Jiran....seriiik

From: <syauqiyahya@gmail.com>



Sabtu, 29 November 2014 | 06:24 WIB

Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS

TEMPO.CO , Jakarta:Media online asal Malaysia, Utusan.com menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah sekutu Amerika Serikat. Dalam tulisannya berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi," media tersebut menggambarkan mesranya hubungan antara Jokowi dan Amerika Serikat. (Baca : Usir Kapal, Kata Media Malaysia Jokowi Alihkan Isu

Menurut media tersebut, dalam kampanye Presiden sebelumnya, Jokowi sempat membantah kedekatannya dengan Amerika Serikat. Namun kini pemerintah menjalin kerja sama di bidang maritim dengan negeri Abang Sam itu. (Baca : Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang' Malaysia)

"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan Amerika Syarikat (AS). Semasa berkempen dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS sedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi."

Hubungan bilateral itu, kata media online tersebut, menyiratkan istimewanya hubungan dengan Indonesia. Pada 1991, hubungan kedua negara sempat memanas karena kasus Timor Leste. "Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka."

Mesranya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, juga disebut tak sehat.
"Pada era Jokowi, AS berpeluang meluaskan penguasaannya di sebelah sini selepas mempunyai pangkalan di Korea Selatan dan Jepun. Ini mungkin mencetuskan konflik dari sudut geopolitik negara yang berjiran dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu 'sihat' sebenarnya."

Selain itu, media tersebut menulis juga bahwa Jokowi angkuh dan ingin melakukan kontroversi dengan Malaysia. Langkah pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal bot nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia, memicu kontroversial.

Presiden Joko Widodo memang bersikap tegas terhadap kapal asing yang menerobos perairan Indonesia tanpa izin. Tak hanya diusir, kapal-kapal tersebut juga terancam ditenggelamkan.

UTUSAN.COM | DEWI

Fadli masih tak bisa menghilangkan kebiasaan sinisnya ...........

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 29/11/2014 11:58 WIB

Kali ini, Fadli Zon Bela Jokowi yang Disebut Angkuh Oleh Media Malaysia

Elza Astari Retaduari - detikNews

FOKUS BERITA
Kiprah Kabinet Kerja Jokowi
Jakarta - Setelah selama ini mengkritisi Presiden Joko Widodo beserta jajaran dan kebijakannya, kali ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon kali ini mendukung Jokowi. Ini terkait pemberitaan media Malaysia yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang angkuh terkait kebijakan menenggelamkan kapal Malaysia yang melakukan illegal fishing.

Menko Polhukam Tedjo Edhy sebelumnya mengatakan bahwa sikap Jokowi bukan angkuh melainkan tegas. Fadli menyatakan hal yang senada dengan Menko Polhukam, bahwa hal tersebut dilakukan sebagai tindakan resiprokal (saling berbalas).

"Saya sih kalau Pak Jokowi melakukan itu saya mendukung. Kalau misalnya pihak Malaysia melakukan hal yang sama ini kan bagian dari sikap resiprokal, kalau kapal-kapal nelayan kita juga dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama," ujar Fadli Zon.

Hal tersebut diungkap Fadli Zon usai Diskusi Polemik yang bertajuk Wajah Politik Kita di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (29/11/2014). Menurut Fadli, toh yang ditenggelamkan bukan pelakunya namun armada yang digunakannya.

"Kalau ada di perairan kita. Tentu tidak dengan orangnya ya, kapalnya saja. Itu bahaya kalau sama orangnya. Tapi itu pun tetap harus melihat norma-norma aturan-aturan internasional yang ada," kata alumnus UI itu.

Meski kali ini mendukung kebijakan pemerintah Jokowi, Fadli masih tak bisa menghilangkan kebiasaan sinisnya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh rival Prabowo Subianto saat Pilpres 2014 itu. Fadli meminta agar Jokowi membuktikan menenggelamkan kapal asing ilegal.

"Jadi sebenarnya pemerintah, Pak Jokowi nggak usah terlalu banyak omong lah, coba dilakukan saja dulu, satu lah, satu dicontohin dulu, saya pengen lihat gitu. Satu coba ditenggelamkan, nggak usah banyak-banyak," tutup Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.

Presiden Joko Widodo memang meminta TNI dan Polri untuk mendukung kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Menko Polhukam Tedjo Edhy mengatakan bahwa sikap itu adalah wujud ketegasan Jokowi.

"Pak Jokowi bukan angkuh tapi tegas, kenapa orang kita digantung di sana, siapa yang angkuh sekarang. Media Malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana? Berbuat kesalahan di sini kok nggak boleh ditenggelamkan. Resiprokal (saling berbalas-red) dong," tegas Menko Tedjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

(ear/imk)

--

kangen

kangen

Usman D. Ganggang

30 Nov 2014 | 19:24

(buat dinda yang lagi galau)

sebentar, namamu hadir depan mata

lagi, kau tampakkan diri tanpa sapa...

ragamu indah bak permata

tapi keabsenan dialogmu memenjarakan jiwa

ke mana arah melabuhkan hati kakanda

ketika lara merundung sesakkan dada

pastilah kau bertanya,

Gerangan apa

iya, kangenlah sedang menggelora

lalu, mestikah aku menggandeng galau

tanpa kehadiran dirimu30/11/14

--
--

pintu

"PINTU MENUJU SURGA ADA DI RUMAHMU"

Seorg tabi'in yg mulia Iyas bin Mu'awiyah mena ngis se-jadi2nya ktk meninggal salah satu dr org tuanya,mk dikatakan pd beliau : 

"Mengapa anda menangis sedemikian rupa" ?,

Beliau menjawab :

"Tidaklah aku menangis karena kematian, krn yg hidup pasti akan mati, akan ttp yg membuatku menangis krn dahulu aku memiliki 2 pintu ke surga, mk tertutuplah 1 pintu pd hari ini & tdk akan di buka sp hari kiamat, aku memohon pd Allah Ta'ala agar aku bisa menjaga pintu yg ke dua".

Saudaraku !!,

Kedua org tua adalah 2 pintu menuju surga, yg kita dpt menikmatia bau harumnya setiap pagi & petang, 

Rasulullah Swa bersabda :

الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احففظه

"Org tua adalah pintu surga yg paling tengah, mk jgn sia2kanlah pintu itu atau jagalah ia". 

(HR. Tirmidzi di shohihkan syaikh Albani roh ra).

Pintu surga yg paling tengah, yg paling indahnya,yg paling eloknya.

*Maka masihkah engkau sia2kan pintu itu ? 

*Bahkan engkau haramkan dirimu tuk memasukinya ? Dg mengangkat suaramu di hadapanya ? Dg membentaknya di kala tulang2nya semakin lemah krn di makan usia,

*Sementara tubuhmu yg berotot kekar dahulu telah di basuh kotoranmu dg tanganya yg kini tak bertenaga.

🍑Duhai sungguh ruginya.

🍑Celaka ! Celaka !

Jika kau berani durhaka !

Rasulullah Saw bsabda :

"Celaka,celaka,celaka ! , dikatakan pd beliau, siapa wahai Rasulullah ?, 

Maka beliau bersabda :

"Siapa saja yg menjumpai kedua org tuanya, baik salah satu atau kedua2nya di kala mrk lanjut usia, akan tetapi (perjumpaan tersebut) tdk memasukannya ke surga. (HR.Muslim).

"Ya Allah, berilah kami rizki utk berbakti kpd kedua org tua kami ,dan kumpulkanlah kami bersama mereka di surgaMu yg penuh kenikmatan O:)

Ada di Megawati, Bukan Jokowi

From: A.Syauqi Yahya 

Sabtu, 29/11/2014 19:13

KASUS MUNIR

Pertanggungjawaban Kasus Munir Ada di Megawati, Bukan Jokowi

Reporter: Aghnia Adzkia, CNN Indonesia

(ANTARA FOTO/Wira Suryantala)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menilai Presiden Jokowi tak bisa disalahkan terkait pengusutan kasus pembunuhan pegiat HAM, Munir Said Thalib. Menurutnya pertanggungjawaban semestinya diminta kepada presiden sebelum Jokowi.

"Kalau mencari dalang pembunuhan, tidak bisa disalahkan Jokowi. Kalau dalang mestinya tanya ke presiden sebelumnya, saat dijabat oleh Megawati. Apakah ada presiden sebelumnya yang memberi upaya maksimum terhadap proses hukum itu?" ujar Mudzakkir ketika dihubungi, Sabtu (29/11).

Mudzakkir menyarankan Jokowi untuk berani mengangkat kasus Munir dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. "Kejahatan Munir itu sangat sistematik, tidak sulit ditelusur, berbeda dengan terorisme," ujar profesor ilmu hukum tersebut.

Menurutnya, sudah ada dokumen pendukung lain terkait pembunuhan berencana Munir yang berlangsung 7 September, sepuluh tahun silam. "Surat-surat terkait Pollycarpus ada di BIN (Badan Intelijen Negara). Di dalam komputer BIN sudah ditemukan dokumen itu," katanya.
Pilihan Redaksi
POLLYCARPUS BEBAS, SUCIWATI MUNIR SEBUT JOKOWI PEMBOHONG
JOKOWI HARUS KAJI ULANG PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS
JOKOWI TAK BERWENANG GAGALKAN PEMBEBASAN POLLYCARPUS

Ihwal terdakwa lain yang diputus bebas oleh pengadilan negeri yakni mantan pejabat militer dan BIN Muchdi Purwoprandjono, Mudzakkir menilai perlu adanya desakan pengusutan. "Kalau ada novum (bukti baru) bisa diangkat kembali. Saya sudah melakukan eksaminasi publik. Proses penanganan perkara masih ada yang kurang," katanya.

