Blognya alumni SMPN 1 Magelang; berbagi kenangan; berbagi rasa dan berbagi cerita.... OPEN to all of alumnus.
3.27.2014
Ada ada aja
From: <djuliadi55@gmail.com>
Senin, 24/03/2014 17:34 WIB
Cerita Hajriyanto Temui Pemilih Golkar yang Dukung Jokowi
Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengisahkan pengalamannya menemui simpatisan Golkar di wilayah Jawa Tengah. Ternyata, banyak simpatisan Golkar yang mendukung capres PDIP Joko Widodo.
Ini diceritakan Hajriyanto pada diskusi 'Persaingan Capres-Cawapres Menjelang Pemilu' di Ruang Perpustakaan MPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2014).
"Saya kampanye di Sragen (Jateng). Di sana kata mereka kalau Pemilu Legislatif akan milih Golkar semua," kata Hajri.
Lalu Hajri bertanya soal capres pilihan warga. Dia agak berdebar hati menunggu jawaban siapa yang akan dipilih orang Sragen. Ternyata, meski di Pileg memilih Golkar, tapi di Pilpres mereka akan memilih Jokowi.
"Tapi mereka katakan Pilpres belum tentu (milih capres Golkar). Saya deg-degan juga. Mereka milihnya Jokowi," kata Hajri yang gaya bertuturnya sesekali memecah tawa penyimak diskusi di lokasi.
Hajri juga menceritakan soal aspirasi pemilih Golkar di Wonosobo, Jawa Tengah. Setali tiga uang dengan warga Sragen, mereka juga suka Jokowi.
"Di Wonosobo mereka memilih Jokowi. Karena dia lugu orangnya," ungkapnya.
Menurut analisis Wakil Ketua MPR ini, karakter lugu itulah yang menjadi daya pikat Jokowi. Sekarang, masyarakat lebih memilih tokoh berpenampilan lugu daripada tokoh yang 'klimis dan serba tertata'.
"Lugu adalah orang yang melakukan apa yang ada dalam hatinya. Ya kita lihat saja Si Lugu (Jokowi) ini nanti," tandas Hajriyanto mengajak peserta diskusi menantikan Pilpres 2014.
Fahri Terlalu "Maksain" Kritik PDIP Melawan Lupa PKS: Janji Anis Matta
From: A.Syauqi Yahya
Eva Sundari: Fahri Terlalu "Maksain" Kritik PDI-P
KOMPAS/Raditya Helabumi
Senin, 24 Maret 2014 | 20:18 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengatakan, kritik yang dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kepada PDI-P terlalu memaksakan diri. Eva menilai Fahri melepaskan kritik di luar konteks persoalan yang terjadi pada saat PDI-P berkuasa.
"Konteksnya jangan dilepas dalam menilai masa lalu. Presiden (Megawati) saat itu hanya menerima mandataris dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," ujar Eva saat dihubungi, Senin (24/3/2014).
Eva mengatakan, pada masa pemerintahan Megawati, presiden wajib menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada MPR, bukan kepada partainya ataupun partai lain di DPR. Dengan kata lain, kata Eva, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati atas sepengetahuan MPR, yang terdiri dari berbagai partai politik.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, masa pemerintahan Megawati merupakan periode transisi pasca-lengsernya Soeharto. Pada waktu itu, Megawati harus melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani Soeharto dengan International Monetary Fund (IMF), termasuk privatisasi badan usaha milik negara. "Jadi, privatisasi itu bukan kebijakan Mega," katanya.
Menurut Eva, apa yang dilakukan Fahri merupaka bentuk kampanye hitam dengan mengungkit-ungkit masa lalu PDI-P. Eva mengatakan, PDI-P siap membalas setiap serangan politik dengan jawaban yang rasional dan terukur.
"Dia (Fahri) terlalu maksain diri untuk mendelegitimasi PDI-P. Ini kan PDI-P polling-nya lagi bagus, Jokowi lagi bagus. Masyarakat sudah tahu mana partai yang dinyatakan korup," ujarnya.
