From: A.Syauqi Yahya
Anggaran Siluman Rp 4 trilyun di RAPBD Ahok
http://m.kompasiana.com/post/read/711491/2/anggaran-siluman-rp-4-trilyun-di-rapbd-ahok.html
Go Teng Shin
11 Mar 2015 | 20:48
Ahok telah meng-upload RAPBD versi DPRD (dalam bentuk Excel) dan RAPBD versi Ahok yang diajukan ke Mendagri (dalam bentuk PDF) untuk dianalisa oleh masyarakat. Rasanya sungguh tidak fair apabila tantangan tersebut tidak dijawab.
Ada suatu pertanyaan, mengapa Ahok begitu nekad sampai melanggar UU, menyerahkan versi bukan yang telah diparipurna oleh DPRD kepada Mendagri, melainkan versi yang bahkan tidak sama dengan versi yang diajukannya ke DPRD untuk dibahas, alias versi yang menurut dia sebelum ditambahkan siluman Rp 12 triliun oleh DPRD.
File RAPBD 2015 versi DPRD yang diupload Ahok di website Pemprov dan di Ahok.org, hanya mengandung unsur Belanja Langsung, terbagi ke dalam 84 file Excel. Apabila keseluruhannya dijumlahkan, pengajuan awal Pemprov untuk dibahas oleh DPRD adalah Rp 38.093.600.042.088; selanjutnya kita sebut saja Versi Awal Ahok Rp 38 triliun.
File RAPBD 2015 versi Ahok adalah file PDF, mengandung unsur RAPBD lengkap dalam 13 file, dan Belanja Langsung terdapat di file Lampiran Perda 4. Total belanja langsung adalah Rp 41.211.824.590.827. Selanjutnya kita sebut saja Versi Laporan Ahok ke Mendagri Rp 41 triliun.
Di sini saja kita sudah bisa melihat perbedaan antara versi awal dengan versi Mendagri sejumlah Rp 3 triliun.
Bahwa DPRD dituduh menyembunyikan siluman sebesar Rp 12 triliun, kita semua sudah mendengar teriakan Ahok. Tapi harap diingat, DPRD hanya bisa menyetujui anggaran, tapi eksekusi anggaran tetap di tangan Gubernur dan anak buahnya, SKPD. Bukankah Januari 2015 kemarin katanya Ahok telah merombak 6000 lebih PNS DKI dan melenyapkan sekitar 2000 jabatan ? Berarti Pemprov DKI tentunya telah diisi orang-orang pilihan Ahok, yang pasti akan menuruti instruksi Ahok untuk menghemat anggaran dan tidak merealisasi pos-pos yang disebut Ahok sebagai SILUMAN dan NENEK LU; bukankah begitu ?
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/03/231632526/Ahok-Rombak-PNS-DKI-dan-Gambling-Pilkada-2017
Anas Efendi Walikota Jakbar yang diteriaki dengan lebay saat mediasi kemarin adalah salah satu dari 2 Walikota yang bertahan. Tentunya kualitas Anas Efendi ini dalam menjalankan perintah Ahok dan tidak merealisasikan siluman tidak perlu diragukan lagi, bukan ?
Prinsip ini harus dipahami dulu, sebelum kita mencermati RAPBD versi Ahok alias Eksekutif. Benarkah RAPBD tsb benar-benar bersih tanpa siluman ? Tentunya kita bukan membicarakan anggaran rehabilitasi sekolah yang harusnya dikeluarkan tapi kemasukan lagi, anggaran yang cuma beberapa miliar; hal seperti ini jelas hanya human error. Kalau kita membicarakan siluman, tentunya harus dalam TRILIUNAN.
Berikut ini adalah beberapa anggaran dalam RAPBD versi Mendagri dimana ditemukan hawa SILUMAN yang sangat kuat.
PROYEK LRT
Kode 1.07.008.01.053 : 'Pembangunan Tahap Awal LRT melalui Mekanisme PMP' sebesar Rp 300.000.000.000; yang dicoret oleh DPRD sehingga menjadi NOL di versi DPRD; ternyata DIKEMBALIKAN menjadi sebesar Rp 297.000.000.000 di RAPBD versi Mendagri.
Khusus untuk LRT ini sudah ada beritanya bahwa ditolak oleh DPRD. Dan Ahok dengan gagah berani mengatakan tidak masalah, LRT akan dibiayai oleh pengembang, salah satu pengembang yang disebut dikenal akrab sekali dengan Ahok yaitu Agung Podomoro. Ternyata kok dimasukkan kembali ke versi yang diajukan ke Mendagri tanpa persetujuan DPRD ?
"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dibiayai dan dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ujar Basuki, di gedung DPRD DKI, Selasa (27/1/2015).
Tapi kenyataannya kok anggaran LRT ini dimasukkan kembali oleh Ahok dan langsung nyelonong ke Mendagri ? Tampaknya Ahok sudah berbohong, dan jelaslah LRT ini adalah SILUMAN.
PROYEK TANGGUL RAKSASA NCICD
Kode 1.03.014.07.006 : 'Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD' sebesar Rp 1.099.947.668.050 yang dicoret oleh DPRD sehingga menjadi NOL di versi DPRD; ternyata DIKEMBALIKAN menjadi sebesar Rp 199.999.711.790 di RAPBD versi Mendagri.
Memang jumlahnya tampak tersunat Rp 899 miliar; tapi apabila memulai suatu proyek sebesar tanggul raksasa mana mungkin Rp 200 miliar akan cukup ? Ini adalah cara klasik untuk menjebak agar APBD tersandera, yang penting posnya sudah ada, nanti paling dilaporkan biayanya telah membengkak.
NCICD adalah proyek penguatan pesisir pantura Jakarta menghadapi rob. Siapa yang diuntungkan dari pembuatan tanggul ini? Jelas adalah developer yang sedang membangun perumahan mewah di pantura Jakarta. Dan salah satunya lagi-lagi adalah teman akrab Ahok yaitu Agung Podomoro yang sedang sibuk menjual Pluit City. Groundbreaking dari tanggul NCICD ini jelas akan mendongkrak harga Pluit City. Sungguh baik Ahok, pertama Pluit City diberi izin SILUMAN pada Januari 2015 (yang ditorpedo Menteri KKP), dan kini disediakan anggaran SILUMAN untuk membangun tanggul demi membantu penjualan properti mewahnya.
PEMBEBASAN TANAH
Terdapat sejumlah anggaran pembebasan tanah yang tidak ada perincian dimana dan berapa, hanya langsung dihantam ANGKA RAKSASA : ada yang diajukan di RAPBD versi awal tapi kemudian diMARK-UP di RAPBD versi Mendagri. Ada juga yang tidak pernah diajukan sama sekali, tapi tahu-tahu ada di RAPBD versi Mendagri.
Kode 1.08.001.09.021 : 'Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta'. Waktu diajukan pertama kali oleh Ahok, jumlahnya Rp 1.038.771.646.000; dan disetujui DPRD menjadi Rp 1.084.084.596.236. Tahu-tahu saja versi yang nyelonong ke Mendagri menjadi Rp 2.938.572.189.458; alias dimark-up hampir Rp 2 triliun.
Kode 1.20.011.33.015 : 'Pembebasan Tanah di 5 Wilayah'. Waktu diajukan pertama kali oleh Ahok, jumlahnya bulet Rp 100.000.000.000; dan ditolak DPRD sehingga menjadi NOL. Tiba-tiba saja pos ini muncul kembali di RAPBD versi Mendagri dan jumlahnya naik menjadi Rp 199.999.200.000.
Kode 1.20.011.33.015 : 'Pengadaan lahan dan bangunan (rumah)' sebelumnya tidak pernah diajukan Ahok, karenanya juga tidak dibahas DPRD, tiba-tiba nongol di versi Mendagri sebesar Rp 299.999.821.100.
----------------
Total anggaran SILUMAN ini apabila dijumlah mencapai Rp 4 triliun (LRT Rp 297 miliar + Tanggul Rp 200 miliar + RTH mark-up Rp 2 triliun + pembebasan tanah Rp 200 miliar dan Rp 300 miliar).