Menurut Mudzakkir, salah satu kekurangan tersebut adalah pengabaian terhadap kesaksian Wakil Kepala BIN M. As'ad Ali dan anggota BIN Budi Santoso yang menyebut pernah menyerahkan uang dari Muchdi kepada Pollycarpus.

Munir tewas terbunuh saat perjalanan dari Indonesia menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pollycarpus salah satu pilot Garuda Indonesia terbukti menjadi pembunuh Munir. Pollycarpus divonis 14 tahun penjara oleh Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2013 setelah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang kedua. Meski demikian, hingga kini pengusutan kasus Munir belum menyentuh ranah aktor intelektual pembunuhan. Alih-alih mengusut tuntas, hari ini, pemerintah membebaskan Pollycarpus.

--
--

Fung Seng

Senin, 01 Desember 2014

Fung Seng

Anthony Salim lebih sering mengenakan baju batik ketimbang baju jenis lain. "Saya pakai batik karena saya suka batik. Ada orang-orang yang menyukai pakai Gucci karena mereka ingin dilihat berbaju merek itu. Biar saja…. Bagi saya, saya pakai batik karena nyaman."

Sosok Anthony, putra Liem Sioe Liong yang melanjutkan jaringan bisnis raksasa ayahnya, juga setelah rezim Soeharto yang mendukungnya jatuh, dilukiskan secara hidup dalam buku Liem Sioe Liong's Salim Group yang ditulis Richard Borsuk dan Nancy Chng, yang terbit pada 2014 iniâ€"agaknya buku terbagus selama 10 tahun terakhir tentang sejarah bisnis di Indonesia.

Anthony, menurut buku ini, "tajam" dalam memandang kesempatan bisnis. Anthony berani ambil risiko. Anthony yang sejak kecil menunjukkan gairah bisnis. Anthony yang dipilih ayahnya, meskipun bungsu, buat jadi pengganti. Anthony yang berbeda dari kakak sulungnya, Albert.

Albert, menurut ayahnya, anak yang "sedikit malas", "gemar main gitar dan mobil balap". Sebaliknya Anthony: tak suka dandan, pakai kacamata model kokok-beluk gaya lama, dan tetap mengenakan kaus merek 777 produksi pabrik tekstil ayahnya di masa lalu.

Sambil setengah bercanda, Anthony menjelaskan apa yang tersirat dari batik. Desain batik yang rumit, katanya, itu mirip cara berbisnis di Indonesia. "Batik berbeda dari desain Burberry yang bergaris-garis sangat jelas, clear-cut, yang kotak dan batasnya segera tampak," katanya. Sementara itu, "Motif batik selalu agak gelap." Batas-batasnya "kabur". Tapi di tengah itu, "Bagaimana juga situasinya, kita akan dapat survive!"

Nama kecilnya Liem Fung Seng. Arti harfiahnya "menemu kehidupan", selamat dan hidup terus dari bencana. Hanya beberapa pekan sebelum ia lahir, pada 1949, ayahnya, pedagang yang waktu itu masih belum makmur, hampir tewas karena kecelakaan mobil. Si bungsu seakan-akan isyarat bahwa hidup bisa menjumpainya lagi. Berpuluh tahun kemudian, setelah krisis ekonomi 1997 mengguncang konglomerasi ayahnyaâ€"disebut "Grup Salim"â€"Fung Seng juga yang menemukan hidup kembali bagi usaha keluarga itu.

Riwayat usaha keluarga itu, seperti lazimnya kisah pebisnis di Indonesiaâ€"apalagi bila ia keturunan Tionghoaâ€"memang bukan berlangsung di atas garis-dan-petak ala Burberry. Tapi Liem Sioe Liong memang berhak mengatakan ia mujur. Ia sangat percaya kepada feng shui. Ia tak mau merombak rumahnya yang tak mentereng di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Dengan alasan yang sama, di masa jayanya ia membiarkan makam ayah dan kakeknya yang sangat bersahaja di bukit di Niuazhai, sebuah dusun di Kota Fuqing, di Provinsi Fujian, di pantai Tiongkok sebelah tenggara.

"Saya beruntung," katanya sebagaimana dikutip Borsuk dan Chng. "Saya kerja dan saya berkembang. Kalau misalnya saya hidup di Afrika, Timur Tengah, pegimana saya bisa kerja? Waktu, tempat, dan keberuntungan… ini yang ndak bisa diubah."

Tapi ia bisa membuat tempatnya berubah: meninggalkan dusun tempat ia dilahirkan.

Di desa itu berlaku ucapan "jiu nian han, yi nian zai" (sembilan tahun kekeringan, satu tahun bencana). Antara gersang dan banjir, antara gunung dan pesisir, tanah pertanian itu nyaris tak bisa ditanami. Orang tua Liem, yang punya 11 anak, bukan peladang yang paling melarat. Tapi hidup tak gampang.

"Kami kebanyakan makan apa yang kami tanam," Liem mengisahkan masa kecilnya. "Jarang ada daging tersedia di meja." Hasil ladang juga tak menentu. Uang cepak. Orang terkadang harus pinjam ke lintah darat.

Liem muda berusaha bertahan. Ia berdagang mi mentah. Tapi pada 1937, ketika musim kering melanda, ayahnya meninggal, setelah pulang memikul ubi. Hidup berubah. Di saat itu juga Jepang mulai menyerbu Tiongkok.

Di umur 21 tahun, Liem meninggalkan dusunnya, mencoba naik kapal menuju Jawa. Ia nyaris gagal, tapi akhirnya ia berhasil mendarat di Surabaya pada 1938â€"dengan kantong uang yang dicopet. Dari Surabaya, ia ke Kudus di Jawa Tengah.

Di kota itu, Liem berdagang pakaian yang dipikulnya berkeliling jalan kaki. Dari sini ia mulai naik. Kudus menyenangkan hatinya. Liem merasa buah kerjanya segera tampak. Penduduk setempat ramah. Makanan juga enakâ€"terutama soto Kudus.

Tapi baru di Semarang ia meloncat. Kota ini, pada akhir abad ke-19, adalah pusat kerajaan bisnis Oei Tiong Ham, "Raja Gula", saudagar besar pertama kelahiran Jawa yang berhasil membangun emporium internasional.

Liem kemudian menyusul, bahkan melampaui kejayaan itu. Tapi, sementara Oei Tiong Ham tak membangun koneksi bisnis dengan pemerintah Belanda, Liem berbeda: ia praktis ditegakkan kekuasaan Soeharto, jenderal yang dikenalnya sejak 1949 meskipun baru jadi rapat dengannya setelah 1966. Liem, yang selama perang kemerdekaan dari Semarang ikut menyalurkan barang kebutuhan ke wilayah Republik yang diblokade Belanda, dengan gampang menemukan teman di kalangan orang militer ini.

Soeharto menjadikan pebisnis yang jinak dan ulet ini pendukung kekuatannyaâ€"juga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ekonomi yang terbentuk ibarat bangunan besar yang tak stabil, sebab cuma disangga dua tiang: kekuasaan yang otoriter dan bisnis dengan monopoli yang dipaksakan.

Tapi Liem memang beruntung dan penggantinya, Anthony, memang Fung Seng. Soeharto jatuh dan digantikan sebuah sistem di mana monopoli tak berlaku. Tapi Anthonyâ€"bahkan setelah Bank BCA lepas dari tangannyaâ€"bisa memanfaatkan keadaan baru. Dan ia mengakui, "Cara kita berbisnis [kini] lebih terstruktur."

Yang kini dilupakan: pernah ada seorang mujur, yang dengan dukungan kekuasaan yang sewenang-wenang, bisa membuat orang lain tak beruntung.

Goenawan Mohamad

"udang" ?

From: A.Syauqi Yahya 

Sabtu, 29/11/2014 15:55 WIB

Golkar Pecah

'Udang' di Balik Maju Mundur Munas Golkar
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

FOKUS BERITA
Golkar Pecah!
Jakarta - Partai Golkar pecah gara-gara Munas dipercepat secara pihak oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Di kubu seberang, Agung Laksono cs membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar untuk menghadang kekuatan Ical. Ada kepentingan terselubung di balik tarik ulur waktu pelaksanaan Munas Golkar.

Maju mundur waktu Munas Golkar sebenarnya sudah jadi isu panas di internal Golkar pasca kekalahan beringin di Pileg dan berlanjut ke Pilpres. Tarik-menarik kepentingan mempercepat Munas Golkar semakin santer setelah Golkar yang masuk Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta gagal memenangkan Pilpres.

Saat itu sejumlah elite Golkar yang saat ini membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar mulai menghembuskan wacana evaluasi kepemimpinan Ical. Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, saat itu langsung mengucapkan selamat ke Jokowi-JK dan membuka peluang Golkar masuk Koalisi Indonesia Hebat.

Waktu itu Golkar sudah mulai terbelah menjadi dua kubu, pro KMP dan pro KIH. Pada akhirnya Ical menegaskan Golkar tetap bertahan di KMP dan memecat 3 kader muda pro Jokowi-JK yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Poempida Hidayatulloh.

