" Kalau parpol pasti ada kepentingannya,"

From: A.Syauqi Yahya

Pengusaha: Kementerian Ekonomi Sebaiknya Tidak Dipegang Orang Parpol

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
Diskusi pengusaha bertajuk "Presiden/Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha", di Jakarta, Jumat (6/6/2014). Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain CEO SRTG, Sandiaga S Uno, dan CEO Bosowa Corporindo, Erwin Aksa.
Jumat, 6 Juni 2014 | 11:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha menilai, selama ini, banyak proyek pembangunan ekonomi tersandera kepentingan politik, sehingga, untuk masa mendatang kementerian ekonomi harus dipegang oleh profesional.

"Kita mendukung apa yang disampaikan Sarman (Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta). Kementerian yang terkait ekonomi sebaiknya tidak dipegang oleh kepentingan parpol," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Asosiasi, Noke Kiroyan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Alasannya, kata dia, jika dipegang oleh orang parpol, maka kepentingan politik akan didudukkan prioritas. Namun demikian, menurut Noke, pengusaha juga tidak bisa menyalahan menteri itu. "Kita tidak bisa menyalahkan orang itu, tapi yang menempatkan dia," ujarnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, mengatakan, siapapun yang menjadi Presiden/Wapres, jabatan kabinet khususnya yang menangani perekonomian jangan dijabat orang parpol.

"Pak Sandi (Sandiaga Uno) siap jadi menteri misalnya. Jangan parpol. Kalau parpol pasti ada kepentingannya," kata Sarman.

Sebelum diskusi dimulai, kepada wartawan Sarman menunjukkan rasa pesimistis, masa transisi ini, para menteri bidang perekonomian masih fokus mengurusi kepentingan negara. "Lima bulan terakhir ini, lihat saja, mereka sudah sibuk sendiri-sendiri," ujarnya.

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Erlangga Djumena

--