Terlalu Banyak Bicara ?

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 27/12/2014 16:09 WIB

Disindir Terlalu Banyak Bicara, Ini Kata Ketua Tim Pemberantas Mafia Migas

Feby Dwi Sutianto - detikFinance

Jakarta - Pusat Studi Kebijakan Publik menyindir Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Pemberantasan Mafia Migas yang diketuai Faisal Basri.

Alasannya tim ini terlalu banyak berbicara ke publik padahal tugas tim tersebut memberikan rekomendasi ke pemerintah bukan menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga memicu polemik. Apalagi hampir semua anggota tim ikut berbicara.

"Sebaiknya tim reformasi yang bicara satu orang saja. Karena anggota juga berbicara supaya nggak timbulkan suara di masyarakat. Dapat hasil kasih ke pemerintah," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria dalam diskusi di Waroeng Daun, Cikini Jakarta, Sabtu (27/12/2014).

Sofyano menyebut Tim Pemberantasan Mafia Migas tidak secara tegas dan jelas menyebut siapa sebetulnya mafia migas seperti ramai diutarakan di media.

"Siapa sih mafia yang sebetulnya. Jangan matikan mafia migas terus lahirkan mafia lain," jelasnya.

Ia juga menangkis pernyataan Faisal terkait kesiapan PT Pertamina (Persero) perihal pasokan bensin Ron 92 jika bensin Ron 88 dihapus. Pertamina, kata Sofyano, tidak memiliki kemampuan memproduksi BBM jenis Ron 92 dalam jumlah besar sebab kilang minyak Pertamina berusia tua.

"Itu yang bicara Pertamina secara institusi atau perorangan? Jangan sampai setelah diberlakukan yang menderita itu rakyat," jelasnya

Ia menambahkan, jika betul ada persoalan di dalam perhitungan dan pengadaan premium Ron 88 seharusnya lembaga negara dan penegak hukum sudah menindak Pertamina. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi hingga kini.

"Kok, BPK nggak temukan Ron 88 bermasalah. Nggak temukan rugikan negara. BPH Migas juga kenapa masih rekomendasikan Ron 88?" Jelasnya.

Di tempat yang sama, Faisal menjawab beberapa kritikan yang dilayangkan oleh Sofyano. Mantan calon Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut permasalahan perhitungan dan pengadaan BBM subsidi jenis premium sudah diketahui, tapi rekomendasi terkait persoalan premium tidak direspons oleh pemerintah.

"Sebelumnya banyak tahu. Tim dari 4 universitas yang dibentuk atas usul DPR itu sarankan, tapi nggak kunjung direspons," jelasnya

--