Sementara itu 7 orang calon ketua umum Golkar yang kerap disebut '7 samurai' mulai sering bertemu untuk menyatukan kekuatan. Namun pada akhirnya usaha menarik ke KIH kandas, sampai dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK tak satupun kader Golkar masuk di daftar menteri pembantu presiden.

Namun 7 caketum Golkar yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, Airlangga H, dan MS Hidayat terus melakukan konsolidasi. Ical pun mulai berpikir mempercepat Munas Golkar, akhirnya rapat pleno DPP Golkar menetapkan Munas digelar Januari 2015.

7 caketum Golkar pun terus mempersiapkan diri. Mereka dibuat kaget ketika Rapimnas Yogyakarta mengubah keputusan pleno dengan menjadwalkan Munas pada 30 November di Bali. Bahkan hasil Rapimnas itu kemudian diperkuat dengan rapat pleno yang diketok palu sepihak oleh Waketum Theo L Sambuaga.

Akhirnya pleno yang sempat diawali bentrok massa AMPG di Kantor DPP Golkar ini berakhir ricuh. Agung Laksono cs mengumumkan pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium yang menonaktifkan Ical dan Sekjen Golkar Idrus Marham kemudian menjadwalkan Munas pada Januari 2015.

Bagi elite Golkar pro Ical, sikap presidium ini aneh lantaran dulu meminta Munas dipercepat namun saat dipercepat pada tahun 2014 seperti yang mereka harapkan dulu ternyata malah jadi polemik. Mungkin saja saat itu masih banya yang berharap kursi menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Itu anehnya, dulu sebelum kabinet diumumkan mereka minta dipercepat tahun 2014. Mereka bilang DPP ilegal, DPP demisioner kalau Munas terlambat. Nah sekarang sudah dieprcepat malah protes. Padahal kita sebenarnya sudah terlambat," kata Sekretaris OC Munas Golkar, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Sabtu (29/11/2014).

Kala itu isu santer tangan Jusuf Kalla sudah mulai masuk untuk menarik Golkar ke KIH. Memang Golkar sudah mulai menjadi 'ring tinju' pertarungan KMP dan KIH sejak kekalahan di Pileg plus gagal mengusung capres dan gong-nya adalah kegagalan Prabowo-Hatta di Pilpres.

Golkar memang tak punya sejarah menjadi oposisi. Selama ini Golkar selalu berada di dalam pemerintahan. Sejumlah elite Golkar pun sempat menjajal keberuntungan untuk masuk kabinet kerja. Belakangan politikus Golkar Nusron Wahid yang kemarin dilantik menjadi kepala BNP2TKI adalah orang 'Golkar Perjuangan' pertama yang masuk pemerintahan Jokowi-JK.

Seiring berjalan waktu Presidium Penyelamat Partai Golkar juga mulai rontok satu demi satu. Kini tinggal '4 sekawan' Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang K, dan Zainuddin Amali yang berada di presidium. Konon mereka disokong Jusuf Kalla dan Surya Paloh untuk mengambil alih Golkar.

Memang isu santer ada tangan JK bahkan Ketum NasDem Surya Paloh yang terus berupaya menarik Golkar ke KIH. Kedua orang tersebut tak lain adalah politikus senior Golkar yang sukses di tempat lain, JK jadi wapres lagi dan Paloh kini berada di pucuk pimpinan Partai NasDem

Kembali ke empat sekawan, mereka menyebut percepatan Munas pada November melanggar AD/ART lantaran Rapimnas sudah menyepakati Januari 2015. Mereka juga merasa terganjal lantaran pendeknya waktu persiapan. Tak mudah mengumpulkan dukungan dan logistik untuk menghadapi ketum incumbent. Apalagi ada isu santer Ical sengaja mempercepat Munas agar bisa lekas menang secara aklamasi, isu ini menjadi momok tersendiri bagi para caketum lainnya.

Situasi semakin panas lantaran Ical terus mengumpulkan dukungan plus menunjuk Nurdin Halid menjadi Ketua SC Munas Golkar. Nurdin dituding sebagai ketua tim sukses Ical di Munas. Semakin dibantah, isu ini semakin menjadi-jadi.

Tak mau perpecahan Golkar semakin parah menjelang Munas, Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung mengajak Ical dan Agung Laksono cs untuk berunding guna menjajak islah. Dii tengah wacana islah, empat caketum kontra Ical tersebut mengamini harapan rekonsiliasi, namun juga telah mengirim surat penonaktifan Ical dan Idrus Marham ke kemenkum HAM. Sementara DPP Golkar yang sepakat dengan ajakan rekonsiliasi pun tetap tak mau menunda Munas. Semua persiapan sudah dilakukan untuk memilih ketum baru pada Rabu mendatang. Kedua pihak seolah tak mau mengalah.

"Mau islah atau enggak Munas tetap jalan. Munas harus memilih ketua umum dong, kita sudah keluar biaya, energi, dan lainnya jadi tetap harus memilih ketua umum," kata Bambang Soesatyo.

Kalau Presidium didukung JK dan tangan halus Surya Paloh dan lainnya, DPP Golkar memang tak sendirian, ada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan jajaran parpol anggota KMP yang siap membantu Ical mengamankan posisinya. Tak bisa dipungkiri Munas Golkar kini benar-benar jadi ajang pertarungan KMP vs KIH. Kepergian Golkar ke KIH diprediksi banyak pihak bakal memperkuat pemerintahan Jokowi sekaligus menghancurkan bangunan KMP.

Lalu seperti apa ujung tarik ulur Munas Golkar yang juga 'ring tinju' KMP vs KIH ini?

--
--

share aja

Forward dri grup sebelah, ada teman yg sedang menghadapi ujian mungkin ada yg bisa membantu.. 

Butuh bantuan utk bs memfungsikan kegunaan BPJS.

Nama Anak: Abbiyasa Rizal Ahnaf

Usia : 2 Thn.

Diagnosa: Ilius obstruksi, ilius paralitik. 

Penyumbatan pencernaan.

Saat ini membutuhkan bedah digestif segera. 

Saat ini Dirawat di RS. Pasar Rebo ruang HCU (High Care Unit) lantai 6, gedung C.

Membutuhkan RS dengan Fasilitas PICU (pediatric intensive care unit) dan dokter spesialis bedah anak.

Kontak orang tua: 081219554179.

Sudah Mencari RS tp tak satupun membantu dengan berbagai alasan:

1. RSCM   - penuh

2. RSPAD  - Tdk punya Ruang Picu, tp Dokter ada. Dr Catur namanya.

3. RS Haji - Ruang dan dokter ada tp ventilator utk pasca operasi ngak ada. Jd dokter ngak berani bedah.

4. RS polri - penuh

5. RS Harapan bunda - ngak terima pasien BPJS. Dp awal 15-20 jt

6. RSIA Harapan Kita - penuh

7.RS fatmawati - penuh

8. RS persahabatan - penuh.

9. RS Bunda aliya - ngak punya dokter spesialis.

10. RS tarakan  - penuh

11. RS UKI. - Ngak punya fasilitas NICU.

12. RS. Cikini - Penuh

13. Carolus - penuh

14. Rs Pelni. - penuh

15. Rs islam Jkt - penuh

16. RSPP - ngak terima BPJS

17. RS Bunda Margonda - ngak terima BPJS.

18. Rs permata - ngak ada fasilitas dan dokter

19. Rs Mitra - ngak ada fasilitas dan dokter

20. RS Premier jatinegara -ngak terima BPJS

21.RS BUNDA menteng - penuh.

22. RS Thamrin - Dp 30 jt.

Gak usah nyumbang duit..cukup share agar info ini sampe ke manusia yg bertanggung jawab.. langsung bisa hub. Ke no.yg tercantum ya.. terimakasih.

Refly Harun: Menguji Konstitusi Kita

From: Ananto pratikno.ananto

 

Menguji Konstitusi Kita

Oleh: Refly Harun

 

"SEGALA warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Pasal 27 Ayat [1] UUD 1945).

 

Basuki Tjahaja Purnama akhirnya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (19/11/2014). Seperti banyak soal di negara ini, pelantikan ini mengundang pro dan kontra. Dari sisi aturan tak ada yang salah dengan pelantikan Basuki. Basuki menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI karena kehendak hukum. Hal itu otomatis, tak digantungkan kehendak pihak lain. Tidak DPRD DKI, tidak pula Presiden Jokowi. Presiden hanya memiliki kewajiban administrasi mengangkat dan melantik Basuki sebagai gubernur setelah pengunduran dirinya.

 

Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terang benderang menyatakan, "Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya". Jokowi-Basuki adalah pasangan gubernur-wakil gubernur yang terpilih dan diangkat berdasarkan UU No 32/2004 sehingga Basuki berhak menggantikan Jokowi hingga masa jabatan berakhir pada 2017.

 

UU No 32/2004 adalah satu- satunya UU yang mengatur pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tak ada UU lain. Tidak juga UU No 29/ 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI yang sering dijadikan dalih untuk menyatakan Basuki tidak otomatis menggantikan Jokowi.