Pertanyaannya, apabila anggaran ini TIDAK ADA APA-APAnya, mengapa tidak diserahkan ke DPRD untuk dibahas?
Yang dimasukkan ke DPRD dan ditolak, mengapa dimasukkan lagi? Terutama untuk LRT, dimana Ahok dengan gagah bilang NO PROBLEM, tapi nyelonong ke Mendagri.
Pembebasan tanah kok ya tidak ada perinciannya, sementara di beberapa pos pembebasan tanah sangat terinci, lokasinya dimana, harganya berapa.
Jika bicara LRT, Tanggul NCICD dan pembebasan tanah, jelas sangat dekat ke urusan hengki-pengki Ahok yang terkenal semangat 45 membela Developer, terutama teman akrabnya Agung Podomoro.
Atau jangan-jangan, ini bagian dari pengelabuian fasum-fasos, yang seharusnya disediakan developer/ pengembang, tapi tidak dilakukan. Mungkin rakyat akan puas mendapat fasum/fasos tanpa tahu itu ditanggung duit pajaknya sendiri.
Sayang sekali, Ahok yang sudah ngamuk-ngamuk sampai menuding-nuding SKPD dan Anas Efendi soal UPS, ternyata berjuang bukan demi rakyat. Urusannya hanya soal SILUMANMU versus SILUMANKU. Andaikan RAPBD yang nyelonong itu tidak ditolak Mendagri, pasti urusan UPS, Alat Fitness dll dan SILUMAN 12 TRILIUN akan TST (Tahu Sama Tahu) dan aman2 saja, mungkin juga direalisasikan SKPD dan semua kebagian sekian persen lalu tertawa-tawa bahagia. Ahok KALAP, mungkin karena proyek-proyek titipan teman akrabnya kok DIJEGAL. Terutama musuh abadinya M. Taufik, yang ngomong ke wartawan dengan puas telah menjegal LRT.
Maka gelap matalah Ahok melanggar UU, menyetor RAPBD yang tidak ditanda-tangani DPRD. Proyek Tanggul dan LRT dikembalikan, lalu ditambahkannya lagi SILUMAN baru sehingga mencapai Rp 4 triliun.
Ingat, siluman 12 triliun yang katanya inisiatif DPRD, realisasinya tergantung mood Ahok. Dia punya kuasa, dan SKPD semua merupakan anak buahnya. Kerugian RIIL Rp 12 triliun belum tentu terjadi.
Tapi siluman Rp 4 triliun yang diselipkan Ahok, dia punya kuasa merealisasikan. Kalau Ahok sampai nekad menyelipkan begini, nekad melanggar UU, pasti akan direalisasikan. Proyek LRT dan Tanggul adalah PROYEK RAKSASA, yang biayanya bukan hanya sejumlah yang terlihat di RAPBD 2015. Sekali groundbreaking maka akan terjerat, APBD DKI bahkan APBN Indonesia akan TERSANDERA mungkin ratusan triliun bertahun-tahun ke depan. Ahok (dan Jokowi) memeras rakyat DKI dengan berbagai pajak dan beban baru supaya APBD terdongkrak dari Rp 40an triliun di tangan Foke, menjadi Rp 70an triliun sekarang ini, ternyata untuk BANCAKAN rame2 : SKPD dengan DPRD, dan Ahok dengan teman-teman pengembangnya. Apa tidak edan ?
TEMAN-AHOK yang membela Ahok mati-matian mungkin bermimpi indah PAHLAWAN ANTI KORUPSI, sampai tidak keberatan cara-cara PREMAN Ahok, dengan asumsi tujuannya baik demi rakyat. Ngga tahunya Ahok bergaya preman bukan demi rakyat, tapi demi teman-teman cukongnya. Mimpi indah juga tetap harus bangun menghadapi realitas yang kejam.
DPRD dan Ahok sama-sama silumannya. Tapi yang satu siluman ompong, sementara yang satu lagi adalah siluman yang berkuasa atas anggaran dan leluasa berbohong dan bersikap preman dengan dukungan dari para TEMAN-AHOK.
Jakarta, 11 Maret 2015
GTS69
Tidak ada komentar:
Posting Komentar