Politik Bermuka Dua

From: syauqiyahya@gmail.com

Minggu, 01 April 2012


Politik Bermuka Dua

Partai politik tampak terjebak dalam politik pencitraan yang berlebihan. Ini menyebabkan pengambilan keputusan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak di Dewan Perwakilan Rakyat sungguh bertele-tele. Kalangan partai, terutama dari partai koalisi, bersikap seolah-seolah menolak kenaikan harga BBM. Tapi sebetulnya mereka memberi lampau hijau terhadap usul pemerintah.

Sikap bermuka dua itulah yang membuat kompromi di kalangan partai koalisi tak mudah dicapai. Partai seperti Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi rapat pleno DPR kemarin itu terkesan hanya untuk pencitraan. Soalnya, mereka juga bersedia diajak berunding mengenai klausul tambahan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat 6A Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2012.

Klausul itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bila ada fluktuasi harga Indonesian Crude Price (ICP). Besarnya persentase kenaikan ICP kemudian menjadi perdebatan di antara partai-partai koalisi. Inilah yang membuat lobi di antara mereka memakan waktu lama. Partai PKS, misalnya, menginginkan angka 20 persen dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN. Adapun Demokrat menghendaki 5 persen.

Partai yang selama ini menolak kenaikan harga BBM, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, berkukuh pada sikap mereka. Partai-partai ini sama sekali tak membuka pintu bagi kenaikan harga BBM. Sikap ini, terutama PDIP, sebetulnya tidak konsisten. Soalnya, ketika memerintah, partai ini juga pernah menaikkan harga BBM.

Sikap partai-partai yang lebih menonjolkan politik pencitraan itulah yang memprihatinkan. Mereka tak berusaha mencari formula terbaik demi menyelesaikan persoalan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia itu. Partai-partai justru memanfaatkan isu kenaikan harga BBM untuk menaikkan popularitasnya demi pemilu 2014.

Pikiran yang sehat sebetulnya akan mudah memahami kuatnya alasan menaikkan harga BBM. Postur APBN 2012 sudah sangat tertekan akibat beban subsidi bahan bakar minyak yang melonjak. Saat harga minyak mentah dunia naik menjadi US$ 105 per barel, anggaran subsidi BBM membengkak menjadi Rp 178,67 triliun. Ini berarti ada selisih Rp 55 triliun dari yang dianggarkan. Padahal harga bahan bakar fosil ini di masa depan diyakini akan terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Perkiraan moderat menyebutkan, dalam waktu dekat harganya bakal naik menjadi US$ 160.

Bila kenaikan harga BBM tidak dilakukan, hampir bisa dipastikan subsidi yang diberikan akan terus menggunung. Ini bahkan bisa menjadi beban untuk pemerintah di masa mendatang. Dengan harga yang relatif murah, konsumsi BBM juga akan cenderung meningkat. Padahal subsidi ini lebih banyak dinikmati golongan masyarakat yang mampu, setidaknya memiliki sepeda motor.

Politik pencitraan dan politik bermuka dua membuat masyarakat kurang mendapatkan argumen yang logis dan jernih tentang kenaikan harga BBM. Pola komunikasi yang tak jujur seperti itu semestinya dihentikan. Soalnya, cara ini sama sekali tidak mendidik, bahkan membodohi rakyat.