 

Memang, ada dua pasal dalam UU No 29/2007 yang juga digunakan dalam Pilkada DKI 2012 yang dimenangi Jokowi-Basuki: Pasal 10 dan 11. Pasal 10 mengatur norma pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dengan sistem satu paket. Pasal 11 menentukan suara minimal 50 persen plus satu untuk menang dalam satu putaran, yang membedakan dengan daerah lain yang cukup dengan angka 30 persen plus satu. Namun, soal pengangkatan gubernur-wakil gubernur terpilih, UU No 29/2007 tak menyatakan apa-apa. Penggunaan kata "diangkat" dalam Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 yang hanya merujuk UU No 32/2004, karena itu, benar adanya.

 

Andaipun UU DKI mengatur pula soal pengangkatan dan penggantian gubernur yang mengundurkan diri, normanya bisa dipastikan akan sama, yaitu wakil gubernur akan menggantikan hingga masa jabatan berakhir. Ketentuan seperti ini sesungguhnya norma universal yang berlaku di mana pun untuk pemilu pejabat publik dengan sistem satu paket. Justru aneh jika gubernur pengganti Jokowi dipilih DPRD DKI. Akan muncul ironi: wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan gubernur "cuma" dipilih DPRD.

 

Harusnya langsung

 

Rencana sebagian komponen DPRD DKI yang hendak mempermasalahkan keppres pengangkatan Basuki ke pengadilan tata usaha negara, menurut saya, sama sekali tak ada gunanya. Hanya buang energi dan sia-sia. Terbitnya keppres pengangkatan Basuki juga atas perintah UU. Justru keliru jika Presiden Jokowi tak mengeluarkan keppres pengangkatan Basuki. Presiden tidak pada posisi menentukan untuk mengangkat atau tidak mengangkat Basuki sebagai penggantinya di tampuk pemerintahan DKI. 

 

Ketika Presiden SBY mengeluarkan keppres pemberhentian Jokowi sebagai gubernur DKI karena mengundurkan diri, harusnya dalam kesempatan sama pula dikeluarkan keppres pengangkatan Basuki sebagai gubernur pengganti. Namun, ini tak dilakukan, padahal saat itu perppu telah berlaku. Penyakit "birokratisasi" pengambilan sumpah pejabat publik yang dipilih langsung rakyat masih mendera bangsa ini.

 

Saat Jokowi sudah berada di takhta kepresidenan pun keppres pengangkatan Basuki tak segera keluar. Malah Kemendagri meminta DPRD DKI, yang mayoritas dikuasai penentang Basuki, menggelar sidang paripurna untuk mengumumkan dan mengusulkan pengangkatan Basuki sebagai pengganti Jokowi. Tak heran sidang paripurna sepi anggota. Padahal, Perppu No 1/2014 sama sekali tak mengatur mekanisme ini. Sedikit blunder dari Kemendagri ini membuat sebagian anasir DPRD DKI berimajinasi tentang tak otomatisnya Basuki menggantikan Jokowi.

 

Prinsip kesamaan

 

Bahwa Basuki Gubernur DKI mulai Rabu lalu hingga 2017 merupakan fakta hukum yang tak bisa disanggah karena punya dasar kuat. Terima saja kenyataan ini sebaik-baiknya. Jadikan Basuki ujian kita dalam bernegara dan berkonstitusi. Ketika pendiri negara merumuskan UUD 1945, sudah ada pasal yang memuat hak atas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (equality before the law and government).

 

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" adalah sedikit dari hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Dalam gelombang reformasi konstitusi 1999-2002, pasal ini termasuk sedikit norma yang tetap dipertahankan apa adanya.

 

Bahkan, Perubahan Kedua UUD 1945 (2000) memperkuat keberadaan pasal ini dengan ketentuan baru yang maknanya hampir serupa, yaitu Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berikutnya Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

 

Dari perspektif konstitusi, terlepas dari tiga minoritas yang melekat, yaitu minoritas dari segi etnis, agama, asal daerah, Basuki memiliki hak sama dengan warga negara lain, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Kesempatan duduk dalam pemerintahan tak hanya diperuntukkan kalangan mayoritas, tetapi untuk semua warga negara.

 

Sejak 1945, pasal tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan sudah tercantum. Apakah, setelah sekian lama ketentuan itu tercantum dalam buku konstitusi kita, mau diingkari hanya karena fenomena seorang Basuki? Fenomena yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya, ada seorang etnis Tionghoa memimpin Jakarta, dari agama minoritas pula serta dari daerah yang juga bukan mayoritas (Belitung Timur).

 

Sungguh Basuki adalah ujian bagi kita semua. Ujian bagi ketaatan kita akan konstitusi. []

 

KOMPAS,  21 November 2014

Refly Harun  ;   Pengajar dan Praktisi Hukum Tata Negara

-- 

__,_._,___

Asvi: Politik Pahlawan

From: Ananto pratikno.ananto

 

Politik Pahlawan

Oleh: Asvi Warman Adam

 

PEMERINTAH telah mengangkat pahlawan nasional baru, yakni Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo, Mayjen HR Mohammad Mangundiprojo, dan KH Abdul Wahab Hasbullah.

 

Sukarni adalah pemuda pelopor yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjadi Ketua Partai Murba.

 

Wahab Hasbullah adalah tokoh NU yang sangat penting setelah KH Hasyim Asy'ari. Sayang, dalam alasan pengangkatannya yang ditonjolkan hanyalah keterlibatannya dalam perjuangan di Surabaya sekitar 10 November 1945.

 

Mohammad Mangundiprojo ikut bergerilya mempertahankan kemerdekaan di Jawa Timur, sementara Djamin Ginting bertempur di Sumatera Utara. Dalam paket pengangkatan pahlawan nasional tahun ini, yang terkesan dominan adalah kehebatan perjuangan bersenjata.

 

Pengangkatan pahlawan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun, yang kurang dipahami adalah politik pahlawan.

 

Yang dimaksud dengan istilah itu adalah pengetahuan tentang siapa yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional dan mengapa serta bagaimana proporsinya ditambah dengan nilai atau pesan apa yang secara khusus ingin disampaikan kepada masyarakat.

 

Tahun 1993, 30 tahun setelah kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi, diangkat tiga tokoh Papua sebagai pahlawan nasional. Pesan yang ingin diutarakan adalah masuknya kembali Irian Barat adalah berkat perjuangan yang panjang dan (konsekuensinya) kesejahteraan rakyat di sana harus betul-betul diwujudkan.

 

Dari 163 pahlawan nasional itu terdapat 12 perempuan (hanya 7 persen). Apakah kaum perempuan itu tidak ikut dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di berbagai bidang?

 

Hal ini sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai tulisan di media massa, tetapi sayang data itu kurang diketahui Dewan Gelar. Padahal, sudah ada calon perempuan yang diajukan, seperti Rohana Kuddus, tokoh pendidikan dan perintis pers asal Sumatera Barat.

 

Album perjuangan

 

Kumpulan pahlawan nasional itu—meminjam istilah Taufik Abdullah—merupakan album perjuangan bangsa. Wajah-wajah yang ada dalam album tersebut mewakili golongan, agama, daerah, dan profesi yang ada di Tanah Air secara utuh.

 

Selama 50 tahun dari pengangkatan pertama tahun 1959 tidak ada keturunan Tionghoa yang masuk dalam album pahlawan bangsa. Baru tahun 2009, John Lie diangkat sebagai pahlawan nasional.

 

Namun, sampai sekarang tidak ada warga Indonesia keturunan Arab yang menduduki posisi terhormat tersebut. Padahal, sejak beberapa tahun lalu sudah diusulkan Abdul Rahman Baswedan.

 

AR Baswedan tahun 1934 mencanangkan "sumpah pemuda keturunan Arab" (bertanah air Indonesia, mengabdi bagi Indonesia, dan tidak mengisolasi diri).

 

Selaku Menteri Muda Penerangan, ia berjasa dalam membawa pengakuan diplomatik dari Mesir untuk Indonesia. Untuk menghindari pemeriksaan polisi Belanda di Bandara Kemayoran, ia menyembunyikan nota diplomatik itu dalam kaus kakinya.

 

Pahlawan nasional seyogianya tidak melulu dari kalangan militer, tetapi juga dari profesi lain. Sampai hari ini, kita tidak memiliki pahlawan nasional dalam bidang olahraga. Padahal, sudah ada calon yang diajukan, yakni Suratin. Ia adalah lulusan teknik sipil dari Jerman yang membaktikan diri bagi sepak bola. PSSI didirikan tahun 1930 sebagai realisasi dari Sumpah Pemuda.

 

Selama 11 tahun berturut-turut ia menjadi Ketua Umum PSSI. Pada nama organisasi ini dengan tegas tercantum istilah Indonesia. Klub-klub sepak bola yang dibentuk di Pulau Jawa waktu itu menyatukan fisik dan semangat pemuda, jangan mau kalah kalau bertanding menghadapi orang Belanda. Tragisnya ia meninggal dalam kemiskinan di sebuah rumah berdinding bambu di Bandung.

 

Masih berhubungan dengan Sumpah Pemuda, tampaknya pemerintah, meski selalu memperingatinya, selama berpuluh tahun melupakan sejarah. Soegondo Djojopoespito yang menjadi Ketua Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda itu tak kunjung diangkat sebagai pahlawan nasional.

 

Padahal, "anak buahnya" dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II (M Yamin selaku sekretaris, Johanes Leimena pembantu umum IV, dan WR Soepratman penggesek biola "Indonesia Raya") sudah terlebih dahulu menjadi pahlawan nasional.

 

Soegondo adalah tokoh Taman Siswa, murid langsung dari Ki Hajar Dewantara, yang sepanjang hayatnya membaktikan dirinya dalam bidang pendidikan. Ia menjadi menteri ketika Republik Indonesia di Yogyakarta menjadi negara bagian RIS. Ia tidak pernah memiliki mobil, dan ketika menjabat menteri lebih memilih naik becak ketimbang kendaraan dinas.

 

Semoga dalam pengangkatan pahlawan nasional di masa mendatang, Presiden Joko Widodo tidak sekadar memperhatikan prosedur sesuai undang-undang, tetapi juga mengikuti apa yang pernah digariskan Bung Karno, yaitu ambeg parama artha (mendahulukan apa yang lebih penting). []

 

KOMPAS,  19 November 2014

Asvi Warman Adam  ;   Peneliti Tamu di CSEAS Kyoto University

-- 

preman

Iki cerito pas mabeng'i PAIMO dolennang BAR. Pas enak lungguh-lungguhkaro ngombe minuman. Moro-moroPREMAN LOKAL maran'i PAIMO karolangsung nendang PAIMO. "Ciaaat...!!!"PAIMO langsung tibo glundung-glundung teko mejoNe. Pas PAIMOngadek PREMAN iku ngomong ambeknada sing sombong. "Iku mautaekwondo teko Korea". Karokewedhen (ketakutan), PAIMO gknanggapi. PAIMO mbalek lungguhnang mejo E sing mau. Tapi gk suwimaeneh, PREMAN mau mbalek manehmaran'i karo langsung mbantingPAIMO. "Gubrakkk...!!!" PAIMO tiboambek glundung-glundung maneh.Pas PAIMO ngadhek maneh, PREMANiku ngomong maneh. Iku mau Judoteko Jepang". PAIMO tetep gknanggap'i. Pelan-pelan PAIMO mbaleklungguh maneh. Trus gk suwi manehPREMAN langsung ngantem PAIMO."Buggg...!!!". Pas PAIMO tibo, PREMANngomong maneh, "Iku mau Boxingteko Amerika". PAIMO eroh lakcangkem E metu getih E (darahx),PAIMO ngadhek trus gk mbalek nangmejo E. Pelan-pelan PAIMO metu tekoBar. Gk selang suwi PAIMO mbalekmelbu nang Bar ambek maran'i SiPREMAN. Gk katek ngomong opo-opoPAIMO langsung gepuk Sirah E SiPREMAN. "Bletokkk...!!!" Si PREMANlangsung ambruk ambek semaput(pingsan). PAIMO kate ngomong tapiPREMAN e gk tangi-tangi. PAIMOmaran'i sing duwe Bar karo ngomong,"Pak...lak PREMAN engkok wis tangi/sadar tolong omongNo lak iku mau"Linggis teko Gudang".

Naah.....ditu dong !

From: <syauqiyahya@gmail.com>



Sebagaimana banyak hal2 lain, penyimpangan yg terlalu lama dibiarkan.

Sekali lagi kata kuncinya : PEMBIARAN.

kung

Selasa, 25/11/2014 13:47 WIB

Gubernur Ganjar Gandeng Tokoh Agama Perangi Ritual Seks di Gunung Kemukus

Angling Adhitya Purbaya - detikNews

Semarang - Ritual seks di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah cukup memprihatinkan bahkan hingga disoroti media asing. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya ingin membersihkan ritual seks yang dinilai telah membelokkan tujuan utama wisata Gunung Kemukus yaitu wisata Religi.

Meski Ganjar ingin menutup praktik ritual seks di Gunung Kemukus, wewenang ternyata tetap berada pada pemerintah setempat yaitu Bupati Sragen. Kini pihaknya masih melakukan koordinasi menanggapi hal itu.

"Saya lagi minta koordinasi dengan sana karena kita sudah analisis, sudah berlangsung lama, kemudian menjadi wisata," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (25/11/2014).

Menurut Ganjar, seharusnya wisata di Gunung Kemukus merupakan wisata Religi, namun terjadi penyimpangan bahkan menjadi prostitusi terselubung. Oleh sebab itu pihaknya ingin melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyingkirkan penyimpangan wisata di Gunung Kemukus.

"Sebenarnya Religi, ada PAD-nya. Saya intinya sampaikan saja, ziarah silahkan tapi ritual seks jangan. Sudahlah, kalau ritul seks jangan maka yang menyimpang itu saja yang dibersihkan, saya ingin ajak seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bisa terlibat," terangnya.

Ganjar juga menerangkan ritual seks yang terjadi di Gunung Kemukus termasuk pembelokan kultur dan kurangnya pengetahuan. Maka sangat perlu adanya sosialisasi di wilayah itu.

"Ini pembelokan tidak pas. Mau kaya kok 'gitu' dulu bukan sama pasangan. Mari buat pelatihan biar ngerti persis, sosialisasi di remote area," kata Ganjar usai penandatanganan MoU Nota Kesepahaman Dengan Kajati Jateng dan Perjanjian Kerjasama BP3AKB Jateng dengan Lembaga Biologi Molekuler EIJKMAN.

Diketahui, selain wisata untuk ziarah, beberapa orang datang ke Gunung Kemukus untuk ritual seks sebagai syarat agar kaya. Ritual itu dilakukan pada hari-hari tertentu dan paling ramai Jumat Pon. Kini Gunung Kemukus menjadi sorotan setelah media asing dailymail menyorot aktivitas ritual seks di Gunung Kemukus yang disebut sebagai Gunung Seks.


(alg/ndr)

Golkar

From: <syauqiyahya@gmail.com>


The politicians were talking themselves red, white and blue in the face.

Clare Boothe Luce

One of the reasons people hate politics is that truth is rarely a politician's objective. Election and power are.

Selasa, 25/11/2014 11:31 WIB

Jelang Munas Golkar

Bambang Soesatyo: Munas Tentukan Golkar Tetap di KMP atau ke KIH

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Menjelang Munas Golkar yang dijadwalkan 30 November 2014 nanti, internal partai beringin sudah memanas. Tak bisa dipungkiri Munas yang rencananya akan digelar di Bali tersebut sangat penting dan menentukan arah Golkar lima tahun ke depan.

"Memang Munas kali ini sangat luar biasa dan menjadi sangat penting karena akan menentukan Golkar menjadi pendukung pemerintah atau penyeimbang pemerintah. Jadi Munas kali ini memang penentu keberlangsungan suatu pemerintahan yang nyaman," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (25/11/2014).

Karena itu persaingan di Munas Golkar diprediksi akan sengit. Apalagi, Bambang menduga faktor eksternal akan ikut bermain di Munas Golkar.

"Jadi siapa pun akan mati-matian. Gangguan dari luar sangat besar, faktor eksternalnya jauh lebih besar kali ini karena akan menentukan apakah Golkar menjadi bagian dari KIH atau tetap di KMP," katanya.

Bambang menduga akan ada upaya diam-diam untuk menggembosi kekuatan tertentu di Munas Golkar. "Saya yakin akan banyak yang dikerahkan untuk menggembosi siapapun caketum yang akan membawa Golkar di luar pemerintahan," duganya.

"Yang akan didukung adalah calon yang membawa Golkar ke dalam pemerintahan. Pertarungan sebenarnya justru di sini karena ada kepentingan yang lebih besar sehingga saat ini sudah bermain dengan infiltrasi ke tokoh Golkar untuk kembali menjajah Golkar di pemerintahan," pungkasnya.



(van/nrl)

Kaya Raya dengan Menilep BBM Subsidi di Batam

From: 'suhardono' 

Selasa, 25/11/2014 08:21 WIB

Sim Salabim! Kaya Raya dengan Menilep BBM Subsidi di Batam

Isfari Hikmat - detikNews

Jakarta - Harga BBM yang murah rupanya menjadi sasaran para mafia meneguk untung. Tak tanggung-tanggung uang yang bisa disikat dari BBM subsidi bisa mencapai triliunan rupiah. Siapa saja terlibat?

"Pasokan (Pertamina-red) dulu ke sini 400 ton per hari. Setelah kami lakukan penindakan hanya 200 ton. Jadi selama ini 200 ton dicolong orang," kata Kapolda Kepri Brigjen Arman Depari seperti dikutip dari majalah detik, Selasa (25/11/2014).

Dalam tulisan majalah detik edisi 24-30 November dengan judul 'Ratu Penyelundup BBM' pun diungkapkan bagaimana para maling BBM subsidik bebas menikmati uang haram karena dibekingi aparat negera.

Hingga terungkap pada Agustus 2014, saat Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi rekening tak wajar Niwen Khairiyah, seorang PNS di Batam yang melajukan transaksi hingga Rp 1,3 trilin.

Mabes Polri bergerak, Niwen menjadi tersangka, kemudian menyusul sang kakak yang juga pengusaha kapal yakni Ahmad Mahbub alias Abob, Yusri seorang supervisor di Pertamina, Du Nun tenaga honorer TNI, dan Aripin Ahmad tenaga honorer TNI menjadi tersangka.

Tak berhenti di situ, seorang warga Singapura Zulkifflie bin Reephen ikut ditangkap. Soal bisnis BBM ilegal dengan menyedot dari kapal tanker ini memang bikin ngiler. Kabarnya dari setiap tanker ada jatah 10 persen lost cost dari keseluruhan isi tanker. Nah, diduga dari uang ini Abob bisa melambung. Uang dia juga diduga mengalir ke sejumlah oknum perwira TNI.

