Calo calo di Senayan

Dari: "A.Syauqi Yahya"

> Calo calo di Senayan
> May 18, '11 1:39 PM
> for everyone
> 18 Mei 2011
> 'Wakil Rakyat' Penjaja Anggaran
>  
>
> DUA pria itu bersua di satu restoran, lantai tiga Plaza Senayan, Jakarta. Pria pertama Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lelaki lainnya Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat. Berjabat tangan, lalu saling menanyakan kabar, keduanya kemudian duduk di tempat kosong restoran itu.
>
> Malam itu, Oktober 2009, menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, Setya bertanya, "Mau ikutan dengan grup kami?" Yang ditanya menjawab mantap, "Bisa, Pak." Dua pria memahami kosakata yang sama. Kalimat Setya itu merupakan kode ala Senayan untuk menawarkan jasa pengalokasian anggaran proyek infrastruktur di suatu daerah.
>
> Setya mengangguk-angguk. Ia berpesan agar Jefferson melanjutkan urusan anggaran ini dengan stafnya di Dewan. Pertemuan di restoran tanpa jamuan itu usai dengan cepat. Pada saat itu, Tomohon membutuhkan dana segar Rp 50 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Jefferson berharap dana bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tomohon tahun berikutnya.
>
> Sumber Tempo menyebutkan, setelah pertemuan tersebut, anggota staf wali kota termuda di Indonesia itu, ditemani seorang pengusaha asal Sulawesi Utara, beberapa kali menjalin kontak dengan Shely, anggota staf Setya. Dalam komunikasi disebutkan, Jefferson harus menyetor uang muka Rp 3 miliar, enam persen dari anggaran Rp 50 miliar yang akan dialokasikan. "Tak boleh kurang sedikit pun," kata sumber ini.
>
> Menjelang tutup bulan, anggota staf Jefferson bersama pengusaha sponsor bertemu dengan Shely di ruang kerja Setya, lantai 12 Nusantara I Gedung DPR. Keduanya menenteng tas belanja berisi ratusan lembar dolar Amerika Serikat. Tak banyak cakap, tas itu berpindah tangan. Dan benar, belakangan Tomohon mendapat tambahan anggaran Rp 50 miliar dari pos dana percepatan pembangunan.
>
> Jefferson, yang dua pekan lalu divonis sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, tak membantah atau membenarkan informasi itu. "Kamu tahu dari mana? Saya tak mau berkomentar," katanya.
>
> Dihubungi Tempo, Shely menyangkal pernah menerima uang dari pengusaha atau staf pemerintah Tomohon. "Saya tidak tahu soal itu. Di DPR memang banyak gosip yang tak jelas," ujarnya. -Setya juga membantah bertemu dengan Jefferson dan menawarkan bantuan penempatan anggaran. "Tidak ada itu," katanya seusai kuliah umum di Universitas Lampung, Jumat pekan lalu.
>
> Seorang pengusaha yang pernah dekat dengan Setya Novanto mengatakan peran Bendahara Umum Partai Golkar dalam mengegolkan anggaran untuk daerah sangat besar. Bahkan -Setya menjadi pintu masuk utama bagi mereka yang ingin meraup dana anggaran melalui jalur Partai Beringin. Dimintai komentar, Setya kembali membantah. "Saya tak ikut-ikutan. Tudingan itu aneh," ujarnya sambil berlalu.
>
> Dugaan praktek percaloan anggaran di Dewan kembali dibicarakan setelah terbongkarnya perkara suap untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Pada 21 April lalu, Wafid ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari Direktur PT Duta Graha Indah Mohammad el-Idris, penggarap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri yang mendampingi Mohammad el-Idris, juga ditangkap.
>
> Setelah ditangkap, Rosalina, yang menjadi anak buah Muhammad Nazaruddin, pemilik Anak Negeri dan Bendahara Umum Partai Demokrat, menyebutkan uang untuk Wafid bakal dibagikan ke sejumlah anggota Komisi Olahraga Dewan. Belakangan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah berganti pengacara, Rosalina menyatakan tak mengenal Nazaruddin. Ia juga menyangkal dana bakal dibagikan ke Senayan.
>
> Penyusunan anggaran memang merupakan lahan basah bagi anggota Dewan. Para "wakil rakyat" menggunakan proses persetujuan yang merupakan kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan penelusuran Tempo, banyak anggota Dewan menghubungi kepala-kepala daerah, menawari mereka anggaran tertentu, dan kemudian memotong 5-10 persen sebagai "fee". Uang ini harus dibayar di muka, tunai.