Sebelumnya, melalui akun Twitter, Fahri mengkritik kinerja PDI-P ketika Megawati menjadi presiden pada 2001-2004. Dengan mengutip tulisan ekonomo Sunarsip, ia mengatakan bahwa Megawati banyak menjual aset negara kepada asing.
Penulis: Rahmat Fiansyah
Editor: Laksono Hari Wiwoho
"Mungkin nanti akan kami sampaikan pada perayaan 17 Agustus (tidak disebutkan tahun berapa). Saat ini, konsentrasi kami adalah pembenahan spiritual pengurus dan kader di daerah," katanya menambahkan. Sumber: antaranews.com.
Kini, sudah 8 bulan setelah 17 Agustus 2013, tapi janji Anis tersebut belum juga ditepatinya. Mungkin Anis akan menyangkalnya dengan mengatakan janji tersebut tidak terikat pada tahun, karena ia tidak menyebut secara spesifik waktunya. Tapi, bisa jadi Anis telah melupakannya. Dengan pikiran positif, Anis mungkin lupa sabagaimana Fahri. Oleh karenanya perlu bagi Anis untuk diingatkan pada janjinya tersebut.
#MelawanLupaPKS
Dibaca : 114
Kisah Koordinator
From: <syauqiyahya@gmail.com>
Kisah Koordinator Pengumpul Massa Kampanye
TEMPO.CO, Jakarta - Tjao Tji Hu, 50 tahun, menyesap tehnya saat selesai mengatur puluhan warga yang dibawanya masuk ke dalam aula Gelanggang Olahraga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Ahu, sapaan akrabnya, mengatakan 50 orang itu adalah warga Pekojan yang biasanya menghadiri kampanye-kampanye partai politik. "Mereka sudah biasa ikut kampanye, jadi tidak kaku lagi," kata Ahu kepada Tempo, Senin, 24 Maret 2014.
Ahu mengatakan sudah menjadi koordinator pengumpul massa sejak 1999 dan telah memiliki banyak rekan lewat profesi sampingannya itu. Tiap masa kampanye, ia akan berkoordinasi dengan teman-temannya untuk mengatur jadwal orang-orang yang akan ikut kampanye. Alasannya, biasanya seorang koordinator memiliki partai spesialisasi masing-masing. "Jadi, warganya tetap sama, tapi yang koordinator yang mengajaknya berbeda," katanya.
Ia mengatakan rekan koordinatornya biasanya memiliki pekerjaan utama selain menjadi koordinator. Sebab, upah sebagai pengumpul massa tak cukup. Ahu yang berprofesi sebagai distibutor popok bayi sekali pakai itu merincikan uang kampanye yang diterimanya biasanya bersisa Rp 200 ribu setelah dibagi ke simpatisan dan dikurangi uang transportasi. (Baca: Kampanye Caleg, Politik Uang Mulai Terendus)
Uang itu lebih sering digunakannya untuk menambal fasilitas umum, seperti pengasapan dan kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya di Bandengan Utara III, RT 011 RW 012, Penjaringan, Jakarta Utara. Keputusan itu dipilihnya lantaran ia merupakan mantan pengurus RW di wilayah itu.
Namun ia tak menampik profesi koordinator massa kampanye juga menjadi tambang emas jika lobinya canggih. Ahu mengisahkan temannya yang menerima Rp 10 juta di luar tugasnya sebagai koordinator pada setiap masa kampanye dari seorang calon legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Kalau diseriusin, sih, bisa ikut tajir juga," ujarnya. (Baca juga: Prabowo Kampanye Naik Kuda, Ahok: Kan Turunan Diponegoro)
Untuk setiap kampanye, biasanya Ahu menerima Rp 250 ribu sebagai uang transportasi untuk menyewa satu unit Mikrolet. Nilai tersebut akan lebih besar jika untuk kampanye akbar.
Ihwal upaya menyetir pilihan simpatisan, Ahu mengatakan warga yang hadir sebagai simpatisan tak memusingkan janji yang diumbar calon legislator yang sedang berkampanye. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah sangat mumpuni menimbang caleg yang layak dipilih atau tidak. "Mereka cuma mau uangnya. Soal pilihan, sih, tak bisa diutak-atik," kata Ahu. (Baca: Golkar Sebut Pemilih di Desa Tak Kenal Jokowi dan Diserang Lawan Politik, Jokowi: Aku Rapopo)
LINDA HAIRANI
Politik Tidak Seperti Bisnis
From: A.Syauqi Yahya
"Kalau businessman, apa yang diucapkan itulah yang dipegang,
Dahlan: Politik Tidak Seperti Bisnis
SELASA, 25 MARET 2014 | 12:00 WIB
Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri) tertawa bersama Dalang Ki Anom Suroto (tengah) saat menggelar Selamatan Budaya-Nonton Wayang Bareng Dahlan Iskan di halaman Rumah Dahlan, Jalan Bali, Surabaya (18/3). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menyatakan politik tidak seperti bisnis. "Kalau businessman, apa yang diucapkan itulah yang dipegang, tapi politik tidak seperti itu," ujar dia seusai peresmian sambungan pipa baru di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Selasa, 25 Maret 2014.
Dahlan mengungkapkan saat ini dirinya belum menjadi calon presiden. Oleh karena itu, peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat ini mengatakan belum bisa berkomentar mengenai pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Saya baru komentari itu kalau nanti sudah jadi calon presiden," ucapnya.
Dahlan menuturkan, ia belum melihat ada lembaga survei yang tidak menempatkan namanya di nomor satu jajaran konvensi Partai Demokrat. Meskipun demikian, ia mengatakan telah menyiapkan mental. "Biar pun rating tertinggi, tapi saya sudah menyiapkan mental kalau memang tidak terpilih," kata Dahlan.
MARIA YUNIAR
Plesir ke Maladewa
From: Boediono
Home › Kolom › Fokus
Maladewa
25 Maret 2014 06:00 WIB

Arif Supriyono
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Supriyono
Di wilayah Asia, negara Maladewa tergolong paling sempit. Jumlahnya penduduknya pun paling sedikit. Luas wilayah negara yang berbatasan dengan India dan posisinya berjarak sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka ini hanya sekitar 298 km2. Luas ini tak sampai separuhnya dari wilayah Jakarta yang mencapai 661, 52 km2.
Sampai akhir 2013, penduduk yang tinggal di sana hanya sekitar 350 ribu jiwa. Hampir sama dengan jumlah penduduk satu kecamatan di kawasan Pulau Jawa.
Negeri ini pernah berada di cengkeraman penjajah Portugis selama 15 tahun. Setelah itu, sejak 1887 hingga merdeka pada 26 Juli 1965, Maladewa masuk dalam koloni Inggris.
Mulai berdiri sebagai suatu wilayah tersendiri, Maladewa alias Maldives senantiasa berbentuk Kesultanan Islam. Negeri ini bahkan berani menyatakan 100 persen penduduknya beragama Islam. Mereka umumnya berasal dari keturunan Persia/Arab, Indian, Afrika, India, dan Sri Lanka yang telah beranak-pinak dan membentuk komunitas sendiri.
Ketinggiian wilayah Maladewa hampir sejajar dengan laut yang mengelilinginya. Kawasan tertinggi di negara kepulauan yang dikelilingi pulau karang (atol) itu hanya sekitar 2,3 m di atas permukaan air laut. Jadi, jangan heran andai kelak permukaan air laut naik maka pulau ini pun bisa tenggelam karenanya. Adapaun rata-rata ketinggian di kepulauan Maladewa hanya sekitar 1,5 m di atas permukaan air laut.
Popularitas negara ini nyaris tak terdengar. Prestasi olahraga mereka juga tak sampai mencuat. Untuk urusan sepak bola dengan mereka, kita boleh berbangga diri. Tim sepak bola mereka masih kalah 'kelas' dari timnas Indonesia.
Timnas kita berada di peringkat 128 dunia --berdasarkan ranking yang disusun Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA)-- sedangkan mereka hanya bercokol di posisi 170. Dalam sebuah laga persahabatan di Bandung pada 2010 lalu, timnas kita unggul 3-0 atas Maladewa. Apalagi untuk urusan tepok bulu, Maladewa tak ada apa-apanya dibanding negara kita.
Maladewa yang menurut bahasa Sansekerta berarti untaian/berkalung pulau itu memang memiliki 20 atol. Pulau karang itu mengelilingi dengan indah wilayah negeri mereka. Keberadaan barisan atol itu pula yang mungkin membantu negeri mereka dari serbuan banjir pada 1987. Bahkan, sapuan badai tsunami pada 2004 lalu pun tak sampai meluluhlantakkan seluruh penjuru negeri, meski banyak kawasan rusak parah.
Negara yang memiliki tujuh provinsi itu mengandalkan ekspor ikan tuna sebagai pemasukan utama negaranya. Di samping itu, pariwisata juga menjadi primadona lain untuk mengeruk devisa negara. Ketenaran Maladewa lebih banyak terkait dengan sensasi dan promosi. Pada tahun 2006 misalnya, Maladewa mencatat rekor dunia sebagai negara dengan jumlah penyelam (scuba diving) paling banyak dalam satu kesempatan. Rekor ini lalu pecah saat Indonesia mengambil alih sensasi itu pada 2009.
Maladewa juga menjadi negara pertama yang memunyai kedutaan besar dalam dunia maya pada 2007. Tak lama berselang, dengan dipimpin Presiden Muhamed Nasheem, Maladewa juga menjadi negara pertama di dunia yang rapat kabinetnya berlangsung di dalam laut. Dalam rapat kabinet itu, semua peserta membubuhkan tanda tangan atau deklarasi untuk aksi menyongsong perubahan iklim global.
Nilai sensasi serta promosi itu bertambah 'setengah' tatkala beberapa hari lalu beredar foto Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), dan anggota DPR, Azis Syamsuddin yang tengah berwisata menggunakan pesawat pribadi ke Maladewa pada tahun 2010. Bagi para anggota dewan --apalagi tokoh sekaliber Ical-- berwisata ke luar negeri merupakan sesuatu yang jamak belaka.
Hal yang menjadi agak aneh bagi publik adalah dua cewek yang menyertai, yakni artis cantik kakak-beradik Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty. Semuanya sudah mengakui, peristiwa dan foto-foto itu benar adanya dan bukan rekayasa. Keberadaan boneka beruang yang ikut nampang di foto pun diakui.
Mereka juga menjelaskan kedekatan secara pribadi antara kerabat Ical dengan keluarga dua artis itu. Saya pun yakin, ada orang lain yang ikut di antara mereka, paling tidak sang pilot dan pramugari.
Berpelesir dengan orang yang sudah dikenal dekat juga merupakan hal yang lazim. Menjadi tidak lazim karena dalam gambar itu mereka hanya berempat: dua laki-laki dan dua perempuan yang bukan muhrim. Tak ada orang tua dari dua perempuan itu yang terlihat dalam gambar tersebut. Lokasinya wisatanya pun di luar negeri pula.
Saya tak hendak membahas lebih jauh karena ini bisa menimbulkan fitnah yang mahadahsyat. Saya pun tak punya bukti lebih dari itu. Apalagi, ini menjelang pemilu serta pemilihan presiden. Saya hanya mempersilakan masyarakat awam untuk merenung dan berpikir menurut akal sehat masing-masing.
Kalau hasil perenungan itu berbuah hal positif, ya bersyukurlah. Sebaliknya, kalau kemudian menemukan simpulan negatif, maka beristighfarlah.
