan kebenaran, keadilan, dan kembali berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.

Abraham juga meminta masyarakat bersatu padu melawan aksi-aksi penzaliman dan kriminalisasi terhadap KPK.

Dalam kesempatan itu, Abraham juga menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang telah dijalankan selama ini tidak akan pernah berhenti dengan adanya upaya kriminalisasi KPK.

Abraham meminta masyarakat memanjatkan doa agar perjuangan menegakkan komitmen antikorupsi selalu dalam lindungan Tuhan. "Insya Allah kebenaran pada akhirnya akan tercipta di Indonesia yang kita cintai ini."

Sebagai penutup, Abraham kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu, tenaga, energi yang sebesar-besanya untuk menjaga gedung KPK dari upaya pelemahan.

"Saya berharap kita tidak meninggalkan gedung ini sebagai bukti kecintaan kita terhadap KPK," kata Abraham.

Bambang ditangkap Bareskrim Polri seusai mengantar anaknya ke sekolah di Depok kemarin pagi. Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi.

Penangkapan Bambang ini sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | LINDA TRIANITA

Presiden Bisa Terbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 24/01/2015 22:26 WIB

Denny Indrayana: Presiden Bisa Terbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/222601/2813002/10/

Hardani Triyoga - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan ada beberapa alternatif terkait penyelesaian kasus Bambang Widjojanto. Menurutnya, saat ini bukan hanya BW, namun KPK sedang dikriminalisasikan lewat pimpinan lainnya.

"Bukan hanya BW yang dipersangkakan. Tapi, KPK yang sedang didiskriminalisasi melalui pimpinannya, BW, Adnan Pandu, nanti Pak Zulkarnain. Abraham Samad akan bermasalah. Ini pasti karena dipersangkakannya Budi Gunawan. Jadi ini bukan KPK vs Polri tapi ini KPK vs BG," kata Denny di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Dia pun merincikan ada beberapa alternatif. Namun, Denny menyarankan agar BW jangan non aktif dulu. Pasalnya, kasus ini jelas kriminalisasi.

"Dengan itu SP3 mesti didorong keluar," ujarnya.

Selain itu, dia berharap adanya keberadaan tim independen untuk memverifikasi kasus terkait BW. Hal ini seperti adanya tim delapan yang memverifikasi kasus kriminalisasi KPK sebelumnya kepada pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah - Bibit Samad Rianto.

"Nah, seperti dulu ada tim 8 memverifikasi kasus Chandra-Bibit," tuturnya.

Kemudian, Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan Perppu. Faktor utama yang dilihat karena pimpinan KPK saat ini 'dikerjain' satu persatu. Dengan Perppu ini, pengaturan imunitas bagi pimpinan KPK diperoleh selama menjabat.

"Presiden menerbitkan Perppu karena satu-satu pimpinan KPK dikerjain satu-satu. Dia harus menerbitkan Perppu untuk mengatur satu saja imunitas bagi pimpinan KPK selama mereka menjabat. Jadi ada kekebalan hukum dari persoalan-persoalan pidana," katanya.

Lanjutnya, terkait penguatan lembaga-lembaga anti korupsi cara ini sudah dilakukan oleh beberapa negara lain.

"Jadi, 4 tahun misalnya Abraham Samad menjabat, maka 4 tahun dia mendapat kekebalan dari persoalan pidana. Dengan demikian kriminalisasi terhadap pimpinan KPK akan stop. Nah itu diperppu kan oleh Presiden segera," tuturnya.
(hat/vid)

--
--

Buruknya Komunikasi Menteri Tedjo Turunkan Kredibilitas Jokowi

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 24/01/2015 22:39 WIB

Buruknya Komunikasi Menteri Tedjo Turunkan Kredibilitas Jokowi

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/223902/2813007/10/1/buruknya-komunikasi-menteri-tedjo-turunkan-kredibilitas-jokowi

Indah Mutiara Kami - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Menkopulhukam Tedjo Edhy Purdijatno disarankan untuk lebih fokus pada pekerjaannya daripada memberikan komentar-komentar yang kontraproduktif dan blunder. Jika tidak segera berubah secara signifikan akan menurunkan kredibilitas Presiden Jokowi.

Pakar komunikasi Aqua Dwipayana mengungkapkan hal itu saat dimintai tanggapannya pada Sabtu (24/1/2015) mengenai berbagai komentar yang disampaikan Menteri Tedjo.

"Saya mengamati sejak pertama kali diangkat jadi menteri hingga sekarang ini, banyak pernyataan Menteri Tedjo yang tidak pas dan malah kontraproduktif. Komunikasinya buruk sekali. Jika kondisi ini dibiarkan terus, secara signifikan kredibilitas Presiden Jokowi akan turun drastis," lanjut Aqua yang pernah lama ngajar Komunikasi di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.

Sebelumnya, Tedjo menyindir agar KPK tidak mengajak rakyat dalam dukungan agar bisa menjaga lembaga itu dari upaya kriminalisasi. Menurut dia, cara ajakan seperti itu seperti kekanak-kanakan.

Tedjo mengaku kecewa dengan sikap para pimpinan KPK. Dia menilai para pimpinan KPK tidak berusaha untuk menenangkan situasi.

"Harus menjernihkan suasana, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehinga semalam masih ada pergerakan-pergerakan dari KPK, sebenarnya tidak boleh ada pergerakan massa. Jangan membuat statement yang membuat panas, tetapi pergerakan massa masih ada, tetapi ternyata tadi malam masih ada, ini yang kita sesalkan," tutupnya.

Aqua yang kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini menyoroti beberapa pernyataan Tedjo yang menurutnya keliru dan malah berpotensi membuat banyak orang marah kepadanya.

Menteri Tedjo lanjut Aqua, dalam salah satu pernyataannya menyatakan Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu. "Kalimat tersebut ditujukan kepada pimpinan KPK. Sedangkan rakyat yang memberikan dukungan ke KPK sangat jelas. Para tokoh dan aktivis tersebut selama ini kredibilitas mereka di bidangnya masing-masing sangat diakui secara nasional bahkan internasional," ujar mantan wartawan Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini.

Selain itu, menurut Aqua, Tedjo harus paham betul tentang Nawa Cita yang selalu didengung-dengungkan Jokowi-JK saat kampanye. Salah satunya adalah keinginan mewujudkan penegakan hukum dan anti korupsi.

"KPK sejak beberapa tahun terakhir sangat giat mewujudkan itu. Salah satunya adalah penetapan status tersangka pada Komjen Budi Gunawan. Menteri Tedjo harus mendukungnya dengan berbagai pernyataan yang menguatkan keberadaan KPK. Bukan malah sebaliknya yang terkesan ikut melemahkan KPK," tegas Aqua.

Mantan anggota tim pakar seleksi menteri detikcom ini menyarankan kepada Tedjo, baik dalam kapasitasnya sebagai Menkopulhukam maupun Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih banyak memberi masukan ke Polri untuk memiliki integritas yang tinggi, bekerja secara profesional, dan amanah. Sehingga keberadaannya didukung rakyat, bukan sebaliknya.

"Sebaiknya Menteri Tedjo lebih banyak memberi masukan ke Polri agar institusi itu jadi baik daripada 'menyerang' KPK dengan pernyataan-pernyataannya yang tidak berkualitas dan kontraproduktif. Imbas pengaruh negatifnya besar sekali pada Presiden Jokowi," ujar Aqua yang telah pernah ceramah Komunikasi dan Motivasi di depan ratusan ribu anggota TNI-Polri baik yang bertugas di Indonesia maupun berbagai negara.

--
--

1.24.2015

Gagah Berani.......

From: A.Syauqi Yahya

Hendropriyono

Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!" pungkas Hendro.

Tweet GM dan Ulil

goenawan mohamad ⁠ @gm_gm

Orang2 yg terbiasa hanya patuh, tak mengerti bhw kritik juga satu bentuk dukungan -- agar yang dikritik tidak salah jalan lagi.

Ulil Abshar Abdalla ⁠ @ulil

Dulu2 yg mau lemahkan KPK adalah DPR. Sekarang yg mau lemahkan KPK adalah institusi yg ada di bawah kendali langsung Presiden.
⁠

Sabtu, 24/01/2015 17:55 WIB

Hendropriyono: Jangan Sekali-kali Menyalahkan Jokowi di Kasus KPK vs Polri

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/175505/2812945/10/1/hendropriyono-jangan-sekali-kali-menyalahkan-jokowi-di-kasus-kpk-vs-polri

Ahmad Toriq - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Presiden Jokowi panen kritik karena sikapnya dinilai kurang tegas dalam menyikapi kemelut KPK vs Polri. Eks Kepala BIN Hendropriyono pun membela Jokowi.

"Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Dia sudah melangkah dengan tepat dan cepat, namun tentu saja tidak bisa seperti yang diinginkan oleh para demagog," kata Hendro dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (24/1/2015).