>
> Proses serupa dilakukan dengan pengusaha untuk persetujuan anggaran pengadaan suatu barang. Tawar-menawar juga dilakukan untuk memutuskan pasal-pasal krusial dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (lihat "Bursa Pasal ala Senayan").
>
> 'Wakil Rakyat' Penjaja Anggaran (2)
>  
>
> TRANSAKSI gelap dilakukan politikus dari hampir semua fraksi. Seorang pengusaha mengaku beberapa kali bertemu dengan anggota Dewan dari Partai Demokrat. Terakhir, pertemuan diadakan di sebuah restoran hotel bintang lima di Jakarta Pusat, sekitar tiga bulan lalu. Ia menyebutkan ditemui antara lain oleh Nazaruddin dan Sutan Bhatoegana, membicarakan alokasi anggaran untuk suatu pos pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
>
> Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di ruang privat, para politikus Demokrat menjelaskan setor-an yang perlu disiapkan. Sebagai ilustrasi, alokasi anggaran senilai Rp 50 miliar memerlukan "bantuan" satu anggota DPR dengan imbalan delapan persen atau Rp 4 miliar. Untuk alokasi anggaran Rp 500 miliar, dengan begitu, dibutuhkan peran sepuluh anggota Dewan dan sogokan Rp 40 miliar. "Pak Nazaruddin bilang jumlah itu kecil," kata pengusaha ini.
>
> Sadar bakal mengeluarkan uang muka sangat besar untuk proyeknya, pengusaha ini mundur teratur. "Saya coba nawar, tapi enggak boleh kurang sepeser pun. Pelit bener mereka," ujarnya.
>
> Seorang pengusaha tambang mengatakan Partai Demokrat merupakan pintu yang paling banyak diminati. Maklum, partai ini memiliki kursi mayoritas di DPR, sehingga peluang mengegolkan alokasi anggaran lebih besar. Lobi dengan Demokrat ini biasanya digelar di hotel mewah, seperti Ritz-Carlton, Bellagio, Sultan, atau Gran Melia. Menurut pengusaha ini, dalam setiap lobi yang dilakukan lewat Demokrat, hampir selalu ada Nazaruddin.
>
> Nazaruddin ketika dihubungi Tempo memilih tak mau memberikan komentar sedikit pun. Ia mengatakan sejumlah hal, tapi menolak pernyataannya dipublikasikan. Sedangkan Sutan Bhatoegana tak bisa dimintai pendapat. Ia tak membalas pesan pendek dan panggilan yang dikirimkan ke telepon selulernya.
>
> Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa membantah kabar para kadernya sering "berjualan" dengan pihak yang ingin melancarkan proyek. Demokrat juga tak pernah memerintahkan kadernya mencari uang untuk partai. "Kalau sampai ada yang 'buka warung' seperti itu, laporkan saja. Nanti kami usut," katanya.
>
> Partai-partai lain tak kurang bagian. Seorang kepala daerah bercerita, ketika berkumpul, para kepala daerah biasanya bertukar cerita tentang anggota Dewan yang bisa dititipi anggaran atau proyek. Kesimpulannya, para kepala daerah cenderung memanfaatkan jalur partai yang mendukungnya pada saat pemilihan.
>
> Seorang bekas anggota Panitia Anggaran mengatakan tiap partai biasanya memiliki sejumlah anggota yang giat menjala uang. Kader partai ini ditempatkan di Badan Anggaran, perangkat Dewan yang beranggotakan 85 orang dari pelbagai fraksi secara proporsional. Di sini proses pembahasan anggaran dimainkan agar proyek yang dikawal bisa mulus. Anggota Badan Anggaran yang tak produktif menyetor uang ke partai bakal dipindahkan ke alat kelengkapan Dewan lainnya.
>
> Di Badan Anggaran kadang terjadi peleburan anggota lintas fraksi dan lintas komisi. "Pernah ada anggota Badan Anggaran dari Komisi Pertambangan ngotot meloloskan anggaran untuk proyek di komisi lain," katanya.