Red: Maman Sudiaman
Komentar [0] | facebook | twitter
Berpikir Instan Ala Kemendikbud
From: <syauqiyahya@gmail.com>
Berpikir Instan Ala Kemendikbud

Mochamad Syafei
26 Mar 2014 | 16:27
Sekolah kalang kabut juga saat KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) diberlakukan mulai tahun 2004. Karena ada mata pelajaran baru yaitu TIK. Kenapa? Karena tak ada guru TIK di sekolah. Maka, sekolah-sekolah di Jakarta pun mengambil guru TIK asal bisa utak-atik sedikit tentang komputer.
Lalu, pada Kurikulum 2013 mata pelajaran TIK mendadak sontak dihilangkan. Kemudian muncul pelajaran baru Prakarya. Berarti, Kemendikbud sedang mengulangi persoalan sama. Ketiadaan guru untuk mata pelajaran baru di satu sisi. Dan kehilangan pekerjaan untuk guru-guru TIK, di sisi lain.
Terus?
Solusi instannya, alihkan guru-guru TIK menjadi guru prakarya. Semudah itukah? Jelas tidak! Tidak semua, kalau tidak mau dikatakan tidak ada, guru TIK yang bisa mendadak sontak bisa mengajarkan pelajaran baru Prakraya. Mereka tidak punya latar belakang secuil pun untuk itu. Apa yang bisa diajarkan oleh orang yang tak punya latar belakang secuil pun tentang mata pelajaran yang diajarkannya? Kalau mereka masih punya hobi prakarya mendingan. Seandainya, suka pun tak punya, lalu apa yang diharapkan? Sebuah kebijakan main-main yang tak memperhitungkan kondisi lapangan atau memang para pejabat Kemdikbud yang lebih suka berpikir instan?
Guru-guru TIK sudah menyampaikan aspirasinya. Namun tak ada pejabat kemendikbud yang bisa berbuat apa-apa karena memang selama ini mereka tak bisa berbuat apa-apa. Entah, apa yang bisa mereka perbuat. Seakan nasib seseorang tak pernah masuk dalam benak mereka. kebijakan yang muncul selalu terkesan asal.
Belum lagi masalah jam pelajaran. Pada kurikulum 2006 atau KTSP, ada pengurangan jam belajar yang cukup signifikan. Mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS langsung dipangkas dari sebelumnya 6 jam per minggu menjadi hanya 4 jam per minggu. Sehingga, mendadak sontak, banyak sekolah yang kelebihan guru, di satu sisi, dan banyak guru yang kekurangan jam mengajar di sisi lain. Lebih parah lagi, saat sertfikasi mensyaratkan jumlah jam minimal 24 jam. Apa yang terjadi? Hampir ribuan guru yang kehilangan hak tunjuangan setifikasinya.
Lalu, pada kurikulum baru jam pelajaran bertambah, Bahasa Indonesia, MTK, PKn, Agama, OR, Seni atau dapat dikatakan hampir semua pelajaran bertambah jamnya. Sehingga, sebentar lagi akan muncul problem baru yaitu kekuarangan guru. Bukan karena banyak yang pensiun tapi karena utak-atik kebijakan secara instan oleh Kemendikbud.
Belum lagi, masalah pusatisati guru yang diotonomidaerahkan terus akan dipusatkan kembali. Kebijakan yang cuma bolak-balik tanpa kajian yang baik. Sehingga selalu muncul kesan instan pada setiap kebijakan kemendikbud.
UN juga serupa dan sama. Ada, tak ada, ada, tak ada, atau kebijakan-kebijakan semisal pendaerahan pencetakan soal juga merupakan kebijakan yang instan.
Lalu apa yang dapat diharap dari Kemendikbud untuk pendidikan di negeri ini? Semoga menteri baru pada saat muncul presiden baru lebih memahami tentang du nia pendidikan dan tak lagi berpikir dengan pola instan.
Cara kerja instan hanya akan melahirkan manusia instan. Pendidikan yang menjerumuskan.
Dibaca : 19 kali
Arjuna
From: DioN Erbe