Profesor ilmu intelijen ini mengatakan, sebagai Kepala Negara, selain punya kewenangan, Jokowi juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Menurut Hendro, langkah Jokowi dengan mengambil posisi tengah di konflik KPK-Polri sudah benar, untuk menjaga kondisi politik tetap stabil. Sebab, dia menambahkan, tak bisa dipungkiri konflik tersebut tak lepas dari banyak kepentingan politik.

"Dia bersama Wapres sudah bertemu dengan para Ketua Parpol. Jika domain politik goncang, hukum tidak mungkin bisa ditegakkan oleh siapapun yang jadi Presiden. Setelah itu dia berkonsultasi dengan para aparat penegak hukum, untuk melangkah di domain hukum," papar Hendro.

"Dengan demikian Jokowi sebagai kepala negara sudah bertindak arif, dengan menghargai semua institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, sambil mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dengan alasan dan pertimbangan hukum, tidak ada kepentingan non hukum dan dia melarang dengan keras perbuatan abuse of power," imbuhnya.

Hendro memberi contoh saat penegakan hukum di Indonesia melempem karena ketidakstabilan politik.‎ "Kasus penculikan Sukarno-Hatta, kasus Supriyadi, kasus Oerip Soemohardjo dan lain-lain. Tapi setelah politik kita tertata, baru kita bisa menegakkan hukum seperti kasus Jungslager, Ruslan dan lain-lain. Jokowi sudah melaksanakan VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat)," ujar purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Hendro juga menepis ‎anggapan Jokowi takut kepada Megawati. Jokowi, menurut Hendro, tak ragu untuk berbeda pendapat dengan Mega. Salah satunya soal pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang menurut Hendro, berlawanan dengan dengan parpol-parpol pendukung Jokowi

Selain tak ragu berbeda pendapat dengan Mega, Hendro juga menyebut Jokowi tak ragu melawan arus untuk hal-hal yang diyakininya tepat. "Jokowi tetap kokoh menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri (hanya menunda waktunya saja, karena dia sedang membereskan tataran politik). Ini jelas merupakan bukti dia gagah berani melawan arus opini publik, yang dimotori oleh para elite LSM-LSM liberal," ulasnya.

Masuk ke polemik pelantikan Kapolri, Hendro tetap mendukung Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Dia yakin proses hukum terhadap Komjen Budi akan tetap bisa berjalan meski mantan ajudan Megawati itu telah naik pangkat jadi Kapolri.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur punya Panglima Tertinggi, Kepala Negara yang bijak dan berani. Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita yang masuk penjara. Kalau Anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya Anda yakin sekarang belum hilang?," tuturnya.

"Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum? Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!" pungkas Hendro.

SMPN 1 Magelang

1.30.2015

Ini Isi Surat Panggilan KPK kepada Budi Gunawan

Sarpin

Ngrogoh Rempelo !!!

Jokowi Takut ?

Loyalitas Parpol Berakhir Ketika Loyalitas ke Negara Dimulai

Noah’s Ark Ministries International: Kapal Nabi Nuh Berasal Dari Pulau Jawa

Ada brutus brutus di istana ?

1.28.2015

"Lemahkan KPK, Indonesia Gali Lubang Kuburan Sendiri"

Effendy Simbolon Tuding Andi Widjajanto Pengkhianat

Jokowi Harus Jadi Presiden Rakyat, Bukan Petugas PDIP dan NasDem

1.27.2015

Surya Paloh dan Hendropriyono Bermanuver, Mega Diam dalam Gerilya

Satu Lagi 'Orang Nggak Jelas' yang Dimintai Saran Istana

1.26.2015

Dan 'Rakyat Nggak Jelas' Itu Kini Jadi Tim Independen Jokowi

Pak Jonan Jangan Pencitraan Terus!

Keselamatan Meleset, Jonan Harus Mundur

Wah tambah ngeri2 sedaaaap..... "Awakpun mau nonton juga,"

'Diserang' dari Empat Penjuru

Disebut Demagog hingga Rakyat Tak Jelas

Ngajak tentara

12

1.25.2015

Ketoke kesusu susu mbanget yaa .....

saya tak sempat "nitip" pesan buat Presiden:

#antarsaudara

Keluarkan SP3

Hasto Sudah Seperti Pengacara Budi Gunawan ] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

Kami Memang Rakyat Tidak Jelas, Tapi Perjuangan Kami Jelas : "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,"

Presiden Bisa Terbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK

Buruknya Komunikasi Menteri Tedjo Turunkan Kredibilitas Jokowi

1.24.2015

Gagah Berani.......

Ngobrol Yok...

Link baik untuk dikunjungi...(mungkin)