Namun soal keterlibatan perwira TNI ini ditepis Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Marsekal Pertama TNI Manahan Simorangkir. Menurut dia hanya pegawai honorer saja yang terlibat dalam kasus ini.

Keterlibatan oknum TNI ini yang kabarnya yang membuat polisi sungkan mengungkap tuntas. Alhasil bisnis sedot BBM ilegal dari kapal yang berlabuh tetap bisa dilakukan.

Mau sampai kapan?

--

Guru

From: Endah Martiningrum 

selain lagu "pahlawan tanpa tanda jasa" untuk mengenang jasa Guru, mungkin ada juga yang masih ingat dengan lagu ini...

Ngertos lagu niki mboten Kung...?

Terima kasihku kuucapkan
pada guruku yang tulus
ilmu yang berguna selalu dilimpahkan
untuk bekalku nanti
Setiap hariku dibimbingnya
agar tumbuhlah bakatku
kan kuingat slalu nasihat guruku
terima kasihku guruku

Selamat mengenang indahnya masa sekolah....menghargai dan menyayangi para guru kita...semoga menjadi amal ibadah buat para Guru, atas semua ilmu yang senantiasa terus kita amalkan untuk kebaikan....insyaa Allah...aamiin

--
--

jaman nenek

Nenek : "BBM udah naik lagi ya pri?

Sapri ; iya tuh nek, tambah susah aja kita mah nek... Harga2 pasti ikut naik.

Nenek : jaman Dulu... Waktu nenek masih sebaya emak kamu pri... Duit 5 ribu perak, ke super market bisa dapet semuanya, susu, roti, keju, coklat, gula, mentega, terigu, parfum, bedak, lipstik, shampoo, sbn mandi, celana dalam, minyak goreng bahkan rokok kakekmu 1 slop.

Sapri : Wuiiiih.... Banyak amat nek... Kalo sekarang gimana nek?

Nenek : Sekarang mah susah pri... Kagak bisa lagi... Dimana-mana ada CCTV.....! 😄

kata bijak

Kata2 bijak hari ini :

"Kita lebih sering memikirkan apa2 yang belum kita miliki, daripada bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkanNYA kepada kita"

dalami sesuatu sebelum buat pernyataan

From: A.Syauqi Yahya

Yusril: Menko Maritim Kurang Kuasai Masalah
24 November 2014 08:44 WIB

Yusril Ihza Mahendra
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo kurang menguasai masalah.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataannya tentang kalahnya Indonesia dalam kasus Sipadan Ligitan karena masyarakat di pulau tersebut merasa 'dipelihara' Malaysia. Indroyono pun khawatir kasus serupa bisa terulang di Pulau Derawan, Kalimantan Timur karena ditemukan 400 manusia perahu.

Yusril pun membenarkan pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana yang menilai pernyataan Menko Maritim tidak tepat. Dikatakan Himahanto, Mahkamah Internasional (ICJ) tidak pernah memutus berdasarkan suara dari masyarakat atau referendum di dua pulau tersebut.

Justru menurut Hikmahanto, putusan ICJ berdasarkan pada negara mana yang melakukan penguasaan efektif. Peristiwa yang dijadikan rujukan pun adalah peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969. Berdasarkan hal itu ICJ memenangkan Malaysia karena Inggris, selaku penjajah atau pendahulu Malaysia.

"Hikmahanto benar. Menko Kemaritiman kurang kuasai masalah," katanya lewat akun twitter pribadinya, Senin (24/11).

Yusril pun menyarankan agar para menteri, termasuk Menko Kemaritiman mendalami masalah dulu sebelum membuat pernyataan.

"Saran membangunnya sederhana saja, dalami sesuatu sebelum buat pernyataan," tulis Yusril membalas komentar nitizen yang memintanya mengkritik dan memberikan saran membangun.

Red: Esthi Maharani

--

Malaysia: Tidak Ada Nelayan Kami yang Ditangkap Indonesia

From: A.Syauqi Yahya 

Malaysia: Tidak Ada Nelayan Kami yang Ditangkap Indonesia

Ni Kumara Santi Dewi

Senin, 24 November 2014, 05:55 WIB
VIVAnews - Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) menyampaikan tidak ada nelayannya yang hilang. Selain itu, mereka juga membantah adanya nelayan Malaysia yang ditahan otoritas Indonesia karena dituduh melakukan pencurian ikan.

Dikutip dari laman The Star Malaysia, edisi akhir pekan, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal MMEA, Amdan Kurish. Dia mengaku telah memeriksa semua pelabuhan penangkapan ikan milik nelayan Malaysia dan menemukan semua nelayan yang diduga telah ditangkap.

"Hanya satu nelayan Malaysia yang melanggar batas wilayah perairan Indonesia. Tetapi, dia terlihat sudah kembali," ungkap Amdan.

Dia menambahkan, antara Indonesia dengan Malaysia tidak memiliki masalah terkait penerobosan wilayah. Sebab, sudah ada nota kesepahaman yang ditandatangani kedua pihak di tahun 2011 lalu.

Ketika ditanya mengenai laporan yang ditulis Reuters mengenai 200 nelayan Malaysia yang ditangkap oleh otoritas Indonesia, Amdan meragukannya. Sebab, jika laporan tersebut benar adanya, maka Pemerintah Indonesia pasti telah menghubungi otoritas Malaysia.

Lagipula, ujar dia, dibutuhkan 30 kapal untuk mengangkut orang dalam jumlah begitu banyak.

Sementara, Inspektur Jenderal Polisi, Tan Sri Khalid Abu Bakar mengatakan ratusan orang yang ditangkap otoritas Indonesia diyakini bukan warga Negeri Jiran. Karena, mereka tidak bisa Berbahasa Malaysia dan tidak memiliki dokumen untuk membuktikan mereka warga Malaysia.


Nelayannya Ditangkap, Kedubes Malaysia Kirim Staf ke Kalimantan
"Kami yakin bahwa kelompok yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia mencoba untuk masuk ke teritori Malaysia melalui Indonesia secara ilegal," kata dia.

Sejauh ini, lanjut Tan, identitas dan kewarganegaraan mereka belum diverifikasi.

Untuk membantu proses identifikasi tersebut, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta telah meminta pejabat di Konsulat Jenderal Negeri Jiran di Pontianak, Kalimantan Barat, untuk mencari informasi di lapangan terkait penangkapan ratusan nelayan tersebut.

© VIVA.co.id

Interpelasi

From: A.Syauqi Yahya 

Quote

Tetapi anak-anak harus tetap diberi filter saat ini ketika para politikus dan pejabat publik tidak memberi teladan bagaimana bersikap santun. Apalagi ketidaksantunan itu dipamerkan di televisi, dan televisi sekarang memang lebih suka menyiarkan hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik."

Unquote

SABTU, 22 NOVEMBER 2014 | 23:13 WIB

Interpelasi

Putu Setia
Sedang asyiknya saya berbincang dengan Romo Imam, tiba-tiba datang cucunya yang baru kelas V sekolah dasar. "Kakek, saya mau interpelasi, boleh berenang-enggak?" Romo cuma mengangguk, dan anak itu sudah berlari masuk ke kamar mengambil perlengkapan renang.
Tinggal saya yang terheran-heran. "Kok, bahasanya tinggi, Romo, interpelasi segala," tanya saya. "Dia lagi suka meniru kata-kata yang sering didengarnya di televisi," jawab Romo. "Kalau saya lagi ngobrol sama ibu dan anak-anak, cucu itu suka nyeletuk: interupsi, interupsi, boleh ngomong enggak? Setelah diizinkan, baru dia ngomong."
"Korban televisi," kata saya. "Ya, korban," jawab Romo. "Sejak kemarin, ibunya sudah melarang anak itu menonton siaran berita, karena isinya kekerasan melulu. Demo yang bakar-bakaran dan lempar bom molotov, tentara dan polisi saling tembak. Pernah dulu anak itu melempar piring ketika bertengkar sama adiknya. Ibunya menegur. Eh, anak itu melawan: ibu jangan marah, dong, ini piring kan tak bisa pecah. DPR saja kalau bersidang meja dirobohkan."
Saya tertawa: "Anak yang cerdas." Romo ikut tertawa: "Itu yang saya suka, dia cerdas. Tetapi anak-anak harus tetap diberi filter saat ini ketika para politikus dan pejabat publik tidak memberi teladan bagaimana bersikap santun. Apalagi ketidaksantunan itu dipamerkan di televisi, dan televisi sekarang memang lebih suka menyiarkan hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik."
Saya membenarkan dalam batin, dan Romo melanjutkan: "Banyak predikat yang sudah perlu dievaluasi karena manusia pemegang predikat itu telah mencampakkannya. Wakil rakyat mendapat predikat 'yang terhormat' karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi, ketika mereka membuat undang-undang untuk kepentingan kelompoknya dan bukan untuk kepentingan rakyat, dan mereka menyusun anggaran untuk kepentingan pribadinya, apa masih 'yang terhormat' itu boleh disandang? Apalagi bicaranya main tuding, menyeruduk meja pimpinan, jauh dari sopan-santun para leluhur bangsa. Dan, astaga, merobohkan meja, bukankah 'yang terhormat' itu harus dicabut? Hakim dipanggil 'yang mulia' dalam persidangan karena diharapkan memberi keadilan atas nama Tuhan. Tetapi, ketika hukum diperjualbelikan, masihkah sebutan 'yang mulia' layak diberikan? Negeri ini terpuruk karena para elite bangsa yang mestinya jadi panutan melecehkan kehormatannya sendiri."
Saya mendadak ingat pada cucu Romo tadi. "Pantas cucu Romo sampai hafal interpelasi. Kata itu sering muncul di televisi," kata saya. "Ya, memang. Sejak Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak, tiap saat ada berita pernyataan interpelasi dari koalisi yang beroposisi. Dari elite partai seperti Aburizal Bakrie, Fadli Zon, Ibas anaknya SBY, Desmon, ya, entah siapa lagi. Mereka akan mengajukan interpelasi kepada pemerintah."
"Itu kan hak melekat pada anggota DPR, biarkan saja Romo, interpelasi artinya bertanya," saya menyela. Romo bersemangat: "Tapi kenaikan harga minyak sudah dijelaskan gamblang oleh presiden. Subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh orang-orang bermobil itu dan hanya untuk kepentingan konsumtif, kini dialihkan untuk kepentingan produktif. Untuk membangun sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya agar rakyat kecil yang menikmati. Dan rakyat sudah paham. Ternyata elite partai oposisi tak paham, karena itu mau interpelasi."
Saya diam, dan Romo meneruskan: "Kalau saja urusannya bukan politik, orang yang terus-menerus bertanya termasuk golongan mana? Pastilah orang bodoh."

http://m.tempo.co/read/carianginKT/2014/11/23/1492/Interpelasi

--
--

Ketika bumi kian cepat rusak, ketika kering & panas menjalar ...........

From: A.Syauqi Yahya

SENIN, 24 NOVEMBER 2014

Waktu

Ketika bumi kian cepat rusak, ketika kering & panas menjalar membunuh hutan-hutan dan melelehkan es di kutub, dan laut tak sanggup lagi menampung air yang meluap dan kota-kota tenggelam, ketika pada suatu hari ini terjadi, apa yang bisa dilakukan manusia? Rage, rage against the dying of the light, baris sajak Dylan Thomas itu melintas. Marahlah kepada cahaya yang punah. Marahlah.
Dalam film Interstellar, sajak itulah yang tak selesai diucapkan seorang ilmuwan tua, Brand, menjelang mati. Ia telah diam-diam menyiapkan manusia untuk hengkang dari bumi yang makin hancur: manusia harus mencari sebuah planet lain sebagai alternatif. Tapi utopia itu tetap utopia: impian bagus yang tak punya tempat. Empat belas penjelajah diluncurkan, namun tanpa jejak tanpa kepastian.
Tapi cerita ini tak seluruhnya mengusung fatalisme yang muram.
Dengan gemuruh pesawat antarbintang yang menjangkau Lubang Hitam, dengan robot-robot yang pintar berbicara, Interstellar berangkat sebagai sebuah science fiction dalam tradisi Star Trek. Tapi sebenarnya ia sebuah mithos yang tak jauh berbeda dari yang didongengkan orang sejak zaman dulu. Pertama dalam kekuatan bercerita. Kedua dalam kandungannya. Ketiga dalam perspektifnya tentang waktu.
Salah satu kekuatan mithos ialah menunda sikap tak percaya. Kita tak mencegat keajaiban (atau keganjilan?) dalam narasinya dengan tanda tanya besar. Kita sepenuhnya terkesima, kita asyik, dan kita menyimpan kesangsian di depan layar ketika Ki Dalang berkisah tentang Bima yang memasuki tubuh Dewa Ruci yang kecil. Kita juga tak menggugat ketika Interstellar disorotkan, tak bertanya bagaimana mungkin Cooper, pilot itu, dengan sosok yang tetap gagah seperti ketika ia berangkat mengemudikan pesawat Endurance, balik ke kehidupan manusia tapi memasukinya di masa depan, ketika Murph, anaknya, telah jadi perempuan berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin juga ayah itu, di ujung perjalanannya, justru tiba di masa lalunya sendiri, memberi isyarat seperti bisikan hantu kepada Murph yang masih kecil? Dan benarkah ada "mereka", makhluk dengan dunia lima dimensi yang berniat menolong manusia?
Interstellarâ€"sebuah dongeng.
Dan seperti umumnya dongeng, di dalamnya ada yang membuat kita lebih bijaksana, biarpun sedikit, tentang hidup. Film ini menunjukkan bahwa egoisme bukanlah ciri manusia. Ada saat-saat orang sanggup mengorbankan diri agar orang lain selamat.
Cooper, misalnya, bersedia melakukan penjelajahan yang penuh teka-teki itu. Di satu saat bahkan ia melontarkan dirinya dalam pesawat yang nyaris habis energi, agar rekannya, Amelia, bisa sampai di sebuah planet tempat Edmunds, salah satu penjelajah ruang angkasa terdahulu, menemukan ruang hidup.
Jika saya katakan Interstellar sebuah dongeng, ia dongeng yang, katakanlah, pasca-modern: ia mempertanyakan ide "kemajuan" dan agenda besarnya. Dengan segala teknologi dan derap modernitas untuk menguasai ruang & waktu, yang terjadi malah bumi yang rusak. Dan lihat Cooper: seperti manusia pertama di angkasa luar dalam sajak Subagio Sastrowardoyo, ia terlontar dari bumi, kesepian, akibat "1.000 rumus ilmu pasti yang penuh janji".
Tapi kutipan yang tepat untuk film ini saya kira bukan dari Subagio Sastrowardoyo atau Dylan Thomas, melainkan dari sebuah lagu yang dinyanyikan dalam suasana sentimental dalam film Casablanca: lagu tentang waktu dan manusia. Sementara waktu berlalu, as time goes by, kata lirik lagu itu, cerita tua yang sama, the same old story, selalu kembali.
Waktu hadir di pusat Interstellarâ€"tapi, seperti dalam mithos tentang dewa dan manusia yang menitis, waktu itu tanpa batas yang jelas di antara masa lalu, kini, dan nanti. Dalam film ini, Cooper berada di tiga kurun sekaligus. Dan kita pun jadi bertanya, sambil mencoba memahami teori relativitas Einstein yang muskil itu, apa arti waktu jika demikian, dan benarkah waktu ada dan berlaluâ€"atau manusialah yang mengkonstruksikannya demikian.
Para pemikir "korelasionis" akan mengatakan bahwa waktu ada; tapi ia selalu ada dalam korelasi dengan manusia. Pertanyaan klasik para "korelasionis": mungkinkah akan ada warna andai kata tak ada mata manusia? Ataukah sebaliknya: benarkah warna, waktu, dan lain-lain memang pernah ada dan akan ada tanpa kita?
Ilmu menunjukkan bahwa sudah terbentang alam semesta 14 miliar tahun yang lalu, sebelum manusia. Meillassoux menyebutnya "arche-fossil", jejak fenomena "nenek moyang" bahkan sebelum munculnya kehidupanâ€"yang membuat pendapat "korelasionis" guyah. Tapi sebaliknya: bagaimana waktu bisa ada tanpa subyek yang menyusun "kemarin", "kini", dan "kelak"?
Interstellar, sebagaimana dongeng, tak menjawab, sebab ia bukan sebuah eksplorasi filsafat. Ia pertama-tama sebuah keasyikan. Meskipun tak cuma itu.
Yang membuat penjelajahan Cooper menarik adalah pertautannya yang erat dengan bumi, meskipun bumi itu sedang binasaâ€"pertautan yang dibentuk cintanya kepada Murph. Bocah itu berumur sepuluh tahun ketika ditinggalkannya berangkat mengarungi alam semesta mencari planet alternatif. Pada suatu saat, dari dalam kokpit Endurance pada jarak sekian ratus tahun cahaya, si ayah menyimak pesan anaknyaâ€"dan melihat bahwa yang berbicara kepadanya adalah Murph, seorang perempuan dewasa. Bapak itu menangis. Seseorang menghitung bahwa sejam di posisi "interstellar" itu sama dengan tujuh tahun di bumi.
Tapi kerinduan seorang tua, cinta seorang anak, kasih yang mungkin tak sampai tapi keras kepala, kasih yang lebih kuat ketimbang pengharapan: semua itu membuat ruang & waktu tak lagi relevan.
Benar, the same old story. Tapi siapa yang akan berkeberatan?

Goenawan Mohamad

--
--

Rasa Keadilan........hati nurani ?

From: A.Syauqi Yahya 

Minggu, 23/11/2014 12:40 WIB

Ironis! Si Miskin Dibui 2 Tahun dan Denda Rp 2 Miliar karena Cari Kayu Bakar

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Buruh tani miskin di pesisir Probolinggo, Jawa Timur, Busrin (48) dihukum 2 tahun dan denda Rp 2 miliar karena menebang pohon mangrove untuk kayu bakar. Hukuman yang dijatuhkan PN Ponorogo ini dinilai sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan.

"Ironis! Meski hal tersebut melanggar hukum harusnya hakim lebih bijak dalam memutus perkara," kata penggiat lingkungan, Slamet Daroyni, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/11/2014).

