Mesake ....

From: A.Syauqi Yahya

SABTU, 28 FEBRUARI 2015 | 10:53 WIB

APBD DKI Belum Cair, Penjaga Stasiun Pompa Air Belum Digaji

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/28/083645960/APBD-DKI-Belum-Cair-Penjaga-Stasiun-Pompa-Air-Belum-Digaji

Waduk Pompa Kelapa Gading berfungsi untuk menampung luapan air dari Kali Tarian kemudian disalurkan ke Cakung Drain dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Jum'at (13/3). TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Belum cairnya APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 membuat penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima gaji. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka terpaksa berutang. "Untuk keperluan anak dan istri, saya pinjam dulu sama keluarga. Untuk makan sehari-hari, kas bon dulu di warung makan depan stasiun," kata Agung Wahyudi, 33 tahun, penjaga Stasiun Pompa Air Taman Ratu, Jakarta Barat, Jumat, 27 Februari 2015.

Rekannya, Setyo Aji, 25 tahun, juga bernasib sama. Gaji selama kerja pada Januari 2015 tertahan. Namun Aji, yang masih membujang, merasa lebih beruntung ketimbang kelima penjaga lain. "Saya enggak perlu mikirin anak dan istri."

Agung mengatakan penundaan pencairan gaji bukan kali ini saja terjadi. Keterlambatan selalu terjadi setiap awal tahun. Untuk mengantisipasinya, Agung mulai mengirit upahnya pada Desember. Penghematan juga dilakukan dalam pengeluaran keluarganya. "Saya berharap ke depan tidak ada lagi cerita gaji tertahan seperti ini. Saya tulang punggung keluarga," ujarnya.

Agung berharap pencairan gaji Februari dan bulan berikutnya tidak mengalami keterlambatan atau penundaan. Gaji yang mereka terima sebesar Rp 2,7 juta per bulan sesuai dengan standar upah minimum Provinsi DKI. Menurut Agung, jika penundaan pencairan gaji masih berlanjut, ia terpaksa mencari pekerjaan sampingan.

Henry Dunant, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, mengakui bahwa semua penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima upah. Alasannya, gaji mereka diambil dari pagu anggaran dalam APBD 2015 yang belum cair karena konflik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. "APBD belum cair, upah juga belum cair juga," katanya.

DINI PRAMITA

KPK Lemah di Zaman Jokowi, Menko Polhukam Pasang Badan

From: A.Syauqi Yahya 

SBY tdk berhutang budi pd pulisi .........hmmm  /kung

Senin, 02/03/2015 14:49 WIB

KPK Lemah di Zaman Jokowi, Menko Polhukam Pasang Badan

http://m.detik.com/news/read/2015/03/02/144938/2846988/10/kpk-lemah-di-zaman-jokowi-menko-polhukam-pasang-badan

Ikhwanul Khabibi - detikNews

FOKUS BERITA
Calon Kapolri Tersangka

Jakarta - Pertama kali dalam sejarah, KPK menyatakan kekalahannya dalam mengusut sebuah kasus. KPK kini bukanlah KPK yang dulu, bukan lagi lembaga yang begitu kuat melawan para koruptor.

Mirisnya, KPK menjadi lemah seperti saat ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal dulu, proses pelemahan KPK juga pernah hampir terjadi. Tapi Presiden SBY saat itu langsung turun tangan dan upaya pelemahan pun tak berhasil.

"Bukan begitu, bukan begitu. Ini kan kesepakatan kita bersama dalam rangka untuk eksistensi KPK juga," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat ditanya soal lemahnya KPK di era Presiden Jokowi.

Hal itu dikatakan Tedjo usai mengadakan pertemuan dengan lima pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Menkum HAM di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2015).

Tedjo keberatan Jokowi dibandingkan dengan SBY dalam penanganan terhadap upaya pelemahan kepada KPK. Tedjo dengan tegas membela Jokowi.

"Itu kan hanya style saja, setiap pemimpin kan punya style yang berbeda," tegas Tedjo.

Upaya pelemahan KPK sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Dulu, dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun, presiden SBY kemudian berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan akhirnya, Jaksa Agung mengeluarkan deponeering untuk Bibit dan Chandra.

Setelah itu, upaya pelemahan KPK muncul lagi saat lembaga anti korupsi itu menggarap kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. SBY saat itu dengan tegas memerintahkan agar kasus simulator dipegang oleh KPK, padahal saat itu pihak kepolisian juga mengklaim tengah menangani kasus yang sama.

(kha/mok)

Pemerintah Ikut Andil dalam Masalah Beras

From: A.Syauqi Yahya 

KPPU: Pemerintah Ikut Andil dalam Masalah Beras

http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/03/01/nkimuw-kppu-pemerintah-ikut-andil-dalam-masalah-beras

01 March 2015 15:02 WIB

Petugas Bulog melakukan operasi pasar beras di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (18/2).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa pemerintah memiliki andil dalam masalah kenaikan harga beras yang diduga akibat adanya ulah kartel.

"Pernyataan Menteri Perdagangan terkait dengan adanya kartel beras, lalu agenda penggantian raskin dengan e-money sangat berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha," kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Ahad (1/3).

Ia menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras, hal tersebut akibat tindakan pemerintah yang dianggap kurang tepat dalam rencana penghapusan raskin. Selain itu, menurut dia, jalur suplai beras yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan harga beras.

"Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya di penggilingan beras dan pedagang besar, masih dikuasai oleh segelintir orang," ujar Syarkawi.

Menurut dia, karena kecilnya jumlah pengusahan penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar.
Akibat lainnya, lanjut dia, ialah Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar.
"Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," kata Syarkawi.

Sebelumnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bahwa kenaikan harga beras lebih diakibatkan kekosongan pasokan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. "Sebenarnya Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin tiap bulan. Akan tetapi, November dan Desember 2014 stoknya tidak ada, hingga Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti, Sabtu (28/2).

Berdasarkan keterangan yang diberikan, kekosongan tersebut terjadi karena adanya keterlambatan musim tanam dan panen yang mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan, atau dengan kata lain dipengaruhi musim paceklik yang lebih lama.

Red: Satya Festiani

Berita Terkait
Kenaikan Harga Beras Dituding Sistemik

Berasku Sayang Berasku Hilang

Bulog Sultra Salurkan 2 Ton Beras Sehari

Pemkot Malang Gelar Operasi Pasar

Jokowi: Ada yang Mau 'Bermain' Soal Beras

--

Negara

From: A.Syauqi Yahya 

Negara

http://www.tempo.co/read/caping/2015/03/02/129752/Negara

Senin, 02 Maret 2015

Ke depan sebuah gerbang seseorang datang dari udik dan berkata kepada lelaki tegap yang ia duga bertugas sebagai penjaga: "Saya datang untuk melihat Negara. Saya ingin masuk ke dalam."
Orang yang ia duga petugas itu (dengan pakaian hitam yang mungkin baju seragam) menatapnya sejenak, lalu menjawab, "Maaf. Ada prosedur."
Ketika ditanya bagaimana prosedur itu, si penjaga hanya menggeleng. "Tak begitu jelas, sebenarnya-kalau saya boleh berterus terang. Maksud saya, Saudara harus menunggu."
Maka orang dari udik itu pun menunggu. Sejenak ia waswas bahwa ia akan di sana lama sekali, menanti, duduk, berbaring, tidur, bangun, dan seterusnya, sampai entah kapan-ia waswas bahwa ia sedang berperan dalam sebuah cerita Kafka.
Tapi kemudian ia lihat orang yang ia duga sebagai penjaga itu tak ada lagi. Tempat itu kosong. Mungkin di sini tak perlu ada konsistensi. Sekarang terpasang sebuah maklumat: "Silakan masuk."
Tamu itu pun masuk.
Dua meter ia melangkah, di hadapannya, agak ke kanan, terukir sebuah tulisan lain: "Dilarang membawa hal-hal yang dilarang."
Tak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan "hal-hal" itu. Maka tamu itu menyimpulkan bahwa maklumat itu hanya kata-kata yang tak akan punya efek. Ia pun berjalan terus. Ia memasuki sebuah gang kecil yang berkelok-kelok. Ada bau sigaret. Toilet. Makanan kecil. Kertas-kertas.
Ia sebenarnya terkejut. Ia semula menyangka Negara sebuah arsitektur berbentuk bujur sangkar. Tapi yang ditemuinya sebuah terowongan, mirip labirin, dengan dinding yang dipasangi beribu-ribu cermin yang, sebagaimana halnya cermin di kamar kita, tak transparan dan memantulkan semua hal terbalik.
Sejenak, orang dari udik itu terpekur. Di mana ia sebenarnya: dalam sebuah cerita Kafka tentang laki-laki yang entah sabar entah putus asa menunggu terus di depan Hukum dan Kekuasaan yang tak pernah terbuka? Ataukah ia seperti si Alice yang memasuki dunia ganjil dalam novel Lewis Carroll, Through the Looking-Glass?
Mendadak seseorang muncul di tepi terowongan dan berkata: "Dilarang membawa kata dari luar."
"Kata? Dilarang membawa kata? Bapak siapa?"
"Saya pegawai negara." Ia tak menyebut nama. Hanya nomor. Wajah orang itu rata. Tingginya rata. Kostumnya tak berwarna.
"Saya dari bagian wastasing, kantor BLTR."
Sang tamu dengan segera tahu, "wastasing" yang baru didengarnya itu pasti sebuah akronim. Tapi ia tak merasa perlu menebak apa artinya, juga tak mencoba menduga kata apa yang diringkus dalam singkatan "BLTR" itu. Ia merasa tafsir apa pun tak ada gunanya.
Di belakang pegawai itu ada sebuah pintu yang terkuak ke sebuah kamar. Di dalam kamar itu tampak ada yang berdesak-desak: ratusan akronim dan singkatan. Beberapa bertampang keren dan bergas, tapi sebagian besar mulai kuning dan layu.
"Negara," kata tamu dari udik itu dalam hati, "tampaknya dibuat dari ribuan akronim." Ia mencoba mengingat-ingat: Kabag. Kadin. Waka. BPKP. Sudin. BKST. Subdit. TBK. Karo. PKLN. Tupoksi. Raker. Rusid. Pokja. Ranmor. Miras. Bareskrim….
Ia mulai melihat, dalam labirin itu akronim dan singkatan itu berbaris dari lorong ke lorong, dari bilik ke bilik. Tampaknya mereka saling bisik… ya, mereka berbisik dalam kombinasi kosakata yang tak bersentuhan dengan percakapan yang datang dari luar.
Maka yang terdengar adalah sebuah bahasa yang tak ingin dimengerti dan dirasakan, yang tak bisa dipakai untuk menganalisis dan bercanda, yang tak dapat melahirkan puisi atau melontarkan lelucon-sebuah bahasa yang jadi berarti bagi penghuni Negara karena secara rutin datang dan pergi dari SK ke SK, dari dokumen ke dokumen, dari kamar rapat yang satu ke kamar rapat yang lain. Pendeknya, sebuah bahasa yang cocok dengan sebuah labirin: bahasa yang berhati-hati dan membingungkan.
Tamu itu pun melangkah terus melalui kamar-kamar dengan pintu tertutup. Pada jam ketiga ia merasa pegawai negara dari bagian "wastasing, kantor BLTR" itu berjalan mengikutinya.
"Bapak tidak sibuk?" sang tamu bertanya.
"Kita harus bergerak maju," terdengar jawab. Wajah itu rata, suara itu rata.
Ketika tamu itu mengernyitkan jidat, pegawai itu pun menunjuk ke dinding, ke deretan cermin-cermin. Seketika itu semuanya jadi jelas: seperti sudah disebut di atas, cermin itu tak transparan dan menampilkan semua hal terbalik. Kiri adalah kanan. Maju adalah mundur. Gerak adalah mandek. Tujuan adalah prosedur. Sebab adalah akibat. Peraturan yang rapi adalah peraturan yang ruwet. Tertib adalah chaos. Sanksi adalah promosi. Mengamankan adalah membuat rasa tidak aman. Menjaga adalah memperlemah….
Ketika tamu itu melihat lebih jauh ke dalam cermin, labirin raksasa itu ternyata mirip sebuah papan catur besar. Di atasnya bidak-bidak hanya mengikuti kotak dua warna: hitam-putih. Gerak mereka sudah ditentukan.
Menatap itu dengan agak sedih dan takjub, tamu kita pun mulai merasa ganjil: ia bukan sedang memasuki sebuah cerita Kafka. Ia sedang dalam buku Through the Looking-Glass. Lewis Carroll berkisah bahwa dalam mimpinya Alice naik ke sebuah papan catur yang absurd, dan bidak Ratu berkata: "HERE, you see, it takes all the running YOU can do, to keep in the same place."
Jika di papan catur ini orang harus berlari sebanyak-banyaknya agar dapat berada di tempat yang sama, berarti Negara tak punya arah, demikian tamu kita berpikir. Berarti tak seperti yang selama ini dibayangkan di luar.
Di luar, Negara memang dibayangkan sebagai alat-untuk menindas atau sebaliknya untuk melindungi. Tapi ketika tamu dari udik itu keluar dari dalamnya ia menyimpulkan, "Saya tak tahu buat apa sebenarnya labirin itu."

Goenawan Mohamad

.

