From: 'agung widhiantoro'
Jakarta - Pakar politik dari LIPI Siti Zuhro mengkritik pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 7 bulan. Dengan melihat politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi KPK.
Menurut Zuhro, Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
"Bukan tidak pro KPK tapi masyarakat jadi ragu melihat keberpihakan Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Itu jadi kurang riil, kurang konkret," kata Zuhro di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah.
"Kita sadar negara ini menghadapi hukum yang harus ditingkatkan, itu saya kira harapan publik yang sudah diadopsi Pak Jokowi. Nah, ternyata kok itu betul-betul seperti musibah, ada konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Nah di situ tergerus public trust," ujar Zuhro.
"Seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi melemah, harga pada naik dan masyarakat yang tidak beruntung semakin tertekan," tambahnya.
Menurut Zuhro, Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
"Bukan tidak pro KPK tapi masyarakat jadi ragu melihat keberpihakan Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Itu jadi kurang riil, kurang konkret," kata Zuhro di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah.
"Kita sadar negara ini menghadapi hukum yang harus ditingkatkan, itu saya kira harapan publik yang sudah diadopsi Pak Jokowi. Nah, ternyata kok itu betul-betul seperti musibah, ada konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Nah di situ tergerus public trust," ujar Zuhro.
"Seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi melemah, harga pada naik dan masyarakat yang tidak beruntung semakin tertekan," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar