Bedekan anyar, Perpu serius po Perpu sandiwara?

From: <djuliadi55@gmail.com>



Wakil Ketua MPR: Perppu Pilkada Bingungkan Koalisi Merah Putih



KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Sabtu, 11 Oktober 2014 | 22:23 WIB


SANGATTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agak membingungkan banyak pihak, termasuk Koalisi Merah Putih.

Pasalnya, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu bukan UU inisiatif usulan DPR, tetapi UU yang diajukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

"Pemerintah mengajukan melalui Mendagri dan DPR setuju, tiba-tiba Presiden selaku bosnya Mendagri menganulir melalui perppu, itu membingungkan Koalisi Merah Putih," kata Mahyudin di Sangatta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Mahyudin, Koalisi Merah Putih di Parlemen akan menolak perppu Pilkada. (baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

Koalisi Merah Putih, kata dia, tidak berambisi untuk menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia, tetapi melihat pilkada langsung terlalu mahal di dalam penyelenggarannya.

"Kami melihat tingginya angka Golput melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan potensi konflik perpecahan secara horizontal," kata politisi Partai Golkar itu.

Melalui Pilkada lewat DPRD, tambah dia, biaya akan lebih murah dan sederhana dalam pelaksanaannya. "Dan ini saya kira tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Sila Ke 4 Pancasila," katanya.

Sebelumnya, SBY mengaku ada perjanjian dengan KMP terkait perppu pilkada. Menurut SBY, Partai Demokrat bersedia bergabung dengan KMP dalam pemilihan pimpinan parlemen asal KMP mendukung perppu pilkada. (baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada).