From: A.Syauqi Yahya
Tony Kwok: KPK di Jalur yang Benar
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/11/15000041/Tony.Kwok.KPK.di.Jalur.yang.Benar
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Tony Kwok
Rabu, 11 Februari 2015 | 15:00 WIB
Oleh: Khaerudin
JAKARTA, KOMPAS - Tony Kwok adalah komisioner Independent Commision Against Corruption saat lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi di Hongkong ini berjuang membersihkan polisi dari korupsi. Dalam usahanya itu, ICAC sempat mengalami konflik dengan polisi yang korup di Hongkong. Puncak konflik terjadi pada 1977 saat kantor ICAC diserbu polisi.
Dukungan penuh kepada ICAC dari Pemerintah Hongkong dan Kerajaan Inggris pada saat itu membuat korupsi di kepolisian bisa diberantas. Polisi Hongkong menjadi salah satu polisi paling bersih di dunia. Mereka juga mengklaim yang terbaik di Asia.
Kwok sempat menjadi konsultan bagi Pemerintah Indonesia saat hendak mendirikan KPK. Dia juga menjadi konsultan anti korupsi di 25 negara lain di Asia.
"Indonesia semestinya bangga dengan KPK," menjadi kalimat pertama yang disampaikan Kwok saat wawancara dengan Kompas, Selasa (10/2/2015), di Jakarta.
Apa yang Anda lihat dari konflik yang terjadi antara KPK dan Kepolisian Negara RI?
Di Asia, orang mungkin menilai lembaga anti korupsi yang sukses adalah ICAC Hongkong atau CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura. Tapi, banyak yang bilang KPK juga sudah berada pada jalur yang benar. Memang belum bisa dibilang sukses, tetapi jelas sudah berada di jalur yang benar. KPK sudah bisa mengusut orang-orang yang sensitif, high profile. KPK bisa membuktikan kemampuannya untuk independen, profesional, dan berani mengusut kasus-kasus besar. Ini tidak bisa ditemukan di banyak lembaga anti korupsi di Asia.
Saya sangat prihatin dengan yang terjadi sekarang karena sepertinya ada usaha untuk mengalahkan, melemahkan KPK.
Dari pengalaman konflik ICAC dengan Kepolisian Hongkong, apa yang Anda rekomendasikan?
Presiden harus mengambil alih, memerintahkan tim independen menyelidiki (kasus yang diduga melibatkan pimpinan KPK) dari polisi. Siapa pihak tim independen ini? Ini terserah Presiden Joko Widodo. Prinsip yang sama bisa diterapkan untuk investigasi yang sedang dilakukan KPK kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Apalagi dalam kasus komisioner KPK yang jadi tersangka, menurut hukum, harus nonaktif. Sebelum Presiden memutuskan (menonaktifkan unsur pimpinan KPK yang jadi tersangka), dia bisa menunggu lebih dulu hasil penyelidikan tim independen.
Setelah investigasi selesai, selanjutnya pergi ke saluran hukum yang normal, bisa menyerahkan kepada jaksa dan mereka bisa menentukan lebih lanjut langka hukum berikutnya.
Apalagi yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan krisis KPK dengan polisi?
Krisis ini sebenarnya membuka kesempatan untuk perbaikan. Agar tidak terjadi lagi krisis yang sama, Presiden bisa melakukan pengkajian ulang yang menyeluruh terhadap relasi KPK dengan polisi.
Untuk mendukung independensi KPK, Presiden bisa mengusahakan agar KPK diatur dalam konstitusi, tidak hanya UU. Dengan demikian, KPK menjadi lembaga yang permanen hingga tidak ada presiden atau parlemen yang mencoba membubarkannya.
KPK juga dapat diberi kekuatan tambahan, seperti mengusut korupsi tak hanya di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor bisnis. Tidak hanya dibatasi boleh mengusut korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp 1 miliar.
Hal yang juga bisa dilakukan adalah mengecek sistem akuntabilitas di kepolisian. Di Hongkong ada Independent Police Complaint Committee. Masyarakat bisa komplain ke mereka jika ada investigasi polisi yang tak sesuai dengan aturan dan kewenangan.
Apa yang bisa dipelajari dari kisah sukses ICAC membersihkan polisi korup di Hongkong?
Pertama, tentu harus mempertahankan keberadaan KPK. Kedua, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki situasi ini. Pelajaran dari Hongkong adalah pemerintah berusaha menyusun, mengkaji, me-review relasi polisi dan KPK dalam rangka memperkuat independensi KPK.
Di masa lalu, polisi Hongkong sangat korup. Polisi selalu menjadikan ICAC sebagai musuh. Sekarang apa yang terjadi? Setelah konflik 1977, polisi Hongkong salah satu yang paling bersih di dunia. Mereka mengklaim sebagai yang terbaik di Asia. Hubungan ICAC dengan polisi juga sangat baik.
Ini pelajaran dari Hongkong, krisis ini bisa menghasilkan kesempatan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik.
Hongkong bisa melakukan itu karena ICAC didukung penuh pemerintahnya dan juga Kerajaan Inggris ketika itu. Bagaimana dengan Indonesia?
Saya punya keyakinan dan suka dengan Presiden Joko Widodo. Agenda pemerintahan dia adalah pemberantasan korupsi. Dia harus menjaga janjinya. Kalau dia tak bisa menunaikan janjinya, dia tahu konsekuensinya. Media harus selalu mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia menjanjikan agenda pemberantasan korupsi. Kalau tidak mendukung KPK, dia akan kehilangan dukungan publik. Saya yakin dia pasti paham.
Mungkin pengalaman Hongkong dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, jumlah polisi sangat banyak.
Meski Hongkong hanya punya 20.000 polisi, itu tetap jumlah yang besar. Jika lembaga anti korupsi menyelidiki polisi yang korup, itu karena menegakkan hukum dan bukan karena menyerang polisi. Belajar dari pengalaman Hongkong, kalian harus tetap menekan dan menciptakan efek gentar bagi polisi yang mau melakukan korupsi. Selama kalian bisa menjangkau petinggi kepolisian korup, kalau ada polisi korup, mereka bisa ditangkap KPK.
Jika polisi masih beranggapan bahwa kami polisi, kalian tak bisa menyentuh kami, maka kalian akan tetap menjadi negara yang korup. Kecuali kalau kalian bisa mengubah mentalitas seperti ini, kalau saya sebagai polisi korup, saya bisa ditangkap KPK dan dipenjara. Saya kehilangan pekerjaan dan keluarga juga menanggung malu.
Bagaimana cara membuat ini bisa berjalan? Ya, pastikan KPK punya kemampuan lebih. Tambahkan jumlah pegawai KPK.
Di Hongkong ada 7 juta penduduk dan jumlah pegawai ICAC ada 1.300 orang. Sementara di sini ada seperempat miliar penduduk, tetapi KPK hanya punya beberapa ratus pegawai.
Namun, ada masalah lain di Indonesia. Ada perbedaan gaji antara KPK dan polisi.
Jika polisi punya gaji yang rendah hingga mereka tak bisa menghidupi keluarganya, mereka akan korupsi. Ini pekerjaan polisi dan pemerintah untuk memastikan standar minimum gaji polisi. Polisi berpangkat paling rendah harus punya gaji yang cukup bagi mereka untuk menghidupi keluarganya.
Polisi juga komplain dengan minimnya biaya pengusutan perkara. Kadang polisi diduga meminta bantuan pihak lain untuk membantu membiayai operasional pengusutan kasus kriminal.
Ini bukan sesuatu yang bagus. Di Hongkong atau negara-negara lain, jika ada orang menawari polisi sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jelas itu kejahatan dan harus dihentikan.
Polisi harus menyusun semua keperluannya dan meminta kepada pemerintah. Jadi, tentu saja solusinya adalah berikan anggaran yang cukup kepada polisi.
Apakah di Hongkong pada 1970-an masalahnya sama?
Sama dalam arti, gaji polisi sangat rendah. Maka, pemerintah kemudian memperbaiki gaji polisi. Gaji polisi sekarang salah satu yang tertinggi di Hongkong.
Bagaimana dengan pemberian pengampunan terhadap polisi atau pejabat yang korup?
Presiden bisa memberikan pengampunan atas kesalahan di masa lalu. Tidak hanya polisi, tetapi juga aparatur negara lainnya. Tentu ini tidak mudah, bagaimana membatasinya. Apakah pejabat yang menerima suap 1 juta dollar juga akan mendapat pengampunan? Kalian tak bisa memberikan pengampunan penuh. Kalau ada polisi yang menerima suap 1 miliar dan besok diberikan pengampunan, dia bisa membeli Ferrari. Ini tak bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, istilah pengampunan harus dipertimbangkan, seperti pemerintah bisa memberikan pengampunan, tetapi uang hasil korupsinya dikembalikan.
Ini juga terjadi di Hongkong ketika polisi menyerang ICAC. Pemerintah akhirnya juga berpikir memberikan pengampunan terhadap korupsi yang terjadi sebelum 1977, kecuali kasus korupsi yang serius.
Pertanyaan terakhir, bagaimana masa depan pemberantasan korupsi jika melihat konflik KPK dengan polisi saat ini?
Jika kalian membiarkan KPK terus dikriminalisasi, saya pesimistis dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini titik balik yang krusial. KPK sudah pada jalan yang benar, tetapi sekarang mereka sedang diblokade. Kalau blok ini dicabut, akan ada masa depan yang cerah.
Editor: Laksono Hari Wiwoho
Sumber: HARIAN KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar