#antarsaudara

From: A.Syauqi Yahya 

Minggu, 25 Januari 2015 View Full site
Home › Khazanah › Cahaya Islam

Soal Situasi Nasional, Ini Nasihat Ustaz Yusuf Mansur

http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/01/25/nipt65-soal-situasi-nasional-ini-nasihat-ustaz-yusuf-mansur

Kicauan Ustaz Yusuf Mansur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi politik nasional tengah memanas. Ini dimulai dengan perseteruan KPK-Polri. Selang tak lama, giliran perseteruan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-KPK.

Soal situasi itu, Ustaz Yusuf Mansur menyayangkan situasi tersebut. Menurut dia, kisruh yang terjadi hanya buang energi. Hal ini disampaikannya, dalam akun twitter pribadinya @yusuf_mansur, Ahad (25/1) :

#antarsaudara 1. ada yg antarsaudara, senengnya ribut. ada yg dibuat ribut oleh orang lain. ketika ribut, pasti lengah.

#antarsaudara 2. energi hbs buat ribut. fokusnya ke ribut. jd ga jaga dapur. ga jaga lemari. ga jaga yg lain yg barangkali diincer yg lain.

#antarsaudara 3. jika satu kaum ga bs ditundukkan dari luar, maka diacak2 tuh kaum spy pd ribut sendiri. demikian jg keluarga kita.

#antarsaudara 4. ketika ayah ibu ribut, maka anak2 pasti terbengkalai. sesekali ribut, wajar barangkali. tp kalau trs2an, &membesar?

#antarsaudara 5. semua elemen keluarga, musti bnyk menahan diri. liat kepentingan yg lbh bsr. jgn liat kepentingan sesaat&pribadi.

#antarsaudara 6. sy jd inget TL saya ttg ayam. ayam dari tadi liat ada makanan di dalem. tp ada orang2 yg menjaganya. &ayam nunggu momen.

#antarsaudara 7. hingga akhirnya ayam melihat, orang2 ini, ribut. masuklah ayam. nyelonong ke dapur. &makan makanan yg diincer.

#antarsaudara 8. sbnrnya, orang2 ini tau, bhw ada ayam masuk. sebagiannya malah liat. sebagiannya lagi, udah ngendus duluan rencana ayam.

#antarsaudara 9. tapi semua lg pd ribut. terkuasai hawa nafsu u ribut, yg memang jd stempel ke manusia, yg dikhawatirkan malaikat2 Allah.

#antarsaudara 10. &ayampun berhasil bawa makanannya yg diincernya. orang2 yg pd ribut, liat, tau, & bengong. tappiiii ribut lg.

#antarsaudara 11. kata mereka, "Elo sih..." "Elo tuh..." " Elo..." "Elo..." sementara ayam, malah manggil ayam2 lain, u ikut ambil. lg&lg.

#antarsaudara 12. dusun2 di 1 negeri, begitu hebat. hingga dibuatlah keributan. semua desa, keluar. bertempur. habis2an.

#antarsaudara 13. hingga akhirnya, dtg lah orang2 dari negeri yg lain, menyelesaikan sedikit lg saja pekerjaan. memusnahkan slrh dusun tsb.

#antarsaudara 14. orang2 yg tersisa, akibat pertempuran hebat, dijadikan budak sepanjang masa.

#antarsaudara 15. perang dimenangkan oleh negeri di luar dusun2 tsb, tnp pertempuran. antardusun perang sendiri.

#antarsaudara 16. untuk mengerem, mengendalikan nafsu, Allah mengajarkan, bnyk puasa sunnah, bnyk sujud, bnyk zikir. spy lbh bs bersabar.

#antarsaudara 17. tp sayang, barangkali qt, klg qt, &orang2 di dusun qt, jagoan maksiat. bnyk maksiat. ga dikipasin aja, dah panas duluan.

#antarsaudara 18. ketika qt bs dikalahkan oleh musuh, bukan krn musuh kuat atau kelewat kuat. tp qt nya yg lemah, atau malah kelewat lemah.

#antarsaudara 19. &brtanyalah ayam, "Slh gw apa? Knp gw dibawa2, n dijadiin cnth?" ga ah. ga mau kepancing ribut lg. dah nyampe Istiqlal.