Menurut Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) itu, majelis hakim melihat permasalahan itu hanya sepotong dan tidak melihatnya secara holistik sebab banyak warga pesisir yang terpaksa mencari kayu bakar karena terhimpit kemiskinan. Dibandingkan dengan proyek reklamasi pantai dan alih fungsi hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, maka hukuman kepada Busrin sangat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

"Tidak adil! Tidak ada rasa keadilan di sini. Hakim hanya melihat sepotong kisah yaitu ada laporan, ada yang menebang lalu dihukum. Padahal mereka korban dari kebijakan," papar Slamet.

Kebijakan itu adalah akibat alih fungsi hutan yang dilegalkan pemerintah sehingga mata pencaharian warga pesisir semakin terpinggirkan. Reklamasi mengakibatkan lahan melaut semakin sedikit dan pencemaran lingkungan. Alih fungsi hutan menjadi lahan sawit juga mengakibatkan dampak lingkungan dan berdampak kepada ikan yang semakin susah didapat. Penduduk pesisir yang menjadi nelayan akhirnya banyak yang menganggur, jadi pemulung dan bekerja serabutan.

"Akibat himpitan ini, mereka dengan sangat terpaksa mencari kayu bakar supaya bisa hidup, daripada mati berdiri. Mereka adalah korban dari tindakan struktural pemerintah," cetus Slamet.

Busrin dinyatakan melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil. Pasal tersebut berbunyi

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang, melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Karena dinilai melanggar pasal di atas, maka Busrin dikenakan ancaman pidana minimal 2 tahun penjara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 73, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Atas fakta di atas, lalu jaksa menuntut Busrif selama 2 tahun penjara. Gayung bersambut, majelis hakim PN Probolinggo mengabulkan tuntutan itu.

"Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan," putus majelis yang terdiri dari Putu Agus Wiranata, Maria Anita dan Hapsari Retno Widowulan.

--
--

"Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin,"

From: A.Syauqi Yahya 

Pengamat: Dukungan kepada Jokowi Merosot Sejak Pengumuman Kabinet

Haris Supriyanto, Syahrul Ansyari

Minggu, 23 November 2014, 12:24 WIB
VIVAnews - Baru satu bulan menjabat, hujan kritikan harus diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, banyak keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, mencontohkan salah satu keputusan Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik, yaitu saat memilih menteri dalam kabinetnya yang dinilai kurang mencerminkan aspirasi rakyat. Terlebih, Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan partisan.


Jokowi Buat Gempar Bandara
Tak hanya itu, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat usia jabatanya belum genap satu bulan.

"Tetapi, ATM politik dukungan publik sebenarnya sudah berkurang signifikan sebelum kebijakan kenaikan BBM dimunculkan," kata Fahmi, saat ditemui di Jakarta, Minggu 23 November 2014.

Fahmi menilai, kepercayaan diri Jokowi yang begitu tinggi, ternyata berbeda dengan yang diharapkan rakyat sejak pembentukan kabinet. Publik sangat berharap Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi seharusnya lebih baik dari kabinet pemerintahan sebelumnya.

Namun demikian, dia mengajak masyarakat untuk tetap meyakini bahwa Jokowi-Jusuf Kalla memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan rakyat, meski di sisi lain Jokowi juga menyadari bahwa dukungan politik yang berlimpah ruah pada Pilpres lalu belum tentu mendukung setiap langkah politiknya.

"Berikan Pak Jokowi-JK waktu untuk menunjukkan pengabdiannya dan memenuhi harapan publik yang tinggi selama pilpres kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI)  menyebutkan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK merosot drastis hingga di bawah 50 persen pada masa kejra belum genap 100 hari kepemimpinanya ini. (asp)

© VIVA.co.id

--
--

JE Sahetapy: Pancasilais Gadungan

From: Ananto pratikno

 

Pancasilais Gadungan

Oleh: JE Sahetapy

 

Great man are almost always bad man.

Lord Acton

 

SUDAH lama saya bergumul dengan hati nurani saya, melihat dan menyimak sepak terjang para pemimpin kita. Mereka, secara sadar atau tidak, bermuka dua.

 

Mereka itu para politikus tengik dan para birokrat munafik yang terlibat korupsi. Entah dengan sengaja atau tidak, karena desakan perut atau karena ada kesempatan, mereka tak lain adalah para pejabat negara yang licik dan licin bagaikan belut. Pada waktu upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan, mereka bahkan tampak begitu serius dan seperti penuh tanggung jawab.

 

Mereka itu semua sesungguhnya—meminjam ungkapan kolonial—bukan "beroemd" (terkenal dalam arti baik), melainkan justru "berucht" (kesohor dalam arti jelek). Ironisnya, keterkenalan dalam arti jelek itu tanpa diikuti rasa malu dan rasa bersalah.

 

Demikian pula secara mutatis mutandis "seorang politikus, bukan politisi", yang tanpa rasa malu muncul dengan gagasan licik bahwa Pancasila itu adalah pilar. Apa arti "pilar"? Maksud atau tujuannya apa?

 

Terlepas dari nafsu membusungkan dada (secara terselubung), dari mana ia dapat ilham satanis untuk gembar-gembor bahwa Pancasila itu "pilar"! Baik dalam pidato-pidato Bung Karno, tulisan-tulisan Bung Karno yang dibukukan, tulisan-tulisan Ruslan Abdulgani, seperti "spreekbuis" (juru bicara) Bung Karno, maupun komentar-komentar Bung Hatta sebagai wakil proklamator dan seorang negarawan besar tanpa cacat-cela, terlepas dari tulisan Tempo dalam edisi khusus Muhammad Yamin (18-24 Agustus 2014), apakah bisa ditemukan bahwa Pancasila itu pilar?

 

Pancasila adalah "staatsfundamenteelnorm" (Belanda) dan secara "eo ipso" adalah "Weltanschauung" (Jerman) bangsa dan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Titik! Itulah sebabnya, kalau ada gagasan amendemen UUD 1945, haram untuk menyentuh Preambul atau Mukadimah UUD 1945.

 

Dye dan Zeigler dalam The Irony of Democracy (1970) menulis antara lain bahwa "The underlying value of democracy is…. Individual dignity.… Another vital aspect of classic democracy is a belief in the equality of all men". Jadi jelas, nilai yang mendasari demokrasi tak lain adalah martabat individu. Dan, aspek penting lain dari demokrasi (klasik) adalah keyakinan dalam kesetaraan untuk semua orang.

 

Suatu undang-undang yang dipersiapkan dengan cara-cara yang buruk, dengan motivasi patgulipat secara terselubung dengan tujuan bombastis yang tak etis, pasti akan hancur atau gagal dalam waktu dekat atau kurang dari satu dekade. Dalam bahasa kolonial di sebut legislatieve misbaksel, keburukan legislatif.

 

Hal itu terjadi di republik ini beberapa kali karena orang-orang yang terlibat menganggap diri mereka orang-orang santun dan beragama. Suatu pretensi yang memalukan, terutama pada era reformasi dengan sebutan gagah: "politik pencitraan". Di belakang itu semua ada power struggle, perebutan kekuasaan, terselubung bermuka dua atau lebih: semacam dokter Jekyll dan Mr Hyde. Dengan berbagai dalih, demi kekuasaan dan uang, yang tidak perlu disebut, bagaimana mungkin mau disebut bahwa politik itu "suci". Amboi!

 

Tanpa basa basi (rencana) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) adalah salah satu contoh yang transparan tentang legislatieve misbaksel. Apalagi kalau disimak tentang "naweeËn"-nya (akibat yang meresahkan) yang bertalian dengan pemilu, pilpres, dan proses rebutan kursi, baik intern maupun antarpartai.

 

Menurut Kompas (27 Agustus 2014), ada sejumlah pihak yang tentu berkepentingan secara politis, terlepas dari legal standing-nya, kini sedang mengajukan pengujian terhadap UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi, ada beberapa pihak yang berkepentingan.

 

Selanjutnya, Kompas memberitakan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dibubarkan, yang membuat Siswono Yudo Husodo sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR terkejut. Untuk itu, Anda jangan tanyakan mengapa yang bersangkutan sampai terkejut. Demikian pula secara mutatis mutandis mengapa seolah-olah UU MD3 sebagai suatu "entitas siluman". Ini yang dalam bahasa Latin disebut sebagai "sic vos non vobis", yang dalam bahasa kolonial berarti "zoo (werkt) gij, maar het is niet voor u". Arti bebasnya: "begitulah Anda (bekerja), tetapi itu bukan untuk Anda". Tra-la-la-la!

 

Dalam pada itu dinamakan dinamika sosial-politik, sosial-ekonomi, dan campur tangan terselubung dari luar, permainan yang menyangkut hajat hidup orang kecil dan masyarakat lapisan bawah, korupsi yang masih harus dibasmi oleh KPK sampai ke akar-akarnya masih terus berfermentasi. Sementara itu, proses pembusukan terus berlangsung dan kunci peti pandora tampak seperti sudah ditemukan. Kita berharap agar apa yang semula tidak bisa dibawa ke pengadilan semoga dapat dibongkar sampai bersih dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Namun, yang membuat saya heran, masih ada para akademisi dan beberapa gelintir para cendekiawan yang masih memiliki animositas (kebencian) terhadap KPK. Lalu, kapan negara dan bangsa ini akan sejahtera? []

 

KOMPAS,  15 November 2014

JE Sahetapy  ;   Guru Besar Emeritus