>
> Laode Roy Salam, analis Indonesia Budget Center, lembaga nonpemerintah yang mengawasi anggaran, mengatakan Badan Anggaran merupakan tempat paling strategis untuk mengumpulkan pundi-pundi. Apalagi pembahasan detail sangat tertutup dan tak bisa disaksikan masyarakat. Adapun Uchok Sky Khadafi dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan peluang memainkan penyusunan anggaran terjadi di semua lini-dari pembahasan di tingkat daerah atau kementerian hingga Dewan.
>
> Permainan juga melibatkan mediator, yang datang ke Senayan dan melobi legislator agar meloloskan proyek di daerahnya. Seorang mediator dari salah satu daerah di Sulawesi mengakui perannya. "Kami harus rajin mengontak anggota DPR agar terus mengawal proyek di suatu daerah," katanya. Biasanya, anggota Dewan yang didekati berasal dari daerah pemilihan yang sama.
>
> Para mediator datang membawa proposal dari daerah yang sudah disetujui bupati atau wali kota. Seorang kepala daerah yang memanfaatkan jasanya bahkan mengatakan di tiap wilayah biasanya ada mediator yang rajin menyambangi bupati atau wali kota untuk menembuskan anggaran. "Proposal itu tinggal ganti nama daerahnya, beres," ujarnya.
>
> Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, mengakui percaloan anggaran oleh para wakil rakyat bisa dicium dengan mudah. Tapi, ia mengingatkan, tak semua anggota DPR menjadi calo. Ada juga anggota DPR yang meminta proyek di daerah pemilihannya disetujui tapi bukan calo. "Yang salah itu kalau menerima komisi setelah anggaran disetujui," katanya.
>
> 'Wakil Rakyat' Penjaja Anggaran (3)
>  
>
> SEORANG kepala daerah dari Indonesia bagian timur mengaku beberapa kali berurusan dengan calo anggota Dewan. Dari tahun ke tahun, so-gokan yang diminta kian meningkat. Tapi para kepala daerah mau tak mau harus menerima hal ini agar pembangunan di daerahnya tetap berjalan. Apalagi untuk mendapatkan dana segar seperti dana percepatan infrastruktur daerah. Banyak bupati atau wali kota kerap meninggalkan daerahnya, menginap di sejumlah hotel di Jakarta, "berburu" alokasi anggaran.
>
> Tak mudah menyiapkan dana so-gokan. Lihatlah pengalaman seorang bupati satu daerah di Jawa Barat. Tahun lalu, ia menerima tawaran "bantuan" dari politikus Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat. Ini bukan pengalaman pertamanya. "Kami percaya dengan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera: kalau janji bisa mengalokasikan Rp 10 miliar, pasti ditepati," kata orang dekat sang bupati, yang ditemui Tempo di Hotel Sultan, Jakarta, dua pekan lalu. "Mereka itu amanah."
>
> Setelah sang bupati setuju menggunakan jasa, orang-orangnya kemudian berhubungan dengan Andi Rahmat. Kesepakatan tercapai, bupati harus membayar 10 persen dari anggaran yang dijanjikan-jumlahnya tidak boleh disebut karena "akan mudah dilacak". Untuk membayar sogokan, bupati meminta para kepala dinas dan pejabat lainnya menyetor iuran. Seorang kepala bagian sampai harus meminjam deposito ibunya buat keperluan ini. Dengan tambahan dari kocek sang bupati, terkumpullah duit yang disepakati.
>
> Tugas berikutnya: mengantar duit ke Andi Rahmat. Bupati menunjuk seorang anggota staf, yang saking ketakutan mengganti nomor teleponnya berkali-kali. "Ia takut tersadap KPK," kata sumber Tempo. Toh, ia sukses menjalankan misi. Dengan beberapa kali komunikasi, duit bisa diserahkan di sebuah mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
>
> Jasa Andi juga ditawarkan kepada seorang kepala daerah dari kawasan timur Indonesia. Menurut kepala daerah ini, tawaran Andi ditolak karena ia sudah menggunakan jalur partai lain. "Waktu itu saya dan Andi tak sengaja ketemu di satu mal. Eh, dia langsung menawarkan bantuan," ujarnya.
>
> Walau enggan berkomentar banyak, Andi Rahmat membantah tegas kabar ini. Ia mengaku sebutan calo anggaran tak pas diarahkan untuk posisinya sebagai anggota Dewan. "Kewajiban saya menurut undang-undang mengadvokasi semua kepentingan publik yang terwujud dalam politik kebijakan anggaran," katanya.
>
> Kewajiban memberi uang muka ini biasanya berekor panjang. Bupati umumnya telah mengikat kesepakatan dengan pengusaha sponsor yang kelak akan memperoleh proyek. Tender yang dilakukan pun hanya formalitas. Pengusaha itu pun mengikat kesepakatan: akan membagi sebagian keuntungan pengerjaan proyek untuk kepala daerah. Dari uang inilah utang kepada kepala dinas atau pejabat yang menyetor iuran ditutup. "Kami ini sebenarnya korban," kata seorang wali kota, menggambarkan posisinya berhadap-an dengan anggota Dewan.
>
> Pramono, Fanny Febiana, Tito Sianipar (Jakarta), Nurochman Arrazie (Lampung)
>
> Kamus Gaul Bahasa Senayan
>  
>
> Layaknya operasi kejahatan, banyak kode buat menyembunyikan transaksi gelap di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kode ini umumnya hanya bisa dipahami sesama anggota Dewan-walau orang lain sebenarnya bisa menduga maknanya.
>
> Kode antar anggota Dewan
>
> Gini-gini aja nih?
> -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.
>
> Lagunya apa, Bagimu Negeri?
> -ditanyakan sebelum proyek: ada uang atau tidak. Bagimu Negeri merujuk pada proyek yang tak berduit karena bait dalam lagu itu berbunyi "Kami mengabdi...".
>
> Kok puasa terus, kapan bukanya?
> -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.
>
> Hitungannya jago, tambah-tambahan hebat, tapi membaginya kurang pintar...
> -menyindir pejabat yang tak pernah membagi duit.
>
> Mana nih air zamzam-nya?
> -menanyakan kucuran uang.
>
> Berapa meter kirimannya?
> -meter dipakai menggantikan kata "miliar".
>
> Kok kuenya pahit, kurang manis nih...
> -protes karena jumlah duit yang dibagikan kurang.
>
> Nah, begitu lho, makanannya enak-enak. Kami suka sekali dengan kiriman Anda kemarin...
> -puas dengan kiriman duit.
>
> Ada makan siang, mau ikut enggak?
> -memberi tahu ada proyek yang akan digarap.
>
> Lagi ketemu pasien
> -anggota Dewan sedang bernegosiasi dengan pejabat atau pengusaha.
>
> Kode dari penyetor uang (pengusaha/pejabat)
>
> Kami sudah kirim lima bola, bisa untuk main sama teman-teman
> -setoran duit Rp 500 juta.
>
> Ada kiriman buku dari Amerika. Maaf, di dalamnya ada tiket nonton jazz 10 lembar
> -ada kiriman amplop berisi US$ 10 ribu.
>
> Bursa Pasal ala Senayan
>  
>
> RESTORAN Poke Sushi di Hotel Crowne Plaza Jakarta menjadi ruang sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada suatu malam, akhir Maret lalu. Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata Uang tengah bekerja di sana. Agendanya memutuskan dua pasal penting dalam rancangan, yaitu lembaga apa yang akan diberi tugas membeli kertas dan mencetak uang.
>
> Pukul 19.00, hampir semua dari 28 anggota panitia kerja telah hadir. Mereka berbincang sambil menyantap kudapan di atas meja. Ketika itu, lima orang berpindah ke ruangan yang lebih kecil. Mereka adalah ketua panitia kerja Achsanul Qosasi dan para anggotanya, yaitu Mustofa Assegaf (Partai Persatuan Pembangunan), Edison Betaubun (Partai Golkar), I Gusti Agung Rai Wirajaya (PDI Perjuangan), dan Muhammad Hatta (Partai Amanat Nasional). Di sana sudah menunggu Direktur Utama Perum Peruri Junino Jahja dan sekretaris perusahaan, Heru Budi.
>
> Achsanul membuka pembicaraan. Menurut dia, lima anggota Dewan itu mewakili mayoritas fraksi anggota panitia kerja. "Teman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak diajak karena beda aliran," kata politikus Partai Demokrat ini, seperti dikutip sumber Tempo yang mengetahui pertemuan itu.
>
> Dua pekan sebelum mengundang Junino ke Hotel Crowne, anggota panitia kerja mengunjungi percetakan uang Peruri di Karawang, Jawa Barat. Dari situlah muncul permintaan anggota Dewan untuk menggelar rapat dengar pendapat, membahas kesiapan Peruri jika pada rancangan undang-undang itu wewenang pencetakan dan pembelian kertas uang diberikan kepada perusahaan ini.