--

Halaaaahhh

From: A.Syauqi Yahya 

Harga Beras Naik....

Menteri Gobel : Mafia Beras ....

Presiden Jokowi : Ada Yg Bermain Agar Kita Melakukan Import

Halaaaahhh

Bulog : SHORT SUPPLY

He he heeee /kung

MINGGU, 01 MARET 2015 | 16:35 WIB

Bulog Bantah Kenaikan Harga Beras karena Ulah Mafia

Advertisement
Presiden Joko Widodo melihat tumpukan beras saat blusukan ke gudang Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta, 25 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah


Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta - Tudingan adanya permainan mafia di balik kenaikan harga beras, seperti yang pernah dilontarkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dibantah oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Menurut Bulog, kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan adanya kekosongan stok selama tiga bulan antara November-Desember 2014 dan Januari 2015.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan Bulog bertugas mengeluarkan 232 ribu ton beras miskin tiap bulan. Namun, pada November-Desember 2014, stoknya tidak ada. "Dan masih berlanjut hingga Januari," kata Leli, Sabtu, 28 Februari 2015.

Leli menjelaskan stok beras pada November dan Desember sudah ditarik terlebih dulu pada Februari dan Maret 2014. Akibatnya, kata Leli, terjadi kekosongan sebesar 462 ribu ton.

Dengan kondisi seperti itu, Bulog hanya bisa menggelontorkan 71 ribu ton beras pada Desember 2014 dan Januari 2015, sehingga kurang efektif dalam menurunkan harga beras. "Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu. Akhirnya, ya, kurang nendang," kata Leli.

Stok yang berkurang ini semakin diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat launching yang baru diresmikan pada 28 Januari 2015. Dengan demikian, total kekosongan stok beras mencapai hampir 700 ribu ton. Selain itu, adanya isu penghapusan raskin berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu terjadi karena faktor alam, bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Rachmat Gobel. Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia.

Mestinya, kata Khudori, Februari hingga Mei sudah masuk panen raya. Namun, karena hujan datang terlambat, jadwal tanam dan panen ikut mundur 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.

ANTARA

Begal

From: A.Syauqi Yahya 

Begal

http://www.tempo.co/read/carianginKT/2015/03/01/1632/Begal

Minggu, 01 Maret 2015 | 00:19 WIB

Putu Setia
@mpujayaprema

Sesuai dengan janji, saya datang ke Padepokan Romo Imam membawa batu akik yang belum diolah. "Terserah Romo, mau dipoles yang mana, ada badar emas, ada badar nikel, asli Sulawesi, tapi bukan akik Enrekang," kata saya. Romo mengambil bebatuan itu. "Apa musim akik masih bertahan lama? Sekarang sudah memasuki musim begal," katanya.
Saya terperanjat: "Apa hubungan akik dengan begal? Romo ada-ada saja." Romo terkekeh. "Semua itu ada musimnya, seperti durian dan duku. Kalau buah-buahan musimnya diciptakan oleh alam, manusia tak kuasa menghambat. Kalau musim akik itu ciptaan manusia, bisa sebagai pengalihan isu, bisa untuk numpang tenar, tapi bisa murni bisnis," kata dia.
Romo melanjutkan: "Sama dengan musim begal, itu perbuatan manusia. Begal beraksi di Depok, lalu Tangerang, kemudian Bintaro, ke Banten, dan entah mana lagi. Kok, bisa sambung-menyambung. Begitu pula musim lapor ke Bareskrim, kok bisa orang susul-menyusul melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke sana. Lalu ada musim praperadilan. Atau nanti musim angket..."
"Romo ngelindur..." saya memotong. "Kepala Bareskrim kan lagi menegakkan hukum tanpa lelah," kata saya agak keras. Romo membalas keras pula: "Ya, tahu, Kepala Bareskrim saat ini polisi yang paling kuat, mungkin Kapolri yang sebenarnya. Perkara 10 tahun lalu, Novel Baswedan itu, kan baru diungkit sekarang. Abraham Samad yang dilaporkan dengan banyak versi, akhirnya kena pula pada pemalsuan identitas kartu keluarga. Bambang Widjojanto kan ditangkap dengan borgol. Novel, Samad, Widjojanto itu karena orang-orang KPK."
"Saya tak setuju, itu murni kasus hukum," sahut saya. Lagi-lagi Romo terkekeh: "Coba ingat, waktu sampean di Jakarta dulu, berapa kali memalsukan identitas keponakan-keponakan yang bersekolah di Jakarta dengan memasukkan namanya di kartu keluarga sampean. Tak ada masalah dan itu perkara kecil karena sampean bukan pimpinan atau penyidik KPK. Seperti pula soal kartu tanda penduduk palsu, tak masalah jika itu dipunyai oleh polisi. Bagi mereka, polisi tugasnya mengusut, bukan yang harus diusut."
Saya diam, tiba-tiba takut juga karena memang pernah memasukkan nama keponakan dalam kartu keluarga saya tanpa ada surat apa pun. Tapi staf kelurahan tak mempersoalkan. "Lo, kok diam? Jangan takut, selama sampean tak bekerja di KPK, aman, kok," ujar Romo.
"Terus kalau musim begal yang mendadak itu, ada apa?" Saya mengalihkan topik, takut kalau pemalsuan identitas itu diteruskan. "Ya, barangkali ada pihak-pihak tertentu yang ingin polisi kembali ke masyarakat sebagai pengayom. Dengan adanya musim begal, ada kesempatan orang berkomentar: tuh pak polisi, fokus dong jaga keamanan, jangan main politik memperkarakan orang-orang yang lagi giat berantas korupsi, tangani begal dulu."
Ha-ha-ha... saya tertawa. "Otak Romo kena virus konspirasi, maaf. Begal itu sudah banyak yang didor, ada pula dibakar hidup-hidup oleh masyarakat, tak mungkin konspirasi aneh-aneh begitu." Kali ini Romo diam, beliau mengambil minuman. "Ya, syukurlah," kata dia kemudian. "Syukur jika ini murni begal. Kalau begal membawa linggis dan samurai, saya percaya polisi bisa mengatasi. Tapi kalau begalnya pakai dasi dan rekeningnya gendut, saya lebih percaya KPK."
Saya acungkan jempol pada Romo. "Begal berdasi terus mencari modus baru, Romo. Yang duduk di Dewan mulai membegal pada saat anggaran diajukan. Mereka bikin anggaran siluman, seperti di Jakarta itu. Untung ada Ahok." Tiba-tiba tangan saya disalami Romo dan beliau berujar lantang: "Bela Ahok, bela KPK!"

