Sayangnya, inisiatif itu tidak ada karena ......

From: A.Syauqi Yahya 

Reshuffle dan Menteri yang Ideal *)

Kamis, 06 Oktober 2011 | 07:07 WIB

TEMPO Interaktif, Tiga kementerian dipastikan akan berganti majikan, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Informasi dan Teknologi. Di samping itu, ada enam kementerian yang mungkin hanya mengalami rotasi, sementara Menteri BUMN akan diganti karena masalah kesehatan.

Derasnya isu reshuffle kabinet yang dijanjikan Presiden SBY sebelum 20 Oktober ini memunculkan ekspektasi kira-kira profil seperti apa yang cocok untuk menjadi lokomotif perbaikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam tiga tahun ke depan. Profil kementerian mana yang paling memiliki pengaruh besar menjadi enabler secara keseluruhan di kabinet?

Pertanyaan ini mengemuka karena, faktanya, berkali-kali Presiden SBY dan juga presiden sebelumnya melakukan reshuffle kabinet, namun berkali-kali pula rakyat dikecewakan karena tidak merasakan perubahan yang menerobos (breakthrough) atau inovatif. Menteri pengganti tetap bertindak normatif, berlindung di balik ruwetnya sistem birokrasi dan perundang-undangan, sehingga hasilnya juga biasa-biasa saja.

Pentingnya segera melakukan reshuffle anggota KIB II akhir-akhir ini adalah karena popularitas SBY menunjukkan kemerosotan hari demi hari. Survei yang dilakukan LSI pada 5-10 September 2011 atas 1.200 responden dengan metode multistage random sampling menunjukkan hanya 37,7 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Ini menunjukkan terjadi penurunan drastis kinerja pemerintah sebesar 14,6 persen dari 100 hari pertama SBY-Boediono, yang pada waktu itu masih percaya diri sebesar 52,3 persen.

Presiden SBY memang tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden pada 2014, sehubungan dengan batas maksimal dua kali berturut-turut menjadi presiden, namun harus dipikirkan bahwa kinerja SBY sangat erat kaitannya dengan kredibilitas partai di belakang SBY. Partai Demokrat (PD) berhak cemas atas angka popularitas patron politiknya yang semakin kendur.


Problem komunikasi

Kebuntuan komunikasi tingkat atas antarbirokrasilah kemungkinan yang menyebabkan pencapaian target-target pemerintah menjadi meleset. Tidak ada koordinasi yang bersifat horizontal, kendati ada rapat gabungan. Komunikasi hanya dilakukan parsial dalam pendekatan short term. Kebijakan ini misalnya politik soal tabung gas, impor beras, impor garam, impor sapi, rencana kenaikan harga BBM, rencana kenaikan tarif tol, remisi napi, dan masih banyak lainnya.

Komunikasi yang buruk ini menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak tepat, bising di mana-mana, dan akhirnya mengaburkan substansi yang akan disampaikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika, misalnya, beberapa kali justru terjebak dengan informasi yang bias dan akhirnya menciptakan misleading dan kekacauan. Bagaimana mengharapkan kinerja Kominfo memperbaiki komunikasi antarkementerian jika informasi di dalam departemennya sendiri gagal dikelola dengan baik?

Manajemen informasi yang gagal juga berkali-kali terjadi di Kementerian Agama. Dispute terakhir baru saja terjadi saat ketidaktegasan dalam menentukan hari raya Idul Fitri 1432 H. Tampak jelas dalam sidang isbat yang ditayangkan secara langsung, (kualitas) Menteri Agama tidak mampu memberikan penyejuk kepada pihak yang berbeda pendapat. Umat menjadi gamang jika imamnya seperti dalam ketidakpastian dan tidak tegas.

Kriteria

Tiga tahun ke depan sisa periode SBY-Boediono memerintah negeri ini tentu tidaklah lama, karena begitu saratnya persoalan bangsa yang belum bisa ditemukan akar masalahnya. Persoalan korupsi kelembagaan yang dipercikkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin ternyata merambah ke mana-mana dan kini menjadi bola panas yang terus menggerogoti kinerja SBY secara keseluruhan.

Dugaan korupsi juga menyergap Kementerian Pemuda dan Olahraga yang, ironisnya, dipimpin oleh kader PD, Andi Mallarangeng. Patgulipat korupsi yang dilakukan kader PD mendapat kawan--masih dalam penyidikan KPK--kader PKB di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dipimpin Muhaimin Iskandar, yang diindikasikan melakukan tindakan sama tercelanya. Berikutnya yang dibidik adalah Kementerian Dalam Negeri dengan proyek e-KTP-nya.

Figur tidak kebal korupsi di birokrasi papan atas yang demikian ini diakui atau tidak sungguh mencoreng kredibilitas pemerintah secara keseluruhan. Dari sisi etika, skor penyelenggaraan negara seperti ini sama sekali tidak bisa dibenarkan (Velasquez: 2006). Asas hukum, yakni praduga tidak bersalah, dibelokkan untuk menyelamatkan jabatan pribadi. Figur calon menteri yang menghalalkan segala cara dan oportunistik seperti ini harus dengan seksama dievaluasi oleh presiden agar tidak masuk kembali dalam <I>reshuffle<I> kali ini.

Jangan text-book

Kriteria yang pas untuk mengisi kabinet era sekarang adalah sosok yang berani, inovatif, dan mau berkeringat. Situasi negara yang stagnan karena ketidakpastian hukum akan memungkinkan siapa pun yang menjadi menteri mencari aman dengan tidak mengambil satu kebijakan pun. Tidak ada sanksi bagi menteri jika kebijakan yang direncanakannya tidak berhasil. Bahkan, menurut Presiden, pembuat kebijakan tidak bisa dipidanakan, seperti dalam kasus Century.

Rendahnya inisiatif menteri, misalnya, menyebabkan subsidi APBN melesat sampai Rp 208,9 triliun tahun ini. Volume BBM yang disubsidi APBN terus-menerus bertambah dari 38 juta kiloliter, 40 juta kiloliter, sampai 42 juta kiloliter dan masih terus akan bertambah.

Jika saja, misalnya, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah strategis bersama Kementerian PU untuk memperbaiki sistem transportasi publik dan perbaikan infrastruktur jalan, maka jalan tol kita tentu sudah bertambah minimal 4.160 kilometer.

Sayangnya, inisiatif itu tidak ada karena beberapa alasan yang dicari-cari, misalnya masih dalam proses pembebasan tanah, dana belum turun, proses tender belum selesai, dan seterusnya. Figur menteri kita dalam KIB II ini sungguh menteri yang text book dan tidak berpikir out-of-the-box. Ini tentu saja tidak adil, karena kesejahteraan sebagai menteri tetap melekat namun tanggung jawab kepada rakyat tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.


Presiden memang mengambil peran sebagai dirigen. Namun, jika anggota paduan suara sudah berteriak sumbang dan tidak bisa melakukan komunikasi, problemnya ada pada menteri yang bersangkutan.

*) Effnu Subiyanto, mahasiswa program doktor ilmu ekonomi FEB Unair

http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2011/10/06/kol,20111006-462,id.html

--