>
> Pada pertemuan malam itu, menurut sumber yang sama, Achsanul panjang-lebar menjelaskan manfaat yang akan didapat Junino jika dua pasal krusial diputuskan menjadi kewenangan -Pe-ruri. "Sebanyak 28 anggota panitia kerja menunggu kabar dari kami sebelum memutuskan malam ini," katanya, ditirukan sang sumber.
>
> Gusti Agung membenarkan Achsanul. Dia mengatakan fraksinya akan mendukung penuh jika Junino menginginkan dua pasal itu berpihak ke -Peruri. "Kami ini oposisi, tapi untuk Peruri kami koalisi," ujarnya. Kuat diduga, para legislator tengah menyiapkan strategi untuk menawarkan "harga" dua pasal itu kepada Peruri. Ada uang ada barang.
>
> Tidak banyak yang disampaikan Junino saat itu. Menurut sumber tadi, Junino mengatakan Peruri selama ini hanya melakukan pencetakan uang. Sedangkan pembelian kertas uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. "Tapi, kalau ditugasi undang-undang, Peruri siap-siap saja," katanya.
>
> Setengah jam mengobrol, pertemuan tiba-tiba tegang. Mustofa Assegaf, yang rupanya belum paham latar belakang Junino, melontarkan pertanyaan basa-basi: apa pekerjaan Junino sebelum menjadi Direktur Utama Perum Peruri. Junino menjawab, "Saya sebelumnya Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak."
>
> Lima anggota Dewan tersentak. Dialog yang semula santai diselingi lelucon tiba-tiba kaku. Achsanul kemudian minta izin keluar dari ruangan. Edison dan Mustofa menyusul. Gusti Agung dan Hatta memilih bertahan mene-mani Junino makan malam. Tidak ada lagi pembicaraan soal dua pasal dalam rancangan undang-undang.
>
> Sumber lain mengisahkan, panitia kerja juga mengundang pejabat dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Mereka diajak membicarakan dua pasal yang mengatur pembelian kertas dan pencetakan uang itu. Para anggota Dewan tak sadar, mereka dalam pantauan alat-alat canggih Komisi Pemberantasan Korupsi.
>
> Semua pembicaraan malam itu terpantau penyidik. Para petugas komisi antikorupsi mencium keanehan dalam pertemuan-pertemuan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata Uang itu. Terutama setelah sejumlah anggota panitia melawat ke pelbagai negara-di antaranya Swiss-untuk "studi banding". Penyelidik curiga undangan panitia kepada para pejabat keuangan itu dimanfaatkan untuk transaksi gelap.
>
> Setelah percakapan dengan "mantan orang KPK" itu berlalu, ajakan DPR untuk "bernegosiasi" dengan Peruri berhenti. Menurut sumber, operasi penyelidik malam itu akhirnya dibubarkan. "Padahal, kalau saja terjadi transaksi, penyelidik akan langsung bergerak," ujarnya.
>
> Dimintai komentar soal informasi pertemuan di Hotel Crowne, Achsanul semula membantah. Tapi ia meralat setelah diberi tahu bahwa para kolega sesama peserta rapat membenarkan soal itu. "Tunggu, tunggu. Oh iya, ada itu," katanya. Namun ia membantah berupaya menggiring Peruri menyerahkan sejumlah dana. "Ah gila. Tidak ada itu," katanya.
>
> Edison Betaubun membenarkan panitia kerja mengadakan rapat di Hotel Crowne pada 21 Maret. Tapi ia membantah ada pertemuan khusus dengan Junino. Dia juga mengaku tidak kenal dengan bos Peruri itu. "Saya hanya diajak seorang teman masuk sebuah ruangan dan minum segelas air," katanya. "Setelah itu, saya keluar."
>
> Muhammad Hatta membenarkan adanya pertemuan khusus. Menurut dia, lima anggota panitia kerja ingin mendengar langsung soal kesiapan -Peruri membeli kertas dan mencetak uang. Ia menyanggah ada upaya mengiring permintaan uang kepada Peruri. Ditanya tentang pertemuan yang bubar setelah mendengar Junino merupakan mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, ia mengatakan itu tidak berkaitan. "Memang rapat akan dimulai," ujarnya.
>
> Gusti Agung dan Mustofa hingga akhir pekan lalu belum bisa dimintai komentar. "Bapak sedang rapat," kata Darmawan, asisten Mustafa di DPR. Adapun Gusti Agung tidak menjawab panggilan telepon.
>
> Junino Jahja tidak membantah adanya pertemuan itu. Tapi dia menolak menjelaskannya secara terperinci. "Soal detailnya, no comment," ujarnya. Adapun juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengaku belum mendengar informasi ini.
>
> TAWAR-menawar pasal dengan jaminan uang bukan barang baru di Senayan. Inilah sumber "mata pencarian" anggota Dewan yang nakal. Perkara korupsi dana Bank Indonesia yang menjebloskan sejumlah petinggi bank sentral, termasuk mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan, merupakan bukti paling nyata adanya patgulipat anggota Dewan dan pejabat mitranya.
>
> Awal 2003 merupakan masa krusial bagi Bank Indonesia. Audit keuangannya selalu berpredikat buruk: disclaimer. Soalnya, Bank Indonesia menanggung beban pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada krisis moneter 1997-1998 sebesar Rp 144,5 triliun. Sejak 2001, Bank Indonesia berusaha keras memindahkan beban itu ke pemerintah. Departemen Keuangan sebenarnya oke-oke saja, dengan syarat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memutuskan isu pelik ini, Senayan membentuk Panitia Kerja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada awal Juli 2003, Dewan akhirnya mengetukkan palu: beban Bantuan Likuiditas boleh dialihkan ke pemerintah.
>
> Ada satu lagi ancaman: pada November 2000, Dewan mulai membahas usul perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sejak awal, bank sentral mati-matian menghalangi amendemen itu. Ada sedikitnya dua pasal yang ditolak: pembentukan otoritas jasa keuangan untuk mengambil alih fungsi bank sentral di bidang pengawasan perbankan, dan pembentukan badan supervisi. Yang menarik, dalam pembahasan hampir semua pasal, posisi panitia kerja Dewan selalu di pihak Bank Indonesia. Suara Bank Indonesia dalam setiap sesi pembahasan pun begitu dominan. Rupanya, bank sentral telah menggelontorkan uang pelicin Rp 31,5 miliar untuk mengegolkan dua "misi" itu.
>
> Seorang anggota Dewan periode 2004-2009 mengatakan inisiatif dagang pasal dalam rancangan undang-undang tidak selalu datang dari politikus Senayan. Banyak pejabat kementerian atau lembaga berinisiatif demi mendapat keuntungan dari pasal-pasal itu. "Biasanya lobinya dibuat oleh pejabat eselon satu dengan pimpinan panitia kerja," ujarnya.
>
> Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Fraksi Partai Demokrat, mengatakan tidak semua anggota Dewan berperilaku buruk.
>
> Setri Yasra
>
>  
>
> Tujuh Lapis Penyusunan Anggaran
>  
>>
>> PERJALANAN anggaran negara dari diusulkan sampai disetujui membutuhkan waktu hampir setahun. Di Dewan Perwakilan Rakyat, proses ini dilakukan saban Mei. "Biasanya pembahasan selesai pada 26 Oktober," kata Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan, Jumat pekan lalu.
>>
>> Proses dimulai ketika pemerintah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari sini dihasilkan rencana kerja pemerintah, yang kemudian dibacakan Menteri Keuangan di Dewan pada 20 Mei. Para anggota Dewan lalu menyelenggarakan rapat, mendengarkan pandangan semua fraksi tentang kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah.
>>
>> Sepekan setelah sidang itu, pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Dari sini, keluarlah angka-angka yang disebut pagu indikatif. Pembahasan lebih intensif kemudian dilakukan di Badan Anggaran Dewan, yang beranggotakan 85 orang perwakilan fraksi secara proporsional. Komposisi per komisi di Dewan juga diperhatikan dalam badan ini.
>>
>> Rapat kerja di Badan Anggaran diikuti perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selain Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini ditentukan pembentukan empat panitia kerja, yang bertugas membahas pendapatan negara, prioritas anggaran, kebijakan belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Pembahasannya masih seputar pagu indikatif.
>>
>> Baru pada 16 Agustus, presiden menyampaikan nota keuangan, juga aneka indikator anggaran, termasuk asumsi-asumsi ekonomi makro. Pembacaan nota keuangan ini dilakukan bersamaan dengan pidato kenegaraan. Setelah nota keuangan disampaikan, "pagu indikatif" kemudian dibahas menjadi "pagu sementara".