--

"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir nggak?

From: A.Syauqi Yahya

Quote

"Dana siluman pernah ada saat Bapak jadi kepala daerah," tanya wartawan.

"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir nggak? Tanya, pokir itu saya juga dengar, tapi memang belum sampai ke dalam ya, karena itu kita kelibas kerja terus. Tapi tanyakan," jawab Jokowi dengan mimik serius.

Usut punya usut, pokir yang dimaksud Jokowi adalah pokok pikiran DPRD DKI yang masuk ke APBD. Pokir ini disebut-sebut kerap digunakan oknum DPRD DKI untuk 'menitipkan' anggaran.

Unquote

Sabtu, 28/02/2015 16:58 WIB

Soal Dana 'Siluman' APBD DKI, ini Kata Jokowi

http://m.detik.com/news/read/2015/02/28/165642/2845760/10/soal-dana-siluman-apbd-dki-ini-kata-jokowi

Moksa Hutasoit - detikNews

FOKUS BERITA
Ahok Diangkat Jadi Gubernur
Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara soal dana siluman APBD DKI yang jadi pangkal perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI. Jokowi mengingatkan soal cara oknum DPRD DKI periode sebelumnya memasukkan dana siluman ke APBD DKI.

Di sela-sela sidak di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015), Jokowi ditanya soal proses penganggaran saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI. Jokowi mengatakan saat itu dia sudah merintis sistem e-Budgeting yang diterapkan oleh Ahok tahun 2015 ini.

"Ya dulu kan kita juga mempersiapkan e-Budgeting, tetapi kan belum bisa berjalan. Mundur lagi, sebenarnya ini sudah siap," kata Jokowi.

"Dana siluman pernah ada saat Bapak jadi kepala daerah," tanya wartawan.

"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir nggak? Tanya, pokir itu saya juga dengar, tapi memang belum sampai ke dalam ya, karena itu kita kelibas kerja terus. Tapi tanyakan," jawab Jokowi dengan mimik serius.

Usut punya usut, pokir yang dimaksud Jokowi adalah pokok pikiran DPRD DKI yang masuk ke APBD. Pokir ini disebut-sebut kerap digunakan oknum DPRD DKI untuk 'menitipkan' anggaran.

(mok/trq)

Tentang POKIR

Ahok: Pokir, Kode Anggota Dewan 'Mainkan' APBD

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/11/231627889/Ahok-Pokir-Kode-Anggota-Dewan-Mainkan-APBD

--