50persen

Kembalikan ke undang2 nya, toleransi tonase maksimal hanya 5% , kelebihan dr itu kurungan 1 bulan atau denda 500 ribu.

SENIN, 05 MEI 2014 | 14:20 WIB
50 Persen Jembatan Timbang di Jateng Akan Ditutup 

50 Persen Jembatan Timbang di Jateng Akan Ditutup 
Jembatan timbang. TEMPO/Supriyantho Khafid

Berita Terkait
Gubernur Jateng Pergoki Pungli Jembatan Timbang
Marak Pungli, DPRD Desak Jembatan Timbang Ditutup 
Pemprov Jateng Berlakukan Aturan Baru Jembatan Timbang 
Jembatan Timbang Tutup H-7 Hingga H+7
Swastanisasi Jembatan Timbang Efektif
Topik
#Jembatan Timbang
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Semarang - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah memastikan segera menutup separuh lebih dari jumlah jembatan timbang di Jawa Tengah. Kebijakan itu sengaja dilakukan untuk efisiensi kerja kontrol yang diimbangi dengan tenaga petugas di lapangan.

"Idealnya, satu jembatan butuh 35 orang. Bila petugas yang tersedia 200, berarti hanya lima jembatan yang bisa beroperasi," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Urip Sihabudin seusai diskusi "Menimbang Barang di Jembatan Timbang" di Semarang, Senin, 5 Mei 2014.

Urip menyatakan di Jawa Tengah terdapat 16 jembatan timbang yang layanan operasionalnya tak maksimal karena kekurangan sumber daya manusia. "Akibatnya, mereka kerepotan melakukan kontrol dan teknis lain di lapangan," ujarnya.

Menurut Urip, penutupan jembatan timbang itu merupakan hasil evaluasi sumber daya manusianya, yakni petugas di jembatan timbang yang mencapai 281 orang. Dari jumlah itu, mereka yang layak dan siap ditempatkan kembali hanya 200 orang. (baca: Jawa Tengah Dinilai Salahgunakan Jembatan Timbang)

Saat ini, kata Urip, ia telah perintahkan petugas di lapangan agar menjalankan kontrol sesuai dengan aturan. Langkah itu dilakukan seusai sidak Gubernur Ganjar Pranowo yang menemukan praktek pungutan liar di jembatan timbang Sumbah, Kabupaten Batang, pada akhir April lalu.

Ketegasan kontrol yang dilakukan itu meliputi denda untuk muatan lebih dari 20 persen. Sedangkan yang lebih dari 25 persen ditilang lewat pengadilan. "Kami juga kembangkan sistem agar akurasi terjaga," kata Urip.

Pakar transportasi dan angkutan jalan raya dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, menilai persoalan jembatan timbang cukup rumit. Hal itu terkait dengan unsur teknis, keselamatan, ekonomi, dan infrastruktur jalan. "Perlu pembahasan yang melibatkan pemerintah pusat. Kalau hanya gubernur marah-marah, tak akan selesai," ujarnya.

Ia menyarankan agar penanganan pelanggaran jembatan timbang sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan itu menyebutkan toleransi tonase maksimal hanya 5 persen. "Lebih dari itu, pidana 1 bulan kurungan atau denda Rp 500 ribu," tuturnya. (baca juga: Pungutan Retribusi Daerah Bisa Dibatalkan)

EDI FAISOL (SEMARANG)

Senin, 05/05/2014 13:50 WIB

Cegah Pungli, Jembatan Timbang akan Dibuat Online

Ayunda W. Savitri - detikNews

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar saat memergoki adanya pungli di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk mencegah pungli, Kementerian Perhubungan akan membuat online jembatan timbang di berbagai daerah. 

"Kita ingin jembatan timbang terkoneksi secara online, dipantau dari pusat nanti. Selama ini tidak online hanya laporan-laporan saja," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susanto kepada wartawan di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014).

Bambang mengatakan, saat ini sedang dikembangkan teknologi way e-motion sehingga sistem jembatan timbang bisa bekerja dengan baik. "Jadi nanti sitemnya akan seperti di luar negeri," katanya. 

Diketahui, Ganjar mengamuk ketika memergoki seorang kernet truk yang kelebihan muatan meletakkan uang di meja petugas jembatan timbang Subah tanpa meminta kuitansi. Politisi PDIP itu pun semakin marah ketika menemukan amplop berisi uang di dalam laci meja petugas.

Esok harinya, Senin (28/4) Ganjar mendatangi kantor Dishubkominfo Jateng dan menemui Urip. Ganjar meminta agar dilakukan evaluasi dan segera hilangkan praktik pungli karena menjadi faktor penyebab jalur pantura rusak parah.

--