>>
>> Pembahasan dilakukan lebih teknis di Komisi VII (membidangi masalah energi) dan XI (membidangi keuangan dan perbankan) bersama mitra kerjanya. Di sini dibahas asumsi-asumsi ekonomi makro. Setelah didapatkan jumlah pendapatan negara, semua komisi-dari Komisi I, yang membidangi masalah politik dan pertahanan, hingga Komisi XI-membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga.
>>
>> Calo anggaran besar kemungkinan bermain pada tahap pembahasan di setiap komisi ini. "Karena di sini dibahas anggaran secara detail," kata Tamsil Linrung, politikus Partai Keadilan Sejahtera.
>>
>> Biasanya calo anggaran-bisa anggota Dewan atau orang suruhannya-menawarkan dua hal. Pertama, tawaran mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga.
>>
>> Setelah dibahas oleh pemerintah dan komisi, dua rencana kerja dibawa kembali ke Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. Dari Badan Anggaran, rencana kerja pun dikembalikan ke komisi untuk dibahas lagi lebih terperinci. Selesai komisi membahasnya, Badan Anggaran pun kembali melakukan sinkronisasi. Setelah itu, barulah rencana kerja menjadi pagu definitif. Batas akhirnya Oktober.
>>
>> Setelah pagu definitif siap, Kementerian Keuangan menyusun pedoman penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga dengan pagu definitif. Kementerian dan lembaga pun melakukan hal serupa. Setelah rencana disusun sesuai dengan pagu, Kementerian Keuangan menyusun draf Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
>>
>> Presiden lalu menetapkan peraturan yang mengesahkan alokasi anggaran. Sebagai turunannya, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang mengesahkan daftar isian pelaksanaan anggaran, sebelum akhirnya anggaran bisa dicairkan. Proses berlapis-lapis itu memungkinkan permainan dari para makelar.
>>
>> Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, mengatakan selalu ada celah calo memainkan anggaran. Mereka biasanya bermain di Badan Anggaran Dewan. "Bahkan pada saat dibahas oleh kementerian pun calo sudah bisa bermain."
>>
>> Fanny Febiana
>>
>> Tamsil Linrung: Semua Bisa Dimainkan
>>  
>>
>> Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung mengakui adanya permainan calo dalam pembahasan anggaran. "Semua bisa dimainkan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Menurut dia, calo lebih mudah bermain dalam pembahasan antara komisi-komisi Dewan dan pemerintah. Fanny Febiana dari Tempo mewawancarai Tamsil, -Jumat pekan lalu.
>>
>> Kapan pembahasan anggaran dilakukan di Badan Anggaran?
>>>
>>> Ketika rapat kerja dengan pemerintah (Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Gubernur Bank Indonesia. Pada saat itu juga ditentukan pembentukan panitia kerja.
>>>
>> Kapan calo anggaran bermain?
>>>
>>> Banyak, semua bisa dimainkan oleh calo anggaran. Biasa-nya ketika pembahasan di komisi, membicarakan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga serta rencana kerja pemerintah.
>>>
>> Mengapa pada tahap itu?
>>>
>>> Karena di situ pembahasannya sudah detail. Badan Anggaran hanya melakukan sinkronisasi. Yang membahas lebih detail adalah komisi.
>>>
>> Apa yang ditawarkan calo?
>>>
>>> Biasanya mereka menawarkan mempercepat proses daftar isian pelaksanaan ang-garan atau DIPA dan menaikkan jumlah anggaran dari yang diusulkan.
>>>
>> Di mana biasanya rapat pembahasan ang-garan ini dilakukan?
>>>
>>> Di sini, di DPR.
>>>
>> Banyak pembahasan dilakukan di hotel?
>>>
>>> Tidak pernah. Kalaupun ada pembahasan di luar, itu dilakukan di Wisma DPR di Kopo, Bogor.
>>>
>> Tidak semua rapat terbuka?
>>>
>>> Pada saat rapat panitia kerja kan idenya masih liar, jadi mesti dilakukan tertutup.
>>>
>> Kenapa masih ada calo anggaran?
>>>
>>> Sebenarnya kuncinya pemerintah, jangan merespons. Kalau pemerintah tidak merespons, calo anggaran enggak akan muncul. Dibantu atau tidak dibantu oleh calo, anggaran pasti akan turu
>>>
>>> http://sudarjanto.multiply.com/journal/item/25245
>>>