Politikus PDIP Kompak Dukung Menteri Rangkap Jabatan Parpol

From: A.Syauqi Yahya

Selasa, 31/03/2015 16:41 WIB

Jelang Kongres, Politikus PDIP Kompak Dukung Menteri Rangkap Jabatan Parpol

http://m.detik.com/news/read/2015/03/31/164148/2874990/10/jelang-kongres-politikus-pdip-kompak-dukung-menteri-rangkap-jabatan-parpol

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Menjelang pelaksanaan Kongres PDIP 8-12 April di Bali, kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri rangkap jabatan parpol kembali dibahas. Politikus PDIP menganggap tidak masalah menteri menyambi jadi pengurus parpol.

"Menurut saya, tidak ada masalah. Orang jadi pengurus partai jadi menteri bisa dilaksanakan, dari dulu tradisi politik kita seperti itu. Yang mengatakan bahwa menjadi pengurus partai tidak bisa urus eksekutif, legislatif, itu orang yang tidak memahami dengan baik tentang partai politik," kata politikus PDIP Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Padahal, yang menerapkan aturan itu adalah Presiden Joko Widodo. Arif menegaskan bahwa itu adalah pandangan pribadinya sebagai anggota DPR.

"Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan, urus partai mampu. Jadi bupati urus partai, mampu. Tidak ada relevansinya. Jadi pengurus partai sambil urus eksekutif, itu bisa jadi efektif pada aspek legitimasi dan dukungan politik sehingga tidak mudah diganggu," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Isu Menko PMK Puan Maharani akan mendapat posisi Waketum memang santer diperbincangkan. Meski begitu, Arif mengungkapkan bahwa posisi waketum belum dimasukkan ke rancangan AD/ART partai.

"Di rancangan AD/ART-nya tidak ada. Jadi terkait struktural dan organisasi akan dibahas lebih lanjut di kongres," ujar Arif.

Selain Arif, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon membela Puan dan kemudian mengkritik aturan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri terlibat aktif menjadi pengurus partai. Menurutnya, wajar saja bila Puan mendapat posisi Waketum karena kompetensinya.

"Saya sih melihat sebenarnya, aturan yang lisan yang dipakai Pak Jokowi itu sih sebenarnya tidak mendasar. Kalau kembali, Pak Jokowi kan dari partai. Kok menjadi seperti alergi sekali sama partai?" kata Effendi dalam kesempatan berbeda.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan menilai Puan harus mendapat jabatan di partai. Puan nantinya bisa tetap menjadi Menko PMK dengan nonaktif dari partai.

"Sebagai kader partai, Mbak Puan juga harus dapat tempat," ucap Trimedya kepada wartawan.
(imk/trq)