From: A.Syauqi Yahya
Rabu, 11/03/2015 15:45 WIB
Jokowi Sasar Setoran Pajak Rp 1.294 T, Darmin Nasution: Terlalu Buru-buru
Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Darmin Nasution
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1.294 triliun, atau naik 44% dibandingkan 2014. Target ini dinilai Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution terlalu terburu-buru.
Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak sedang rendah imbas perlambatan ekonomi domestik maupun global.
Demikian dikatakan Darmin usai menghadiri acara diskusi Ekosistem Kewirausahaan di Mandiri Club, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
"Menurut saya begitu (terlalu terburu-buru). Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir agak rendah. Penyebabnya karena ekonomi melambat. Ada juga soal internal pajak mungkin, saya tidak tahu," ungkap dia.
Darmin menjelaskan, untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak tidak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Apalagi targetnya terlalu tinggi.
"Menurut saya, kalau mau mendorong penerimaan pajak itu tidak bisa buru-buru. Harus dipersiapkan beberapa tahap pekerjaan," ucap dia.
Menurut Darmin, hal yang paling utama di dalam dunia perpajakan adalah soal kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan.
"Pertama harus dibangun di dalam instansi perpajakan sebuah trust antara aparat pajak dan pimpinan. Baru kemudian trust antara dunia usaha dan aparat pajak," katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, untuk membangun sistem kepercayaan dibutuhkan waktu lama. "Itu memakan waktu, baru kemudian bicara metode supaya penerimaan pajak bisa dirorong naik. Kalau naik banyak bisa asal waktunya lebih lama," terangnya.
Selain soal kepercayaan, Darmin menyebutkan, semangat dari aparat pajak untuk bekerja juga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pembenahan internal pajak juga perlu dilakukan.
"Semangat aparat pajak soal pengumpulan pajak harus dibetulkan. Oleh karena itu, kalau mau perbaikan jangan tanggung-tanggung. Dimulai pembenahan internal, kemudian metode," jelas dia.
Selain itu, Darmin mengatakan, perlu sistem informasi yang baik untuk mendukung terlaksananya peningkatan penerimaan pajak. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah dengan menambah petugas pajak.
"Yang cepat misalnya perlu sistem informasi, diperlukan tambahan petugas pajak. Walau rekrut hari ini kan baru matang 5 tahun ke depan. Jadi nggak bisa instan," ujarnya.
Darmin juga menyebut perlu adanya metode pengumpulan pajak dengan cara benchmarking. Artinya, setiap Wajib Pajak (WP) dengan sektor tertentu harus ada acuan pembayaran pajaknya. Hal ini untuk menghindari ketimpangan pembayaran pajak.
"Ada namanya metode pengumpulan pajak. Paling simpel benchmarking, dulu itu yang sudah dikerjakan 2 sektor yaitu kelapa sawit dan batu bara. Caranya dipelajari, kalau 1 hektar kelapa sawit produksinya berapa, pajaknya berapa. Dengan begitu semua WP yang pembayaran pajaknya di bawahbenchmark perlu diperiksa," papar dia.
Dengan begitu, menurut Darmin, petugas pajak tidak perlu repot-repot untuk memeriksa WP yang memang pembayaran pajaknya sudah baik.
"Jadi jangan diganggu, biarkan saja. Orang sudah benar bayarnya kan sayang kalau diperiksa. Tenaga tersebar ke mana-mana, sayang sekali. Jadi yang nggak benar yang dikejar, itu lebih cepat hasilnya," jelas Darmin.
--
Tidak ada komentar:
Posting Komentar