Red: Agung Sasongko
Advertisement
Komentar [] | facebook | twitter

Berita Terkait
GP Ansor Minta KPK dan Polri tak Permainkan Hukum
Gaduh KPK-Polri Bisa Picu Distabilitas ekonomi
Relawan 'Salam 2 Jari' Ini Sedih Lihat Kisruh KPK-Polri
Yenny Wahid: Ini Bukti Adanya Upaya melemahkan KPK
Mantan Wakil Ketua KPK: Jokowi dalam Posisi Sulit
Berita Populer
Profesor Yahudi: Hanya Ada Satu Agama, Yaitu Islam- 285.089 views
Profesor Yahudi: Nabi Adam adalah Muslim- 149.103 views
Untuk Muslim, Ini Istilah Daging Babi yang Perlu Diwaspadai- 24.495 views
Ini Temuan Kemenag Soal Siomay Babi- 19.425 views
Imam Besar New York: Polwan Mudah Berjilbab di AS, Mengapa Sulit di Indonesia?- 14.575 views

Berita Lainnya
Alquran Sebut Larangan Bermain-Main dengan Keadilan
Foto Perpanjangan SIM, Muslimah Michigan Dipaksa Lepas Jilbab
Keluarkan Edaran, Mataram Bakal Usir Perusahaan yang Larang Jilbab
Standar Pengelolaan Zakat Internasional Coba Diseragamkan
Ini Cara Kota Mataram Makmurkan Masjid
Soal Situasi Nasional, Ini Nasihat Ustaz Yusuf Mansur
DMI: Memakmurkan Masjid Bermuara di Kemakmuran Bumi
Alasan Perlu Belajar Berbaik Sangka
Ditjen Pendis Kemenag Lakukan Penghematan Anggaran Hingga 65 Persen
Antrian Hingga Puluhan Tahun, KPHI Usulkan Moratorium Pendaftaran Haji

Back to Top
Download Aplikasi ROL
 
Home
Index
Nasional
Jurnal Haji
Internasional
Alif
GayaHidup
Sepakbola
Otomotif
Trendtek
Humaira
Senggang
Ekonomi
Video
Olahraga
Kolom
Pendidikan
English Version
RTS
RTC
© Republika Online. All Right Reserved

--

Keluarkan SP3

From: A.Syauqi Yahya 

Sabtu, 24/01/2015 15:38 WIB

Unsur Pidana dalam Kasus BW Dipertanyakan, Polisi Diminta Keluarkan SP3

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/153846/2812887/10/

Ropesta Sitorus - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!
Jakarta - Kasus perintah memberikan keterangan saksi yang menjerat Bambang Widjojanto mendapat banyak sorotan. Unsur pidana dalam kasus itu dipertanyakan.

"Saya nggak tahu di sini pidananya apa. Karena sudah berkali-kali dijelaskan BW di berbagai forum, enggak ada problem," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar usai diskusi di Jalan Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakpus, Sabtu (24/1/2019).

Oleh karena itu, pengajar di Fakultas Hukum UGM ini mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan ini. Jokowi saat ini berada di posisi untuk memilih satu di antara dua opsi: menonaktifkan Bambang atau mendorong kasus ini untuk di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

"Kalau memang ini bukan kasus pidana, kita bicara konsep SP3. Jadi dorong itu, kalau memang ini bukan kasus pidana, presiden harus berani itu," kata Zainal.

"Yang kita khawatirkan dari kepolisan, mereka tidak berani itu. Meng-SP3-kan, karena seakan-akan enggak enak sudah menetapkan tersangka lalu kemudian diperiksa bolak-balik," sambung Zainal.

Kejanggalan dalam unsur pidana kasus Bambang ini sebelumnya diungkap dengan gamblang oleh eks Menkum HAM Amir Syamsuddin. Politisi Partai Demokrat (PD) ini menyampaikan, tidak bisa orang dipidana karena mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu. Karena kesaksian palsu atau tidak itu bergantung pada hakim.

"Nah, saya nggak tahu ini di MK. Kalau di perkara pidana, hakim yang pertama kali menanyakan kesaksian palsu. Bila saksi memberikan keterangan palsu, dan hakim bisa menanyakan ke saksi. Bila kesaksian terus dilakukan, hakim bisa meminta polisi memprosesnya," jelas Amir.

Karena itu, Amir heran, mengapa Bambang Widjojanto bisa kena. Karena yang memberikan kesaksian palsu itu yang dipidana itu pun atas perintah hakim. "Jadi kasus Bambang Widjojanto ini aneh. Bagaimana memasukkan pasal kepada Bambang. Saat saksi memberikan kesaksian tidak ada pengacara yang mendampingi," urai dia.

"Saya belum pernah punya pengalaman adanya seseorang diproses pidana karena membujuk seorang saksi bersumpah palsu terlebih lagi karena menurut pengalaman sebelum seorang bersaksi setalah disumpah sudah merupakan protap tetap ketua majelis untuk mengingatkan saksi tersebut akan tanggungjawabnya atas kesaksian yang diberikannya di bawah sumpah di suatu persidangan pengadilan," tutup Amir.

(fjp/nwk)

--
--

Hasto Sudah Seperti Pengacara Budi Gunawan ] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

From: A.Syauqi Yahya 

Kamis, 22/01/2015 22:45 WIB

Misteri Pertemuan Samad dan PDIP
Bambang Widjojanto: Hasto Sudah Seperti Pengacara Budi Gunawan

http://m.detik.com/news/read/2015/01/22/224503/2811454/10/bambang-widjojanto-hasto-sudah-seperti-pengacara-budi-gunawan

Ikhwanul Khabibi - detikNews

 Bambang Widjojanto

FOKUS BERITA
Misteri Pertemuan Samad dan PDIP

Jakarta - Pimpinan KPK akhirnya mau buka suara soal tuduhan yang dilontarkan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengklaim pernah mengadakan pertemuan dengan Abraham Samad guna membahas Cawapres pendamping Jokowi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto justru memandang bahwa Hasto sudah bertindak layaknya pengacara bagi Komjen Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka pemilik rekening gendut.

"Saya sedang berpikir panjang, apakah Hasto telah mendapatkan surat kuasa untuk menjadi lawyernya BG karena sesungguhnya dia sedang melakukan pembelaan terhadap BG," kata Bambang saat dihubungi di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015) malam.

Dalam keterangannya, Hasto memang berusaha mengaitkan Abraham Samad dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, dengan tegas Bambang menjelaskan bahwa pengaruh Abraham Samad tak bisa menyetir pimpinan lain untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seperti diketahui, KPK menganut sistem collective collegial.

"KPK punya sistem yang tidak bisa diintervensi oleh seorang ketua sekalipun di bidang penindakan termasuk penetapan tersangka‎," tegas komisioner yang membidangi penindakan itu.

Bambang juga menyoroti isi keterangan Hasto yang disampaikan dalam konferensi pers tadi siang. Menurut Bambang, banyak hal yang tidak logis dalam keterangan Hasto.

"Salah satu kelemahan utama dari konpres itu, tidak ada satupun bukti dapat ditunjukkan oleh Hasto‎," jelas Bambang.

"Dia juga berpikir tidak logis mau kasih bukti kalau ada komite etik. Bukankah bukti itu jadi penting sebelum bicara komite etik," tuturnya.

(kha/rna)

On Jan 22, 2015 10:48 PM, <anishariri@gmail.com> wrote:

Ketinggalan link-e

http://news.detik.com/read/2015/01/22/174910/2811233/10/gsm-box-alat-yang-digunakan-hasto-untuk-buktikan-ponselnya-disadap

:D

From: anishariri@gmail.com Sent: Kamis, 22 Januari 2015 22.41 To: forumalumni@googlegroups.com Subject: Re: [FA Gladiool] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

Moco beritane konfpers Hasto ini kok pada ketawa, miris, mesakke.

Antara bluffing atau diapusi penjual gadget 3,5 jutaan. Nek usulane konsultan IT kebangeten tenan wis kuwi :)

From: A.Syauqi Yahya Sent: Kamis, 22 Januari 2015 21.48 To: forumalumni@googlegroups.com Reply To: forumalumni@googlegroups.com Subject: [FA Gladiool] Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

Kamis, 22/01/2015 15:42 WIB

Apa PDIP Tak Menggoda Abraham Samad untuk Jadi Cawapres Jokowi?

Fajar Pratama - detikNews

FOKUS BERITA
Misteri Pertemuan Samad dan PDIP

Jakarta - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pertemuan yang pernah dilakukan dengan Ketua KPK Abraham Samad terkait Cawapres Jokowi. Apa yang diungkapkan Hasto ini mencengangkan. Apalagi Samad yang pimpinan lembaga antikorupsi semestinya tak datang bertemu urusan kekuasan.

Namun kritikan juga datang ke PDIP?

"Jangan-jangan Samad digoda untuk bertemu," jelas Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar, Kamis (22/1/2015).

Lagipula, lanjut Zainal, semestinya PDIP sadar sudah tahu itu tak benar jangan menerima Samad. Apalagi sampai lima kali bertemu.

"Kalau itu tak benar, larang dong dahulu Samad," imbuh dia.

Tapi bagaimanapun soal ini, Zainal menuturkan, lepas dari benar atau tidak merupakan urusan pribadi Samad. Jangan dikait-kaitkan dengan perkara di KPK.

"Ini soal individu pribadi, bukan KPK. Di KPK itu kolektif kolegial kepemimpinannya, jangan bayangkan seperti instansi pemerintahan. Di KPK ketua tidak bisa mengatur pimpinan yang lain, Anda jangan mengecilkan Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu," tutup dia.

(ndr/mad)

Kami Memang Rakyat Tidak Jelas, Tapi Perjuangan Kami Jelas : "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,"

From: A.Syauqi Yahya

Sabtu, 24/01/2015 23:18 WIB

Yenny Wahid: Kami Memang Rakyat Tidak Jelas, Tapi Perjuangan Kami Jelas

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/231819/2813010/10/yenny-wahid-kami-memang-rakyat-tidak-jelas-tapi-perjuangan-kami-jelas

Indah Mutiara Kami - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!
Jakarta - Menkopolhukam Tedjo Edhy mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menyatakan rakyat yang berkumpul di KPK adalah rakyat tidak jelas. Putri dari mantan Presiden RI ke-4 Gus Dur, Yenny Wahid pun mengeluarkan komentar pedas.

"Rakyat: Menkopolhukam tidak jelas dan sangat kekanak-kanakan dalam membela BG dan lemahkan KPK," kata Yenny.

Yenny menyampaikan hal ini dalam akun Twitter-nya, @yennywahid, Sabtu (24/1/2015). Kicauannya itu langsung di retweet oleh 93 akun lainnya pada pukul 23.00 WIB.

Tak lama setelah itu, Yenny menyatakan rakyat yang membela KPK memang 'tidak jelas'. Akan tetapi tujuan mereka jelas, tak ada yang lain kecuali memberantas korupsi dan tidak melindungi para koruptor.

"Pak Tedjo, kami memang RAKYAT tidak jelas tapi tuntutan kami JELAS bahwa pemerintah harus berantas korupsi bukan lindungi koruptor!" kicau Yenny.

Akun Yenny ini memiliki follower sebanyak 106 ribu orang lebih. Kicauannya yang kedua langsung di retweet oleh 185 follower-nya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh politisi PKS Tifatul Sembiring. Tifatul turut menggaungkan #saveKPK di dunia maya melalui akun Twitter-nya, @tifsembiring.

"Saya sangat setuju dengan #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Dan perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA," ujar Tifatul via Twitter.

(vid/vid)

On Jan 24, 2015 5:16 PM, "A.Syauqi Yahya" <syauqiyahya@gmail.com> wrote:

"Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 16:37 WIB

Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas

http://m.tempo.co/read/news/2015/01/24/078637334/Tedjo-KPK-Tidak-Kuat-Bila-Didukung-Tidak-Jelas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian tidak menggerakkan massa turun ke jalan.

Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku.

"Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Pergerakan massa, kata Tedjo, boleh jika hanya digelar di ruangan tertutup. Jokowi, kata Tedjo, juga sudah mewanti-wanti agar tidak ada pernyataan panas dari kedua pimpinan lembaga.

Tedjo mengaku kecewa dengan pernyataan KPK pada jumat malam tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap petinggi KPK.

"Sebagai Menteri Polkam, saya menyayangkan. Pertemuan semalam (di KPK) itu mestinya tidak perlu terjadi." (Baca: Bambang KPK Bicara Soal PDIP dan Abraham Samad)

Kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui para pendukung lembaga rasuah yang menggelar aksi di halaman kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said kavling C1, Jakarta Selatan itu.

Abraham mengucapkan terima kasih atas dukungan apresiasi masyarakat atas musibah dan bencana yang menimpa pada KPK hari ini. (Baca: Polisi Periksa 4 Saksi dalam Kasus Bambang KPK)

"Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita akan bersatu menegakkan kembali komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan," ujar Abraham di kantor KPK, Jumat, 23 Januari 2015.
Menurut Abraham, apa yang terjadi hari ini adalah salah satu upaya-upaya untuk mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi. (Baca: Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi )

Abraham pun mengajak seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk tetap menegakkan kebenaran, keadilan, dan kembali berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.

Abraham juga meminta masyarakat bersatu padu melawan aksi-aksi penzaliman dan kriminalisasi terhadap KPK.

Dalam kesempatan itu, Abraham juga menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang telah dijalankan selama ini tidak akan pernah berhenti dengan adanya upaya kriminalisasi KPK.

Abraham meminta masyarakat memanjatkan doa agar perjuangan menegakkan komitmen antikorupsi selalu dalam lindungan Tuhan. "Insya Allah kebenaran pada akhirnya akan tercipta di Indonesia yang kita cintai ini."

Sebagai penutup, Abraham kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu, tenaga, energi yang sebesar-besanya untuk menjaga gedung KPK dari upaya pelemahan.

"Saya berharap kita tidak meninggalkan gedung ini sebagai bukti kecintaan kita terhadap KPK," kata Abraham.

Bambang ditangkap Bareskrim Polri seusai mengantar anaknya ke sekolah di Depok kemarin pagi. Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi.

Penangkapan Bambang ini sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | LINDA TRIANITA

--

Presiden Bisa Terbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK

From: A.Syauqi Yahya 

Sabtu, 24/01/2015 22:26 WIB

Denny Indrayana: Presiden Bisa Terbitkan Perppu Imunitas Pimpinan KPK

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/222601/2813002/10/

Hardani Triyoga - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan ada beberapa alternatif terkait penyelesaian kasus Bambang Widjojanto. Menurutnya, saat ini bukan hanya BW, namun KPK sedang dikriminalisasikan lewat pimpinan lainnya.

"Bukan hanya BW yang dipersangkakan. Tapi, KPK yang sedang didiskriminalisasi melalui pimpinannya, BW, Adnan Pandu, nanti Pak Zulkarnain. Abraham Samad akan bermasalah. Ini pasti karena dipersangkakannya Budi Gunawan. Jadi ini bukan KPK vs Polri tapi ini KPK vs BG," kata Denny di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Dia pun merincikan ada beberapa alternatif. Namun, Denny menyarankan agar BW jangan non aktif dulu. Pasalnya, kasus ini jelas kriminalisasi.

"Dengan itu SP3 mesti didorong keluar," ujarnya.

Selain itu, dia berharap adanya keberadaan tim independen untuk memverifikasi kasus terkait BW. Hal ini seperti adanya tim delapan yang memverifikasi kasus kriminalisasi KPK sebelumnya kepada pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah - Bibit Samad Rianto.

"Nah, seperti dulu ada tim 8 memverifikasi kasus Chandra-Bibit," tuturnya.

Kemudian, Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan Perppu. Faktor utama yang dilihat karena pimpinan KPK saat ini 'dikerjain' satu persatu. Dengan Perppu ini, pengaturan imunitas bagi pimpinan KPK diperoleh selama menjabat.

"Presiden menerbitkan Perppu karena satu-satu pimpinan KPK dikerjain satu-satu. Dia harus menerbitkan Perppu untuk mengatur satu saja imunitas bagi pimpinan KPK selama mereka menjabat. Jadi ada kekebalan hukum dari persoalan-persoalan pidana," katanya.

Lanjutnya, terkait penguatan lembaga-lembaga anti korupsi cara ini sudah dilakukan oleh beberapa negara lain.

"Jadi, 4 tahun misalnya Abraham Samad menjabat, maka 4 tahun dia mendapat kekebalan dari persoalan pidana. Dengan demikian kriminalisasi terhadap pimpinan KPK akan stop. Nah itu diperppu kan oleh Presiden segera," tuturnya.
(hat/vid)

--
--

Buruknya Komunikasi Menteri Tedjo Turunkan Kredibilitas Jokowi

From: A.Syauqi Yahya 

Sabtu, 24/01/2015 22:39 WIB

Buruknya Komunikasi Menteri Tedjo Turunkan Kredibilitas Jokowi

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/223902/2813007/10/1/buruknya-komunikasi-menteri-tedjo-turunkan-kredibilitas-jokowi

Indah Mutiara Kami - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Menkopulhukam Tedjo Edhy Purdijatno disarankan untuk lebih fokus pada pekerjaannya daripada memberikan komentar-komentar yang kontraproduktif dan blunder. Jika tidak segera berubah secara signifikan akan menurunkan kredibilitas Presiden Jokowi.

Pakar komunikasi Aqua Dwipayana mengungkapkan hal itu saat dimintai tanggapannya pada Sabtu (24/1/2015) mengenai berbagai komentar yang disampaikan Menteri Tedjo.

"Saya mengamati sejak pertama kali diangkat jadi menteri hingga sekarang ini, banyak pernyataan Menteri Tedjo yang tidak pas dan malah kontraproduktif. Komunikasinya buruk sekali. Jika kondisi ini dibiarkan terus, secara signifikan kredibilitas Presiden Jokowi akan turun drastis," lanjut Aqua yang pernah lama ngajar Komunikasi di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.

Sebelumnya, Tedjo menyindir agar KPK tidak mengajak rakyat dalam dukungan agar bisa menjaga lembaga itu dari upaya kriminalisasi. Menurut dia, cara ajakan seperti itu seperti kekanak-kanakan.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," sindir Tedjo keras di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1/2015).

Tedjo mengaku kecewa dengan sikap para pimpinan KPK. Dia menilai para pimpinan KPK tidak berusaha untuk menenangkan situasi.

"Harus menjernihkan suasana, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehinga semalam masih ada pergerakan-pergerakan dari KPK, sebenarnya tidak boleh ada pergerakan massa. Jangan membuat statement yang membuat panas, tetapi pergerakan massa masih ada, tetapi ternyata tadi malam masih ada, ini yang kita sesalkan," tutupnya.

Aqua yang kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini menyoroti beberapa pernyataan Tedjo yang menurutnya keliru dan malah berpotensi membuat banyak orang marah kepadanya.

Menteri Tedjo lanjut Aqua, dalam salah satu pernyataannya menyatakan Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu. "Kalimat tersebut ditujukan kepada pimpinan KPK. Sedangkan rakyat yang memberikan dukungan ke KPK sangat jelas. Para tokoh dan aktivis tersebut selama ini kredibilitas mereka di bidangnya masing-masing sangat diakui secara nasional bahkan internasional," ujar mantan wartawan Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini.

Selain itu, menurut Aqua, Tedjo harus paham betul tentang Nawa Cita yang selalu didengung-dengungkan Jokowi-JK saat kampanye. Salah satunya adalah keinginan mewujudkan penegakan hukum dan anti korupsi.

"KPK sejak beberapa tahun terakhir sangat giat mewujudkan itu. Salah satunya adalah penetapan status tersangka pada Komjen Budi Gunawan. Menteri Tedjo harus mendukungnya dengan berbagai pernyataan yang menguatkan keberadaan KPK. Bukan malah sebaliknya yang terkesan ikut melemahkan KPK," tegas Aqua.

Mantan anggota tim pakar seleksi menteri detikcom ini menyarankan kepada Tedjo, baik dalam kapasitasnya sebagai Menkopulhukam maupun Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih banyak memberi masukan ke Polri untuk memiliki integritas yang tinggi, bekerja secara profesional, dan amanah. Sehingga keberadaannya didukung rakyat, bukan sebaliknya.

"Sebaiknya Menteri Tedjo lebih banyak memberi masukan ke Polri agar institusi itu jadi baik daripada 'menyerang' KPK dengan pernyataan-pernyataannya yang tidak berkualitas dan kontraproduktif. Imbas pengaruh negatifnya besar sekali pada Presiden Jokowi," ujar Aqua yang telah pernah ceramah Komunikasi dan Motivasi di depan ratusan ribu anggota TNI-Polri baik yang bertugas di Indonesia maupun berbagai negara.

--
--

Gagah Berani.......

From: A.Syauqi Yahya 

Hendropriyono

Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!" pungkas Hendro.

Tweet GM dan Ulil

goenawan mohamad ⁠ @gm_gm

Orang2 yg terbiasa hanya patuh, tak mengerti bhw kritik juga satu bentuk dukungan -- agar yang dikritik tidak salah jalan lagi.

Ulil Abshar Abdalla ⁠ @ulil

Dulu2 yg mau lemahkan KPK adalah DPR. Sekarang yg mau lemahkan KPK adalah institusi yg ada di bawah kendali langsung Presiden.
⁠

Sabtu, 24/01/2015 17:55 WIB

Hendropriyono: Jangan Sekali-kali Menyalahkan Jokowi di Kasus KPK vs Polri

http://m.detik.com/news/read/2015/01/24/175505/2812945/10/1/hendropriyono-jangan-sekali-kali-menyalahkan-jokowi-di-kasus-kpk-vs-polri

Ahmad Toriq - detikNews

FOKUS BERITA
Polisi Tangkap BW!

Jakarta - Presiden Jokowi panen kritik karena sikapnya dinilai kurang tegas dalam menyikapi kemelut KPK vs Polri. Eks Kepala BIN Hendropriyono pun membela Jokowi.

"Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Dia sudah melangkah dengan tepat dan cepat, namun tentu saja tidak bisa seperti yang diinginkan oleh para demagog," kata Hendro dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Sabtu (24/1/2015).

Profesor ilmu intelijen ini mengatakan, sebagai Kepala Negara, selain punya kewenangan, Jokowi juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Menurut Hendro, langkah Jokowi dengan mengambil posisi tengah di konflik KPK-Polri sudah benar, untuk menjaga kondisi politik tetap stabil. Sebab, dia menambahkan, tak bisa dipungkiri konflik tersebut tak lepas dari banyak kepentingan politik.

"Dia bersama Wapres sudah bertemu dengan para Ketua Parpol. Jika domain politik goncang, hukum tidak mungkin bisa ditegakkan oleh siapapun yang jadi Presiden. Setelah itu dia berkonsultasi dengan para aparat penegak hukum, untuk melangkah di domain hukum," papar Hendro.

"Dengan demikian Jokowi sebagai kepala negara sudah bertindak arif, dengan menghargai semua institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, sambil mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dengan alasan dan pertimbangan hukum, tidak ada kepentingan non hukum dan dia melarang dengan keras perbuatan abuse of power," imbuhnya.

Hendro memberi contoh saat penegakan hukum di Indonesia melempem karena ketidakstabilan politik.‎ "Kasus penculikan Sukarno-Hatta, kasus Supriyadi, kasus Oerip Soemohardjo dan lain-lain. Tapi setelah politik kita tertata, baru kita bisa menegakkan hukum seperti kasus Jungslager, Ruslan dan lain-lain. Jokowi sudah melaksanakan VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat)," ujar purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Hendro juga menepis ‎anggapan Jokowi takut kepada Megawati. Jokowi, menurut Hendro, tak ragu untuk berbeda pendapat dengan Mega. Salah satunya soal pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang menurut Hendro, berlawanan dengan dengan parpol-parpol pendukung Jokowi

Selain tak ragu berbeda pendapat dengan Mega, Hendro juga menyebut Jokowi tak ragu melawan arus untuk hal-hal yang diyakininya tepat. "Jokowi tetap kokoh menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri (hanya menunda waktunya saja, karena dia sedang membereskan tataran politik). Ini jelas merupakan bukti dia gagah berani melawan arus opini publik, yang dimotori oleh para elite LSM-LSM liberal," ulasnya.

Masuk ke polemik pelantikan Kapolri, Hendro tetap mendukung Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Dia yakin proses hukum terhadap Komjen Budi akan tetap bisa berjalan meski mantan ajudan Megawati itu telah naik pangkat jadi Kapolri.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur punya Panglima Tertinggi, Kepala Negara yang bijak dan berani. Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita yang masuk penjara. Kalau Anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya Anda yakin sekarang belum hilang?," tuturnya.

"Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum? Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!" pungkas Hendro.

--